Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait pembatasan usia dalam penggunaan platform digital berisiko tinggi.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, yang secara resmi membatasi usia minimal penggunaan platform digital, termasuk media sosial, menjadi 16 tahun.

Aturan tersebut akan diberlakukan mulai 28 Maret 2026 dengan proses penonaktifan akun anak di bawah 16 tahun secara bertahap. Adapun platform yang disasar meliputi, Tiktok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga Roblox.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel Rika Efianti memandang kebijakan ini memiliki tujuan yang positif untuk menyelamatkan anak-anak di ruang digital yang begitu meresahkan saat ini.

“Ini menjadi upaya untuk melindungi anak dari dampak negatif platform digital. Sehingga para orangtua juga perlu diimbau agar memberikan pemahaman kepada anaknya,” katanya, Minggu (8/3/2026).

Namun begitu, dia juga menekankan bahwa penerapan kebijakan ini tidak cukup dengan dorongan para orangtua. Dibutuhkan juga peran institusi pendidikan untuk menyosialisasikan pemahaman kepada para siswa.

“Ini tugas bukan hanya orangtua, para guru juga agar memberikan arahan dan pemahaman tentang kebijakan ini dengan baik,” imbuhnya.

Senada, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumsel Zaki Aslan mengatakan bahwa berbagai konten di media sosial berpotensi menimbulkan dampak buruk, seperti pelecehan, kekerasan, hingga perundungan.

Dia menilai, pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk melindungi proses tumbuh kembang anak dari pengaruh buruk teknologi.

“Harapannya literasi digital terus ditingkatkan kepada semua pihak, terutama keluarga dan dunia pendidikan agar mendampingi anak-anak secara bijak,” tuturnya.

Di samping itu, imbuh Zaki, pembatasan ini juga berpotensi menyebabkan anak-anak untuk mencari alternatif permainan atau mengakses aplikasi lain.

“Sehingga tetap diperlukan keterlibatan semua pihak agar kebijakan terlaksana dengan baik,” pungkasnya.