Kenaikan harga kelapa membuat UMKM hingga ibu rumah tangga (IRT) teriak. Pemerintah didesak segera mengendalikan harga yang diprediksi bakalan makin ngegas di tahun depan, terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran 2026.

Kekhawatiran UMKM hingga IRT tergambar dari hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI, yang dilakukan secara tatap muka pada 24 November hingga 1 Desember 2025 kepada 400 responden di enam kota besar.

Peneliti KedaiKOPI Ashma Nur Afifah menjelaskan survei itu melibatkan tiga kelompok responden, yaitu 200 IRT, 160 pelaku UMKM, dan 40 penjual kelapa utuh. Hasilnya, sebanyak 83 persen responden merasakan kenaikan harga kelapa dan produk olahannya dalam enam bulan terakhir.

"Bahkan, dari masyarakat yang mengalami kenaikan harga kelapa itu, 45,2 persen di antaranya menilai kenaikan tersebut signifikan," kata Ashma dikutip Antara, Rabu (17/12).

Survei ini juga menunjukkan dampak kenaikan harga sudah dirasakan luas. Pengeluaran IRT untuk makanan meningkat. Banyak ibu yang terpaksa mengurangi penggunaan santan atau frekuensi memasak masakan bersantan.

Ngegasnya harga kelapa juga sangat memukul UMKM. Pelaku usaha melaporkan kenaikan biaya modal dua kali lebih besar, sehingga sebagian pengusaha katering terpaksa menaikkan harga jual menu hingga 50 persen pada.

"Penjual kelapa utuh juga mengalami penurunan laba meski sebagian besar sudah menaikkan harga jual," ujar Ashma.

Ashma lalu menjelaskan kenaikan harga tersebut dipicu oleh lonjakan ekspor kelapa utuh besar-besaran. Mayoritas responden menyadari permintaan ekspor tinggi menjadi salah satu penyebab utama pasokan domestik berkurang dan harga kelapa melonjak.

"Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun dan satu-satunya negara yang masih memperbolehkan ekspor kelapa bulat tanpa pembatasan ketat, membuat pasokan dalam negeri rentan terganggu," kata Ashma.

Berdasarkan hasil survei, responden mendesak pemerintah segera memperbaiki regulasi ekspor, meningkatkan pengawasan distribusi, serta menerapkan kebijakan prioritas seperti pungutan ekspor demi mencukupi kebutuhan kelapa nasional.

"Sebanyak 89 persen responden merasa penting untuk segera dibuat kebijakan, keputusan oleh pemerintah agar harga kelapa ini bisa segera terjangkau," imbuhnya.

Survei juga menunjukkan 80 persen responden mendukung penerapan pungutan ekspor (PE) pada kelapa bulat, yang diharapkan dapat menstabilkan stok dan harga dalam negeri.

Pungutan ini sekaligus dilihat dapat menghasilkan pendapatan negara yang bisa dialokasikan untuk kesejahteraan petani, peremajaan kebun, hingga pengembangan UMKM.

"Sebanyak 77,9 persen responden pun optimistis bahwa pungutan ekspor akan efektif menekan harga dan menjaga ketersediaan kelapa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menyebut bahwa mayoritas responden setuju pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Kesimpulan itu diungkapkan KedaiKOPI ketika merilis hasil survei terbarunya mengenai persepsi publik terhadap wacana pengangkatan Presiden RI ke-2, Soeharto, dan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai Pahlawan Nasional.

Survei dilaksanakan dengan metode CASI (Computer Assisted Self Interviewing) pada 5-7 November 2025 dengan melibatkan 1.213 responden.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menyebut 80,7% publik setuju Presiden ke-2 Soeharto mendapatkan gelar pahlawan, 15,7% tidak mendukung, dan 3,6% tidak tahu.

Dia menjelaskan alasan publik mendukung Soeharto adalah karena keberhasilannya dalam program swasembada pangan 78% dan Pembangunan Indonesia 77,9%.

Selain itu, memori akan sekolah dan sembako murah 63,2% serta stabilitas politik yang baik 59,1% juga menjadi pertimbangan penting bagi responden yang mendukung.

"Yang terbanyak karena berhasil membawa Indonesia swasembada pangan, kemudian berhasil melakukan pembangunan di Indonesia, karena sekolah murah dan sembako murah, karena stabilitas politik yang baik, lainnya macam-macam ada perjuangan kemerdekaan dan militer," kata Hensa, dalam keterangan, dikutip Minggu (9/11/2025).

Kemudian, bagi responden yang tidak mendukung, 88% beralasan bahwa Soeharto lekat dengan kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), 82,7% terkait isu pembungkaman kebebasan berpendapat dan pers, dan isu pelanggaran HAM mendapatkan respon 79,6%.

"Ini adalah poin krusial. Dukungan pada Soeharto didasarkan pada aspek pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, namun penolakan didominasi oleh isu KKN, pelanggaran HAM, dan kebebasan sipil. Ini adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh Dewan Gelar," jelasnya.

Menurutnya, alasan ini tidak bisa dihilangkan dari ingatan masyarakat sehingga pemerintah diminta mempertimbangkan kembali pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto.

Dia menambahkan persepsi publik terhadap rencana Presiden ke-4 Gus Dur diberikan gelar pahlawan mendapat dukungan 78%.

Alasan utama karena berhasil mengawal toleransi dan demokrasi Indonesia 89,1%, dianggap sebagai presiden sederhana 57,1%, diplomasi Gus Dur 38,2% dan kinerjanya saat menjadi presiden dirayakan.

Adapun 13,7% responden tidak mendukung, dan 8,3% menjawab tidak tahu, serta 54,8% publik merasa belum merasakan kinerja Gus Dur yang maksimal.

Lalu, 47,8% beralasan karena belum waktunya masih ada tokoh lain yang seharusnya lebih dahulu menjadi pahlawan nasional, dan hanya mewakili atau representasi kelompok tertentu 39,2%.

"Yang mendukung Gus Dur ini memang datang dari kelompok milenial dan gen-X yang memang merasakan sepak terjang Gus Dur sebagai Presiden maupun sebagai aktivis ataupun sebagai tokoh agama," ujar Hendri.

Hendri menegaskan tujuan survei ini bukan hanya sekedar mengetahui besaran angka persepsi publik terhadap wacana pengangkatan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, namun juga mendapatkan gambaran publik terhadap alasan dibaliknya.

"Survei ini tidak hanya mengungkapkan berapa persen publik setuju atau tidak setuju, namun juga kami ingin menyampaikan alasan publik dibalik itu semua sehingga bisa juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk pengangkatan kedua tokoh itu sebagai pahlawan nasional," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gaya hidup kelas menengah Indonesia berubah seiring tekanan ekonomi. Survei terbaru lembaga KedaiKOPI menunjukkan, masyarakat kelas menengah kini menahan diri belanja fesyen, nongkrong, dan jalan-jalan karena tekanan pengeluaran yang makin besar.

Dalam survei bertajuk “Survei Perilaku Konsumsi & Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah”, KedaiKOPI mengungkapkan bahwa pengeluaran rumah tangga kelas menengah meningkat dalam tiga bulan terakhir.

"Satu kalimat yang menggambarkan perubahan paling mencolok dengan konsumsi kelas menengah adalah fokus ke kebutuhan pokok,” ujar Ashma Nur Afifah, peneliti senior Lembaga Survei KedaiKOPI berdasarkan hasil survei yang dirilis pada Selasa (28/10/2025).

Survei yang dilakukan secara daring pada 14–19 Oktober 2025 terhadap 932 responden itu menemukan bahwatiga dari lima responden merasa pengeluarannya meningkat dalam tiga bulan terakhir. Akibatnya, anggaran rumah tangga dipusatkan ke bahan makanan dan pendidikan, sementara pos rekreasi dan gaya hidup terpaksa dikorbankan atau ditunda.

“Harga pangan yang meningkat dan biaya transportasi yang naik membuat kapasitas bayar masyarakat makin tidak stabil,” kata Ashma.