Bisnis,com, JAKARTA — Pemerintah Polandia mengambil langkah progresif dengan berencana membatasi penggunaan ponsel pintar (smartphone) di seluruh sekolah dasar di penjuru negeri mulai 1 September mendatang.

Kebijakan strategis ini diambil sebagai upaya nyata melindungi generasi muda dari ancaman kecanduan digital serta paparan konten berbahaya yang kian mengkhawatirkan di ruang siber.

Dilansir dari Antara, Senin (7/6/2026) aturan baru ini tertuang dalam draf amandemen undang-undang pendidikan yang dirilis di situs web resmi pemerintah Polandia.

Regulasi tersebut melarang para pelajar menggunakan ponsel pintar, baik selama jam pelajaran berlangsung maupun saat jam istirahat sekolah.

“Kami tidak berbicara soal sensor, melainkan soal kepemilikan alat untuk mengendalikan realitas digital ini agar kaum muda tidak menjadi korban dari konten yang tidak diinginkan,” ujar Perdana Menteri Polandia Donald Tusk.

Komitmen perlindungan anak di ruang digital ini juga diperkuat melalui kebijakan pendukung lainnya.

Dewan Menteri Polandia tercatat telah menyetujui rancangan undang-undang terpisah yang berfokus melindungi anak di bawah umur dari bahaya pornografi daring. Regulasi ini nantinya mewajibkan seluruh penyedia layanan digital menerapkan metode verifikasi usia yang efektif dan ketat.

Langkah Polandia ini menambah panjang daftar negara-negara dunia seperti Prancis, Belanda, dan Selandia Baru yang telah lebih dahulu menerapkan pembatasan serupa demi menjaga fokus belajar serta kesehatan mental anak di lingkungan sekolah.

Meskipun pengawasan diperketat, pemerintah Polandia tetap memberikan ruang fleksibilitas dalam implementasi di lapangan.

Pengecualian larangan penggunaan gawai ini akan diberlakukan untuk aktivitas pemantauan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mendesak, kontak darurat dengan orang tua, atau untuk tujuan menunjang kegiatan pendidikan tertentu di bawah pengawasan guru.

Inisiatif regulasi ketat ini muncul sebagai respons langsung atas meningkatnya kekhawatiran global terhadap dampak negatif kecanduan digital pada anak-anak.

Ketergantungan pada gawai dinilai merusak daya konsentrasi, mengikis kualitas hubungan sosial antar-peserta didik, dan memperburuk kondisi kesehatan mental mereka.

Bisnis.com, JAKARTA —Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun bertujuan memperkuat peran keluarga dalam pengawasan digital, termasuk kekuatan algoritma.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan langkah ini memberikan ruang bagi orang tua untuk beradaptasi dengan dinamika algoritma dan kecerdasan buatan di platform daring.

Menurut Meutya, pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak. Risiko tersebut mencakup kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan daring, hingga penipuan siber.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi berjuang sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” kata Meutya dikutip Selasa (10/3/2026)

Diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Meutya menyatakan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan kesiapan mental dan psikologis sebelum mereka memasuki ruang media sosial.

Usia yang paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Keputusan ini merupakan hasil diskusi dengan psikolog, pemerhati anak, dan berdasarkan penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak.

Dia menambahkan, kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) memperbesar tantangan di ruang digital karena memungkinkan manipulasi konten yang sulit dibedakan dari informasi asli.

Melalui kampannye “Tunggu Anak Siap”, pemerintah menekankan bahwa akses ke media sosial diberikan secara bertahap sesuai kesiapan anak.

Pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najeela Shihab menyambut positif kebijakan tersebut. Ia menilai PP Tunas menjadi langkah penting dalam pelindungan anak di era digital.

“Yang diatur bukan penggunaan teknologi secara keseluruhan. Anak tetap dapat mengakses internet untuk belajar dan berkreasi, tetapi platform berisiko tinggi seperti media sosial dan gim daring tertentu dibatasi,” kata Najeela.

Dia menambahkan, banyak penelitian menunjukkan penggunaan media sosial berlebihan berdampak pada kecanduan gawai, kekerasan daring, dan penurunan konsentrasi belajar.

Siswa SMAN 3 Jakarta, Yasser Baihaqi Balny, mendukung kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Menurutnya, banyak pelajar mulai terpapar konten yang tidak sesuai usia.

“Kadang ada konten yang tidak pantas dilihat anak di bawah 16 tahun, jadi aturan ini memang perlu,” ujarnya.

Dia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah perlindungan agar generasi muda dapat menggunakan teknologi secara lebih bijak.