INDONESIA sedang menghadapi paradoks pembangunan yang menarik sekaligus mengkhawatirkan.

Di satu sisi, pemerintah bertekad mewujudkan swasembada gula konsumsi pada 2027. Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat transisi energi melalui kebijakan pencampuran bioetanol ke dalam bahan bakar minyak, dimulai dengan E5 pada 2026 hingga bertahap menuju E20.

Kedua agenda tersebut sama-sama strategis, penting bagi kedaulatan nasional. Namun, keduanya berpotensi saling berebut sumber daya yang sama: tebu.

Kebutuhan Gula

Ironi ini semakin terasa apabila menengok sejarah. Pada dekade 1930-an, Indonesia pernah menjadi salah satu eksportir gula terbesar dunia. Industri gula menjadi tulang punggung ekonomi kolonial dengan ratusan pabrik gula yang tersebar di Pulau Jawa.

Kini kondisinya berbalik. Indonesia justru menjadi salah satu importir gula mentah terbesar di dunia untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan gula bukan sekadar masalah produksi, melainkan persoalan daya saing, efisiensi, kelembagaan, dan keberpihakan kebijakan.

Karena itu, mengejar swasembada gula sekaligus kemandirian energi memerlukan strategi yang jauh lebih komprehensif daripada sekadar memperluas areal tanam.

Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai program. Peremajaan tanaman melalui program bongkar ratoon, penyebaran benih unggul, revitalisasi perkebunan, hingga modernisasi pabrik gula terus dilakukan.

Langkah tersebut patut diapresiasi karena produktivitas tebu nasional memang masih tertinggal dibandingkan negara-negara produsen utama seperti Brasil, India, maupun Thailand.

Namun, tantangan yang dihadapi jauh lebih besar dibanding sekadar meningkatkan produktivitas lahan.

Produksi gula kristal putih nasional saat ini masih berkisar 2,6 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional telah melampaui enam juta ton.

Defisit tersebut selama bertahun-tahun ditutup melalui impor gula mentah yang kemudian diolah oleh industri rafinasi.

Menariknya, sebagian besar kebutuhan gula nasional justru berasal dari industri makanan dan minuman, bukan konsumsi rumah tangga.

Artinya, bahkan ketika target swasembada gula konsumsi berhasil dicapai, Indonesia tetap menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan gula industri.

Pada titik inilah muncul dilema baru ketika tebu mulai diposisikan bukan hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai bahan baku energi.

Ironi Produktifitas

Bioetanol menjadi salah satu solusi penting dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Banyak negara telah membuktikan keberhasilannya.

Brasil misalnya, selama puluhan tahun berhasil mengembangkan industri bioetanol berbasis tebu sehingga mampu mengurangi konsumsi bensin sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Brasil mampu menghasilkan tebu jauh melebihi kebutuhan pangan domestiknya sehingga sebagian besar dapat dialokasikan untuk industri bioetanol.

Meskipun tebu menjadi Tanaman Perkebunan Semusim terbesar, sayangnya Indonesia masih mengalami defisit gula, karena keterbatasan produksi dalam negeri.

Bahkan, pemerintah resmi membuka keran impor gula industri sebanyak 3,12 juta ton pada 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjamin pasokan bahan baku sektor industri.

Jika tebu yang terbatas mulai dialihkan untuk memenuhi kebutuhan bioetanol, maka risiko meningkatnya impor gula menjadi semakin besar.

Ironi berikutnya berada di tingkat petani. Selama ini petani tebu selalu didorong meningkatkan produksi.

Namun, ketika produksi meningkat, mereka justru sering menghadapi persoalan klasik berupa harga yang tidak menarik, biaya produksi terus naik, hingga lemahnya daya serap pabrik gula.

Dalam beberapa tahun terakhir, harga pupuk nonsubsidi melonjak tajam akibat gangguan rantai pasok global dan konflik geopolitik.

Kenaikan biaya produksi tersebut tidak sepenuhnya diikuti kenaikan harga jual gula karena adanya kebijakan Harga Acuan Pembelian (HAP). Akibatnya margin keuntungan petani semakin tipis.

Karena itu, keberhasilan implementasi mandatori bioetanol tidak boleh hanya diukur dari meningkatnya bauran energi terbarukan.

Keberhasilannya juga harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan petani. Salah satu indikatornya adalah Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR).

BPS mencatat NTPR pada Mei 2026 mencapai 164,24 atau meningkat 1,93 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Peningkatan tersebut harus terus dijaga melalui kebijakan harga yang adil, pengendalian biaya produksi, serta kepastian pasar bagi petani. Tanpa itu, nilai tambah bioetanol lebih banyak dinikmati industri hilir dibandingkan produsen bahan bakunya.

Kebijakan etanol dapat menjadi motor penggerak NTPR jika pemerintah mampu menjamin asimetri harga tidak merugikan petani.

Peningkatan NTPR hanya akan tercipta jika kenaikan harga jual komoditas (tebu/molase/singkong) melampaui laju kenaikan biaya produksi dan inflasi pedesaan.

Tanpa intervensi pada harga input seperti pupuk, ambisi energi ini berisiko hanya menguntungkan sektor industri hilir, sementara petani tetap terjebak dalam biaya produksi yang tinggi.

Bagi petani tebu, kepastian serapan hasil panen merupakan jaminan utama keberlanjutan usaha, bahkan lebih penting daripada sekadar kenaikan harga sesaat.

Kehadiran industri bioetanol sesungguhnya membuka alternatif pasar selain pabrik gula, sehingga memperbesar peluang seluruh hasil panen terserap dan meningkatkan posisi tawar petani.

Dalam mekanisme pasar, semakin banyak pembeli, semakin kuat insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi.

Namun, peluang tersebut juga berpotensi memunculkan distorsi apabila tidak disertai pengaturan harga yang adil.

Di satu sisi, gula masih menjadi komoditas yang harganya diatur pemerintah demi menjaga stabilitas pangan.

Di sisi lain, Etil alkohol yang digunakan untuk kepentingan tertentu memperoleh fasilitas pembebasan cukai sebagaimana diatur dalam PER-16/BC/2024. Insentif fiskal tersebut berpotensi meningkatkan daya tarik investasi pada industri etanol.

Perbedaan insentif hasil olahan tebu tersebut berpotensi menciptakan daya tarik ekonomi yang lebih besar bagi industri etanol.

Apabila nilai ekonomi tebu untuk bioetanol lebih menguntungkan daripada untuk gula konsumsi, petani dan pelaku usaha akan cenderung mengalihkan pasokan tebu ke pasar yang menawarkan nilai ekonomi lebih tinggi.

Tanpa kebijakan yang mampu menyeimbangkan insentif antara sektor pangan dan energi, ambisi memperluas penggunaan bioetanol justru dapat mempersempit pasokan bahan baku gula.

Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang tata kelola yang memastikan swasembada gula dan transisi energi tidak saling berebut tebu, melainkan saling menguatkan melalui kepastian harga, kontrak pembelian yang jelas, dan diversifikasi bahan baku bioetanol di luar tebu.

Alternatif Bahan Baku

Keberhasilan bioetanol tidak boleh hanya diukur dari jumlah liter yang diproduksi, tetapi juga dari seberapa besar kesejahteraan petani meningkat.

Rendahnya nilai tambah yang diterima petani dari produk turunan tebu. Tidak hanya gula kristal putih, tetapi juga molase, bagasse, blotong, hingga biomassa lainnya harus mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi petani maupun pabrik gula.

Lebih jauh lagi, persoalan bioetanol tidak semestinya hanya bergantung pada tebu.
Indonesia memiliki kekayaan biomassa yang luar biasa besar.

Singkong merupakan salah satu alternatif paling realistis. Produktivitas singkong nasional relatif tinggi dengan sentra produksi yang tersebar di berbagai daerah, terutama Lampung.

Pengembangan bioetanol berbasis pati singkong tidak hanya mengurangi tekanan terhadap tebu, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi jutaan petani singkong.

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan potensi bahan baku alternatif lain seperti biji palem, limbah buah-buahan, limbah kehutanan, hingga residu pertanian yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sehingga tidak menimbulkan konflik antara kebutuhan pangan dan energi.

Perluasannya, perlu keterlibatan industri untuk percepatan teknologi potensi bahan baku alternatif lain.

Implementasi mandatori bioetanol membuka peluang investasi baru bagi produsen etanol, industri gula, dan perusahaan agroindustri.

Kebijakan energi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan energi dari dalam negeri, tetapi juga membuka peluang investasi baru pada sektor agroindustri.

Muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama petani sebagai produsen utama bahan baku.

Swasembada gula dan kebijakan bioetanol juga tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan disusun secara sektoral. Keduanya harus berada dalam satu peta jalan nasional yang memperhitungkan keseimbangan antara kebutuhan pangan, energi, investasi, lingkungan, dan kesejahteraan petani.

Peta jalan tersebut setidaknya memerlukan empat langkah strategis. Pertama, meningkatkan produktivitas tebu melalui varietas unggul.

Kedua, memberikan kepastian harga bagi petani, termasuk harga molase sebagai bahan baku bioetanol.

Ketiga, mempercepat pengembangan bioetanol berbasis biomassa non-tebu agar konflik pangan-energi dapat dihindari.

Keempat, keterlibatan industri dalam memperkuat riset dan inovasi agar Indonesia mampu menjadi produsen teknologi bioenergi, bukan sekadar pengguna.

Tanpa langkah tersebut, Indonesia berpotensi terjebak dalam paradoks yang berkepanjangan: mengejar swasembada gula sambil terus mengimpor gula, membangun industri bioetanol sambil mengorbankan bahan baku pangan, serta meningkatkan investasi tanpa mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

SEJARAH mencatat bahwa pada dekade 1930-an, bumi Nusantara pernah menjadi raksasa gula dunia dengan produktivitas mencengangkan, mencapai 14,8 ton gula per hektar dari sekitar 179 pabrik giling aktif.

Namun, kejayaan era kolonial itu kini menguap, menyisakan ironi pahit di mana Indonesia terjerembab menjadi salah satu importir gula mentah (raw sugar) terbesar di jagat raya.

Di tengah kepungan impor yang terus menguras devisa, pemerintah mengumandangkan ambisi besar, yakni mempercepat swasembada gula konsumsi nasional pada tahun 2027.

Sebagai langkah taktis di sektor hulu, Kementerian Pertanian meluncurkan program tebar benih tebu unggul bersertifikat bersumber dari Kebun Benih Datar (KBD) sejak pekan pertama Juni 2026.

Langkah ini diharapkan mampu meremajakan tegakan tebu rakyat yang didominasi oleh tanaman ratoon (keprasan) usia tua dengan produktivitas yang merosot tajam.

Namun, apakah suntikan benih unggul ini cukup untuk meruntuhkan tembok tebal hambatan struktural yang telah mengakar selama berpuluh-puluh tahun?

Jika ditelaah secara saksama, program tebar benih KBD ini secara agronomis memang menawarkan angin segar.

Kementerian Pertanian menyebarkan varietas-varietas unggul seperti AAS, BL, dan varietas transgenik NXI 4T yang dirancang memiliki ketahanan tinggi terhadap cekaman iklim kering.

Varietas AAS, misalnya, diklaim mampu menghasilkan biomassa tebu hingga 200 ton per hektar dengan rendemen potensial menyentuh angka 10 hingga 11 persen.

Sementara varietas NXI 4T yang ditanam di kawasan pesisir utara Jawa Tengah diproyeksikan tahan kekeringan serta kebal terhadap penyakit luka api.

Angka-angka teoretis ini jelas merupakan lompatan besar dibanding realitas pertanaman tebu rakyat saat ini, yang rata-rata hanya mampu menghasilkan 72 ton tebu per hektar dengan rendemen yang megap-megap di kisaran 7 persen.

Namun, memindahkan keunggulan genetis dari laboratorium ke atas tanah kering petani tentu bukanlah perkara sesederhana membalik telapak tangan.

Masalah pergulaan nasional bukan hanya urusan biologi tanaman, tapi potret ketidakseimbangan neraca yang cukup akut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi gula kristal putih nasional memang meningkat dari 2,47 juta ton pada 2024 menjadi 2,67 juta ton pada 2025, seiring ekspansi luas panen dari 521.000 hektar menjadi 563.000 hektar.

Namun, angka produksi ini masih jauh dari kata cukup untuk menambal total kebutuhan nasional yang mencapai 6,33 juta ton.

Di sini letak asimetri pasarnya, konsumsi langsung rumah tangga sebenarnya hanya berkisar 1,46 juta ton, sedangkan raksasa kebutuhan riil justru berada di sektor industri makanan dan minuman yang melahap hingga 3,9 juta ton gula.

Akibatnya, ketergantungan pada impor tidak terhindarkan. Sepanjang tahun 2025 saja, impor gula masih bertengger di angka 3,93 juta ton.

Selisih menganga inilah yang selalu dibayar mahal dengan devisa negara, sekaligus menempatkan kedaulatan pangan nasional dalam posisi yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Dalam konteks hulu, hambatan terbesar program peremajaan tebu atau yang dikenal sebagai bongkar ratoon justru berakar pada rasionalitas ekonomi petani itu sendiri.

Pemerintah kerap mengeluhkan keengganan petani untuk membongkar tanaman ratoon tua mereka yang sudah berumur 7 tahun hingga 20 tahun. Padahal, secara biologis, tanaman ratoon tua ini merusak produktivitas nasional.

Namun bagi petani, keengganan ini bukanlah bentuk ketidakpatuhan, tapi kalkulasi bertahan hidup yang sangat logis.

Struktur biaya usaha tani tebu di Jawa Timur menunjukkan bahwa menanam tebu baru (plant cane) membutuhkan investasi awal yang sangat mencekik, mencapai Rp 72,19 juta per hektar karena adanya biaya pembelian bibit baru dan pengerjaan tanah yang cukup berat.

Sementara itu, memelihara tanaman ratoon (keprasan) hanya membutuhkan biaya operasional sekitar Rp 61,63 juta per hektar tanpa perlu membeli bibit baru.

Dengan harga jual yang sering kali dibatasi, mengusahakan tanaman keprasan menghasilkan pendapatan bersih tunai sekitar Rp 39,81 juta per hektar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan tanam baru yang hanya berkisar Rp 22,99 juta per hektar pada musim tanam pertama.

Selama pemerintah tidak menyediakan kompensasi tunai untuk menutupi kesenjangan arus kas ini, program pembongkaran ratoon akan selalu menemui jalan buntu di lapangan.

Petani juga didera oleh rumitnya akses pupuk bersubsidi dan kendala regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersifat akumulatif sehingga menyulitkan proses pinjaman modal baru.

Penderitaan petani tebu rakyat kian diperparah oleh kebocoran sistemik di sektor hilir yang merusak tata niaga.

Meskipun produksi gula dalam negeri meningkat, petani sering kali menjerit karena gula lokal mereka tidak terserap pasar.

Penyebab utamanya adalah rembesan gula kristal rafinasi impor yang masuk secara ilegal ke pasar konsumsi rumah tangga, yang seharusnya menjadi domain gula kristal putih lokal.

Harga rafinasi berbasis impor yang jauh lebih murah mendistorsi harga di pasar tradisional. Dampak rembesan ini sangat destruktif, di mana harga molase (tetes tebu) jatuh bebas dari Rp 1.900 menjadi Rp 1.000 per kilogram.

Sementara BUMN perkebunan seperti PTPN menderita kerugian hingga Rp 600 miliar akibat timbunan gula rakyat yang tidak laku di gudang-gudang mereka.

Ditambah lagi, di tingkat operasional hulu, bantuan dana bongkar ratoon senilai Rp 4 juta per hektar sempat disunat oleh oknum di Kabupaten Malang, misalnya.

Ketika aturan hukum dipermainkan oleh pemburu rente, kebijakan swasembada hanya akan menjadi jargon politik yang manis di bibir pejabat, tapi pahit bagi para petani tebu yang bermandi keringat di bawah terik matahari.

Menatap konstelasi industri gula nasional, publik disuguhkan pada jurang pemisah yang lebar antara pabrik gula negara dengan konglomerasi swasta.

Di satu sisi, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) sebagai sub-holding perkebunan negara mengelola puluhan pabrik gula aktif yang mayoritas mengandalkan mesin usang peninggalan era kolonial dan sangat tergantung pada pasokan tebu rakyat.

Di sisi lain, kelompok swasta seperti Sugar Group Companies atau PT Gunung Madu Plantations di Lampung menikmati efisiensi tinggi berkat kepemilikan lahan konsesi mandiri yang luas, mekanisasi panen total, dan fasilitas pengolahan modern.

Menyadari keterbatasan lahan di Jawa, mata pemerintah kini tertuju ke wilayah timur, tepatnya di Merauke, Papua Selatan, melalui pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan melibatkan konsorsium swasta seperti PT Global Papua Abadi, megaproyek ini menargetkan pengembangan perkebunan tebu terintegrasi seluas 637.420 hektar dengan nilai investasi Rp 84,27 triliun demi menghasilkan 3 juta ton gula pada tahun 2027.

Namun, megaproyek ini tidak boleh melupakan aspek keadilan sosial dan ekologis. Bentang lahan raksasa tersebut bersinggungan langsung dengan wilayah ulayat masyarakat adat suku Malind.

Pengabaian terhadap hak adat serta potensi kerusakan 60.000 hektar lahan gambut penyimpan karbon tinggi akan mengubah ambisi ketahanan pangan menjadi bencana kemanusiaan dan lingkungan hidup.

Di balik segala perdebatan spasial dan industri tersebut, ada satu persoalan matematis hulu yang luput dari perhatian publik, yaitu ketidakselarasan kapasitas penyediaan benih.

Pemerintah menargetkan program pembongkaran ratoon seluas 300.000 hektar dalam waktu tiga tahun, atau setara dengan 100.000 hektar per tahun.

Berdasarkan data realisasi pembibitan tebu, rasio multiplikasi dari kebun benih KBD ke lahan produksi komersial adalah satu banding enam, di mana setiap satu hektar penangkaran benih KBD hanya mampu menyuplai kebutuhan tanam baru untuk enam hektar lahan produksi.

Artinya, demi memenuhi target peremajaan 100.000 hektar lahan per tahun, negara wajib memiliki minimal 16.667 hektar Kebun Benih Datar yang aktif dan bersertifikat setiap tahunnya.

Kenyataannya, total kebun benih KBD nasional yang dibina oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2025 baru mencapai luas 1.571 hektar. Jurang defisit lahan pembibitan hulu yang melebihi 15.000 hektar ini adalah bom waktu.

Tanpa adanya perluasan jaringan penangkaran benih secara eksponensial, target peremajaan tanaman tebu nasional dipastikan akan kandas karena kelangkaan benih unggul bersertifikat di tingkat lapangan.

Pendeknya, swasembada gula tidak akan pernah tercapai jika pemerintah hanya mengandalkan program bagi-bagi benih tanpa membenahi ekosistem tata niaga secara menyeluruh.

Benih unggul bersertifikat asal KBD memang merupakan syarat mutlak, tetapi efektivitasnya akan lenyap jika sistem logistik Tebang-Muat-Angkut (TMA) dari lahan ke pabrik gula masih berjalan lambat.

Keterlambatan waktu angkut tebu yang melebihi 24 jam memicu dekomposisi nira akibat reaksi inversi sukrosa alami, yang secara drastis menurunkan rendemen tebu bahkan sebelum sempat digiling.

Selain itu, jaminan harga yang menguntungkan bagi petani harus dipulihkan melalui penerapan kebijakan Larangan Terbatas (Lartas) impor yang ketat dan transparan untuk membendung banjir gula rafinasi ilegal.

Pemerintah juga harus mendesain skema subsidi kompensasi transisi guna membantu meringankan beban finansial petani selama masa pembongkaran ratoon.

Tanpa adanya integrasi kebijakan yang harmonis dari hulu ke hilir, mimpi manis untuk mengulang kejayaan industri gula nasional seabad silam hanya akan berakhir sebagai ilusi yang meninggalkan rasa pahit berkepanjangan bagi petani tebu rakyat.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) kembali mencatatkan capaian positif dalam upaya meningkatkan produktivitas industri gula nasional yakni berhasil mencapai kapasitas giling hingga 5.500 Ton Cane per Day (TCD).

Sekretaris Perusahaan PT Sinergi Gula Nusantara, Yunianta, mengatakan pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi dan peningkatan kinerja.Keberhasilan tersebut menunjukkan semakin optimalnya performa operasional PG Assembagoes dalam mengolah tebu rakyat maupun tebu perusahaan, sekaligus memperkuat kontribusi PT SGN dalam mendukung program swasembada gula nasional.

“Pencapaian kapasitas giling 5.500 TCD di PG Assembagoes merupakan bukti nyata keberhasilan transformasi operasional yang terus dilakukan PT SGN,” ujarnya dikutip Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kinerja pabrik, tetapi juga menunjukkan kuatnya kolaborasi antara perusahaan, petani tebu, karyawan, dan seluruh mitra kerja.

“Kami berharap capaian ini dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan produktivitas gula nasional dan mendukung target swasembada gula yang dicanangkan pemerintah,” ujar Yunianta.

Sementara itu, General Manager PG Assembagoes, Mulyono, mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.“Alhamdulillah, pencapaian giling 5.000 TCD di PG Assembagoes pada 9 Juni 2026 telah berhasil diraih,” ujarnya.

Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi seluruh pihak yang terlibat. Dengan semangat kebersamaan, dedikasi, serta kerja keras yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kita mampu mencapai tonggak penting ini.

Dia juga berterima kasih kepada seluruh karyawan, petani tebu, mitra kerja, dan semua pihak yang telah memberikan tenaga, pikiran, dan komitmennya. “Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan meraih hasil yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Mulyono.

Yunianta menegaskan pula, keberhasilan PG Assembagoes mencapai kapasitas giling 5.500 TCD menjadi momentum penting bagi PT SGN untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan di seluruh unit operasional. Melalui peningkatan efisiensi proses, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penguatan kemitraan dengan petani tebu, perusahaan optimistis dapat terus meningkatkan produksi gula nasional secara berkelanjutan.

Sebagai subholding gula PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dia meyakinkan, PT SGN berkomitmen untuk terus menghadirkan kinerja terbaik guna mendukung ketahanan pangan nasional serta mewujudkan industri gula Indonesia yang modern, efisien, dan berdaya saing global.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Target pemerintah mempercepat swasembada gula dari 2028 menjadi 2026 dinilai menghadapi tantangan besar apabila hanya mengandalkan peningkatan produksi tebu.

Di tengah keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan gula nasional, potensi gula berbasis nira kelapa sawit disebut dapat menjadi alternatif sumber pasokan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Pengamat pertanian Khudori menilai strategi pemerintah saat ini masih terlalu terfokus pada pengembangan tebu sebagai sumber utama produksi gula nasional.

Pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3 juta ton pada 2026, meningkat sekitar 11,9% dibandingkan realisasi produksi 2025 sebesar 2,68 juta ton. Target tersebut ditempuh melalui perluasan areal tanam, optimalisasi lahan tebu, serta program bongkar raton seluas 100.000 hektare.

Sebagian besar peningkatan produksi tersebut ditopang oleh Jawa Timur yang selama ini menjadi sentra utama produksi gula nasional.

Namun, menurut Khudori, ketergantungan yang besar terhadap ekspansi tebu di Jawa Timur menyimpan risiko tersendiri karena berpotensi mengurangi luas tanam komoditas lain.

“Menumpukan target swasembada pada Jawa Timur tak salah, tetapi ada risiko. Karena memperluas lahan tebu akan menurunkan luas lahan komoditas lain,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (22/6/2026).

Selain persoalan lahan, aspek insentif ekonomi bagi petani juga menjadi perhatian. Menurut dia, pengalaman musim giling sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani apabila harga gula tidak memberikan keuntungan yang memadai.

Khudori juga menyoroti tantangan yang lebih besar pada target swasembada gula industri. Hingga saat ini, kebutuhan gula untuk industri makanan, minuman, dan farmasi masih sangat bergantung pada impor gula mentah yang kemudian diolah menjadi gula rafinasi.

“Kalau gula konsumsi saja masih belum cukup menutup kebutuhan, target swasembada gula industri pada tahun 2030 sepertinya sulit dicapai,” ujarnya.

Potensi Gula Sawit

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Khudori menilai gula berbasis nira kelapa sawit dapat menjadi sumber pasokan tambahan yang layak dipertimbangkan dalam strategi ketahanan gula nasional.

Dengan luas perkebunan sawit nasional yang mencapai sekitar 16,8 juta hektare dan kebutuhan peremajaan kebun sekitar 672.000 hektare per tahun, batang sawit yang ditebang saat proses replanting dinilai memiliki potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan pengalaman petani di sejumlah daerah, pohon sawit yang ditebang dapat menghasilkan 5 hingga 7 liter nira per hari selama sekitar 30 hingga 40 hari. Dengan asumsi populasi tanaman dan tingkat rendemen tertentu, potensi produksi gula merah sawit diperkirakan mencapai sekitar 6,86 ton per hektare selama periode replanting.

Dengan kebutuhan peremajaan kebun mencapai 672.000 hektare per tahun, potensi produksi gula merah sawit diperkirakan dapat mencapai sekitar 4,6 juta ton per tahun.

Volume tersebut bahkan lebih besar dibandingkan produksi gula nasional saat ini yang masih berada di kisaran 3 juta ton per tahun.

Selain potensi produksi, gula sawit dinilai memiliki sejumlah keunggulan lain. Produk tersebut dapat tersedia sepanjang tahun mengikuti siklus peremajaan kebun, berbeda dengan gula tebu yang bersifat musiman.

Khudori juga menilai gula sawit memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula berbasis tebu sehingga berpotensi menjadi alternatif pemanis yang lebih diminati sebagian konsumen.

Dari sisi lingkungan, pemanfaatan batang sawit hasil replanting juga dapat mengurangi limbah perkebunan, menekan risiko serangan hama kumbang tanduk, serta berpotensi menurunkan emisi melalui rantai produksi dan konsumsi yang lebih dekat dengan sentra perkebunan.

Meski demikian, dia menilai pengembangan gula sawit membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih jelas agar tidak berhenti sebagai potensi semata.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemetaan potensi produksi, mengkaji peluang pasar, mengidentifikasi hambatan regulasi, serta menyiapkan model bisnis yang dapat mendukung pengembangan gula sawit sebagai bagian dari strategi swasembada gula nasional.

“Potensi ada di depan mata. Tanpa perlu menambah lahan dan menanam. Bukan mustahil swasembada gula lebih cepat dicapai,” imbuhnya.

Bisnis.com, MALANG — Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mendorong peningkatan produktivitas tebu di wilayah setempat melalui kolaborasi bersama pemangku kepentingan.

“Jawa Timur merupakan salah satu tulang punggung produksi gula nasional. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas tebu harus terus menjadi perhatian bersama,” kata Khofifah saat mengikuti kegiatan bongkar ratun tebu di Kab. Malang, Kamis (18/6/2026).

Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung produksi gula nasional. Sebagai salah satu sentra tebu terbesar di Indonesia, Jawa Timur diharapkan mampu menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas melalui berbagai program transformasi budidaya, termasuk bongkar ratoon.

Dia menuturkan program bongkar ratun merupakan langkah nyata untuk memperkuat sektor pergulaan nasional melalui peremajaan tanaman, penggunaan bibit unggul, dan penerapan budi daya yang lebih baik."Kolaborasi antara pemerintah, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), dan petani dapat semakin mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Direktur Operasional PT SGN, Kuntoro Boga Andri menegaskan bahwa keberhasilan program bongkar ratun membutuhkan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, PT SGN, sebagai bagian dari Holding BUMN Pangan PTPN Group, terus mendorong peningkatan produktivitas melalui pendampingan budi daya, penyediaan benih unggul, penguatan kemitraan petani, hingga penerapan mekanisasi pertanian.

“Panen dan tanam tebu serentak ini merupakan bagian dari upaya PT SGN dalam memperkuat produktivitas lahan, meningkatkan kualitas bahan baku, dan mendukung target swasembada gula nasional. Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan petani menjadi fondasi utama untuk membangun industri gula yang lebih kuat dan berdaya saing,” ujarnya.

Dia menegaskan, PT SGN optimistis program bongkar ratun akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas tebu dan mendukung keberlanjutan industri gula nasional.

Melalui pelaksanaan panen dan tanam tebu serentak ini, kata dia, maka diharapkan semangat transformasi sektor pergulaan nasional dapat terus terjaga.

Dia menilai, program bongkar ratun tidak hanya menjadi upaya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani tebu, serta mewujudkan industri gula Indonesia yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

Dia menegaskan pula, program bongkar ratun merupakan salah satu strategi penting dalam pengembangan budi daya tebu. Melalui peremajaan tanaman tebu yang telah mengalami penurunan produktivitas, program ini diharapkan mampu meningkatkan hasil panen, kualitas bahan baku, serta efisiensi usaha tani.

Selain itu, penggunaan bibit unggul dan penerapan praktik budi daya yang lebih baik juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional. (K24)

Bisnis.com, SURABAYA — PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) terus memperkuat upaya peningkatan produksi gula nasional melalui program ekstensifikasi atau perluasan areal tanam tebu

Sekretaris Perusahaan PT SGN, Yunianta, mengatakan hingga Juni 2026, realisasi luasan lahan tebu yang dikelola dan dikembangkan bersama petani mitra telah mencapai 74.984 hektare, yang tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi.

“Dari total luasan tersebut, Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar dengan luas areal mencapai 72.261 hektare, sementara Pulau Sulawesi mencatat luasan 2.723 hektare,” katanya dalam keterangan resminya yang dikutip Minggu (21/6/2026).

Pengembangan areal tanam ini, kata dia, merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat ketersediaan bahan baku tebu, meningkatkan produktivitas industri gula, serta mendukung target swasembada gula nasional yang dicanangkan pemerintah.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pergulaan nasional, dia meyakinkan, PT SGN terus mendorong pertumbuhan areal tebu melalui berbagai pendekatan, mulai dari penguatan kemitraan dengan petani, optimalisasi lahan eksisting, hingga pengembangan wilayah-wilayah potensial baru untuk budidaya tebu.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku bagi pabrik gula sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pergulaan nasional.

Menurutnya, program ekstensifikasi menjadi salah satu fokus utama perusahaan dalam mendukung transformasi industri gula nasional.

Dia menilai, peningkatan luas areal tanam harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap produksi gula nasional.

“Capaian ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperluas basis produksi tebu nasional sekaligus memperkuat ketahanan pasokan bahan baku bagi industri gula,” ujarnya.

Dia menegaskan, pengembangan areal tebu di Pulau Jawa dan Sulawesi menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan produksi gula nasional. Selain meningkatkan luasan tanam, perusahaan juga terus mendorong penerapan praktik budidaya yang lebih efektif melalui pendampingan teknis, penggunaan varietas unggul, serta penguatan kolaborasi dengan petani dan pemangku kepentingan terkait.

“Kami meyakini bahwa keberhasilan swasembada gula tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pabrik, tetapi juga oleh kekuatan sektor hulu. Karena itu, PT SGN akan terus memperluas kemitraan, meningkatkan produktivitas lahan, dan mengoptimalkan potensi wilayah pengembangan baru agar kontribusi terhadap produksi gula nasional semakin besar,” tambahnya.

Melalui program ekstensifikasi yang berkelanjutan, kata dia, PT SGN optimistis dapat terus meningkatkan ketersediaan bahan baku tebu, memperkuat daya saing industri gula nasional, serta mendukung pencapaian target swasembada gula melalui pengembangan areal tebu yang produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Panen dan Tanam Tebu Serentak Program Bongkar Ratoon dan Perluasan Areal Tebu 2026 di Desa Putukrejo, Gondanglegi, Kabupaten Malang, Kamis (18/6/2026).

Gerakan ini dilakukan serentak secara hibrida di sejumlah sentra utama Jatim seperti Kediri, Magetan, Jombang, Situbondo, Bondowoso, Mojokerto, dan Lamongan.

Langkah ini diambil guna memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada gula nasional. Apalagi, Jawa Timur memegang peran krusial dengan menyumbang 51% pasokan gula nasional. Pada 2025, produksi gula kristal putih Jatim mencatatkan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir, yakni mencapai 1,34 juta ton.

"Kegiatan hari ini bukan sekadar seremonial, melainkan penguatan fondasi untuk mewujudkan swasembada gula nasional," ujar Khofifah.

Tahun ini, Jatim mendapatkan alokasi program peremajaan lahan (replanting) tebu seluas 48.315 hektare dan perluasan areal tebu sebesar 6.582 hektare dari pemerintah pusat. Total target komparatif mencapai 54.897 hektare yang tersebar di 24 kabupaten sentra tebu.

"Target ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kapasitas dan kesiapan Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan pangan nasional," katanya.

Khofifah menjelaskan bahwa fokus utama program tahun ini adalah bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu melalui replanting menggunakan bibit unggul. Seluruh kebutuhan benih program tersebut disiapkan melalui dukungan Kementerian Pertanian sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas tebu nasional.

Menurutnya, penggunaan bibit unggul menjadi kunci peningkatan produktivitas lahan. Berbagai varietas yang digunakan saat ini, seperti varietas Bululawang (BL) memiliki potensi hasil rata-rata di atas 110 ton per hektare, bahkan beberapa di antaranya mampu mencapai sekitar 150 ton per hektare.

Program Bongkar Ratoon dan Perluasan Areal Tebu tersebut menjadi instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas, rendemen, serta kapasitas produksi gula nasional secara berkelanjutan.

Fokus utama program tertuju pada pembongkaran akar tebu lama (bongkar ratoon) untuk diganti dengan benih varietas unggul pasokan Kementerian Pertanian. Penggunaan varietas baru seperti Bululawang (BL), NX 04, NX 03, NXI-4T, SGN 01, NX 02, dan NX 01 diproyeksikan mampu mendongkrak hasil panen rata-rata menjadi 110 ton hingga 150 ton per hektare.

"Gondanglegi bahkan punya catatan historis produktivitas tebu hingga 250 ton per hektare. Melalui mekanisasi, efisiensi irigasi, dan dukungan riset, angka tersebut sangat rasional untuk kita kejar kembali," tambahnya.

Di sisi hilir, Pemprov Jatim mendesak penguatan tata niaga dan perlindungan pasar domestik bagi petani. Khofifah menekankan pentingnya pengawasan ketat agar komoditas gula rafinasi industri tidak merembes ke pasar konsumsi masyarakat guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

Selain kapasitas hulu, efisiensi ekstraksi pada proses penggilingan di pabrik gula turut dikawal ketat demi meningkatkan angka rendemen. "Rendemen tidak hanya soal bibit, tapi juga bagaimana teknis penebangan dan optimalisasi giling di pabriknya," kata Khofifah.

Sebagai bentuk dukungan nyata kepada petani, Pemprov Jatim menyerahkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian, sarana produksi perkebunan, serta bantuan pemberdayaan ekonomi kepada kelompok tani di Kabupaten Malang.

Untuk mendukung irigasi komoditas tebu, diserahkan bantuan dua unit pompa air kepada Gapoktan Sidoberes Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan dan Poktan Budi Luhur Desa Sumber Petung Kecamatan Kalipare.

Selain itu diberikan satu unit handtraktor kepada Poktan Lawang Sari 06 Desa Kluwut Kecamatan Wonosari serta satu unit pompa air kepada Poktan Raharjo III Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan guna mendukung budidaya tembakau.

Pada sektor perkebunan kopi, melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra), Pemprov Jawa Timur menyerahkan satu unit pulper dan satu unit huller kepada Poktan Sumber Asri Jaya Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari, serta satu unit huller kepada Poktan Sumarah Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading.

Untuk mendukung budidaya kopi juga diserahkan sepuluh unit alat pemotong rumput kepada Poktan Kopi Sari Desa Plaosan Kecamatan Wonosari dan Poktan Kawi Sari Desa Balesari Kecamatan Ngajum.

Sementara itu, bantuan benih cengkeh diberikan kepada Poktan Serba Usaha Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari sebanyak 1.500 batang untuk pengembangan usaha seluas 15 hektare dan kepada Poktan Tani Lestari Desa Babadan Kecamatan Ngajum sebanyak 800 batang untuk luasan 8 hektare.

Khofifah menegaskan bahwa berbagai bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, kualitas hasil panen, serta nilai tambah komoditas pertanian dan perkebunan guna memperkuat kesejahteraan petani.

Menutup keterangannya, Khofifah mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi menghadapi tantangan anomali iklim dan penyusutan lahan produktif demi mengamankan kedaulatan pangan nasional.

"Saya optimis, dengan kerja keras, inovasi, dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan, Jawa Timur akan terus menjadi penggerak utama tercapainya swasembada gula nasional serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat di bidang pangan," pungkasnya.

Kami membangun ekosistem pergulaan dari hulu sampai hilir

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bongkar ratoon atau peremajaan bibit tebu menjadi program penting dalam rangka menguatkan pondasi swasembada gula nasional.

Bongkar ratoon merupakan proses peremajaan tanaman tebu dengan cara membongkar dan mengganti tanaman lama (yang sudah 3 kali dipanen atau lebih) dengan bibit baru yang lebih unggul.

"Kegiatan hari ini memiliki makna yang sangat strategis, kita tidak hanya melaksanakan panen dan tanam tebu tetapi juga memperkuat pondasi dalam mewujudkan swasembada gula nasional," kata Khofifah saat Panen dan Tanam Tebu Serentak Program Bongkar Ratoon dan Perluasan Areal Tebu Tahun 2026 di Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis.

Gubernur mengatakan, bongkar ratoon dan perluasan area tebu di provinsi setempat ditargetkan mampu mencapai 54.897 hektare di 24 kabupaten sentra tebu di Jawa Timur.

Target 54.897 hektare itu terdiri dari bongkar ratoon seluas 48.315 hektare dan perluasan area tebu seluas 6.582 hektare.

Ia menyampaikan kebutuhan benih untuk bongkar ratoon mengandalkan bibit tebu unggul, seperti varietas Bululawang (BL) yang mampu menghasilkan produksi tebu lebih dari 110 ton per hektare dan bahkan ada yang mampu mencapai 150 ton per hektare.

Khofifah mendorong sinergisitas antara pemangku kepentingan di daerah, mulai dari pemerintah, pabrik gula, hingga petani dengan Kementerian Pertanian dalam rangka menyukseskan bongkar ratoon 2026 agar swasembada gula nasional tercapai.

Jawa Timur berkontribusi terhadap 51 persen produksi gula nasional, pada 2025 produksi gula kristal putih di provinsi itu sekitar 1,34 juta ton.

"Kami membangun ekosistem pergulaan dari hulu sampai hilir. Produksi petani harus terlindungi sehingga mereka mendapatkan kepastian pasar yang sehat," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Kuntoro Boga Andri, menyampaikan pihaknya mendukung penuh keberhasilan program bongkar ratoon melalui upaya pendampingan budidaya, penyediaan benih unggul, penguatan kemitraan petani, hingga penerapan mekanisme pertanian.

Ia menegaskan bahwa bongkar ratoon juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mewujudkan industri gula Indonesia lebih modern, produktif, serta berkelanjutan.

"Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan petani untuk membangun industri gula yang lebih kuat dan berdaya saing," kata dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

kita menambah luas area lahan, baik di Jawa maupun Sulawesi, sebagai salah satu 'backbone' dari lahan pertebuan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I melakukan ekspansi lahan tebu hingga luar Pulau Jawa yakni di Sulawesi sebagai bagian dari strategi mendukung target swasembada gula nasional yang menjadi program prioritas pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

"Beberapa strategi kita lakukan salah satunya tentu dengan ekspansi lahan, kita menambah luas area lahan, baik di Jawa maupun Sulawesi, sebagai salah satu backbone dari lahan pertebuan Indonesia," kata Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Dia menyampaikan pengembangan komoditas tebu dilakukan bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak perusahaan yang menjadi pengelola utama bisnis gula.

Menurut Aris, PTPN I saat ini memiliki sekitar 60 ribu hektare lahan tebu yang dikelola melalui kerja sama dengan SGN untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional.

Strategi utama yang dijalankan perusahaan adalah melakukan ekstensifikasi atau perluasan areal tanam guna memperkuat pasokan bahan baku bagi industri gula dalam negeri.

Pengembangan lahan dilakukan tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas ke wilayah Kabupaten Bone, Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan perkebunan tebu.

Di Pulau Jawa, ekspansi lahan difokuskan pada wilayah Jawa Timur sebagai sentra utama tebu nasional, disusul sebagian kawasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Aris menjelaskan pengembangan tebu di sejumlah wilayah lain seperti Sumatra menghadapi tantangan ekonomi karena harus bersaing dengan komoditas yang memiliki nilai komersial tinggi seperti kelapa sawit.

"Di Sumatra mungkin agak kesulitan karena kalau di Sumatra kan tentu persaingan dengan komoditas sawit," ujarnya.

Meski demikian, Aris belum merinci target tambahan luas lahan tebu yang akan dikembangkan melalui program ekstensifikasi tersebut karena proses perluasan areal masih terus berjalan di berbagai wilayah.

Menurutnya, pengembangan lahan tebu bersifat dinamis dan terus mengalami penyesuaian seiring identifikasi lokasi potensial, baik di Pulau Jawa maupun Sulawesi, untuk mendukung target swasembada gula nasional.

"Karena perkembangan penambahan ekstensifikasi itu kan bisa dikatakan harian atau mingguan. Karena setiap hari kan kita ada upaya untuk menambah luas areal. Menambah luas areal, baik di Jawa maupun di Sulawesi," bebernya.

Selain memperluas lahan, perusahaan juga memperkuat strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas tebu melalui penggunaan varietas unggul dan penerapan budidaya yang lebih baik.

PTPN I turut berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia guna memastikan ketersediaan pupuk bagi kebun perusahaan maupun petani tebu rakyat secara tepat waktu.

Menurut Aris, pemupukan yang dilakukan sesuai kebutuhan tanaman akan meningkatkan kandungan nira tebu sehingga rendemen gula yang dihasilkan menjadi lebih tinggi.

Peningkatan rendemen dinilai penting karena dapat memperbesar produksi gula nasional sekaligus meningkatkan keuntungan petani sehingga mendorong minat menanam tebu semakin besar.

Perusahaan juga menjalankan bongkar ratoon (peremajaan tebu) di sejumlah wilayah Jawa Timur untuk memperbaiki produktivitas kebun yang sudah mengalami penurunan hasil panen.

Aris mengatakan langkah ekspansi dan peningkatan produktivitas dilakukan secara bersamaan agar target swasembada gula dapat tercapai dalam waktu yang lebih cepat.

Ke depan, PTPN I berharap Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi secara mandiri, tetapi juga memiliki peluang kembali menjadi eksportir gula dunia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan target swasembada gula konsumsi pada 2027 tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami pergeseran meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam produksi dan distribusi nasional.

"Target kita adalah tahun depan (swasembada) white sugar, gula putih. Itu target kita. Mudah-mudahan tidak meleset lagi," kata Mentan ditemui usai menghadiri Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin (13/4).

Ia memastikan pemerintah berkomitmen menjaga target tersebut dengan memperkuat perlindungan terhadap petani tebu agar mampu meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan gula konsumsi dalam negeri secara berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Angka yang harusnya dicapai adalah peningkatan produksi 40 sampai dengan 50 persen dari produktivitas sebelum mengikuti program. Dengan rendemen meningkat 2 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) siap mengawal peningkatan rendemen untuk program bongkar ratoon (BR) serta perluasan areal tanam tebu guna mewujudkan swasembada gula 2028.

Staf ahli Menteri Pertanian Haris Bahrun menyebutkan Kementan akan menurunkan tim yang berkompeten untuk melihat capaian produksi dan rendemen di tingkat petani.

"Angka yang harusnya dicapai adalah peningkatan produksi 40 sampai dengan 50 persen dari produktivitas sebelum mengikuti program. Dengan rendemen meningkat 2 persen," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin

Untuk wilayah Jawa, lanjutnya diharapkan produksi di atas 1.000 kuintal/ha dengan rendemen berkisar 8 - 10 persen.

Dalam rangka mewujudkan swasembada gula konsumsi, sejak 2025 pemerintah melakukan kegiatan bongkar ratoon dan perluasan areal tanam tebu.

Tahun ini sejumlah areal pertanaman yang menerima bantuan akan segera memasuki masa giling, tambahnya, oleh karena itu pencapaian peningkatan produksi dan rendemen tentu menjadi indikator suksesnya program.

Terkait hal itu, Haris menyatakan pemerintah akan melakukan investigasi lapang bekerjasama dengan lembaga berkompeten dan melakukan pengawalan tebang di wilayah Jawa, Lampung dan Sulsel.

Tindak lanjut dari hasil kajian tersebut akan dilaksanakan pengawalan rendemen di tingkat pabrik khususnya di PG milik pemerintah yang menjadi pendukung program ini.

"Seharusnya akan ada kenaikan rendemen tebu yang signifikan yang berdampak pada kenaikan produksi gula," ujarnya.

Sementara itu pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Provinsi Jawa Tengah Maryono menyatakan ada kesenjangan rendemen yang cukup signifikan antara PG swasta dengan PG milik pemerintah.

Hasil rendemen di musim giling lalu di PG swasta mencapai rata-rata 7 - 7,5 persen, tambahnya, sementara PG milik pemerintah 5 - 6 persen, dengan produksi 300 - 500 kuintal per ha.

Menurut petani tebu asal Kabupaten Rembang itu, untuk kegiatan BR dan perluasan di daerah tersebut seluas 1500 ha diperkirakan produksi mencapai di atas 700 kuintal/ha dengan rendemen di angka 7 - 9 persen sebab petani telah menanam varietas baru yang unggul

Sementara itu, Ketua KUD Sumber Bahagia Budi Susilo menyebutkan pada 2025 sekitar 6000 ha kebun anggota yang mengikuti program BR dan Perluasan. Diperkirakan produksi meningkat di atas 1.200 kuintal/ha dengan rendemen 8 - 9,5 persen.

"Keberhasilan bongkar ratoon tidak hanya ditentukan penyediaan benih bermutu, sarana produksi dan luasan yang diremajakan. Disinilah rendemen menjadi faktor menentukan. Namun juga ditentukan kepastian pendapatan setelah panen," katanya.

Oleh karena itu pihaknya mengusulkan kepada Menteri Pertanian melakukan pengawalan khusus terhadap penetapan rendemen tebu petani peserta bongkar ratoon khususnya 2025 serta adanya jaminan Rendemen Minimal (JRM) bagi peserta bongkar ratoon.

"Jika ini diterapkan akan memberikan insentif bagi petani mengikuti program pemerintah pada tahun berikutnya", kata Budi.

Sri Haryono, petani peserta bongkar ratoon yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah mengaku sebelum ikut program produktivitas hanya 600 kuintal/ha, dengan rendemen 5 - 6,5 persen. Ia berharap dengan adanya bongkar ratoon produktivitas bisa meningkat menjadi 900 kuintal/ha dengan rendemen 7,5 persen.

Sementara itu Direktur Eksekutif Learning Centre Indonesia Ichi Indrawa menyatakan lembaga tersebut telah melakukan kajian dan pemetaan potensi peningkatan produktivitas di berbagai daerah penghasil tebu.

"Kami sudah melakukan pengumpulan data pendahuluan perihal potensi peningkatan protas dan rendemen yang akan dilaporkan kepada Bapak Menteri Pertanian", katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai tantangan industri gula nasional untuk mencapai swasembada jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar konsolidasi kelembagaan.

Menurut dia, saat ini lembaga di Indonesia sudah terlalu banyak. Sementara, Indonesia masih menghadapi kesenjangan besar antara produksi dan kebutuhan konsumsi.

Berdasarkan data United States Department of Agriculture (USDA), produksi gula Indonesia berkisar 2,1 juta hingga 2,2 juta ton per tahun, sedangkan konsumsi nasional telah melampaui 6 juta ton.

Kondisi tersebut membuat impor masih menjadi instrumen utama untuk menutup kekurangan pasokan domestik.

Esther menilai persoalan industri gula juga berkaitan dengan struktur pasar yang belum kompetitif. Di tingkat pabrik gula, pasar cenderung berbentuk oligopsoni karena hanya terdapat sedikit pembeli tebu.

Sementara itu, pada rantai perdagangan gula, struktur oligopoli menyebabkan distribusi dan pembentukan harga banyak ditentukan oleh segelintir pelaku besar.

“Pemerintah sebaiknya mengupayakan iklim persaingan usaha yang kompetitif di industri gula Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kebijakan industri gula selama ini lebih banyak berfokus pada pengaturan harga dan impor, sementara peningkatan produktivitas berjalan relatif lambat.

Selain itu, sektor gula juga masih menghadapi persoalan keterbatasan pasokan tebu, minimnya perluasan areal tanam, serta kondisi pabrik gula yang sebagian besar masih menggunakan mesin berusia tua.

Kapasitas giling nasional saat ini hanya sekitar 205.000 ton tebu per hari, jauh tertinggal dibandingkan Thailand yang telah mencapai sekitar 940.000 ton tebu per hari.

Karena itu, menurut Esther, revitalisasi industri gula perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penguatan kelembagaan BUMN, tetapi juga melalui peningkatan produktivitas, modernisasi pabrik, dan pemberian insentif yang menarik bagi petani.

Dia menilai kemitraan yang lebih kuat antara pabrik gula dan petani dapat menjadi salah satu solusi. Bentuk kemitraan tersebut dapat mencakup dukungan pembiayaan, pelatihan budidaya, jaminan pembelian hasil panen, hingga mekanisme bagi hasil yang lebih adil.

Selain itu, pengembangan produk turunan tebu juga dinilai dapat meningkatkan nilai tambah industri nasional. Tebu tidak hanya menghasilkan gula, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk produksi bioetanol, biomassa, pupuk, pakan ternak, hingga energi listrik berbasis bagas.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai penguatan peran BUMN di sektor gula menunjukkan bahwa keberhasilan swasembada tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan industri, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menciptakan pasar yang sehat dan memberikan insentif yang memadai bagi petani.

Konsolidasi BUMN memang berpotensi memperkuat fungsi penyerapan gula rakyat yang selama ini menjadi salah satu titik lemah industri.

Namun, tanpa pembenahan harga acuan, peningkatan produktivitas, revitalisasi pabrik, serta penguatan posisi petani dalam rantai pasok, kekhawatiran mengenai lesunya pasar gula diperkirakan masih akan membayangi musim giling tahun ini.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia diketahui telah merampungkan konsolidasi pabrik gula milik negara ke dalam PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co. Proses tersebut ditandai dengan selesainya akuisisi PT Pabrik Gula Rajawali I, PT Pabrik Gula Rajawali II, dan PT Pabrik Gula Candi Baru yang sebelumnya berada di bawah holding pangan ID Food.

Pengamat pertanian Khudori menilai langkah tersebut pada dasarnya telah menuntaskan restrukturisasi industri gula BUMN.

Setelah konsolidasi selesai, Sugar Co akan berfokus sebagai perusahaan manufaktur gula berbasis pertanian, sementara ID Food menjalankan fungsi perdagangan pangan sekaligus menjadi off taker bagi seluruh gula yang diproduksi Sugar Co.

Dalam skema tersebut, ID Food akan membeli gula menggunakan Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen sebesar Rp14.500 per kilogram sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional.

Khudori menilai keberadaan off taker menjadi elemen penting untuk mencegah terulangnya persoalan gula petani yang tidak terserap pasar sebagaimana terjadi pada musim giling tahun lalu.

“Tahun lalu puluhan ribu ton gula petani di Jawa Timur menumpuk tak laku. Berulang kali lelang digelar dan berulang kali pula gagal dicapai harga kesepakatan karena penawar mengajukan harga di bawah Rp14.500 per kilogram,” ungkap Khudori, dikutip Jumat (12/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Konsolidasi industri gula nasional melalui penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk mempercepat target swasembada gula.

Namun, di tengah agenda besar tersebut, petani tebu masih menghadapi persoalan mendasar yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari sulitnya penyerapan gula hasil produksi hingga harga acuan yang dianggap tidak lagi mencerminkan kenaikan biaya usaha tani.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia diketahui telah merampungkan konsolidasi pabrik gula milik negara ke dalam PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co. Proses tersebut ditandai dengan selesainya akuisisi PT Pabrik Gula Rajawali I, PT Pabrik Gula Rajawali II, dan PT Pabrik Gula Candi Baru yang sebelumnya berada di bawah holding pangan ID Food.

Pengamat pertanian Khudori menilai langkah tersebut pada dasarnya telah menuntaskan restrukturisasi industri gula BUMN.

Setelah konsolidasi selesai, Sugar Co akan berfokus sebagai perusahaan manufaktur gula berbasis pertanian, sementara ID Food menjalankan fungsi perdagangan pangan sekaligus menjadi off taker bagi seluruh gula yang diproduksi Sugar Co.

Dalam skema tersebut, ID Food akan membeli gula menggunakan Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen sebesar Rp14.500 per kilogram sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional.

Khudori menilai keberadaan off taker menjadi elemen penting untuk mencegah terulangnya persoalan gula petani yang tidak terserap pasar sebagaimana terjadi pada musim giling tahun lalu.

“Tahun lalu puluhan ribu ton gula petani di Jawa Timur menumpuk tak laku. Berulang kali lelang digelar dan berulang kali pula gagal dicapai harga kesepakatan karena penawar mengajukan harga di bawah Rp14.500 per kilogram,” ungkap Khudori, dikutip Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya pasar gula domestik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi keuangan petani. Berbeda dengan petani tanaman pangan yang memiliki siklus panen lebih singkat, petani tebu harus menunggu sekitar 10 hingga 12 bulan untuk memperoleh hasil panen.

Ketika gula hasil produksi tidak segera terserap pasar, tekanan likuiditas tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga pabrik gula yang mengolah tebu rakyat melalui skema bagi hasil. Akumulasi stok gula di gudang berpotensi mengganggu arus kas perusahaan dan keberlanjutan operasional pabrik.

Dalam konteks tersebut, Khudori menilai penugasan kepada ID Food untuk menyerap gula petani dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tani sekaligus mendukung target swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula industri pada 2030.

“Kalau kejadian seperti ini terus berulang, petani kecewa. Mereka tidak sudi menanam tebu. Target swasembada gula berbasis tebu untuk gula konsumsi tahun 2028 bakal melayang,” ujarnya.

Meski demikian, konsolidasi BUMN belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran di tingkat petani. Salah satu isu yang masih menjadi sorotan adalah harga acuan gula di tingkat produsen yang dinilai belum mengikuti kenaikan biaya produksi dalam beberapa tahun terakhir.

Khudori mencatat harga acuan gula konsumsi petani sebesar Rp14.500 per kilogram masih dipertahankan dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 330 Tahun 2026. Padahal, dalam pembahasan harga acuan pada Mei 2026 tidak ada satu pun pemangku kepentingan yang mengusulkan angka tersebut.

Dari tujuh institusi yang menyampaikan usulan, rata-rata harga yang diajukan mencapai Rp15.539 per kilogram. Kementerian Pertanian mengusulkan Rp15.500 per kilogram, Bapanas Rp15.000 per kilogram, sedangkan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan Rp16.875 per kilogram.

Kenaikan usulan harga tersebut sejalan dengan meningkatnya biaya budidaya yang harus ditanggung petani.

Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen sebelumnya juga menyampaikan bahwa harga pupuk nonsubsidi melonjak tajam akibat dinamika global. Harga pupuk ZA Plus nonsubsidi yang sebelumnya sekitar Rp4.300 per kilogram kini mencapai Rp8.600 per kilogram.

Akibat kenaikan tersebut, biaya pupuk kini berkontribusi sekitar 15% hingga 20% terhadap total biaya produksi tebu. Selain pupuk, petani juga menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja, transportasi, dan sewa lahan.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran bahwa pembentukan entitas gula BUMN yang lebih besar belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan petani apabila persoalan harga dasar dan struktur biaya produksi tidak ikut dibenahi.