Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan induk platform media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, dan Threads, Meta belum dapat memastikan jumlah akun pengguna di bawah usia 16 tahun yang telah dinonaktifkan terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Namun, Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia, Berni Moestafa, memastikan pihaknya telah menyatakan komitmen untuk mematuhi aturan tersebut.

“Belum kami bisa sampaikan update [angkanya]. Jadi kami baru sampaikan juga compliance plan kami kepada Komdigi dan ini sekarang lagi diskusikan,” kata Berni ditemui usai acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Berni mengatakan pihaknya memastikan akan mematuhi PP Tunas. Saat ini, Meta telah menyampaikan langkah-langkah kepatuhan (compliance) kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan masih terus berdiskusi terkait implementasi aturan tersebut.

Dia menambahkan, kolaborasi dan diskusi dengan Komdigi masih terus dilakukan hingga saat ini.

Terkait kemungkinan sudah adanya akun yang diblokir, Berni mengaku belum dapat memberikan jawaban. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi bagian dari diskusi bersama Komdigi terkait compliance plan yang telah disampaikan perusahaan.

“Tapi kalau sudah ada informasi lebih lanjut, tentunya kami akan sampaikan juga,” katanya.

Pihaknya juga memastikan akan mengikuti seluruh proses yang berjalan. Selain itu, Meta berharap hasil terbaik dari proses self-assessment yang dilakukan.

Sejumlah platform Meta yang masuk kategori profil risiko tinggi antara lain Facebook, Instagram, dan Threads. Pada April lalu, Meta akhirnya berkomitmen mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).

Setelah sempat mendapat sanksi pemanggilan dari Kementerian Komdigi, Meta sepakat melakukan penutupan bertahap dan menonaktifkan akses akun pengguna di bawah usia 16 tahun.

Meta juga telah mengubah Panduan Komunitas mereka. Platform tersebut mengizinkan pengguna berusia minimal 13 tahun, tetapi kini batas usia minimum dinaikkan menjadi 16 tahun khusus untuk pasar Indonesia.

Sebelumnya, Meta mengakui tantangan teknis dalam mengeksekusi kebijakan tersebut cukup berat, mengingat jumlah pengguna layanan Meta di Indonesia telah menembus 100 juta akun.

Namun, Pejabat Kebijakan Publik Meta Regional Asia Pasifik, Rafael Frankel, telah menyampaikan komitmen perusahaan untuk melakukan de-aktivasi secara bertahap. Targetnya, pembersihan akun yang tidak memenuhi kriteria usia diharapkan dapat rampung sepenuhnya.

Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan ancaman ruang digital pada anak adalah sebuah kenyataan, bukan lagi potensi. Di tengah meningkatnya penetrasi internet pada kelompok usia muda di Indonesia, anak perlu perlindungan yang lebih baik.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muhammad Ihsan Mengatakan transformasi digital tidak lagi dapat dihindari.

“Sebenarnya teknologi digital ini bersifat netral, anak bisa mengakses informasi luas, dan mengembangkan kreativitas, kemudian mendukung pembelajaran, namun disisi lain ada dampak negatifnya,” Ujar Ihsan dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (20/5/2026).

Namun, dibalik peluang tersebut, ihsan juga menjelaskan terdapat risiko serius yang membutuhkan kebijakan yang lebih terstruktur dan terarah. Data yang dipaparkan oleh Ihsan, anak indonesia ternyata memiliki intensitas penggunaan internet yang sangat tinggi. sekitar 80% anak-anak di indonesia mengakses internet setiap hari dengan rata-rata penggunaan harian mencapai sekitar tujuh jam.

Menurutnya, lonjakan ini tidak lepas dari percepatan digitalisasi yang terjadi sejak pandemi COVID-19, ketika pembelajaran jarak jauh membuat internet menjadi kebutuhan utama. Kondisi tersebut kemudian berlanjut hingga saat ini dan membentuk pola ketergantungan baru terhadap perangkat digital.

“Tetapi tantangannya adalah bagaimana mengelolanya agar tetap memberikan dampak positif,” ujarnya.

Di sisi lain, Ihsan menggarisbawahi meningkatnya risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Berdasarkan survei pengalaman hidup anak dan remaja, ditemukan sebagian anak pernah mengalami kekerasan seksual non-kontak di ruang digital.

Bentuk kekerasan tersebut mencakup pemaksaan untuk melihat konten seksual, keterlibatan dalam produksi konten bermuatan seksual, hingga permintaan pengiriman gambar atau video tidak senonoh.

Selain itu, risiko lain yang turut mengemuka meliputi grooming, cyber grooming, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, hingga paparan konten berbahaya.

“Ancaman di ruang digital bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kenyataan yang dialami anak,” kata Ihsan.

Dalam pendekatan kebijakan terbaru PP Tunas, pemerintah juga menyoroti pentingnya evaluasi risiko pada platform digital. Terdapat tujuh aspek utama yang digunakan untuk menilai tingkat risiko sebuah layanan terhadap anak, di antaranya potensi kontak dengan orang asing, keamanan data pribadi, risiko adiksi, dampak kesehatan mental dan fisik, serta potensi kekerasan digital.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pemerintah telah menerbitkan dua regulasi utama pada tahun 2025.

Pertama adalah PP Tunas, yang menitikberatkan pada akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik (PSE). Regulasi ini mewajibkan platform digital untuk merancang produk, layanan, dan fitur yang ramah anak sejak tahap awal pengembangan.

Kedua adalah PRP 87 Tahun 2025, yang mengatur peta jalan perlindungan anak di ruang digital melalui penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Kedua regulasi tersebut disebut saling melengkapi, dengan PP Tunas berfokus pada tanggung jawab industri, sementara PRP 87 menekankan orkestrasi kebijakan lintas sektor. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai perlindungan anak di ruang digital membutuhkan paradigma baru di tengah meningkatnya berbagai ancaman siber terhadap anak di bawah umur, mulai dari judi online, cyberbullying, hingga eksploitasi seksual digital.

Komisioner KPAI Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan mengatakan pendekatan perlindungan anak tidak lagi cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus berfokus pada mitigasi risiko dan edukasi sejak dini.

“Kalau dulu menunggu kasus, maka ke depan harus pencegahan sejak awal melalui literasi dan edukasi. Kalau dulu fokus penanganan, sekarang saatnya fokus mitigasi risiko,” ujar Kawiyan di acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan anak-anak saat ini hidup di era konektivitas tanpa batas, di mana internet dan platform digital telah menjadi bagian utama dalam kehidupan sehari-hari. Ruang digital tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi telah menjadi ruang belajar, bermain, hingga bersosialisasi bagi anak-anak.

Namun di balik besarnya manfaat tersebut, risiko yang dihadapi anak di dunia digital juga meningkat signifikan. Mulai dari cyberbullying, eksploitasi online, pornografi, kecanduan game dan media sosial, hingga perjudian online yang kini semakin mengkhawatirkan.

Kawiyan menyoroti data Kementerian Komunikasi dan Digital yang menunjukkan sekitar 200 ribu anak di bawah usia 16 tahun terpapar judi online. Sementara itu, data PPATK pada Juli 2024 mencatat sebanyak 197.054 anak terpapar judi online, dengan sekitar 80 ribu di antaranya berusia di bawah 10 tahun.

Selain judi online, ancaman lain yang kini berkembang adalah predator anak di media sosial. Kawiyan menjelaskan anak-anak yang lebih nyaman curhat di media sosial dibandingkan kepada orang tua berpotensi menjadi sasaran grooming oleh pelaku kejahatan digital.

“Predator biasanya tampil seolah menjadi orang baik, perhatian, memuji, menjadi penyelamat, tetapi dia malah melakukan child grooming,” ujarnya.

Menurut kawiyan, perlindungan anak di ruang digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga platform digital, sekolah, media, masyarakat, hingga orang tua harus terlibat aktif.

Kawiyan menilai banyak orang tua dan sekolah saat ini belum siap menjadi pendamping anak di ruang digital. Karena itu, penguatan literasi digital menjadi langkah penting agar orang tua memiliki kemampuan mengawasi dan mendampingi aktivitas digital anak.

Dalam implementasi PP Tunas, platform digital juga diwajibkan melakukan verifikasi usia pengguna serta menerapkan klasifikasi risiko layanan digital. Platform dengan risiko tinggi, terutama yang memungkinkan anak terhubung langsung dengan orang asing, diwajibkan memperketat pengawasan bahkan menonaktifkan akun pengguna di bawah usia tertentu.

Selain itu, platform digital diwajibkan menyediakan fitur kontrol orang tua, perlindungan data pribadi anak, moderasi konten, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Kawiyan menegaskan perlindungan anak di ruang digital tidak bisa hanya mengandalkan negara semata. Menurutnya, seluruh pihak harus membangun ekosistem digital yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia.

“Kalau dulu anak sebagai objek, sekarang harus anak sebagai subjek,” tuturnya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) mengungkapkan pengembang gim lokal masih menghadapi tantangan besar dalam menguasai pasar di Indonesia. Meskipun potensi pasar gim Indonesia mencapai angka yang sangat signifikan, serapan produk dalam negeri tercatat masih minim.

Direktur Gim Kemenekraf Luat Sihombing memaparkan nilai valuasi pasar gim di Indonesia tercatat mencapai US$2 miliar atau sekitar Rp34 Triliun. Namun, dari total pasar yang sangat besar tersebut, konsumsi terhadap produk gim domestik hanya menyentuh angka 0,5%. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang selama ini diterapkan ke industri gim.

"Kita harus melihat apakah kebijakan ini sebenarnya dapat menumbuhkan pengembang lokal?” ujar Luat di acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (13/5/2026).

Luat menekankan bahwa penguatan regulasi melalui PP No. 17 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik (PP Tunas) menjadi krusial. Regulasi ini mencakup perlindungan bagi sekitar 72 juta anak yang aktif di ruang digital, termasuk media sosial, e-commerce, dan gim.

Pemerintah juga memperkuat implementasi Indonesia Game Rating System (IGRS) melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim. Berbeda dengan aturan sebelumnya, regulasi terbaru ini bersifat kewajiban dan menyertakan sanksi hukum bagi pelanggar.

Menariknya, Luat memandang IGRS bukan sekadar batasan, melainkan sebuah regulatory sandbox bagi para pengembang. Sistem ini mendorong pelaku industri menerapkan prinsip pendekatan proaktif yang mengintegrasikan kepatuhan hukum, peraturan, dan standar teknis langsung sejak awal, dan bukan sebagai penyesuaian di akhir.

Keberadaan IGRS dinilai memberikan keuntungan strategis bagi pengembang lokal karena pemahaman yang lebih mendalam terhadap norma dan budaya nasional. Hal ini dianggap sebagai keunggulan lokalisasi yang sulit dimiliki oleh produk asing yang masuk ke pasar Indonesia.

"Keuntungan ada IGRS itu tadinya adalah developer lokal itu sudah lebih tahu norma, budaya, peraturan di situ yang berlaku akan seperti apa," kata Luat.

Selain itu, regulasi ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menawarkan jasa kerja sama seperti joint venture atau co-develop. Pengembang domestik dapat membantu pelaku asing agar konten mereka sesuai dengan standar hukum dan budaya di tanah air.

Dari sisi operasional, fitur komunikasi seperti ruang obrolan menjadi aspek dalam penilaian profil risiko gim. Fitur ini wajib memberikan keamanan yang cukup, terutama bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Di tingkat keluarga, literasi orang tua mengenai fitur parental control juga tetap menjadi filter utama bagi keamanan anak. Meskipun platform digital sudah menyediakan alat pengawasan, banyak orang tua yang belum memahami risiko peruntukan konten sesuai usia.

Indonesia tercatat lebih progresif dalam menerapkan sistem peringkat usia dibandingkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Upaya ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan bisnis di sektor digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan terhadap transaksi digital yang dilakukan oleh anak dalam ekosistem e-commerce. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Aturan tersebut mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menyediakan fitur persetujuan orang tua bagi setiap transaksi pengguna kategori anak. Ketentuan ini mencakup aktivitas belanja di marketplace hingga pengisian saldo dompet digital untuk bermain gim yang marak dilakukan oleh anak di bawah umur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan mekanisme persetujuan ini bertujuan memastikan orang tua memiliki kontrol penuh terhadap aktivitas ekonomi anak di ruang digital. Langkah ini krusial mengingat banyak anak belum sepenuhnya memahami nilai uang dalam transaksi non-tunai.

“Kalau anak bertransaksi, orang tua harus tahu dan memberikan persetujuan. Karena orang tua yang mengeluarkan dana sebenarnya,” ujar Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Dalam implementasinya, PP Tunas membagi mekanisme persetujuan berdasarkan jenjang usia. Untuk anak di bawah usia 17 tahun, platform wajib memastikan adanya izin dari orang tua sebelum transaksi diproses. Platform e-commerce harus memverifikasi pihak wali mengetahui aktivitas keuangan tersebut guna memberikan kendali penuh terhadap pengeluaran anak.

Sementara itu, bagi kelompok usia 17 tahun, pemerintah menerapkan mekanisme ‘opt-out’. Pertimbangannya, remaja pada usia tersebut umumnya telah memiliki identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pada mekanisme ini, platform akan mengirimkan notifikasi kepada orang tua mengenai transaksi yang dilakukan. Jika dalam kurun waktu tertentu orang tua tidak menyatakan keberatan, maka transaksi dianggap mendapatkan persetujuan secara otomatis.

Mediodecci menjelaskan remaja usia 17 tahun dianggap memiliki kemampuan mewakili diri sendiri dalam batas tertentu. Namun, fungsi pengawasan orang tua tetap difasilitasi melalui sistem notifikasi tersebut.

Selain mengatur izin transaksi, PP Tunas melarang platform melakukan pemrofilan (profiling) terhadap pengguna anak. PSE dilarang memberikan iklan yang dipersonalisasi kepada anak karena keterbatasan kognitif serta emosional mereka.

Regulasi ini mendorong akuntabilitas platform dalam melindungi hak anak dan keamanan data pribadi. Pelaku industri e-commerce dituntut menyesuaikan model bisnis dengan standar perlindungan yang lebih ketat.

Pemerintah memberikan masa transisi bagi PSE untuk menyesuaikan fitur keamanan hingga 27 Maret 2027. Tenggat waktu ini disediakan agar industri memiliki ruang melakukan penyesuaian teknis yang diperlukan.

Setelah masa transisi berakhir, Komdigi akan melakukan pengawasan penuh terhadap kepatuhan PSE. Platform yang melanggar ketentuan akan dijatuhi sanksi administratif bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga tindakan tegas berupa pemutusan akses atau blokir platform. Pemerintah berharap aturan ini menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi generasi muda Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta platform e-commerce untuk memperkuat perlindungan anak dalam ekosistem perdagangan digital seiring meningkatnya aktivitas transaksi daring oleh anak-anak tanpa pengawasan orang tua.

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag, Dwinantoro Rumpoko mengatakan, pengawasan terhadap platform digital dinilai perlu diperketat karena anak-anak semakin mudah terpapar iklan, promosi, hingga sistem pembayaran digital.

Lebih lanjut, dia menilai, anak-anak memiliki karakteristik berbeda dibandingkan konsumen dewasa karena belum sepenuhnya memahami risiko transaksi maupun pengelolaan keuangan digital.

Selain itu, anak-anak dinilai lebih rentan terdorong melakukan pembelian impulsif akibat pengaruh media sosial, influencer, hingga promosi di platform e-commerce. Akses terhadap akun dan metode pembayaran milik orang tua juga disebut semakin mempermudah anak melakukan transaksi secara mandiri.

"Kita melihat bahwa risiko transaksi anak di e-commerce sangat berlapis, mulai dari produk, pembayaran, iklan, data pribadi, hingga transaksi lintas negara," ujar Dwinantoro di Wisma Bisnis Indonesia, Kamis (7/5/2026).

Lebih lanjut, dia juga menyoroti maraknya produk yang tidak sesuai usia anak yang masih dapat diakses secara bebas di platform digital. Risiko tersebut dinilai semakin kompleks karena melibatkan transaksi lintas negara, termasuk pembelian produk luar negeri yang belum tentu memenuhi standar keamanan di Indonesia.

Dalam hal ini, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dinilai memiliki peran penting untuk memastikan transparansi dan perlindungan konsumen di ekosistem digital. Pengawasan tidak hanya mencakup platform, tetapi juga iklan, promosi, hingga mekanisme transaksi digital.

Adapun langkah pengawasan yang didorong pemerintah antara lain pembatasan akses terhadap produk tertentu, penguatan verifikasi usia pengguna, hingga kewajiban persetujuan orang tua untuk transaksi anak di bawah umur. Selain itu, platform juga diminta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah dan cepat.

Dwinantoro juga menilai perlindungan anak harus dimulai sejak tahap perancangan platform digital. Dengan demikian, aspek keamanan, pembatasan akses, hingga pengawasan transaksi anak sudah menjadi bagian dari desain sistem, bukan baru diterapkan setelah terjadi pelanggaran.

Di sisi lain, dia menekankan bahwa tanggung jawab perlindungan anak di ruang digital tidak dapat dibebankan hanya kepada regulator. Kolaborasi antara platform digital, pelaku usaha, orang tua, dan masyarakat dinilai menjadi kunci menciptakan ekosistem digital yang aman.

Kemendag telah menerbitkan regulasi teknis melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), termasuk ketentuan bagi platform marketplace, social commerce, dan pelaku usaha yang bertransaksi secara online.

Tak hanya itu, pemerintah juga mewajibkan platform digital berisiko tinggi menyediakan fitur pembatasan komunikasi bagi pengguna anak sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

“Ke depannya, mungkin kami akan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital [Komdigi] terkait PP Tunas ini, nanti kami akan bersinergi dengan Komdigi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PP Tunas mulai merambah ke platform e-commerce. Namun, pelaku usaha dagang el mengaku belum siap secara sistem untuk verifikasi usia anak di platform, termasuk penegakan aturan tersebut.

Sekretaris Jenderal idEA Asosiasi E-Commerce Indonesia, Budi Primawan, mengatakan pihaknya sangat mendukung penerapan PP Tunas di sektor e-commerce.

Budi menjelaskan perkembangan industri e-commerce di Indonesia telah berlangsung pesat sejak tahun 2012. Pada masa itu, regulasi terkait platform digital dan e-commerce masih sangat minim sehingga kondisi pasar relatif bebas.

Berbeda dengan sekarang, dengan adanya regulasi baru terkait PP Tunas, pelaku industri e-commerce harus mempersiapkan berbagai penyesuaian untuk mendukung penerapan aturan tersebut. Namun, menurutnya, proses persiapan tersebut masih membutuhkan waktu dan kesiapan yang matang.

“Saat ini semuanya sedang mencoba menyusun asesmen,” ujar Budi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Terdapat keterbatasan teknis dan operasional dalam pengawasan transaksi di platform e-commerce. Di platform e-commerce, terdapat jutaan hingga puluhan juta transaksi per hari, jumlah moderator manusia yang tersedia tidak sebanding dengan volume aktivitas yang harus diawasi. Karena itu, platform sangat bergantung pada bantuan regulator, lembaga pemerintah, dan laporan masyarakat untuk mendeteksi produk atau transaksi bermasalah.

Di sisi lain, PP Tunas juga mengatur pembatasan usia minimum pengguna media sosial dan platform digital berisiko tinggi di Indonesia, yakni 16 tahun. Namun, platform e-commerce disebut masih mengalami kesulitan untuk memastikan usia asli pengguna.

“Kita tidak punya hak untuk melihat itu. Orang tua sangat besar untuk memastikan kontrol terhadap anak,” kata Budi.

Artinya, platform memiliki keterbatasan untuk memastikan apakah pengguna benar-benar sudah cukup usia untuk melakukan transaksi digital. Terlebih, banyak anak menggunakan platform e-commerce melalui gawai milik orang tua mereka.

Budi berharap pemerintah juga mendorong penguatan fitur perlindungan anak langsung pada perangkat digital, misalnya melalui fitur Child Safety yang sebenarnya sudah tersedia di beberapa smartphone, tetapi belum banyak disosialisasikan kepada masyarakat.

PP Tunas sendiri memberikan masa transisi kepada platform digital untuk menyesuaikan kesiapan mereka dalam mematuhi aturan baru tersebut. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 28 Maret 2026 hingga 2027.

Namun, Budi menilai waktu tersebut masih belum cukup untuk menyiapkan berbagai aspek teknis di platform e-commerce, termasuk sistem verifikasi usia dan mekanisme pengawasan lainnya.

“Sebenarnya belum cukup waktunya, tetapi semoga akan segera kami usahakan,” kata Budi. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia dalam akses konten pornografi, dengan sekitar 5 juta anak yang telah mengakses konten dewasa atau pornografi hingga judi online atau judol.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan anak usia 8-10 tahun kini bisa mengakses situs judi online, yang seringkali dianggap sebagai gim biasa. Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan dan harus diantisipasi.

"Ada anak usia 8-10 tahun yang bisa mengakses konten judi online, ini tidak bisa dibiarkan dan harus diantisipasi, agar anak-anak tidak candu dengan situs porno dan judi online," tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Dunia Digital Anak di Media Sosial, Seberapa Aman?, pada Senin (4/5/2026).

KPAI mendesak adanya langkah antisipasi serius agar anak-anak tidak terjebak dalam kecanduan yang merusak tumbuh kembang mereka. Adapun penyebab anak sebagai pengguna situs judol dan konten dewasa, karena sifat anak yang mudah dirayu dan ditipu.

Jasra mengatakan permasalahan ruang digital ini tidak bisa diserahkan ke keluarga seutuhnya. Di sisi lain, negara harus mampu berperan untuk melindungi anak-anak di seluruh Indonesia.

"Permasalahan anak di ruang digital sangat krusial. Situasi anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja," ungkapnya, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, jika negara mengatur penggunaan ruang digital, maka setidaknya pemerintah bisa melindungi sekitar 70%-80% anak di Indonesia. Karena tidak semua keluarga mampu memberikan perlindungan khusus kepada anak di ruang digital.

Jika pembiaran terus dilakukan, lanjutnya, anak bisa menjadi korban di dunia maya. Saat ini, informasi di internet seperti tsunami, anak-anak sangat mudah terpapar konten viral di media sosial, sehingga bisa membuat anak mudah stres dan depresi.

“Konten-konten viral sangat membahayakan anak. Kemenkes mencatatkan ada kenaikan hampir 2 kali lipat anak yang ingin mengakhiri hidup,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah harus melakukan intervensi dari sisi aturan dan juga membangun taman-taman bermain yang diakses secara gratis oleh anak-anak. Jika ruang terbuka tersedia, maka anak-anak bisa mengurangi aktivitas di ruang digital dan beralih ke tempat bermain.

Bisnis.com, JAKARTA - Roblox memperkenalkan dua tipe akun baru yang dirancang berdasarkan usia pengguna, yakni Roblox Kids dan Roblox Select.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk menyesuaikan platform dengan standar perlindungan anak di ruang digital, termasuk regulasi PP Tunas yang berlaku di Indonesia.

Vice President of Civility and Partnerships Roblox, Tami Bhaumik, mengklaim bahwa kehadiran kedua tipe akun ini bertujuan untuk menghadirkan ekosistem digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak serta remaja saat beraktivitas di platform.

Roblox Kids Account ditujukan bagi anak hingga usia 12 tahun, sementara Roblox Select Account diperuntukkan bagi remaja berusia 13 hingga 15 tahun.

Untuk meningkatkan aspek keamanan saat bermain, selain verifikasi orang tua, Roblox juga mengandalkan teknologi estimasi usia berbasis wajah (facial age estimation). Proses ini wajib dilalui pengguna yang ingin mengakses fitur komunikasi, sehingga platform dapat memastikan interaksi dan konten yang diakses tetap sesuai dengan kelompok usia mereka.

"Semua ini dilakukan untuk memastikan Roblox tetap aman, sehat, dan sesuai untuk anak-anak," kata Tami dalam diskusi Roblox bertajuk Inisiatif Keamanan dan Etika Platform di Jakarta, Selasa, (14/4/2026).

Tami menyebut orang tua tak perlu khawatir lagi. Terkait dengan fitur keamanan dan sistem moderasi, dua jenis akun anak ini juga lebih diperketat guna meminimalkan risiko di platform.

Pada Roblox Kids, pengguna sama sekali tidak diberikan akses ke fitur chat, sementara Roblox Select masih memperbolehkan komunikasi, tetapi dengan syarat verifikasi usia yang lebih ketat. Selain itu, seluruh konten juga disaring dan dibatasi berdasarkan kategori usia masing-masing pengguna.

Sebagai ilustrasi, Kids Account hanya dapat mengakses konten dengan rating gim yang mild atau ringan. Sementara itu, Select Account memiliki cakupan akses yang sedikit lebih luas, yakni mencakup konten dengan kategori minimal, ringan, hingga moderat, tetap dalam batas yang telah disesuaikan dengan usia remaja.

Di samping itu, setiap konten harus melalui proses kurasi dalam tiga tahap guna menjamin kesesuaiannya. Penyediaan konten pun dibatasi hanya bagi developer yang telah terverifikasi.

"Dengan demikian, jika terjadi masalah, Roblox dapat langsung menghubungi mereka dan menyelesaikannya dengan cepat," imbuhnya.

Pihaknya menyatakan apresiasi terhadap langkah pemerintah Indonesia dalam melindungi anak di ruang digital melalui aturan terbaru. Menurutnya, sejauh ini pembahasan mengenai akun ramah anak bersama Komdigi berjalan positif.

Kendati demikian, menurutnya, upaya tersebut tidak cukup berhenti pada perlindungan aplikator semata, anak dan orang tua juga perlu diberdayakan sehingga implementasinya lebih optimal.

Sebagai informasi, PP Tunas, atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, mulai berlaku penuh sejak 28 Maret 2026 sebagai regulasi yang bertujuan melindungi anak di ruang digital, termasuk media sosial dan gim daring.

Aturan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, sekaligus menekan berbagai risiko seperti paparan konten tidak layak, kecanduan digital, hingga penyalahgunaan data anak.

Dalam ketentuannya, anak di bawah usia 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada layanan digital berisiko rendah yang memang dirancang khusus untuk anak, serta wajib mendapatkan izin orang tua.

Sementara itu, pada usia 13 hingga 15 tahun, anak mulai dapat mengakses layanan dengan tingkat risiko sedang, namun tetap harus disertai persetujuan orang tua. Adapun pada rentang usia 16 hingga 17 tahun, anak diizinkan mengakses layanan digital dengan risiko lebih tinggi, seperti media sosial umum, dengan syarat tetap memperoleh persetujuan dari orang tua.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan investigasi menyeluruh setelah menemukan kejanggalan klasifikasi gim pada platform distribusi global, Steam. Regulator menemukan peringkat usia yang berpotensi menyesatkan konsumen di Indonesia.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana mengatakan koordinasi intensif dengan pihak Steam telah dilakukan guna mengaudit celah sistemik dalam mekanisme Indonesia Game Rating System (IGRS). Insiden ini menjadi sorotan publik setelah beberapa gim populer menampilkan rating yang kontradiktif dengan muatannya.

Sonny menyebut beberapa temuan yang memicu keresahan, seperti gim PUBG yang sempat tertera dengan rating 3+, sementara gim ramah anak Upin Ipin Universe justru diklasifikasikan untuk usia 18+. Fenomena ini dinilai sangat ekstrem dan janggal dalam standar klasifikasi usia profesional.

"Kami sepakat dengan netizen, insiden ini sangat janggal. Contohnya PUBG di Steam rutenya 3+, sementara Upin Ipin Universe di rate 18. Ini sangat aneh," ujar Sonny di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Sebagai tindakan preventif, pihak Steam telah melakukan pemutusan akses (take down) terhadap label rating yang bermasalah tersebut sembari melakukan investigasi internal.

Komdigi juga menggandeng komunitas serta asosiasi pelaku industri gim nasional untuk mengidentifikasi apakah kesalahan terjadi pada sisi penginputan data oleh pengembang atau malafungsi pada sistem integrasi platform.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari implementasi penuh regulasi gim melalui Perpres No.19/2024 dan Permen No.2/2024 yang baru berjalan efektif sejak awal 2026. Sonny menekankan pengawasan ketat ini sejalan dengan semangat Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas.

Menurutnya, PP Tunas tidak hanya mengatur batasan di media sosial, tetapi mencakup ekosistem digital yang lebih luas, termasuk industri gim. Regulasi ini menjadi instrumen vital untuk memastikan orang tua memiliki pegangan standar yang lazim dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang tidak sesuai umur.

Sejauh ini, IGRS menerapkan mekanisme verifikasi berlapis melalui self-assessment dan self-declaration oleh pengembang atau penerbit gim. Namun, adanya kesalahan fatal pada fase implementasi awal ini memicu rencana evaluasi berkala terhadap sistem IGRS.

Salah satu poin evaluasi mencakup transparansi detail klasifikasi. Komdigi mempertimbangkan untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan sebuah gim mendapatkan rating tertentu, serupa dengan standar internasional seperti ESRB atau PEGI.

Entertainment Software Rating Board (ESRB) dan Pan European Game Information (PEGI) adalah standar klasifikasi global. ESRB merupakan lembaga mandiri yang beroperasi di wilayah Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko). Sementara itu, PEGI digunakan secara luas di 38 negara Eropa melalui kesepakatan regional.

Sebaliknya, IGRS adalah sistem nasional yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui Komdigi. Perbedaan mencolok lainnya adalah "Logika Rating". IGRS cenderung lebih konservatif dalam memandang konten sensitif.

Secara fundamental, IGRS, ESRB, dan PEGI memiliki titik temu pada tujuan utamanya yaitu perlindungan konsumen. Ketiganya dirancang sebagai instrumen transparansi bagi orang tua dan wali agar dapat memilih konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak.

Persamaan teknis ketiganya terletak pada penggunaan simbol kategori usia (seperti 3+, 13+, atau 18+) serta deskriptor konten yang memberikan rincian mengenai unsur kekerasan, bahasa kasar, hingga transaksi dalam aplikasi (in-game purchases). Ketiganya juga mendorong ekosistem industri yang lebih bertanggung jawab terhadap dampak psikologis pemain.

Pemerintah memastikan setiap produk digital yang didistribusikan di Indonesia memiliki "bahan baku" (ingredient) konten yang jelas. Dengan sistem yang lebih akuntabel, diharapkan industri gim nasional dapat tumbuh lebih sehat sekaligus menjamin keamanan konsumsi digital bagi keluarga Indonesia.

"Kita tidak boleh lagi membiarkan kondisi di mana lebih dari 10 tahun konsumen dan industri tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian memadai dalam hal rating usia," kata Sonny.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai sektor perdagangan-el tidak termasuk dalam sektor berisiko tinggi karena aktivitas pengguna di dalamnya bersifat terbatas pada transaksi barang dan jasa.

Dengan kondisi tersebut maka pembatasan usia di bawah 16 tahun pada e-commerce, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), dinilai perlu dikaji kembali.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan, dari sisi dampak terhadap industri termasuk e-commerce dan social commerce seperti TikTok Shop pendekatan kebijakan perlu dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko.

“Tidak semua layanan dalam satu platform memiliki tingkat risiko yang sama,” kata Budi kepada Bisnis, Kamis (2/4/2026).

Dia menjelaskan, aktivitas e-commerce pada dasarnya berfokus pada transaksi barang dan jasa, sehingga memiliki karakter berbeda dibandingkan fitur media sosial yang lebih terbuka.

Karena itu, pengaturan yang lebih granular dinilai penting agar tidak menghambat akses terhadap layanan yang relatif lebih aman, termasuk bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Terkait dampaknya, Budi menilai isu ini bukan semata soal terhambat atau tidaknya industri, melainkan bagaimana implementasi kebijakan dijalankan.

Menurutnya, mekanisme pembatasan usia perlu dirancang secara hati-hati agar tetap efektif melindungi anak, tanpa menimbulkan friksi berlebihan atau eksklusi pengguna.

Dari sisi kepatuhan, Budi menegaskan pelaku industri pada dasarnya akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Saat ini, kami terus berdiskusi dan memberi masukan kepada pemerintah agar implementasinya dapat berjalan secara feasible, efektif, dan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan keberlanjutan ekosistem digital,” katanya.

Selain itu, dia menekankan upaya perlindungan anak tidak bisa bertumpu pada satu pihak saja. Diperlukan peran bersama dari regulator, platform, orang tua, pendidik, hingga masyarakat luas. Termasuk pula penyedia app store dan perangkat (gadget) yang berperan sebagai gatekeeper dalam ekosistem digital, khususnya dalam pengaturan akses, kontrol usia, dan fitur parental control.

“Karena pada akhirnya, perlindungan yang kuat hanya bisa terwujud ketika seluruh ekosistem bergerak bersama,” katanya.

Pada 28 Maret 2026, pemerintah resmi menerapkan PP TUNAS. Aturan ini mewajibkan seluruh platform digital membatasi akses anak sesuai usia serta memperkuat pelindungan data pribadi anak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini merupakan langkah tegas negara dalam melindungi anak di ruang digital.

“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku,” kata Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Jumat (27/03/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memanggil platform digital global, Meta dan Google, terkait dugaan pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan kepada kedua perusahaan tersebut untuk menjalani pemeriksaan, khususnya terkait kewajiban penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun.

“Pemanggilan ini adalah bagian dari proses penegakan hukum yang terukur dan sesuai prosedur. Negara hadir dan tegas. Tidak ada toleransi terhadap ketidakpatuhan yang berpotensi membahayakan anak di ruang digital,” tegas Menkomdigi Meutya Hafid, Senin (30/03/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari tahapan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP TUNAS, yang mencakup pemantauan, pemeriksaan lanjutan, hingga pengenaan sanksi administratif secara bertahap.

Komdigi menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan secara hati-hati guna menghindari potensi maladministrasi sekaligus memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain Meta dan Google, Komdigi juga telah memberikan surat peringatan kepada TikTok dan Roblox agar segera menunjukkan kepatuhan penuh sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan sebelumnya. Apabila tidak ada perbaikan signifikan, pemerintah akan melanjutkan ke tahap pemanggilan dan pemeriksaan.

Di sisi lain, Komdigi memberikan apresiasi kepada platform X dan Bigo Live yang dinilai responsif dalam memenuhi ketentuan PP TUNAS, termasuk melalui penerapan mekanisme verifikasi usia dan penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun.

“Apresiasi kami sampaikan kepada platform yang responsif dan patuh. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukan hal yang sulit jika ada komitmen,” ujar Meutya.

Komdigi menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya negara dalam memperkuat pelindungan anak di ruang digital. Pemerintah juga mengingatkan seluruh penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ke depan, Komdigi akan terus melakukan pengawasan intensif dan tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap platform yang mengabaikan regulasi.

Sebelumnya, pemerintah mencatat sejumlah platform digital global belum memenuhi ketentuan PP TUNAS hingga menjelang tenggat implementasi pada 28 Maret 2026. Dari delapan platform yang diwajibkan mematuhi aturan pada tahap awal, hanya X dan Bigo Live yang dinilai telah memenuhi kewajiban secara penuh.

Sementara itu, TikTok dan Roblox dikategorikan kooperatif sebagian, sedangkan platform lain seperti Facebook, Instagram, Threads, dan YouTube masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan masa transisi selama satu tahun kepada seluruh platform untuk menyesuaikan kebijakan mereka, termasuk pembatasan akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, sebagian platform masih belum menunjukkan kepatuhan penuh terhadap regulasi tersebut.