Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dalam penegakan regulasi perlindungan anak di ruang siber dengan memasukkan sekitar 16.000 platform digital ke dalam profil berisiko tinggi jika belum melakukan pendaftaran secara mandiri.

Keputusan ini berimplikasi pada pelabelan otomatis sistem elektronik tersebut sebagai platform yang tidak ramah digunakan oleh anak-anak sekaligus memicu pengetatan pengawasan operasional oleh pemerintah.

Otoritas pengawas ruang digital bergerak cepat untuk mengklasifikasikan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak kunjung memberikan laporan pemenuhan standar Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik (PP Tunas). Hingga saat ini baru sebagian kecil pelaku industri digital yang menunjukkan komitmen kepatuhan terhadap regulasi baru tersebut.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengungkapkan ketimpangan angka kepatuhan ini menunjukkan masih banyak pelaku industri yang belum mengintegrasikan sistem keamanan anak dalam platform mereka. Ketidakhadiran laporan mandiri ini memaksa pemerintah mengambil tindakan preventif demi keselamatan publik.

“Total masih ada 16.000 yang belum mendaftar. Mereka yang belum mendaftar akan otomotif ditetapkan sebagai platform dengan profil berisiko tinggi,” ujar Alexander saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Selain itu, Alexander juga mengatakan bahwa platform digital terus melakukan deaktivitas akun pengguna yang di bawah 16 tahun. Salah satunya dilakukan oleh META.

Induk Facebook, Instagram, dan Whatsapp itu telah menonaktivkan 185.000 akun sebagai bentuk kepatuhan terhadap PP Tunas.

Jika diakumulasikan secara keseluruhan bersama platform global lainnya seperti YouTube dan TikTok, total konten yang ditindak telah mencapai kisaran 4,8 juta hingga 4,9 juta unit. Tingginya angka intervensi digital pada tiga platform utama ini memperkuat urgensi penerapan standardisasi perlindungan anak secara menyeluruh.

Sebelumnya, pada 9 Juni 2026 Komdigi mencatat sebanyak 175 platform digital telah melakukan self-assessment atau penilaian mandiri terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS hingga 9 Juni 2026.

Self-assessment bagi penyelenggara platform digital tersebut merupakan bagian dari kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang mulai diterapkan secara penuh pada akhir Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan 175 PLF tersebut berada di bawah naungan 64 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Komdigi untuk dievaluasi lebih lanjut.

“Sudah tepat tiga bulan sejak PP TUNAS diimplementasikan pada akhir Maret 2026. Saat ini ada sekitar 175 PLF yang dinaungi oleh 64 PSE yang sudah melakukan self-assessment dan menyerahkannya kepada Kemkomdigi,” kata Meutya.

Sejumlah platform yang telah menyampaikan hasil self-assessment berasal dari berbagai kategori layanan digital. Pada kategori layanan over-the-top (OTT) atau streaming terdapat Netflix, Vidio, HBO Max, dan Disney+. Sementara itu, kategori gim mencakup Roblox, PUBG Online, Crossfire, Age of Empires Mobile, Valorant, Free Fire, dan Mobile Legends.

Adapun pada kategori e-commerce, platform yang telah melaporkan hasil penilaian mandiri antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Sementara pada kategori sistem pembayaran terdapat DANA, GoPay, dan Flip.id. Adapun ChatGPT dan Grab masuk dalam kategori layanan lainnya.

Meutya menjelaskan terdapat sejumlah aspek yang wajib dievaluasi dalam self-assessment tersebut. Aspek tersebut meliputi identifikasi tingkat risiko platform terhadap pengguna anak di bawah usia 16 tahun, potensi paparan konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi, dan perundungan, kesiapan serta akurasi sistem verifikasi usia, mekanisme moderasi konten, hingga ketersediaan fitur pengawasan orang tua (parental control).

Setelah seluruh dokumen self-assessment diterima, Komdigi akan melakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan antrean laporan yang masuk. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan kategori risiko masing-masing platform dan kesesuaiannya bagi kelompok usia tertentu.

Meutya menjelaskan bahwa karena PP TUNAS menggunakan pendekatan berbasis risiko, setiap risiko yang muncul harus ditelaah secara individual sehingga proses evaluasi membutuhkan waktu. Menurutnya, pemerintah mengukur berbagai jenis risiko yang dapat dihadapi anak saat menggunakan platform digital.

“Di antaranya risiko terkait konten, risiko kontak dengan orang yang tidak dikenal, risiko kecanduan, risiko kesehatan, dan berbagai risiko lainnya,” katanya.

Menurut Meutya, Indonesia memilih mekanisme yang tidak hanya berfokus pada perlindungan anak, tetapi juga mendorong platform melakukan perbaikan fitur dan tata kelola agar semakin aman bagi pengguna anak. Pendekatan tersebut berbeda dengan sejumlah negara yang menerapkan pembatasan secara menyeluruh terhadap akses anak ke media sosial. Dalam pendekatan Indonesia, platform juga didorong untuk melakukan perubahan dan peningkatan sistem perlindungan.

“Karena itu kami mengukur perubahan-perubahan yang mereka lakukan, termasuk fitur-fitur yang dibuat agar lebih aman bagi anak-anak,” kata Meutya.

Dia juga mengingatkan platform yang belum menyampaikan hasil self-assessment agar segera memenuhi kewajibannya. Jika tidak, platform tersebut berpotensi otomatis dikategorikan sebagai platform dengan risiko tinggi.

JAKARTA - Tingginya angka keterpaparan judi online (judol) pada anak menjadi alarm serius bahwa ruang digital masih menyimpan ancaman nyata terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak. Menyikapi fenomena ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Kemen PPPA ) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan anak di ranah daring.

"Judi online terhadap anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan perilaku individu semata, melainkan sebuah bentuk eksploitasi digital terhadap anak. Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan karena belum memiliki kematangan kognitif untuk memahami manipulasi digital maupun risiko jangka panjang dari aktivitas perjudian. Oleh karena itu, penguatan perlindungan anak di ranah daring harus menjadi prioritas nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat," ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi, dikutip Kamis (11/6/2026).

Menurut Menteri PPPA, paparan judi online dapat merusak realitas hidup anak Indonesia. Di lapangan, jeratan judi online terbukti memicu gangguan mental hingga kecanduan ekstrem, penurunan drastis prestasi akademik akibat hilangnya fokus belajar, hingga memicu perilaku kriminal sekunder. Anak-anak yang terjebak bahkan nekat melakukan pencurian uang orang tua, berbohong, melakukan penipuan digital di lingkungan pertemanan, hingga terlibat pinjaman online (pinjol) ilegal demi memenuhi taruhan berikutnya.

Melindungi anak dari paparan judi online kini menjadi urgensi nasional yang setara pentingnya dengan mencegah mereka dari konten negatif lain, seperti game online adiktif dan pornografi. Ketiganya merupakan ancaman selevel yang mengeksploitasi dopamin anak dan merusak fungsi otak depan (prefrontal cortex) yang mengatur kendali emosi serta pengambilan keputusan.

"Jika pornografi merusak moral dan game adiktif menyita waktu produktif, maka judi online menyempurnakannya dengan kehancuran finansial dan sosial sejak dini," tegasnya.

Dalam upaya menekan angka keterpaparan judi online yang sudah mencapai angka 200.000 anak, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah secara aktif melakukan pemutusan akses (take down) terhadap konten yang terindikasi judi online. Di sisi lain, Kemen PPPA tengah mengakselerasi implementasi Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring (PARD) sebagai arah kebijakan nasional dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Melalui PARD, pemerintah memperkuat langkah-langkah:

1. Pencegahan eksploitasi digital anak, termasuk judi online, kekerasan berbasis siber, dan konten tidak layak;

2. Koordinasi penegakan hukum terhadap pihak yang memperdagangkan, mengeksploitasi, atau memanfaatkan anak di ruang digital; dan

3. Kampanye edukatif “Anak Aman Digital” yang menekankan pentingnya literasi digital bagi anak dan keluarga.

"Kemen PPPA terus memperkuat sinergi lintas sektor bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, penyedia platform digital, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas perlindungan anak."

Menteri PPPA mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif melaporkan segala bentuk indikasi eksploitasi atau aktivitas digital yang membahayakan anak. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengaduan resmi melalui Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau melalui WhatsApp di nomor 08111-129-129.

"Perlindungan anak di ranah daring membutuhkan kolaborasi multipihak, terutama dari lingkungan keluarga dan masyarakat terdekat. Anak-anak Indonesia harus tumbuh dalam ruang digital yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk eksploitasi. Melindungi anak dari judi online berarti melindungi masa depan bangsa Indonesia."

Bisnis,com, JAKARTA — Pemerintah Polandia mengambil langkah progresif dengan berencana membatasi penggunaan ponsel pintar (smartphone) di seluruh sekolah dasar di penjuru negeri mulai 1 September mendatang.

Kebijakan strategis ini diambil sebagai upaya nyata melindungi generasi muda dari ancaman kecanduan digital serta paparan konten berbahaya yang kian mengkhawatirkan di ruang siber.

Dilansir dari Antara, Senin (7/6/2026) aturan baru ini tertuang dalam draf amandemen undang-undang pendidikan yang dirilis di situs web resmi pemerintah Polandia.

Regulasi tersebut melarang para pelajar menggunakan ponsel pintar, baik selama jam pelajaran berlangsung maupun saat jam istirahat sekolah.

“Kami tidak berbicara soal sensor, melainkan soal kepemilikan alat untuk mengendalikan realitas digital ini agar kaum muda tidak menjadi korban dari konten yang tidak diinginkan,” ujar Perdana Menteri Polandia Donald Tusk.

Komitmen perlindungan anak di ruang digital ini juga diperkuat melalui kebijakan pendukung lainnya.

Dewan Menteri Polandia tercatat telah menyetujui rancangan undang-undang terpisah yang berfokus melindungi anak di bawah umur dari bahaya pornografi daring. Regulasi ini nantinya mewajibkan seluruh penyedia layanan digital menerapkan metode verifikasi usia yang efektif dan ketat.

Langkah Polandia ini menambah panjang daftar negara-negara dunia seperti Prancis, Belanda, dan Selandia Baru yang telah lebih dahulu menerapkan pembatasan serupa demi menjaga fokus belajar serta kesehatan mental anak di lingkungan sekolah.

Meskipun pengawasan diperketat, pemerintah Polandia tetap memberikan ruang fleksibilitas dalam implementasi di lapangan.

Pengecualian larangan penggunaan gawai ini akan diberlakukan untuk aktivitas pemantauan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mendesak, kontak darurat dengan orang tua, atau untuk tujuan menunjang kegiatan pendidikan tertentu di bawah pengawasan guru.

Inisiatif regulasi ketat ini muncul sebagai respons langsung atas meningkatnya kekhawatiran global terhadap dampak negatif kecanduan digital pada anak-anak.

Ketergantungan pada gawai dinilai merusak daya konsentrasi, mengikis kualitas hubungan sosial antar-peserta didik, dan memperburuk kondisi kesehatan mental mereka.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menyelesaikan penilaian mandiri implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Adapun tenggat akhir penilaian adalah 6 Juni 2026.

PSE nantinya akan dihadapkan dengan lebih dari 50 pertanyaan guna mengetahui profil risiko dari masing-masing platform. Terhadap beberapa tingkatan profil mulai dari rendah hingga tinggi.

Untuk profil risiko tinggi, Komdigi menegaskan bahwa hal itu bukan berarti platform memiliki citra buruk, namun artinya platform tersebut tidak layak dikonsumsi oleh anak.

Sebelumnya, Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Nanci Laura Sitinjak mengatakan pemerintah memahami implementasi regulasi baru tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya bagi platform digital yang wajib melakukan penyesuaian sistem dan penilaian risiko.

Menurut dia, proses penilaian mandiri yang harus dilakukan platform memang cukup kompleks lantaran banyaknya indikator yang perlu dipenuhi dan dinilai secara internal oleh masing-masing perusahaan.

“Namun kami terus membangun komunikasi, terus kami membangun kolaborasi agar bagaimana [terutama] kedelapan platform bisa on progress dalam melakukan penilaian mandirinya,” kata Nanci dalam Bisnis Indonesia Forum, dikutip Senin (1/6/2026).

Adapun delapan platform yang saat ini masuk kategori profil risiko tinggi yakni TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox, dan YouTube.

Kedelapan platform tersebut diwajibkan menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun apabila tetap berada pada kategori risiko tinggi. Namun, status itu masih dapat turun menjadi profil risiko sedang atau rendah apabila hasil penilaian mandiri dan evaluasi Komdigi dinilai memenuhi ketentuan perlindungan anak.

Mekanisme PP Tunas dimulai dari proses penilaian mandiri yang dilakukan platform digital. Seluruh dokumen dan hasil penilaian kemudian diserahkan kepada Komdigi untuk diverifikasi dan dievaluasi lebih lanjut. Apabila hasil evaluasi menunjukkan profil risiko rendah, platform dapat tetap diakses anak. Namun, apabila belum memenuhi standar, platform diwajibkan melakukan penyesuaian agar lebih ramah anak sebelum memperoleh persetujuan.

Nanci mengatakan hingga saat ini belum ada platform yang menyatakan akan mundur dari tenggat pelaksanaan pada 6 Juni 2026. Komdigi juga terus memantau perkembangan dan progres masing-masing platform secara berkala.

“Dalam perjalanan memang mereka [delapan platform] belum ada yang menyatakan akan mundur dari tanggal 6 Juni, semua masih siap-siap seperti itu,” kata Nanci.

Meski demikian, Komdigi belum memutuskan bentuk kebijakan maupun penindakan apabila terdapat platform yang belum menyelesaikan penilaian mandiri setelah tenggat waktu tersebut.

Pemerintah saat ini lebih mengedepankan pendekatan kolaboratif sambil terus mendorong platform untuk menyelesaikan proses penilaian mandiri. Komdigi juga tengah menyiapkan panduan teknis dengan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami pelaku platform digital.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terus meminta pembaruan progres dari masing-masing platform, termasuk menanyakan kendala yang masih dihadapi dalam proses implementasi PP Tunas.

“Dengan melihat kolaborasi dari ke-8 platform tersebut, update yang mereka sampaikan secara periodik dan secara mandiri itu sama kami apresiasi,” ujar Nanci.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan lebih dari separuh anak Indonesia telah terpapar konten bermuatan seksual di media sosial.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Alfreno Kautsar menyatakan perkembangan teknologi digital yang semakin masif membawa tantangan baru terhadap pelindungan anak di ruang digital. Menurut dia, peningkatan kasus di ruang digital saat ini banyak terjadi pada kelompok usia rentan.

“50,3% anak terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial, jadi kebayang teman-teman, dari 80 juta itu setengahnya terpapar. Dari 80 juta, 48% mengalami kekerasan gender berbasis online,” kata Alfreno dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi Komdigi, Rabu (27/5/2026).

Dia menambahkan terdapat dua jenis risiko di ruang digital yang sangat berdampak terhadap anak, yakni risiko konten dan risiko kontak. Kedua risiko tersebut dinilai berbahaya karena paparan yang berlangsung terus-menerus dapat memengaruhi kebiasaan, karakter, dan perilaku anak.

Risiko konten merupakan kondisi ketika anak-anak terpapar berbagai konten negatif akibat akses yang terbuka ke media sosial.

“Anak-anak dengan adanya akses ke media sosial bisa terpapar konten apapun itu, mau negatif, positif, semua jadi yurisdiksinya anak-anak itu sendiri,” kata Alfreno.

Sementara itu, risiko kontak adalah kondisi ketika anak-anak dapat berinteraksi dengan orang asing melalui media sosial atau platform digital lainnya. Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena anak-anak berpotensi menerima berbagai informasi buruk hingga mengalami pelecehan.

“Hari ini enggak sedikit anak-anak kita bisa ngobrol sama orang yang enggak dikenal, setelah itu dicekoki informasi-informasi yang buruk, seperti radikalisme. Selain itu, juga bisa terjadi pelecehan anak,” imbuhnya.

Untuk menghadapi risiko tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Alfreno menegaskan penerapan aturan tersebut bukan untuk membatasi inovasi anak muda, melainkan agar mereka terhindar dari berbagai risiko di ruang digital.

“Kita enggak pernah mau membatasi inovasi untuk anak muda. Kita cuma mau anak muda itu mengerti apa yang benar dan salah. Kita cuma ingin anak-anak muda Indonesia itu terjauhkan dari risiko, tapi kita enggak menunda inovasi,” tandasnya.

Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan ancaman ruang digital pada anak adalah sebuah kenyataan, bukan lagi potensi. Di tengah meningkatnya penetrasi internet pada kelompok usia muda di Indonesia, anak perlu perlindungan yang lebih baik.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muhammad Ihsan Mengatakan transformasi digital tidak lagi dapat dihindari.

“Sebenarnya teknologi digital ini bersifat netral, anak bisa mengakses informasi luas, dan mengembangkan kreativitas, kemudian mendukung pembelajaran, namun disisi lain ada dampak negatifnya,” Ujar Ihsan dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (20/5/2026).

Namun, dibalik peluang tersebut, ihsan juga menjelaskan terdapat risiko serius yang membutuhkan kebijakan yang lebih terstruktur dan terarah. Data yang dipaparkan oleh Ihsan, anak indonesia ternyata memiliki intensitas penggunaan internet yang sangat tinggi. sekitar 80% anak-anak di indonesia mengakses internet setiap hari dengan rata-rata penggunaan harian mencapai sekitar tujuh jam.

Menurutnya, lonjakan ini tidak lepas dari percepatan digitalisasi yang terjadi sejak pandemi COVID-19, ketika pembelajaran jarak jauh membuat internet menjadi kebutuhan utama. Kondisi tersebut kemudian berlanjut hingga saat ini dan membentuk pola ketergantungan baru terhadap perangkat digital.

“Tetapi tantangannya adalah bagaimana mengelolanya agar tetap memberikan dampak positif,” ujarnya.

Di sisi lain, Ihsan menggarisbawahi meningkatnya risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Berdasarkan survei pengalaman hidup anak dan remaja, ditemukan sebagian anak pernah mengalami kekerasan seksual non-kontak di ruang digital.

Bentuk kekerasan tersebut mencakup pemaksaan untuk melihat konten seksual, keterlibatan dalam produksi konten bermuatan seksual, hingga permintaan pengiriman gambar atau video tidak senonoh.

Selain itu, risiko lain yang turut mengemuka meliputi grooming, cyber grooming, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, hingga paparan konten berbahaya.

“Ancaman di ruang digital bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kenyataan yang dialami anak,” kata Ihsan.

Dalam pendekatan kebijakan terbaru PP Tunas, pemerintah juga menyoroti pentingnya evaluasi risiko pada platform digital. Terdapat tujuh aspek utama yang digunakan untuk menilai tingkat risiko sebuah layanan terhadap anak, di antaranya potensi kontak dengan orang asing, keamanan data pribadi, risiko adiksi, dampak kesehatan mental dan fisik, serta potensi kekerasan digital.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pemerintah telah menerbitkan dua regulasi utama pada tahun 2025.

Pertama adalah PP Tunas, yang menitikberatkan pada akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik (PSE). Regulasi ini mewajibkan platform digital untuk merancang produk, layanan, dan fitur yang ramah anak sejak tahap awal pengembangan.

Kedua adalah PRP 87 Tahun 2025, yang mengatur peta jalan perlindungan anak di ruang digital melalui penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Kedua regulasi tersebut disebut saling melengkapi, dengan PP Tunas berfokus pada tanggung jawab industri, sementara PRP 87 menekankan orkestrasi kebijakan lintas sektor. (Nur Amalina)

TANGERANG - Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan dukungannya terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Hal itu sebagai langkah memperkuat perlindungan anak di tengah masifnya penggunaan media digital.

Sachrudin menyampaikan hal itu saat menghadiri Forum Sahabat Tunas di SMP Negeri 25 Kota Tangerang, Kamis (21/5/2026). Turut hadir Direktur Jenderal Komunikasi dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Fifi Aleyda Yahya.

Menurut Sachrudin, perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi anak-anak, terutama terkait akses internet dan media sosial yang semakin mudah tanpa pengawasan memadai.

“Anak-anak saat ini hidup di tengah derasnya arus informasi digital. Teknologi memang memberi manfaat, tetapi juga memiliki risiko yang harus diantisipasi bersama,” ujar Sachrudin.

Ia menilai, penggunaan teknologi digital pada anak tidak cukup hanya dibekali kemampuan teknis, tetapi juga harus diiringi penguatan karakter, etika, dan literasi digital agar anak mampu menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab.

Karena itu, Pemkot Tangerang mendukung implementasi PP Tunas yang dinilai menjadi instrumen penting dalam mengatur kesiapan usia anak sebelum mengakses platform digital tertentu.

“Ini bukan sekadar aturan, tetapi bentuk perlindungan negara agar anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan tetap memiliki karakter di era digital,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Komunikasi dan Media Kemenkomdigi Fifi Aleyda Yahya menjelaskan, PP Tunas tidak bertujuan melarang anak menggunakan internet maupun media sosial, melainkan mengatur kesiapan usia.

Menurut dia, pemerintah mendorong pembatasan penggunaan media sosial bagi anak hingga usia 16 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi dampak negatif dunia digital.

“PP Tunas bukan melarang, tetapi menunda sampai anak siap. Anak-anak perlu pendampingan agar tidak salah arah dalam mengakses informasi digital,” jelas Fifi.

Pemerintah berharap, penerapan PP Tunas dapat memperkuat pengawasan penggunaan media digital sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam melindungi anak di ruang siber.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas bukanlah kebijakan yang lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang berbagai kebijakan pemerintah dalam membangun ekosistem perlindungan anak di era digital.

Kemendikdasmen mendorong transformasi pendidikan untuk memperkuat PP Tunas dalam menjaga ruang aman anak di dunia digital.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan upaya perlindungan anak di ruang digital sudah dirintis sejak lama melalui berbagai program lintas kementerian dan kebijakan pendidikan yang berfokus pada keamanan anak.

“Jadi bukan tiba-tiba muncul, tapi sudah ada berbagai kebijakan sebelumnya yang kemudian kita integrasikan,” kata Gogot dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (20/5/2026)

Menurutnya, PP Tunas hadir sebagai bentuk penguatan dan integrasi dari berbagai kebijakan yang telah ada agar perlindungan anak di ruang digital menjadi lebih sistematis, menyeluruh, dan terarah.

Gogot juga menyoroti tantangan utama saat ini bukan lagi pada akses internet, karena sebagian besar anak di Indonesia sudah terhubung dengan dunia digital, termasuk anak usia dini.

“Yang jadi persoalan itu konten yang mereka hadapi, ini yang luar biasa,” katanya.

Dia menjelaskan anak-anak kini sangat aktif menggunakan internet, bahkan sejak usia dini, namun tidak semua konten yang mereka temui sesuai dengan usia mereka. Hal ini menimbulkan risiko paparan konten berbahaya yang perlu diantisipasi secara serius.

Selain itu, dia juga menyoroti meningkatnya aktivitas digital pada anak dan remaja, termasuk aktivitas transaksi digital yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Fenomena ini menunjukkan anak-anak semakin terlibat dalam ekosistem digital sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih kuat dan terstruktur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendikdasmen menerapkan dua pendekatan utama, yaitu regulasi dan edukasi. Regulasi berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur batasan dan perlindungan, sementara edukasi menjadi instrumen aktif untuk membentuk perilaku digital yang sehat.

“Regulasi sudah ada, dan kami juga sudah menyiapkan sebelumnya, termasuk Instruksi Presiden 2025 dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026,” ujarnya.

Regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta mendukung proses pembelajaran yang sehat bagi peserta didik.

Dalam kebijakan tersebut, terdapat tiga fokus utama terkait keamanan digital anak. Pertama, pembiasaan etika dan adab dalam berinteraksi di ruang digital. Kedua, penguatan literasi digital untuk membantu siswa dalam memahami dan menyaring informasi, termasuk menangkal hoaks. Ketiga, perlindungan data pribadi sebagai bagian penting dari keamanan digital.

“Yang lebih ganas di Indonesia itu bukan anak-anak, karena anak-anak sebenarnya sudah mendapat pembelajaran etika, meskipun belum semuanya,” ungkapnya.

Karena itu, pendidikan etika dan literasi digital menjadi kunci utama dalam membentuk perilaku digital yang lebih bertanggung jawab.

Selain fokus pada perlindungan, Kemendikdasmen juga mendorong pemanfaatan teknologi secara positif dalam pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengenalan kecerdasan buatan (AI) dan coding dalam proses pembelajaran di sekolah.

Gogot juga diberikan pelatihan untuk mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam berbagai mata pelajaran. Saat ini, pembelajaran AI dan coding masih bersifat pilihan, namun diarahkan untuk memperluas kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi secara kreatif dan produktif.

Tujuan utama kebijakan ini adalah agar peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan konten dan solusi digital yang bermanfaat, seperti konten edukatif, kesehatan, hingga inovasi pembelajaran. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih mengkaji kebijakan lanjutan bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang belum menyelesaikan penilaian mandiri implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) hingga tenggat 6 Juni 2026.

Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Nanci Laura Sitinjak mengatakan pemerintah memahami implementasi regulasi baru tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya bagi platform digital yang wajib melakukan penyesuaian sistem dan penilaian risiko.

Menurut dia, proses penilaian mandiri yang harus dilakukan platform memang cukup kompleks lantaran banyaknya indikator yang perlu dipenuhi dan dinilai secara internal oleh masing-masing perusahaan.

“Namun kami terus membangun komunikasi, terus kami membangun kolaborasi agar bagaimana [terutama] kedelapan platform bisa on progress dalam melakukan penilaian mandirinya,” kata Nanci dalam Bisnis Indonesia Forum Beyond Regulation: Masa Depan Pelindungan Anak di Ruang Digital di Kantor Bisnis Indonesia pada Rabu (20/5/2025).

Adapun delapan platform yang saat ini masuk kategori profil risiko tinggi yakni TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox, dan YouTube.

Kedelapan platform tersebut diwajibkan menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun apabila tetap berada pada kategori risiko tinggi. Namun, status itu masih dapat turun menjadi profil risiko sedang atau rendah apabila hasil penilaian mandiri dan evaluasi Komdigi dinilai memenuhi ketentuan perlindungan anak.

Mekanisme PP Tunas dimulai dari proses penilaian mandiri yang dilakukan platform digital. Seluruh dokumen dan hasil penilaian kemudian diserahkan kepada Komdigi untuk diverifikasi dan dievaluasi lebih lanjut. Apabila hasil evaluasi menunjukkan profil risiko rendah, platform dapat tetap diakses anak. Namun, apabila belum memenuhi standar, platform diwajibkan melakukan penyesuaian agar lebih ramah anak sebelum memperoleh persetujuan.

Nanci mengatakan hingga saat ini belum ada platform yang menyatakan akan mundur dari tenggat pelaksanaan pada 6 Juni 2026. Komdigi juga terus memantau perkembangan dan progres masing-masing platform secara berkala.

“Dalam perjalanan memang mereka [delapan platform] belum ada yang menyatakan akan mundur dari tanggal 6 Juni, semua masih siap-siap seperti itu,” kata Nanci.

Meski demikian, Komdigi belum memutuskan bentuk kebijakan maupun penindakan apabila terdapat platform yang belum menyelesaikan penilaian mandiri setelah tenggat waktu tersebut.

Pemerintah saat ini lebih mengedepankan pendekatan kolaboratif sambil terus mendorong platform untuk menyelesaikan proses penilaian mandiri. Komdigi juga tengah menyiapkan panduan teknis dengan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami pelaku platform digital.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terus meminta pembaruan progres dari masing-masing platform, termasuk menanyakan kendala yang masih dihadapi dalam proses implementasi PP Tunas.

“Dengan melihat kolaborasi dari ke-8 platform tersebut, update yang mereka sampaikan secara periodik dan secara mandiri itu sama kami apresiasi,” ujar Nanci.

Sementara itu, seluruh PSE atau platform digital lainnya juga diwajibkan melakukan penilaian mandiri implementasi PP Tunas paling lambat 6 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital Indonesia.

Namun secara keseluruhan, Komdigi sebelumnya telah mengungkapkan formula skema denda administratif bagi pelanggaran terhadap implementasi PP Tunas.

Skema denda tersebut menggunakan pendekatan proporsional berbasis indeks pelanggaran serta skala usaha PSE.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan terdapat empat komponen dalam indeks pelanggaran yang menjadi dasar penetapan denda. Keempat komponen tersebut meliputi dampak terhadap anak, periode atau durasi pelanggaran, upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan PSE, serta riwayat pelanggaran sebelumnya.

“Kemudian ini ada batas maksimumnya juga, jadi ketika dia usaha mikro maksimumnya Rp100 juta,” kata Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum Dunia Digital Anak di Media Sosial Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan untuk usaha kecil, denda maksimum mencapai Rp500 juta. Sementara itu, untuk skala menengah maksimum Rp10 miliar, dan untuk skala besar atau global dikenakan denda maksimum sebesar 6% dari pendapatan global.

Adapun cakupan aturan dalam PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar tersebut. Regulasi ini juga berlaku bagi PSE publik dan PSE lingkup privat.

Dalam PSE lingkup privat, terdapat enam kategori layanan yang diatur, termasuk mesin pencari, e-commerce dan marketplace, layanan fintech, perbankan, hingga layanan yang mengumpulkan data pribadi dalam skala besar.

Dengan skema tersebut, Komdigi menargetkan adanya efek jera bagi platform yang tidak patuh terhadap ketentuan. Meski demikian, Mediodecci menegaskan aturan itu masih dalam tahap pembahasan, khususnya terkait mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Jadi sedang dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah menyampaikan implementasi Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) memiliki sejumlah fleksibilitas.

Regulasi yang mengatur akuntabilitas platform digital terhadap keamanan anak saat mengakses internet memiliki kelonggaran yaitu status profil risiko yang dapat berubah seiring perubahan produk, layanan, dan fitur pada platform (PLF).

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pengelompokan platform digital ke dalam kategori profil risiko tinggi maupun rendah bukan bertujuan memberi label buruk terhadap platform, melainkan memastikan layanan yang digunakan sesuai dengan usia anak.

Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Nanci Laura Sitinjak menjelaskan, penilaian profil risiko dalam PP Tunas dilakukan berdasarkan tujuh aspek yang tertuang dalam Keputusan Menteri 142 Tahun 2026.

Dia mengatakan, keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan ke dalam 58 indikator penilaian dengan bobot masing-masing untuk menentukan apakah PLF platform termasuk kategori berisiko tinggi atau rendah bagi anak.

“Sering yang berjalan sekarang, kami banyak mendengar seolah-olah kalau PLF-nya berisiko tinggi berarti PLF-nya itu jelek. Padahal sebenarnya bukan. Jadi dia memang hanya memiliki profil risiko tinggi yang tidak tepat untuk digunakan oleh anak,” kata Nanci dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk “Beyond Regulation: Masa Depan Pelindungan Anak di Ruang Digital” di Kantor Bisnis Indonesia pada Rabu (20/5/2025).

Menurutnya, penilaian risiko tinggi tidak berarti platform tersebut tidak layak digunakan secara umum. Status tersebut hanya menunjukkan layanan tersebut belum sesuai untuk pengguna anak sehingga perlu pembatasan atau penyesuaian tertentu.

Komdigi pun mendorong platform digital untuk tidak khawatir terhadap hasil penilaian tersebut. Sebab, platform tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian teknologi agar profil risikonya dapat diturunkan.

Nanci menjelaskan, platform dapat mengubah konfigurasi teknis maupun fitur layanan agar lebih ramah anak dan sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan pemerintah. Setelah melakukan penyesuaian, platform dapat kembali mengajukan penilaian ulang kepada pemerintah.

“Dan itu bisa ditetapkan kembali menjadi profil risiko rendah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Nanci menjelaskan alasan pemerintah menyoroti delapan platform digital yang sebelumnya diumumkan memiliki profil risiko tinggi. Sejumlah platform yang masuk profil risiko tinggi antara lain TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox dan YouTube.

Menurutnya, langkah itu didasarkan pada data penggunaan anak di Indonesia yang paling banyak berada pada kedelapan platform tersebut. Karena itu, pemerintah menjadikan platform-platform tersebut sebagai prioritas pengawasan, terutama terkait pembatasan usia akun dan penyesuaian teknologi yang ramah anak.

Dia menyebut pemerintah tidak hanya fokus kepada delapan platform tersebut, melainkan juga mendorong seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik privat maupun publik, untuk memahami dan mematuhi regulasi PP Tunas.

Komdigi juga membuka ruang diskusi dengan berbagai platform dan asosiasi industri untuk membantu pemahaman terhadap indikator penilaian yang dinilai cukup kompleks.

Selain itu, pemerintah meminta platform-platform prioritas untuk menyampaikan self-assessment atau penilaian mandiri sebelum 6 Juni 2026. Menurut Nanci, sebagian besar platform tersebut sebenarnya telah melakukan pembatasan usia anak dan penyesuaian teknologi sehingga dinilai siap menyerahkan laporan penilaian mandiri.

Di sisi lain, pemerintah menilai perlindungan anak di ruang digital tidak bisa dilepaskan dari tingginya penetrasi internet di kalangan anak-anak Indonesia.

50% Pengguna Anak

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Muhammad Ihsan mengatakan penggunaan internet oleh anak kini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

“Semua orang, termasuk anak, semakin perlu menggunakan internet. Mereka bisa menggunakannya untuk belajar, komunikasi, dan kreasi. Itu realitas yang tidak bisa kita tolak,” kata Ihsan.

Dia menjelaskan, hampir 50% pengguna internet di Indonesia merupakan anak-anak. Bahkan sekitar 80% anak mengakses internet setiap hari dengan rata-rata durasi penggunaan mencapai tujuh jam per hari, jauh di atas durasi screen time ideal sekitar dua jam per hari.

Selain itu, sekitar 35%-36% anak usia dini juga sudah mulai mengakses internet. Menurut Ihsan, kondisi tersebut menghadirkan dua sisi sekaligus, yakni peluang besar untuk pembelajaran dan kreativitas, namun juga ancaman serius terhadap keselamatan anak.

KPPPA mencatat tingginya risiko kekerasan seksual non-kontak yang dialami anak di ruang digital. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Anak dan Anak Muda 2024, sekitar empat dari 10 anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami kekerasan seksual non-kontak sepanjang hidupnya.

Bentuk kekerasan tersebut antara lain dipaksa menyaksikan aktivitas seksual, diminta mengirim foto atau video seksual, hingga terlibat dalam eksploitasi digital.

Menurut Ihsan, ancaman terhadap anak di ruang digital juga mencakup online grooming, eksploitasi seksual, penyalahgunaan data pribadi, paparan konten berbahaya, hingga risiko kecanduan dan gangguan kesehatan mental.

Karena itu, dia menilai implementasi PP Tunas perlu ditempatkan sebagai upaya mencari titik keseimbangan antara hak anak memperoleh akses informasi dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

“Di satu sisi kita memberikan akses informasi yang cukup dan bermanfaat bagi anak, sementara di sisi lain anak tetap merasa nyaman, aman, dan ramah saat mengakses internet,” ujarnya.

Ihsan menjelaskan, PP Tunas berfokus pada akuntabilitas platform digital agar produk, layanan, dan fitur yang mereka hadirkan sejak awal dirancang ramah anak. Sementara itu, PP Nomor 87 Tahun 2025 mengatur koordinasi kementerian dan lembaga dalam perlindungan anak di ruang digital.

Menurutnya, kedua regulasi tersebut saling melengkapi dan menjadi bagian dari ekosistem perlindungan anak yang lebih luas.

Dia menilai dampak implementasi PP Tunas masih terlalu dini untuk diukur karena aturan tersebut baru efektif berjalan sejak 28 Maret 2026. Namun demikian, Ihsan melihat kesadaran masyarakat maupun platform digital terhadap isu perlindungan anak mulai meningkat.

“Momentum PP Tunas ini cukup menggugah. Banyak didukung orang tua karena mereka kesulitan menghadapi anak yang sudah kecanduan gawai, tidak bisa dibilangi, bahkan menangis kalau tidak bermain gawai,” katanya.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa regulasi tidak bisa menjadi satu-satunya solusi. Perlindungan anak di ruang digital tetap membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, pendidik, masyarakat, hingga platform digital agar tercipta ruang internet yang aman dan ramah bagi anak.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan seluruh platform digital untuk segera melakukan penilaian mandiri atau self assessment dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Analisis Hukum Ahli Pertama Komdigi sekaligus penyusun regulasi PP Tunas, Hendro Sulistiono, mengatakan tenggat waktu penyampaian hasil penilaian mandiri tersebut akan berakhir pada 6 Juni 2026.

“Kami juga izin reminder [mengingatkan] teman-teman platform untuk melaksanakan penilaian mandiri dan menyampaikannya kepada kami melalui sekretariat.tunas@komdigi.go.id,” kata Hendro dalam acara Bisnis Indonesia Forum dikutip Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan penilaian mandiri menjadi bagian penting dalam implementasi PP Tunas untuk memetakan tingkat risiko platform digital terhadap anak. Menurutnya, kategori risiko tinggi dalam regulasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran hukum ataupun label negatif terhadap suatu platform.

Hendro menekankan kategori risiko tinggi menunjukkan bahwa suatu platform memiliki tingkat risiko tinggi apabila digunakan oleh anak pada kelompok usia tertentu sehingga penggunaannya perlu dibatasi.

Adapun kategori tinggi berlaku untuk anak usia hingga 18 tahun dengan pendampingan orang tua, kategori menengah untuk usia 16—18 tahun, dan kategori rendah untuk anak di bawah 16 tahun.

Hendro menegaskan prinsip utama dalam PP Tunas adalah memastikan setiap aktivitas anak di ruang digital tetap berada dalam pengawasan dan persetujuan orang tua. Regulasi itu juga mendorong platform menerapkan pendekatan safety by design dan privacy by design.

Menurut Hendro, tujuan utama PP Tunas adalah memberikan perlindungan bagi anak dan memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi ketika mengakses ruang digital.

Dalam implementasinya, Komdigi telah menetapkan sejumlah platform dengan profil risiko tinggi, salah satunya Roblox. Hendro mengatakan penetapan tersebut dilakukan berdasarkan kajian internal pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi penggunaan di Indonesia.

“Di Indonesia Roblox itu memiliki pengguna anak yang signifikan dan sudah ada anak yang terdampak di situ. Selain melihat itu, maka kami menetapkan Roblox sebagai salah satu media sosial,” kata Hendro.

Dia menambahkan banyak gim saat ini telah memiliki fitur chat, komunikasi video, live streaming, sistem komunitas, hingga user-generated content yang membuat anak tidak hanya berinteraksi dengan sistem, tetapi juga dengan pengguna lain.

Selain Roblox, sejumlah platform lain yang masuk kategori serupa antara lain TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube.

Adapun pemerintah menggunakan tujuh indikator dalam menentukan platform dengan kategori risiko tinggi dalam PP Tunas. Pertama, memungkinkan anak berhubungan dengan orang tidak dikenal. Kedua, memuat paparan konten pornografi, kekerasan, maupun konten berbahaya lainnya.

Ketiga, mengeksploitasi anak sebagai konsumen. Keempat, mengancam keamanan data pribadi anak. Kelima, menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Keenam, menyebabkan gangguan kesehatan psikologis anak. Ketujuh, memicu gangguan kesehatan fisiologis anak.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan cakupan PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar yang telah dikategorikan berisiko tinggi. Menurutnya, regulasi tersebut berlaku bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) publik maupun PSE lingkup privat.

“Termasuk search engine, termasuk e-commerce marketplace, termasuk layanan fintech, termasuk juga perbankan kemudian termasuk juga layanan yang memang mengumpulkan data pribadi secara besar,” kata Mediodecci.

Dia menjelaskan seluruh platform tersebut wajib melakukan penilaian profil risiko berdasarkan tujuh indikator yang telah ditetapkan pemerintah.

“Baru nanti berdasarkan hasil jawaban itu akan diukur apakah dia termasuk profil risiko tinggi atau risikonya rendah,” katanya.

Mediodecci menambahkan PP Tunas membedakan dua jenis PSE, yakni PSE publik dan PSE lingkup privat. Namun, tidak seluruh PSE otomatis masuk dalam cakupan regulasi. Kewajiban hanya berlaku bagi layanan yang dirancang khusus untuk anak atau berpotensi diakses oleh anak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 142 Tahun 2025 (KM 142).

Jika suatu layanan memang didesain khusus untuk pengguna dewasa, maka layanan tersebut dapat dikecualikan dari kewajiban regulasi.

“Karena pertama dia memang sudah didesain untuk orang dewasa misalnya 18 tahun ke atas. Batasan minimum usia mereka 18 tahun ke atas,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan terdapat sejumlah mekanisme pembatasan akses yang dapat menjadi indikator suatu platform tidak diperuntukkan bagi anak, seperti autentikasi berlapis maupun persyaratan identitas dan metode pembayaran tertentu.

Contohnya, layanan yang mewajibkan pengguna memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga aplikasi yang mensyaratkan kepemilikan kartu kredit atau metode pembayaran tertentu. Menurutnya, mekanisme tersebut secara tidak langsung membatasi akses anak terhadap layanan digital tertentu.

Dia menekankan seluruh mekanisme tersebut harus dibuktikan melalui kertas kerja dalam KM 142 guna memastikan apakah suatu PSE masuk dalam cakupan regulasi dan wajib melakukan penilaian profil risiko.

Bisnis.com, JAKARTA— Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) memunculkan pro dan kontra. Regulasi tersebut dinilai penting untuk melindungi anak dari paparan konten berbahaya, tetapi di sisi lain dikhawatirkan dapat membebani industri digital lokal yang masih berkembang.

Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura mengatakan pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengatur ruang digital yang berkembang sangat cepat, khususnya terkait perlindungan anak di internet.

Menurut dia, transformasi digital dalam beberapa tahun terakhir berlangsung lebih cepat dibanding kesiapan regulasi. Perkembangan teknologi berbasis kecerdasan artifisial (AI), media sosial, hingga ekosistem gim digital turut mengubah pola konsumsi internet masyarakat secara signifikan.

“Kecepatan digital transformation di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu sangat cepat sekali,” kata Tesar dalam Bisnis Indonesia Forum: Menciptakan Ekosistem Gim yang Sehat, Rabu (13/5/2026).

Dia menilai PP Tunas hadir untuk membatasi paparan konten yang dianggap berbahaya bagi kelompok usia rentan. Namun, menurutnya, regulasi tersebut masih membutuhkan sejumlah penyesuaian agar dapat mengikuti dinamika industri digital yang terus berubah.

Tesar mencontohkan perubahan yang terjadi di dunia pendidikan akibat perkembangan AI. Sebagai dosen, dia mengaku kini harus lebih cermat memeriksa jawaban mahasiswa karena penggunaan AI generatif semakin masif.

Di sisi lain, dia melihat tingginya aktivitas digital masyarakat Indonesia, terutama pada sektor gim, menunjukkan besarnya potensi ekonomi industri digital nasional. Berdasarkan pengamatannya, rata-rata masyarakat menghabiskan sekitar tujuh jam per minggu untuk bermain gim, dengan hampir 40% aktivitas internet berkaitan dengan gim digital.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pasar industri gim di Indonesia masih sangat besar, didukung bonus demografi dan dominasi populasi usia muda. Tren urbanisasi serta peningkatan konsumsi digital masyarakat juga dinilai mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Dia menyebut belanja konsumen digital di Indonesia meningkat sekitar 7% per tahun, termasuk untuk pembelian layanan digital dan item dalam gim. Kondisi itu memperlihatkan besarnya potensi ekonomi di sektor digital dan gim.

Tesar menilai percepatan transformasi digital di Indonesia didorong penetrasi perangkat mobile, pandemi Covid-19, cloud computing, hingga pemanfaatan big data untuk pemasaran digital. Menurut dia, pandemi menjadi momentum yang mendorong masyarakat masuk ke ekosistem digital, mulai dari pendidikan hingga dunia kerja.

“Sekarang meeting juga enggak harus datang langsung. Kampus juga sudah mulai hybrid dan itu menjadi hal yang lumrah,” katanya.

Dia menambahkan, kehadiran cloud computing turut mempercepat pengembangan industri digital karena pelaku usaha tidak lagi harus membangun infrastruktur server secara mandiri seperti sebelumnya.

Selain itu, pemanfaatan big data dan algoritma media sosial dinilai membuat pemasaran digital semakin tepat sasaran. Menurut dia, perilaku pengguna internet saat ini sangat dipengaruhi algoritma platform digital yang terus menampilkan konten sesuai minat pengguna.

Tesar juga menyoroti perubahan pola konsumsi media masyarakat yang kini lebih banyak beralih ke layanan streaming dan platform online dibanding televisi konvensional. Kondisi tersebut turut mengubah strategi bisnis perusahaan yang kini mengandalkan kanal digital dan media sosial untuk pemasaran.

Meski demikian, dia mengingatkan implementasi regulasi digital seperti PP Tunas perlu mempertimbangkan kesiapan industri lokal. Menurut dia, regulasi baru kerap lebih berat dirasakan perusahaan rintisan dan pelaku lokal dibanding pemain global.

“Ketika ada regulasi baru, ternyata yang paling dirasakan impact-nya itu malah industri lokal,” ujarnya.

Dia mengatakan perusahaan asing umumnya memiliki sumber daya lebih besar untuk beradaptasi terhadap aturan baru. Sementara itu, pelaku lokal yang masih berkembang berisiko kehilangan daya saing akibat tambahan beban kepatuhan.

Karena itu, dia menilai pemerintah perlu membuka konsultasi publik secara rutin agar implementasi regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri sekaligus tetap menjaga perlindungan masyarakat.

Menurutnya, regulasi seharusnya tidak bersifat kaku dan perlu dievaluasi secara berkala untuk menemukan titik keseimbangan antara kepentingan konsumen, industri, dan negara.

Tesar juga menyoroti tantangan lain dalam pengembangan ekonomi digital nasional, mulai dari keterbatasan infrastruktur di wilayah tertinggal, kekurangan talenta digital, hingga ketergantungan terhadap tenaga ahli asing di sektor teknologi tinggi.

Dia menilai saat ini banyak lulusan teknologi justru memilih bekerja di luar sektor digital. Sementara itu, sejumlah perusahaan telekomunikasi dan perbankan masih mengandalkan tenaga ahli dari luar negeri untuk posisi tertentu.

Di tengah tantangan tersebut, dia menilai Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem digital yang kompetitif, termasuk melalui pengembangan gim lokal yang dinilai mampu bersaing dengan produk global.

Menurut dia, pelaku startup pada umumnya lebih fokus membangun produk, mencari pengguna, dan menentukan model bisnis dibanding memikirkan regulasi pada tahap awal pengembangan usaha.

“Startup kadang-kadang tidak terlalu memikirkan regulasi awalnya, karena dia sudah pusing memikirkan produk, pengguna, dan monetisasi,” katanya.

Dia menambahkan, pengembangan startup biasanya dimulai dari validasi pasar, pembuatan prototipe, hingga validasi bisnis sebelum akhirnya menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi yang berlaku.