Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sebanyak 19 penyelenggara sistem elektronik (PSE) telah menyerahkan laporan penilaian mandiri (self-assessment) terkait kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) hingga Senin (8/6).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid merinci jumlah tersebut mencakup para raksasa teknologi yang menaungi delapan platform besar. Platform global yang dimaksud meliputi Instagram, Threads, Facebook, BigoLive, X (dahulu Twitter), YouTube, TikTok, hingga Roblox.

"Jadi ini sudah tepat 3 bulan dari pertama Peraturan Menteri dikeluarkan yaitu pada Maret tahun 2026, sehingga tadi kami baru dilaporkan untuk saat ini ada sekitar 19 PSE (penyelenggara sistem elektronik), total 68 PLF (produk layanan fitur)," ujar Meutya dilansir dari Antara, Selasa (8/6/2026).

Masuknya laporan dari 19 platform ini menjadi sinyal positif terhadap respons industri atas kebijakan pelindungan anak di ranah digital. Kendati demikian, penyerahan berkas ini baru merupakan tahap awal dari rangkaian pengawasan ketat yang disiapkan pemerintah.

Menurut Meutya, otoritas terkait tidak akan langsung menelan mentah-mentah hasil laporan tersebut. Pihaknya bakal menelaah satu persatu indikator risiko dari hasil penilaian mandiri tiap-tiap platform.

Proses verifikasi ini diproyeksikan memakan waktu beberapa bulan guna memastikan hasil akhir profil risiko dari masing-masing PSE valid dan sesuai realitas di lapangan.

Bagi para pelaku industri digital yang masih mengulur waktu atau belum memenuhi ketentuan penilaian mandiri profil risiko layanannya sesuai aturan PP Tunas, Meutya mengimbau manajemen perusahaan untuk segera mengambil tindakan nyata dan berkoordinasi dengan kementerian.

"Tentu kita harapkan agar segera melaporkan, segera menyampaikan self-assessment-nya. Kemudian untuk yang sudah masuk, kita akan nilai secara hati-hati mengenai profil risikonya," kata Meutya.

Sebelumnya, pada akhir April lalu, Komdigi memberikan sinyal kuat terkait batas akhir pengumpulan dokumen ini. Otoritas menetapkan tanggal 6 Juni 2026 menjadi batas akhir bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melaporkan evaluasi mandiri atau self-assessment risiko kepada Pemerintah sejalan dengan implementasi regulasi tersebut.

Dalam aturan pelaksana PP Nomor 17 Tahun 2025, ketentuan evaluasi mandiri ini mengikat bagi seluruh PSE yang beroperasi di yurisdiksi Indonesia. Otoritas memperlakukan aturan ini secara setara tanpa membedakan apakah cakupan layanan platform tersebut berskala global ataupun lokal.

"Untuk platform-platform lain juga kita mengingatkan untuk melakukan self-assessment dengan batas waktu yaitu 6 Juni tahun ini. Jadi kalau yang belum silakan segera memberikan self-assessment-nya agar tidak bertumpuk di ujung," kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, akhir April lalu.

Pemerintah memastikan pengawasan pasca-tenggat akan berjalan objektif. Hasil evaluasi mandiri dari tiap-tiap PSE itu nantinya bakal dinilai kembali oleh Pemerintah melalui tim yang didedikasikan khusus di internal Komdigi. Tim ini bertugas memetakan sejauh mana fitur perlindungan anak diimplementasikan.

Langkah mitigasi dan sanksi tegas juga membayangi para pelanggar regulasi ini. Apabila nantinya ada PSE yang tidak memenuhi ketentuan evaluasi mandiri sejalan PP Tunas untuk melindungi anak di ruang digital, Pemerintah akan melakukan penegakan aturan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan WhatsApp juga menjadi salah satu platform yang wajib mematuhi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Saat ini, terdapat delapan platform yang diwajibkan menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun karena masuk kategori berisiko tinggi, yakni TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox, dan YouTube.

Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Nanci Laura Sitinjak mengatakan kedelapan platform tersebut diprioritaskan karena memiliki jumlah pengguna anak yang besar dan menjadi tahap awal pengawasan kepatuhan. Namun, sesuai ketentuan dalam PP Tunas, objek pengaturan mencakup seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik privat maupun publik.

“Jadi semua platform, semua PSE mungkin dalam hal ini termasuk WhatsApp itu adalah objek pengaturan dari PP Tunas,” kata Nanci dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk “Beyond Regulation: Masa Depan Pelindungan Anak di Ruang Digital” di Kantor Bisnis Indonesia pada Rabu (20/5/2025).

Nanci menjelaskan definisi PSE atau platform dapat merujuk pada PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam beleid tersebut terdapat enam kategori layanan, termasuk layanan instant messaging seperti WhatsApp.

“Jadi WhatsApp termasuk kategori PSE yang menjadi objek kepatuhan dari regulasi Tunas,” katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Muhammad Ihsan mengatakan WhatsApp juga termasuk platform yang diatur dalam PP Tunas. Menurutnya, regulasi tersebut tidak hanya mengatur media sosial, tetapi seluruh platform digital.

“Untungnya PP Tunas ini tidak mengatur hanya medsos saja, tapi semua platform-platform kan tidak hanya medsos saja, ada macam-macam, jadi untungnya PP Tunas ini mencatat semuanya,” katanya.

Ihsan menambahkan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran, konten berbahaya, maupun indikasi kekerasan terhadap anak di ruang digital melalui kanal pengaduan pemerintah, yakni SAPA 129. Menurutnya, WhatsApp yang berada dalam ekosistem Meta juga dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pelaporan tersebut.

Dia menjelaskan laporan yang masuk nantinya akan diteruskan kepada platform terkait maupun call center yang tersedia agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, termasuk untuk penindakan terhadap konten atau aktivitas yang melanggar aturan pelindungan anak di ruang digital.

WhatsApp sendiri menjadi salah satu sarana yang digunakan anak untuk melakukan percakapan bermuatan seksual di dalam grup percakapan. Komdigi mencatat salah satu contoh nyata kekerasan anak di ruang digital terlihat dari kasus grup WhatsApp siswa SMP di Kupang.

Dalam kasus tersebut, ditemukan grup yang beranggotakan ratusan pelajar dan berisi konten pornografi, percakapan tidak senonoh, hingga indikasi eksploitasi seksual berbasis elektronik.

Selain itu, terdapat sejumlah kasus lain yang menjadi perhatian pemerintah, antara lain kasus “True Crime Community” yang menyebabkan 70 anak di 19 provinsi terpapar konten kekerasan ekstrem pada Januari 2026, grup Facebook “Fantasi Sedarah” terkait eksploitasi seksual anak terorganisir pada Mei 2025, hingga maraknya child grooming yang membuat LPSK mencatat 1.776 permohonan terkait tindak pidana kekerasan seksual sepanjang 2025.

Komdigi juga mencatat Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah laporan konten pornografi anak tertinggi di dunia berdasarkan data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan seluruh platform digital untuk segera melakukan penilaian mandiri atauself assessmentdalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Analisis Hukum Ahli Pertama Komdigi sekaligus penyusun regulasi PP Tunas, Hendro Sulistiono, mengatakan tenggat waktu penyampaian hasil penilaian mandiri tersebut akan berakhir pada 6 Juni 2026.

“Kami juga izin reminder [mengingatkan] teman-teman platform untuk melaksanakan penilaian mandiri dan menyampaikannya kepada kami melalui sekretariat.tunas@komdigi.go.id yang jika melihat regulasinya terakhir adalah di 6 Juni 2026,” kata Hendro dalam acara Bisnis Indonesia Forum: Menciptakan Ekosistem Gim yang Sehat pada Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan penilaian mandiri menjadi bagian penting dalam implementasi PP Tunas untuk memetakan tingkat risiko platform digital terhadap anak. Menurutnya, kategori risiko tinggi dalam regulasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran hukum ataupun label negatif terhadap suatu platform.

Hendro menekankan kategori risiko tinggi menunjukkan bahwa suatu platform memiliki tingkat risiko tinggi apabila digunakan oleh anak pada kelompok usia tertentu sehingga penggunaannya perlu dibatasi.

Adapun kategori tinggi berlaku untuk anak usia hingga 18 tahun dengan pendampingan orang tua, kategori menengah untuk usia 16—18 tahun, dan kategori rendah untuk anak di bawah 16 tahun.

Hendro menegaskan prinsip utama dalam PP Tunas adalah memastikan setiap aktivitas anak di ruang digital tetap berada dalam pengawasan dan persetujuan orang tua. Regulasi itu juga mendorong platform menerapkan pendekatansafety by designdanprivacy by design.

Menurut Hendro, tujuan utama PP Tunas adalah memberikan perlindungan bagi anak dan memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi ketika mengakses ruang digital.

Dalam implementasinya, Komdigi telah menetapkan sejumlah platform dengan profil risiko tinggi, salah satunya Roblox. Hendro mengatakan penetapan tersebut dilakukan berdasarkan kajian internal pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi penggunaan di Indonesia.

“Di Indonesia Roblox itu memiliki pengguna anak yang signifikan dan sudah ada anak yang terdampak di situ. Selain melihat itu, maka kami menetapkan Roblox sebagai salah satu media sosial,” kata Hendro.

Dia menambahkan banyak gim saat ini telah memiliki fiturchat, komunikasi video,live streaming, sistem komunitas, hinggauser-generated contentyang membuat anak tidak hanya berinteraksi dengan sistem, tetapi juga dengan pengguna lain.

Selain Roblox, sejumlah platform lain yang masuk kategori serupa antara lain TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube.

Adapun pemerintah menggunakan tujuh indikator dalam menentukan platform dengan kategori risiko tinggi dalam PP Tunas. Pertama, memungkinkan anak berhubungan dengan orang tidak dikenal. Kedua, memuat paparan konten pornografi, kekerasan, maupun konten berbahaya lainnya.

Ketiga, mengeksploitasi anak sebagai konsumen. Keempat, mengancam keamanan data pribadi anak. Kelima, menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Keenam, menyebabkan gangguan kesehatan psikologis anak. Ketujuh, memicu gangguan kesehatan fisiologis anak.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan cakupan PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar yang telah dikategorikan berisiko tinggi. Menurutnya, regulasi tersebut berlaku bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) publik maupun PSE lingkup privat.

“Termasuk search engine, termasuk e-commerce marketplace, termasuk layanan fintech, termasuk juga perbankan kemudian termasuk juga layanan yang memang mengumpulkan data pribadi secara besar,” kata Mediodecci.

Dia menjelaskan seluruh platform tersebut wajib melakukan penilaian profil risiko berdasarkan tujuh indikator yang telah ditetapkan pemerintah.

“Baru nanti berdasarkan hasil jawaban itu akan diukur apakah dia termasuk profil risiko tinggi atau risikonya rendah,” katanya.

Mediodecci menambahkan PP Tunas membedakan dua jenis PSE, yakni PSE publik dan PSE lingkup privat. Namun, tidak seluruh PSE otomatis masuk dalam cakupan regulasi. Kewajiban hanya berlaku bagi layanan yang dirancang khusus untuk anak atau berpotensi diakses oleh anak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 142 Tahun 2025 (KM 142).

Jika suatu layanan memang didesain khusus untuk pengguna dewasa, maka layanan tersebut dapat dikecualikan dari kewajiban regulasi.

“Karena pertama dia memang sudah didesain untuk orang dewasa misalnya 18 tahun ke atas. Batasan minimum usia mereka 18 tahun ke atas,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan terdapat sejumlah mekanisme pembatasan akses yang dapat menjadi indikator suatu platform tidak diperuntukkan bagi anak, seperti autentikasi berlapis maupun persyaratan identitas dan metode pembayaran tertentu.

Contohnya, layanan yang mewajibkan pengguna memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga aplikasi yang mensyaratkan kepemilikan kartu kredit atau metode pembayaran tertentu. Menurutnya, mekanisme tersebut secara tidak langsung membatasi akses anak terhadap layanan digital tertentu.

Dia menekankan seluruh mekanisme tersebut harus dibuktikan melalui kertas kerja dalam KM 142 guna memastikan apakah suatu PSE masuk dalam cakupan regulasi dan wajib melakukan penilaian profil risiko.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan seluk-beluk verifikasi pengguna anak yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang perlu dipatuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Verifikasi pengguna anak telah diatur dalam Pasal 7 PM Tunas, di mana platform tidak dapat sekadar membiarkan pengguna mencentang pernyataan usia di atas 13 tahun tanpa bukti yang memadai.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan PSE harus memastikan adanya mekanisme verifikasi dengan menerapkan langkah teknis dan operasional untuk memastikan usia pengguna.

Menurutnya Komdigi juga telah bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik untuk menyiapkan teknologi operasional yang andal, aman, dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan.

“PP Tunas tidak berdiri sendiri. Regulasi ini merupakan bagian dari tata kelola digital kita,” ujar Lustarini dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Dunia Digital Anak di Media Sosial: Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Adapun berikut ketentuan verifikasi pengguna anak sesuai Pasal 7 PM Tunas:

- PSE wajib menyediakan mekanisme verifikasi bagi pengguna anak.

- PSE harus menerapkan langkah teknis dan operasional untuk memastikan usia pengguna sesuai dengan batas minimum Produk, Layanan, dan Fitur (PLF).

- Pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tertentu.

- Teknologi verifikasi dapat dikembangkan sendiri oleh PSE atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga penyedia layanan teknologi.

- PSE wajib memastikan teknologi verifikasi yang digunakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kerja sama dengan pihak ketiga harus menjamin pelindungan anak serta keandalan teknologi yang digunakan.

- Menteri berwenang menetapkan teknologi verifikasi yang dinilai andal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori Pendaftaran Akun Anak

Selain itu, Komdigi juga mengelompokkan pendaftaran akun anak ke dalam tiga kategori usia diantaranta anak di bawah usia 13 tahun dapat memiliki akun hanya pada PLF yang secara khusus dirancang untuk anak dan memiliki profil risiko rendah, dengan persetujuan orang tua.

Lalu untuk anak usia 13 hingga di bawah 16 tahun hanya dapat memiliki akun pada PLF dengan profil risiko rendah, juga dengan persetujuan orang tua.

Sementara bagi remaja usia 16 hingga di bawah 18 tahun dapat mengakses PLF dengan profil risiko tinggi, tetap dengan persetujuan orang tua.

Lustarini menjelaskan kategori profil risiko tidak menunjukkan kualitas aplikasi. Profil risiko tinggi bukan berarti aplikasi tersebut buruk, melainkan karena tidak dirancang untuk anak, sehingga target penggunanya bukan anak-anak.

“Profil risiko tinggi itu berarti tidak diperuntukkan bagi anak, sehingga memang perlu ada pembatasan,” jelasnya.

Media Sosial Masuk Kategori Risiko Tinggi

Berdasarkan Pasal 30 PM Nomor 9 Tahun 2026, layanan jejaring sosial dan media sosial secara default termasuk dalam kategori profil risiko tinggi. Artinya, sejak awal platform-platform tersebut dianggap memiliki potensi risiko besar bagi anak, kecuali jika penyelenggara dapat membuktikan sebaliknya melalui penilaian khusus.

Lustarini menjelaskan bahwa penetapan ini didasarkan pada karakteristik media sosial yang membuka berbagai potensi risiko. Pertama, platform memungkinkan interaksi dengan siapa saja, termasuk pihak yang identitasnya tidak jelas, baik melalui pesan pribadi maupun ruang publik seperti komentar dan forum.

Kedua, media sosial memungkinkan interaksi banyak pengguna secara bersamaan, sehingga dinamika percakapan menjadi kompleks dan sulit dikendalikan.

Ketiga, pengguna dapat mengunggah konten sendiri, sehingga berperan sebagai produsen informasi. Namun, moderasi konten belum sepenuhnya efektif, sehingga konten yang tidak sesuai, termasuk untuk anak, masih dapat lolos.

Selain itu, perbedaan standar moderasi antarnegara dan budaya menyebabkan perlindungan tidak selalu konsisten, sehingga meningkatkan risiko bagi pengguna, khususnya anak-anak.

“Jadi ada beberapa risiko yang muncul akibat konfigurasi teknis media sosial, seperti risiko kontak, risiko konten, risiko ketergantungan, dan risiko sebagai konsumen. Jumlahnya sangat banyak,” jelasnya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menginformasikan kewajiban dan larangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas)

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan bahwa PP Tunas merupakan sabuk pengaman (safety belt) yang berfungsi sebagai perlindungan sekaligus standar keamanan dengan mengatur akuntabilitas PSE.

Lustarini juga menjelaskan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025, terdapat tiga komponen wajib yang harus disediakan oleh PSE.

Ketiga kewajiban tersebut di antaranya adalah penyediaan informasi batas minimum usia pengguna, mekanisme verifikasi usia pengguna anak, serta mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur (PLF) atau potensi pelanggaran hak anak.

“Selama ini yang dilakukan adalah pengguna melakukan self-declaration, artinya pengguna digital dapat bersifat anonim,” ujar Lustarini dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Dunia Digital Anak di Media Sosial: Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Oleh karena itu, terdapat prinsip pengaturan dalam PP Tunas yang harus dipahami oleh PSE. Komdigi membagikan kewajiban dan larangan bagi PSE sebagaimana diatur dalam PP Tunas.

Berikut 10 kewajiban PSE beserta larangannya:

Kewajiban PSE:

1. Menyediakan fitur persetujuan orang tua atau wali anak.
2. Mengonfigurasi produk, layanan, dan fitur (PLF) dengan tingkat privasi tinggi.
3. Memberikan notifikasi terkait pelacakan lokasi anak.
4. Menyelenggarakan PLF sesuai dengan fungsi dan usia anak.
5. Melakukan edukasi dan pemberdayaan serta melaporkannya kepada Menteri.
6. Memastikan pihak yang bekerja sama dengan PSE mematuhi ketentuan pelindungan anak.
7. Bertanggung jawab atas pelindungan data pribadi pada perangkat atau mainan yang terhubung dengan internet.
8. Memberikan informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan.
9. Menunjuk pejabat yang bertugas dalam pelindungan data pribadi.
10. Menyusun penilaian dampak pelindungan data pribadi.

Larangan PSE dalam PP Tunas di antaranya adalah tidak melakukan profiling terhadap anak, tidak mengumpulkan data geolokasi anak secara tidak semestinya, serta tidak menerapkan nudge technique dalam penyelenggaraan produk, layanan, dan fitur (PLF).

Selain itu, Pasal 3 PP Tunas mengatur objek atau pihak yang wajib mengikuti ketentuan ini, yaitu PSE publik (lembaga atau instansi negara yang menyediakan layanan digital untuk masyarakat) serta PSE privat (perusahaan swasta, baik lokal maupun asing, yang beroperasi di Indonesia).

Aturan ini tidak hanya berlaku untuk aplikasi khusus anak, tetapi juga mencakup dua kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Tunas, yaitu PLF khusus anak dan PLF yang mungkin diakses oleh anak.

Tidak berhenti di situ, Pasal 5 PP Tunas juga mengatur aspek risiko yang harus dimitigasi oleh pemilik platform agar anak tetap aman saat beraktivitas di ruang digital.

Aspek tersebut meliputi risiko interaksi berbahaya, konten negatif, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, ketergantungan, serta kesehatan psikologis dan fisiologis.

Lustarini menambahkan, dalam proses penilaian terdapat total 58 instrumen atau pertanyaan yang harus dijawab oleh penyelenggara sistem elektronik untuk mengukur profil risiko layanan.

Namun, penting untuk dipahami kategori risiko tinggi tidak berarti produk tersebut buruk atau berbahaya secara umum. Di masyarakat sering muncul anggapan risiko tinggi identik dengan sesuatu yang harus dihindari, padahal tidak selalu demikian. Penetapan risiko tinggi kerap terjadi karena layanan tersebut memang tidak dirancang untuk digunakan oleh anak-anak.

“Ini bukan mengukur jelek atau tidaknya suatu produk digital, melainkan apakah produk tersebut diperuntukkan bagi anak atau bukan,” jelasnya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan platform digital yang masuk dalam kategori berisiko tinggi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bukan berarti platform tersebut buruk, melainkan tidak diperuntukkan bagi anak di bawah umur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan ketika suatu penyelenggara sistem elektronik (PSE) dinyatakan memiliki profil risiko tinggi, hal itu tidak serta-merta menunjukkan produknya berbahaya.

“Jadi ada semacam apa ya moral judgment di masyarakat, ‘Oh dia profil risiko tinggi berarti dia berbahaya nih buat kita.’ Nggak, belum tentu,” kata Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) Dunia Digital Anak di Media Sosial Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Mediodecci menjelaskan suatu layanan seperti media sosial dapat dikategorikan berisiko tinggi karena memang tidak didesain untuk anak-anak. Oleh karena itu, penilaian risiko tidak dimaksudkan untuk menilai baik atau buruknya suatu produk digital, melainkan untuk menentukan apakah layanan tersebut ditujukan bagi anak atau bukan.

Jika suatu platform dinilai memiliki risiko tinggi terhadap anak, hal itu menunjukkan bahwa layanan tersebut tidak dirancang untuk mereka sehingga perlu menetapkan batas usia minimum pengguna.

Adapun cakupan aturan dalam PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar seperti TikTok, Roblox, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube yang telah dikategorikan berisiko tinggi.

Regulasi ini juga berlaku bagi PSE publik dan PSE lingkup privat. Dalam lingkup privat, terdapat enam kategori layanan yang diatur, termasuk mesin pencari (search engine), e-commerce dan marketplace, layanan teknologi finansial (financial technology/fintech), perbankan, serta layanan yang mengumpulkan data pribadi dalam skala besar.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai implementasi PP Tunas memberikan angin segar bagi para orang tua yang selama ini risau terhadap keamanan anak-anak mereka di media sosial.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai PP Tunas efektif untuk membantu keluarga atau para orang tua yang sebelumnya merasa tidak berdaya menghadapi tantangan dari bahaya dunia digital sendirian.

"Indonesia sudah meratifikasi konvensi anak dan undang-undang anak sudah ada. Maka ada kewajiban negara untuk memastikan bagaimana 84 juta anak itu bisa terlindungi," ujar Jasra di acara Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/5/2026).

Jasra juga memaparkan aturan ini mampu membentengi anak-anak di Indonesia dari ancaman industri candu. Dia merinci industri candu tersebut mencakup pornografi, judi online, narkoba, kekerasan, hingga game online yang terus menggerogoti tumbuh kembang anak.

Jasra mengungkapkan data memprihatinkan di mana sekitar 5 juta anak telah mengakses konten pornografi, sementara sekitar 80.000 anak terpapar judi online melalui skema top up game dengan nilai transaksi mencapai Rp50 miliar. Data pengaduan KPAI sepanjang 2025 juga mencatat sebanyak 2.031 kasus, di mana isu keluarga mendominasi hingga 51% atau sebanyak 1.037 kasus

“Setidaknya orang tua yang selama ini risau soal kontak anak ini berkontak dengan siapa, setidaknya teratasi," tambahnya.

Selain aspek keamanan interaksi, regulasi ini juga diharapkan dapat menekan durasi waktu penggunaan gawai 5 hingga 7 jam per hari.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan formula skema denda administratif bagi pelanggaran terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Skema denda tersebut menggunakan pendekatan proporsional berbasis indeks pelanggaran serta skala usaha Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan terdapat empat komponen dalam indeks pelanggaran yang menjadi dasar penetapan denda. Pertama, dampak terhadap anak; kedua, periode atau durasi pelanggaran; ketiga, upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan PSE; dan keempat, riwayat pelanggaran sebelumnya.

“Kemudian ini ada batas maksimumnya juga, jadi ketika dia usaha mikro maksimumnya Rp100 juta,” kata Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF)Dunia Digital Anak di Media Sosial Seberapa Aman?di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan untuk usaha kecil, denda maksimum mencapai Rp500 juta. Sementara itu, untuk skala menengah maksimum Rp10 miliar, dan untuk skala besar atau global dikenakan denda maksimum sebesar 6% dari pendapatan global.

Adapun cakupan aturan dalam PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar seperti TikTok, Roblox, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan YouTube. Regulasi ini juga berlaku bagi PSE publik dan PSE lingkup privat.

Dalam PSE lingkup privat, terdapat enam kategori layanan yang diatur, termasuk mesin pencari (search engine), e-commerce dan marketplace, layanan fintech, perbankan, serta layanan yang mengumpulkan data pribadi dalam skala besar.

Dengan skema tersebut, Komdigi menargetkan adanya efek jera bagi platform yang tidak patuh terhadap ketentuan. Meski demikian, Mediodecci menegaskan aturan ini masih dalam tahap pembahasan, khususnya terkait mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Jadi sedang dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan,” katanya.

Selain itu, Komdigi juga membuka ruang bagi masukan dari industri terkait skema denda administratif tersebut. Mediodecci menyebutkan bahwa terdapat mekanisme pengajuan keberatan bagi PSE.

Dia memastikan Komdigi menjamin hak PSE melalui proses yang adil, transparan, dan terstruktur, mulai dari pengajuan, pemrosesan, hingga penetapan dan penyampaian keputusan.

Mediodecci menambahkan, apabila keberatan ditolak secara resmi, PSE memiliki hak akhir untuk menempuh gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Artinya ini juga kita atur di dalam PP TUNAS dan PM itu ada, ada mekanismenya,” katanya.

Dia menegaskan Komdigi memandang PSE sebagai bagian dari industri ekonomi digital yang menjadi tulang punggung perekonomian masa depan. Oleh karena itu, regulasi yang diterapkan harus menjamin proses yang adil, transparan, dan terstruktur, baik dari sisi tahapan maupun kerangka waktunya.

“Nah ini langkah-langkah yang kami ambil hari ini dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan saat ini, mudah-mudahan bisa diterima,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai implementasi platform digital seperti Google, Meta, dan lain sebagainya akan makin optimal dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) jika didukung standar teknis yang matang.

Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel Alex Chandra mengatakan penerapan PP Tunas di Indonesia merupakan langkah positif. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk melindungi anak di ruang digital, pelaksanaannya belum sepenuhnya matang dan masih menimbulkan kebingungan di kalangan industri.

Menurut Alex, tantangan terbesar dalam implementasi PP Tunas adalah belum adanya standar teknis yang jelas. Regulasi yang ada dinilai masih bersifat umum sehingga pelaku industri butuh arahan yang lebih pasti.

"Jadi standar teknis ini benar-benar penting sebetulnya karena kalau dilihat, objek pengaturannya bagaimana,” kata Alex dalam acara Bisnis Indonesia Forum pada Senin (4/5/2026).

Akibatnya, menurutnya, perusahaan digital harus meraba-raba dalam menerjemahkan keinginan regulator. Hal ini menyebabkan tidak adanya keseragaman pendekatan antarperusahaan, baik di sektor fintech, media sosial, maupun e-commerce.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan di berbagai pihak, mulai dari perusahaan, pengguna, hingga orang tua dan anak-anak sebagai pengguna akhir.

Oleh karena itu, pendekatan safety by design menjadi penting, yakni sistem yang sejak awal dirancang untuk aman bagi anak.

Namun, penerapan konsep ini tidaklah sederhana. Alex menilai perubahan menuju safety by design membutuhkan transformasi struktural yang kompleks. Bahkan, hal ini berpotensi mengurangi kenyamanan pengguna dewasa, sehingga muncul dilema antara perlindungan dan pengalaman pengguna yang optimal.

Tidak sampai di situ, aspek verifikasi usia dan identitas juga menjadi persoalan penting. Banyak platform, termasuk yang digunakan dalam sektor pendidikan, dituntut untuk memastikan pengguna adalah anak atau orang tua yang sah. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan besar terkait kesiapan institusi, terutama sekolah dan pelaku usaha kecil (UMKM).

“Apakah mereka punya infrastruktur canggih gak buat verifikasi data? apakah mereka punya tim yang cukup jago untuk verifikasi? layer nya itu berlapis-lapis,” kata Alex.

Alex juga menjelaskan adanya risiko overregulasi dan dampak jangka panjang. Dalam praktiknya, beberapa perusahaan berpotensi mengambil jalan pintas dengan membatasi akses sepenuhnya bagi pengguna di bawah usia 18 tahun.

Jika hal ini terjadi secara luas, maka akan ada risiko jangka panjang terhadap generasi muda. Anak-anak bisa kehilangan akses terhadap teknologi digital sejak dini, yang justru berpotensi menyebabkan kesenjangan literasi digital di masa depan.

Selain itu, tenggat waktu implementasi yang relatif singkat juga menjadi tantangan tersendiri. Transformasi sistem digital yang kompleks tidak dapat dilakukan secara instan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kepatuhan yang bersifat administratif semata, bukan substantif.

“Masalahnya 6 bulan itu benar-benar cukup nggak untuk misal transformasi sistem yang kompleks. Akibatnya daripada repot-repot udahlah rubah aja dengan ketentuannya.” kata Alex

PP Tunas tidak dapat berjalan efektif tanpa kolaborasi antara berbagai pihak. Pemerintah, industri, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.

Koordinasi antar kementerian juga menjadi Penting, mengingat sektor digital melibatkan banyak regulator dengan kewenangan berbeda. Tanpa sinkronisasi, perusahaan berisiko dianggap patuh di satu sisi, namun melanggar di sisi lain.

Selain itu, dialog yang terbuka antara regulator dan industri dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak menghambat inovasi. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan kewajiban penilaian mandiri (self-assessment) dalam implementasi Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) berlaku bagi seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

PSE yang memiliki Produk, Layanan, dan Fitur (PLF), yang dirancang untuk digunakan atau diakses oleh anak maupun yang berpotensi diakses oleh anak, wajib tunduk pada beleid ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Tunas.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menegaskan cakupan aturan ini tidak terbatas pada jenis platform tertentu.

“Layanan OTT seperti Netflix, platform gim, hingga e-commerce juga termasuk dalam lingkup kewajiban ini, sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP TUNAS,” kata Alexander kepada Bisnis pada Kamis (16/4/2026).

Berdasarkan ketentuan PP Tunas Pasal 4, Produk, Layanan, dan Fitur yang dimaksud mencakup layanan yang secara khusus dirancang untuk anak, serta layanan yang kemungkinan digunakan atau diakses oleh anak.

Kategori kedua ini ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti syarat dan ketentuan penggunaan, kebijakan internal, hingga bukti layanan tersebut memang diakses oleh anak. Selain itu, indikator lain meliputi adanya komposisi pengguna anak yang signifikan, penargetan iklan kepada anak, serta desain produk yang dibuat menarik bagi anak.

Kemiripan dengan layanan lain yang telah terbukti digunakan oleh anak juga menjadi pertimbangan. Adapun indikator penilaian lebih lanjut akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Sebagai pedoman teknis, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme penilaian risiko platform dalam melindungi anak di ruang digital. Penilaian risiko tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kemungkinan anak berinteraksi dengan orang tidak dikenal hingga paparan konten berbahaya seperti pornografi dan kekerasan.

Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan potensi eksploitasi anak sebagai konsumen, ancaman terhadap keamanan data pribadi, serta risiko adiksi dan gangguan kesehatan, baik secara psikologis maupun fisiologis.

Platform yang memiliki satu atau lebih indikator berisiko tinggi akan diklasifikasikan sebagai platform berisiko tinggi. Platform juga diwajibkan mencantumkan batas usia minimum pengguna dengan klasifikasi usia yang rinci, mulai dari 3–5 tahun hingga 16–18 tahun, serta memastikan kesesuaian layanan dengan tahap perkembangan anak.

Regulasi ini juga melarang penargetan layanan kepada anak di bawah usia tiga tahun dan mewajibkan transparansi informasi yang mudah dipahami oleh anak maupun orang tua.

Sebelumnya, Komdigi menunggu kepatuhan platform digital lainnya terhadap PP Tunas. Pada tahap awal, Komdigi meminta delapan platform berisiko tinggi untuk menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun. Delapan platform tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh platform digital secara bertahap.

“Delapan ini memang kita harapkan menjadi model di awal, dalam waktu dekat tentu kita akan kenakan kepada semua,” kata Meutya di kantor Komdigi pada Senin (13/4/2026).

Meutya menambahkan pihaknya telah menerima banyak umpan balik dari sejumlah platform yang mulai mengirimkan hasil self-assessment mereka. Oleh sebab itu, dia berharap dalam waktu dekat akan semakin banyak platform yang menyampaikan kepatuhan di luar delapan platform berisiko tinggi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA— Seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk e-commerce dan gim, dinilai perlu untuk melakukan penilaian mandiri (self-assessment) guna menentukan profil risiko masing-masing platform.

Langkah tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No.9/2026 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Self-assessment menjadi fondasi utama dalam menentukan apakah suatu platform masuk kategori berisiko tinggi atau rendah, yang kemudian berimplikasi pada kewajiban pembatasan akses anak, khususnya di bawah usia 16 tahun.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menegaskan seluruh PSE perlu segera menyampaikan hasil self-assessment untuk diverifikasi pemerintah.

“Semua PSE didesak segera menyampaikan asesmen mandiri tingkat risiko, dan kemudian dievaluasi apakah risiko yang disampaikan benar atau tidak. Kemudian diputuskan PSE mana saja yang berisiko tinggi dan berisiko rendah,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Penilaian risiko mencakup sejumlah aspek, mulai dari kemungkinan anak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal hingga paparan konten berbahaya seperti pornografi dan kekerasan.

Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan potensi eksploitasi anak sebagai konsumen, ancaman terhadap keamanan data pribadi, serta risiko adiksi dan gangguan kesehatan, baik secara psikologis maupun fisiologis.

Platform dengan satu atau lebih indikator berisiko tinggi akan diklasifikasikan sebagai platform berisiko tinggi. Selain itu, platform juga wajib mencantumkan batas usia minimum pengguna dengan klasifikasi usia yang rinci, mulai dari 3–5 tahun hingga 16–18 tahun, serta memastikan kesesuaian layanan dengan tahap perkembangan anak.

Regulasi juga melarang penargetan layanan kepada anak di bawah usia tiga tahun dan mewajibkan transparansi informasi yang mudah dipahami oleh anak maupun orang tua.

Dia mengungkapkan, dari total sekitar 16.215 PSE terdaftar, terdapat estimasi sekitar 1.500 platform yang masuk kategori berisiko tinggi. Platform tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari gim, media sosial, e-commerce, pinjaman online (pinjol), paylater, hingga layanan live streaming interaktif.

“Dan itu dari beragam jenis platform, misal games, media sosial, e-commerce, pinjol, paylater maupun live streaming interaktif,” kata Heru.

Namun demikian, Heru menyoroti adanya potensi persoalan dalam proses implementasi awal regulasi. Dia melihat indikasi “jumping conclusion” dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 ke Keputusan Menteri Nomor 140 Tahun 2026.

Menurutnya, platform seharusnya terlebih dahulu menyampaikan self-assessment untuk diverifikasi sebelum pemerintah menetapkan klasifikasi risiko. Penetapan delapan platform berisiko tinggi dalam waktu singkat dinilai menimbulkan pertanyaan terkait aspek due process dan kesiapan kepatuhan.

Apabila aspek prosedural ini tidak diperbaiki, regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta persepsi over-regulation di kalangan pelaku industri. Sebaliknya, jika dijalankan secara konsisten dan transparan, kebijakan ini tetap dapat menjaga keseimbangan antara pelindungan anak dan inovasi digital.

“Jadi delapan platform yang sekarang diproses, masih jauh dari realita jumlah platform berisiko tinggi, baru ‘makanan pembuka’. Jadi asesmen mandiri ini perlu ada desakan percepatan ke PSE yang kemudian dievaluasi,” katanya.

Industri E-Commerce Bergerak Patuh

Di sisi lain, pelaku industri mulai menunjukkan respons positif terhadap kebijakan ini. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menyatakan seluruh anggota asosiasi pada prinsipnya tengah menjalankan proses self-assessment.

Proses tersebut dilakukan secara bertahap mengingat perbedaan model bisnis, fitur, serta pendekatan mitigasi risiko di masing-masing platform.

“Asosiasi dan para anggota berkomitmen untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku, termasuk PP TUNAS,” kata Budi.

Dia menambahkan komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus dilakukan untuk memastikan keselarasan pemahaman terkait parameter self-assessment, klasifikasi risiko, hingga mekanisme pelaporan.

“Komunikasi dengan Komdigi juga terus berjalan untuk memastikan parameter self-assessment, klasifikasi risiko, serta mekanisme penyampaiannya dapat dipahami secara selaras oleh seluruh pelaku,” katanya.

Sejumlah platform e-commerce seperti Shopee dan Lazada memilih mengikuti sikap asosiasi dalam merespons kebijakan tersebut.

Delapan Platform Jadi Model Awal

Sebelumnya, Komdigi menetapkan delapan platform sebagai tahap awal implementasi kebijakan bagi platform berisiko tinggi. Platform tersebut diminta membatasi akses akun anak di bawah usia 16 tahun sejak 28 Maret 2026.

Delapan platform tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut kebijakan ini akan diperluas ke seluruh platform secara bertahap.

“Delapan ini memang kita harapkan menjadi model di awal, dalam waktu dekat tentu kita akan kenakan kepada semua,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunggu kepatuhan platform digital lainnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang diterbitkan pada 6 Maret 2026.

Pada tahap awal, Komdigi meminta delapan platform berisiko tinggi untuk menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun. Delapan platform tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh platform digital secara bertahap.

“Delapan ini memang kami harapkan menjadi model di awal, dalam waktu dekat tentu kami akan kenakan kepada semua,” kata Meutya di kantor Komdigi pada Senin (13/4/2026).

Meutya menambahkan pihaknya telah menerima banyak umpan balik dari sejumlah platform yang mulai mengirimkan hasil self-assessment mereka. Oleh sebab itu, dia berharap jumlah platform yang menyampaikan kepatuhan di luar delapan platform berisiko tinggi tersebut meningkat dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Komdigi juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas.

Melalui aturan tersebut, pemerintah menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Implementasi kebijakan ini dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan dilakukan secara bertahap, dimulai dari platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

Meutya menyebut Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital berbasis usia. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena anak-anak menghadapi ancaman yang makin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Ia juga mengakui implementasi aturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menunggu respons Google untuk segera menyelaraskan sistemnya agar terhindar dari konsekuensi hukum yang lebih berat.

Diketahui, Google telah menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis akibat ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sejak 28 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah masih menunggu hingga batas waktu yang diberikan, yakni tujuh hari.

“Belum ada respons, kami kasih waktu sampai mereka merespon dan kami tunggu,” kata Meutya ditemui di Kantor Komdigi pada Senin (13/4/2026).

Meutya berharap respons dapat diterima secepatnya. Dia juga mengharapkan tanggapan dari platform lain, seperti TikTok, yang diminta meningkatkan kepatuhan. Menurut Meutya, proses kepatuhan yang sebelumnya berjalan parsial kini masih dalam tahap penyesuaian.

“Jadi insya Allah besok akan ada penyampaian-penyampaian, doakan saja hasilnya baik,” katanya.

Dia menegaskan implementasi PP Tunas telah menjadi perhatian bersama secara global sehingga seluruh platform wajib mematuhi aturan tersebut. Terlebih, regulasi serupa telah diterapkan di Australia dan sekitar 19 negara lain tengah menunggu implementasi di Indonesia sebagai rujukan.

Meutya menambahkan Yunani juga telah menyatakan akan mengatur batas minimum usia untuk mengakses media sosial. Oleh karena itu, pemerintah berharap platform digital besar dapat menghormati kedaulatan Indonesia dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

“Jadi sekali lagi ini bergerakannya sudah global dan tentu kepatuhan di sini akan berdampak tidak hanya kepada anak-anak di Indonesia, tetapi anak-anak di belahan dunia lain,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi memberikan batas waktu tujuh hari kalender bagi Google untuk menyelaraskan sistemnya. Jika tidak, perusahaan berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat. Teguran tertulis tersebut diberikan akibat ketidakpatuhan terhadap PP Tunas, sebagaimana disampaikan pada Sabtu (11/4/2026).

Langkah ini diambil setelah otoritas melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) besar yang beroperasi di Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem siber yang aman bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, Meta telah memenuhi kewajiban pelindungan anak dan dinyatakan sudah patuh. Sementara bagi Google, pemerintah telah melayangkan surat teguran tertulis pertama pada 9 April 2026,” ujar Alexander melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).

Berbeda dengan Google, Meta sebagai induk Facebook dan Instagram dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban pelindungan anak. Pemeriksaan terhadap Produk, Layanan, dan Fitur (PLF) menunjukkan Meta telah mengintegrasikan mekanisme keamanan digital bagi pengguna di bawah umur sesuai standar regulasi nasional.

Di sisi lain, Google dinilai belum memenuhi parameter kepatuhan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Secara operasional, PP Tunas mewajibkan setiap platform digital melakukan pemetaan profil risiko secara mandiri melalui self-assessment. Dokumen ini mencakup identifikasi layanan yang berisiko diakses anak-anak serta penerapan mekanisme verifikasi usia yang memadai.

Verifikasi usia tidak hanya berupa pernyataan umur, tetapi harus menggunakan sistem berlapis yang mampu memastikan pengguna benar-benar berada di atas batas usia minimum yang diizinkan.

Dalam hal kepatuhan, Meta dinilai lebih responsif dalam menyesuaikan algoritma dan fitur pembatasan konten eksplisit bagi akun remaja. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Google yang masih menghadapi masalah ketidakpatuhan sehingga dikenai sanksi administratif.

Padahal, cakupan layanan Google—mulai dari mesin pencari hingga platform video YouTube—memiliki penetrasi sangat tinggi di kalangan anak-anak Indonesia.

Penerapan PP Tunas juga mengubah lanskap bisnis platform digital, terutama terkait audiens dan potensi pendapatan iklan. Kewajiban pelindungan anak mendorong penyaringan iklan yang lebih ketat serta pembatasan pengumpulan data perilaku (profiling) pada akun anak.

Dampaknya, akurasi penargetan iklan di segmen usia muda berpotensi menurun, tetapi di sisi lain menjadi standar etik baru yang harus dipenuhi agar tetap dapat beroperasi di pasar domestik.

Implementasi aturan ini telah dimulai sejak 28 Maret 2026. Perusahaan teknologi diberi waktu paling lambat tiga bulan setelah aturan turunan diundangkan untuk menyampaikan laporan penilaian mandiri. Data tersebut kemudian digunakan Komdigi untuk menetapkan profil risiko masing-masing layanan, baik rendah maupun tinggi.

Pemerintah juga memberi sinyal tidak akan ragu memanggil platform lain yang terindikasi melanggar. Penegakan sanksi ini menjadi langkah awal Komdigi dalam memitigasi risiko bagi anak di ruang digital sekaligus memastikan seluruh PSE mematuhi regulasi demi keberlanjutan industri digital yang lebih sehat.

“Google diminta untuk segera memenuhi kepatuhan PP Tunas dalam jangka waktu 7 hari sejak dikenakan sanksi administratif dimaksud,” kata Alexander.