Bisnis.com, PEKANBARU - Anjloknya harga kelapa dalam beberapa waktu terakhir membuat petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, semakin tertekan.

Kondisi tersebut mendorong Himpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) bersama Pemerintah Kabupaten Inhil mendesak pemerintah pusat segera menetapkan standardisasi harga untuk melindungi pendapatan petani dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Wakil Ketua Umum Perpekindo Ikbal Sayuti mengatakan, pendapatan petani kelapa saat ini dalam kondisi yang tidak stabil akibat fluktuasi harga yang terus terjadi. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang mampu memberikan kepastian harga di tingkat petani.

“Kita setuju apabila sudah ada standardisasi kelapa. Jangan sampai dibuat suatu kebijakan, tapi nanti penghasilan petani kelapa malah menurun,” kata Ikbal, Selasa (19/5/2026).

Ia menilai selama ini harga kelapa sangat dipengaruhi mekanisme pasar. Ketika permintaan ekspor meningkat, harga di tingkat petani ikut naik. Sebaliknya, ketika pasar melemah atau muncul isu kebijakan tertentu, harga di tingkat petani langsung tertekan.

“Hanya sebatas wacana saja sebenarnya sudah memengaruhi harga di Inhil,” ujarnya.

Ikbal menegaskan perlindungan terhadap petani kelapa harus menjadi prioritas, mengingat komoditas tersebut menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di sejumlah daerah, terutama di Indragiri Hilir.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Inhil juga mulai mendorong campur tangan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga kelapa. Bupati Inhil Herman telah mengirim surat resmi kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman tertanggal 18 Mei 2026 untuk mengusulkan penetapan harga acuan pembelian (HAP) kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram.

Dalam surat tersebut, Pemkab Inhil menyebut, fluktuasi harga kelapa yang terjadi belakangan ini berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan perekonomian masyarakat.

“Fluktuasi harga kelapa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir hingga saat ini telah berdampak terhadap pendapatan petani dan stabilitas perekonomian daerah,” tulis Herman dalam surat itu.

Pemkab Inhil menilai sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa, memiliki peran penting terhadap ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian menyumbang sekitar 46,67% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Indragiri Hilir.

Karena itu, kestabilan harga kelapa dinilai sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha perkebunan rakyat di daerah berjuluk Negeri Hamparan Kelapa Dunia tersebut.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan mencapai 425.470 hektare. Produksi kelapa di daerah itu diperkirakan mencapai 6,95 juta butir per hari atau sekitar 2,32 miliar butir per tahun.

Di sisi lain, Ikbal menyebut, wacana pungutan ekspor kelapa memang sempat menjadi pembahasan antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Namun menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara hati-hati agar tidak semakin menekan harga di tingkat petani.

“Iya tentu saja bisa menjadi sumber penerimaan baru bagi daerah, tetapi yang perlu kita ingat jangan sampai penerapan pungutan ekspor itu semakin membebankan petani. Sekarang saja posisi petani tidak stabil, tidak seperti kelapa sawit,” ujarnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Harga kelapa yang terus berfluktuasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membuat pemerintah daerah mulai mendorong campur tangan pemerintah pusat.

Bupati Inhil, Herman, mengirim surat resmi kepada Menteri Pertanian RI untuk meminta penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) komoditas kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram guna melindungi petani dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam surat tertanggal 18 Mei 2026 itu, Bupati Herman menyebut anjloknya harga kelapa dalam beberapa waktu terakhir telah berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan perekonomian masyarakat.

Pemerintah daerah menilai diperlukan kebijakan nasional yang mampu memberikan kepastian harga di tingkat petani.

"Fluktuasi harga kelapa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir hingga saat ini telah berdampak terhadap pendapatan petani dan stabilitas perekonomian daerah,” tulis Herman dalam surat tersebut.

Pemkab Inhil menegaskan sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa, memiliki peranan vital bagi ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian menyumbang sekitar 46,67% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Indragiri Hilir.

Karena itu, kestabilan harga kelapa dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan petani di daerah berjuluk "Negeri Hamparan Kelapa Dunia" tersebut.

Dalam usulannya, Pemkab Inhil meminta pemerintah pusat menetapkan harga acuan minimal Rp5.000 per kilogram kelapa bulat. Nilai itu dihitung berdasarkan biaya produksi dan pendapatan petani per masa panen.

Rinciannya, satu hektare kebun dengan 120 batang kelapa diperkirakan menghasilkan 1.800 butir kelapa setiap panen 3 bulan sekali. Dengan harga kelapa saat ini sekitar Rp2.400 per butir, pendapatan petani hanya mencapai Rp4,32 juta per panen.

Sementara total biaya produksi mencapai Rp3,295 juta yang meliputi pupuk, pestisida, upah tebas, upah semprot, biaya panen, distribusi hingga pembersihan parit. Artinya, keuntungan bersih yang diterima petani hanya sekitar Rp1,025 juta setiap 3 bulan.

Pemkab Inhil menilai angka tersebut belum cukup untuk menopang kebutuhan hidup petani maupun menjaga keberlanjutan usaha perkebunan kelapa.

"Jika harga kelapa Rp5.000, maka petani mendapat Rp9.000.000," demikian tertulis dalam surat usulan tersebut.

Penetapan harga acuan itu diharapkan dapat memberikan kepastian harga yang layak bagi petani, menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa, meningkatkan produksi dan kualitas komoditas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan kelapa.

Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan mencapai 425.470 hektare. Produksi kelapa di daerah itu diperkirakan mencapai 6,95 juta butir/hari atau sekitar 2,32 miliar butir/tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak berencana moratorium ekspor kelapa bulat meskipun permintaan diperkirakan meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ketersediaan kelapa nasional masih mencukupi, meski selama ini ekspor kelapa sebagian besar berasal dari wilayah Indonesia bagian barat.

Meski demikian, Kemendag juga mengakui tingginya harga ekspor turut memengaruhi harga kelapa di dalam negeri.

“Kita tidak ada rencana untuk moratorium, nggak ada. Karena memang petani lagi menikmati harga kelapa. Kalau dulu kan harga kelapa murah sekali,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Di sisi lain, Budi menambahkan bahwa saat ini mulai banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia untuk mengembangkan industri pengolahan kelapa, seperti produk santan.

Menurutnya, masuknya investasi tersebut menunjukkan upaya investor untuk mendekatkan kegiatan produksi dengan sumber bahan baku di dalam negeri, yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri kelapa nasional ke depan.

“Berarti kan mereka sudah mendekatkan diri ke bahan bakunya. Mudah-mudahan akan lebih bagus lagi nanti,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, para pengusaha meminta agar pemerintah memberikan moratorium ekspor kelapa alias penangguhan sementara selama 6 bulan seiring dengan krisis bahan baku yang terjadi di dalam negeri.

Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) Rudy Handiwidjaja menilai moratorium ekspor kelapa perlu dilakukan lantaran banyak industri yang sudah tidak bisa memproduksi kelapa bulat.

”Hipki selalu mengusulkan kepada pemerintah untuk kita lakukan moratorium ekspor kelapa, jadi kita larang ekspor kelapa selama 6 bulan,” kata Rudy saat dihubungi Bisnis, Jumat (25/4/2025).

Rudy menilai pemerintah perlu memberikan moratorium ekspor kelapa dengan jangka waktu paling lama 6 bulan. Sebab, jika moratorium ekspor dilakukan dengan jangka waktu terlalu lama maka akan berdampak pada harga kelapa di dalam negeri yang turun, sehingga bisa merugikan petani dan pedagang.

Dihubungi terpisah, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Farid Amir menjelaskan instrumen PE merupakan solusi yang diambil pemerintah untuk menangani isu kelangkaan kelapa di Tanah Air.

“⁠Bersamaan dengan isu kelangkaan kelapa di dalam negeri, pemerintah menyepakati untuk menggunakan instrumen PE sebagai solusinya,” kata Farid kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

Adapun, rencana pengenaan tarif PE kelapa bulat nantinya akan mengikuti tingkatan harga komoditas. Namun, Farid enggan memberikan informasi lebih detail ihwal berapa besaran tarif PE yang dikenakan pemerintah terhadap komoditas ini.

“Untuk besaran untuk saat ini kami belum bisa memberikan informasi, namun nanti sifatnya progresif yaitu besaran PE mengikuti tingkatan harga komoditas,” ujarnya.

Namun demikian, Farid menjelaskan bahwa dalam menentukan besaran tarif PE, pemerintah akan mengacu pada Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (PP 24/2015).

“Tentunya kementerian/lembaga pengusul telah mempunyai kajian dan melakukan konsultasi dengan pelaku usaha terkait,” tuturnya.

Dia menambahkan, pengambilan keputusan ini dibahas di Komite Pengarah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan yang anggotanya adalah kementerian/lembaga terkait.

Adapun, pengenaan PE kelapa sejatinya tertuang di dalam amanat PP 24/2015 dan Peraturan Presiden 132 Tahun 2024 (Perpres 132/2024) tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. Ini artinya, komoditas perkebunan dan turunannya diatur dalam Perpres 132/2024, yakni kelapa sawit, kakao, dan kelapa menjadi objek pengenaan PE.

“Telah diatur pada perundangan-undangan dimaksud pembentukan Badan Pengelola dan Perkebunan, di mana dana yang terkumpul akan dikembalikan ke sektor ini kembali dalam bentuk seperti dana untuk pengembangan SDM, pembiayaan R&D, promosi, replanting, dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pemerintah tidak berencana menghentikan sementara atau melakukan moratorium ekspor kelapa bulat menjelang Ramadan dan Lebaran 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut belum diperlukan meski permintaan domestik diperkirakan meningkat.

"Kita tidak ada rencana untuk moratorium (ekspor kelapa), enggak ada," ujar Budi ditemui di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Budi menjelaskan produksi kelapa nasional relatif mencukupi dan aktivitas ekspor selama ini banyak berasal dari wilayah barat Indonesia.

Ia mengakui harga ekspor yang baik memang berpengaruh terhadap harga kelapa di dalam negeri, namun pemerintah tetap mempertimbangkan keberlanjutan usaha petani.

"Kelapa kita kan banyak. Memang harga ekspor bagus dan pasti berpengaruh ke harga dalam negeri, tapi petani juga sedang menikmati harga yang baik. Dulu harga kelapa murah sekali," katanya.

Ia menambahkan minat investasi asing di sektor hilirisasi kelapa mulai meningkat, termasuk untuk industri santan dan produk turunan lainnya. Kondisi ini dinilai akan memperkuat ekosistem industri karena investor mendekatkan diri ke sumber bahan baku.

"Sekarang investasi asing sudah mulai banyak masuk untuk bikin santan dan sebagainya. Artinya mereka mendekatkan diri ke bahan bakunya, dan ke depan produknya akan lebih bagus lagi," ujar Budi.

Budi menegaskan hingga saat ini pemerintah juga belum menerapkan pungutan ekspor kelapa.

"Belum, sampai sekarang belum ada (wacana pungutan ekspor kelapa)," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga memastikan belum ada rencana moratorium ekspor kelapa meski permintaan meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran.

Ia menilai kelapa merupakan komoditas milik rakyat sehingga petani perlu mendapat ruang untuk menikmati harga yang layak.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian sempat mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat selama tiga hingga enam bulan sebagai langkah jangka pendek untuk mengatasi kelangkaan bahan baku industri pengolahan dalam negeri, termasuk opsi pungutan ekspor dan penetapan standar harga. Usulan tersebut masih menunggu pembahasan lintas kementerian.

Kemendag sebelumnya menyatakan kebijakan moratorium ekspor belum dapat diterapkan karena harus melalui koordinasi antar kementerian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021.

Pembahasan rencana tersebut berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak merugikan petani, industri, maupun konsumen.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan hingga saat ini belum ada kebijakan moratorium atau penghentian sementara ekspor kelapa meski permintaan domestik diperkirakan meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran.

Menanggapi kekhawatiran soal potensi kenaikan harga akibat ekspor yang terus berjalan, Sudaryono mengatakan pemerintah masih mengendalikan tata niaga kelapa.

Menurutnya, kelapa merupakan komoditas milik rakyat sehingga petani juga perlu mendapat ruang untuk menikmati hasil panen dengan harga yang baik.

"Kan kelapa bagus harganya kan? Ini saya ngomong bukan mahal harga ya, tapi kelapa bagus harganya kan? Sekarang, Lebaran yang lalu juga harganya bagus," ujar Sudaryono di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (12/1).

Ia menegaskan pemerintah hingga kini masih melakukan pengendalian terhadap komoditas kelapa karena sebagian besar produksi berasal dari rakyat. Menurutnya, kebijakan tersebut ditujukan agar petani dapat menikmati hasil panen dengan harga yang layak.

"Kelapa ini kan komoditas milik rakyat, hampir semua yang menanam adalah rakyat, jadi biarkan mereka menikmati hasil panennya dengan harga yang bagus," ujar Sudaryono.

Terkait kemungkinan moratorium ekspor kelapa, Sudaryono menyatakan hingga saat ini kebijakan tersebut belum direncanakan.

"Sementara belum ada (moratorium ekspor kelapa)," tambahnya.

Adapun harga kelapa di DKI Jakarta tercatat mengalami kenaikan. Melansir data Info Harga Pangan Jakarta, harga kelapa kupas naik Rp157 menjadi Rp14.807 per butir.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyatakan rencana moratorium ekspor kelapa belum dapat dilakukan karena masih perlu pembahasan lintas kementerian.

Usulan penghentian sementara ekspor yang diajukan Kementerian Perindustrian masih akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Farid Amir mengatakan pembahasan akan mempertimbangkan berbagai aspek agar kebijakan yang diambil tidak merugikan pihak mana pun.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, kebijakan ekspor strategis harus melalui proses koordinasi lintas kementerian sebelum diputuskan.

Di sisi lain, Kemenperin mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai langkah jangka pendek selama tiga-enam bulan untuk mengatasi kelangkaan bahan baku industri pengolahan dalam negeri.

Selain itu, Kemenperin juga mengusulkan pungutan ekspor serta penetapan standar harga bahan baku, dengan dana pungutan yang nantinya dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan dan dikembalikan kepada petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman buka suara perihal kenaikan harga kelapa bulat dalam negeri ketika ekspor komoditas tersebut terus melonjak.

Menurutnya, kenaikan harga kelapa patut disyukuri Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar di dunia.

Dia lantas menanggapi masukan perihal penerapan domestic market obligation (DMO) bagi produsen kelapa untuk menjaga kecukupan pasar domestik.

“Bagus juga idenya. Namun, sekarang kita bersyukur karena harga kelapa dunia naik,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Dia memproyeksikan ekspor kelapa akan terus mengalami volume tinggi hingga akhir tahun. Amran menyebut hal ini menjadi capaian tersendiri bagi pemerintah di bidang pangan.

“Ekspor kita meningkat nilainya 42%. Minimal di akhir tahun itu 33% sampai 35%,” ujar Amran.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor kelapa bulat (HS 08011200) mengalami lonjakan sepanjang Januari—Oktober 2025. Permintaan tertinggi berasal dari China.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan sepanjang sepuluh bulan pertama 2025, ekspor kelapa bulat mencapai US$208,2 juta. Nilainya melonjak 143,90% dibandingkan periode yang sama pada 2024.

China mendominasi tujuan ekspor dengan nilai mencapai US$171,3 juta, disusul Vietnam US$34,4 juta dan Malaysia US$1,2 juta.

“Negara tujuan utama ekspor kelapa bulat dari Januari—Oktober 2025, ini yang pertama adalah China, itu sebesar US$171,3 juta, kemudian Vietnam sebesar US$34,4 juta, dan Malaysia sebesar US$1,2 juta,” ujar Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai usulan agar kebijakan domestic market obligation (DMO) pada komoditas kelapa sebagai ide yang bagus.

Pandangan itu disampaikan Amran saat dimintai tanggapan terkait harga kelapa dalam negeri yang tinggi karena diekspor dan perlu diterapkan aturan DMO.

“Bagus juga idenya,” kata Amran saat ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Amran mengaku saat ini pemerintah bersyukur karena harga kelapa di pasar dunia sedang naik.

Sementara itu, Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar, yakni 2,8 sampai 3 juta ton per tahun.

“Tahu ekspor kita? Meningkat nilainya 42 persen. Minimal di akhir tahun itu 33-35 persen,” tutur Amran.

Diketahui, hasil survei KedaiKOPI mengungkap kenaikan harga kelapa bulat dan komoditas turunannya di pasar lokal.

Survei dilakukan dengan memotret pengakuan 200 ibu rumah tangga, 160 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta 40 penjual kelapa utuh pada 24 November hingga 1 Desember 2025.

Responden tersebar di Jakarta, Padang, Makassar, Surabaya, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

Survei mengungkap harga kelapa utuh di pedagang kelapa sebelum Idul Fitri 2025 sebesar Rp 5.000 per butir.

Saat Idul Fitri, harganya melonjak 121,6 persen menjadi Rp 11.080. Namun, setelah itu, harganya tak kunjung turun dan terus meningkat.

Kenaikan terjadi karena stok kelapa di pasar lokal langka dan banyak kelapa diekspor.

“Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan mengancam kelestarian makanan tradisional Indonesia yang banyak menggunakan santan dan produk kelapa, sehingga berpotensi ditinggalkan masyarakat karena semakin tidak terjangkau,” tutur Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI Ashma Nur Afifa, Rabu (18/12/2025).

Untuk mengatasi hal ini, diusulkan agar pemerintah memberlakukan pungutan ekspor (PE) dan DMO pada kelapa bulat.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri mengingat buah itu merupakan komoditas penting.

"Selain pungutan ekspor, pemerintah perlu menentukan Domestic Market Obligation (DMO), tentukan dulu kebutuhan dalam negeri berapa dan menstabilkan harga," kata Tulus.

Kenaikan harga kelapa membuat UMKM hingga ibu rumah tangga (IRT) teriak. Pemerintah didesak segera mengendalikan harga yang diprediksi bakalan makin ngegas di tahun depan, terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran 2026.

Kekhawatiran UMKM hingga IRT tergambar dari hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI, yang dilakukan secara tatap muka pada 24 November hingga 1 Desember 2025 kepada 400 responden di enam kota besar.

Peneliti KedaiKOPI Ashma Nur Afifah menjelaskan survei itu melibatkan tiga kelompok responden, yaitu 200 IRT, 160 pelaku UMKM, dan 40 penjual kelapa utuh. Hasilnya, sebanyak 83 persen responden merasakan kenaikan harga kelapa dan produk olahannya dalam enam bulan terakhir.

"Bahkan, dari masyarakat yang mengalami kenaikan harga kelapa itu, 45,2 persen di antaranya menilai kenaikan tersebut signifikan," kata Ashma dikutip Antara, Rabu (17/12).

Survei ini juga menunjukkan dampak kenaikan harga sudah dirasakan luas. Pengeluaran IRT untuk makanan meningkat. Banyak ibu yang terpaksa mengurangi penggunaan santan atau frekuensi memasak masakan bersantan.

Ngegasnya harga kelapa juga sangat memukul UMKM. Pelaku usaha melaporkan kenaikan biaya modal dua kali lebih besar, sehingga sebagian pengusaha katering terpaksa menaikkan harga jual menu hingga 50 persen pada.

"Penjual kelapa utuh juga mengalami penurunan laba meski sebagian besar sudah menaikkan harga jual," ujar Ashma.

Ashma lalu menjelaskan kenaikan harga tersebut dipicu oleh lonjakan ekspor kelapa utuh besar-besaran. Mayoritas responden menyadari permintaan ekspor tinggi menjadi salah satu penyebab utama pasokan domestik berkurang dan harga kelapa melonjak.

"Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun dan satu-satunya negara yang masih memperbolehkan ekspor kelapa bulat tanpa pembatasan ketat, membuat pasokan dalam negeri rentan terganggu," kata Ashma.

Berdasarkan hasil survei, responden mendesak pemerintah segera memperbaiki regulasi ekspor, meningkatkan pengawasan distribusi, serta menerapkan kebijakan prioritas seperti pungutan ekspor demi mencukupi kebutuhan kelapa nasional.

"Sebanyak 89 persen responden merasa penting untuk segera dibuat kebijakan, keputusan oleh pemerintah agar harga kelapa ini bisa segera terjangkau," imbuhnya.

Survei juga menunjukkan 80 persen responden mendukung penerapan pungutan ekspor (PE) pada kelapa bulat, yang diharapkan dapat menstabilkan stok dan harga dalam negeri.

Pungutan ini sekaligus dilihat dapat menghasilkan pendapatan negara yang bisa dialokasikan untuk kesejahteraan petani, peremajaan kebun, hingga pengembangan UMKM.

"Sebanyak 77,9 persen responden pun optimistis bahwa pungutan ekspor akan efektif menekan harga dan menjaga ketersediaan kelapa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menargetkan pembangunan pabrik untuk menunjang hilirisasi kelapa rampung pada 2026.
Adapun pabrik itu bakal dibangun di Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi mencapai US$100 juta atau setara Rp1,66 triliun (asumsi kurs Rp16.627 per US$).
"Insya Allah pada tahun 2026 ini pabriknya akan selesai Di daerah Morowali dan itu akan menyerap 500 juta butir kelapa setiap tahunnya," ucap Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (2/12/2025).
Menurut Rosan, pembangunan pabrik itu dapat menciptakan 10.000 lapangan kerja baru.
Dia menjelaskan, hilirisasi kelapa penting dan memiliki peluang tersendiri. Rosan menyebut, selama ini kelapa mentah hanya diekspor ke China untuk diolah oleh negara tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya pun membujuk China untuk membangun pabrik pengolahan kelapa di Tanah Air. Dia menilai, langkah ini dapat menguntungkan kedua negara.
"Kami terbang ke sana [China], menyakinkan mereka untuk membuka pabriknya di sini, sehingga harga kelapanya juga makin meningkat di sini. Karena mereka tidak lagi perlu memperlakukan biaya logistik pengiriman kelapa dari Indonesia ke China," jelas Rosan.
Dia menambahkan bahwa saat ini pemerintah juga berencana memulai hilirisasi kelapa di daerah lain. Adapun daerah yang dibidik seperti Riau.
Dalam catatan Bisnis, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan harga kelapa bulat di tingkat petani dapat mencapai level Rp6.000 per butir.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menuturkan hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah dari sektor kelapa dan produk turunannya.
Amran menyatakan harga kelapa di sejumlah daerah telah menunjukkan tren kenaikan signifikan sejak program hilirisasi berjalan dari Rp600 per butir menjadi Rp3.500 per butir.
“Yang jelas, harga, kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa, sebelum kita hilirisasi, harganya Rp600 per biji. Sekarang Rp3.500 per biji, itu naik kurang lebih 500%. Dan kita harap, harusnya harganya minimal Rp5.000. Dan bisa naik 1.000%, harusnya. Rp6.000 berarti [naik] 1.000%,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Secara teori, lanjut dia, hilirisasi kelapa akan meningkatkan nilai ekonomi hingga Rp2.400 triliun dari sebelumnya hanya Rp24 triliun.
“Komoditas yang selama ini kita ekspor, contoh kelapa nilainya Rp24 triliun sekarang ekspor kita. Kita terbesar nomor satu dunia,” imbuhnya.
Ke depan, Amran optimistis hilirisasi komoditas pertanian, termasuk kelapa dan gula, akan menciptakan 1,4 juta lapangan kerja langsung di sektor perkebunan dan peternakan, serta total 3 juta tenaga kerja dalam jangka menengah.
Selain kelapa, Amran menargetkan Indonesia swasembada gula putih pada 2026, sekaligus mengembalikan kejayaan industri gula nasional seperti era kolonial.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kebijakan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat hingga kini masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kebijakan PE kelapa bulat hingga kini belum ditetapkan.

“Kan memang itu keputusannya melalui rakor [rapat koordinasi] di Kemenko [Pangan], sampai sekarang belum ada. Ya [tunggu arahan Menko Pangan], sampai sekarang belum ada,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Budi menilai saat ini harga kelapa bulat tengah menjulang tinggi justru menguntungkan petani karena baru kali ini mereka menikmati harga yang lebih baik.

“Selama ini perasaan baru kali ini deh harga kelapa itu bagus. Artinya petani baru menikmatinya sekarang. Sebelumnya nggak pernah,” ujarnya.

Menurut Budi, kondisi tersebut menunjukkan harga ekspor yang sedang tinggi menjadi peluang bagi petani. Di sisi lain, Budi mempertanyakan kemampuan industri dalam negeri untuk menyerap kelapa dengan harga setara pembeli luar negeri.

Jika importir saja dapat membeli dengan harga lebih tinggi, dia menilai perlu dikaji alasan industri domestik tidak bisa melakukan hal yang sama.

Budi juga membantah isu kelangkaan kelapa di pasar. Dia memastikan ketersediaan komoditas tersebut masih mencukupi di sejumlah wilayah.

Dalam catatan Bisnis, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menuturkan bahwa pemerintah perlu melihat implementasi PE komoditas lain yang efektif sebagai dasar dalam menentukan tarif PE kelapa bulat.

Eliza menuturkan, ada perbedaan harga kelapa bulat yang diekspor dengan lokal yang bisa mencapai kisaran 30–40%. Menurutnya, jika pemerintah hanya menetapkan PE sebesar 15–20%, maka masih ada celah bagi para eksportir meraup keuntungan, meski tak sebesar sebelumnya.

Meski begitu, secara jangka pendek, Eliza menilai pengenaan PE bisa meredam harga kelapa bulat domestik yang masih melambung di tingkat konsumen.

“Efektivitasnya terbatas kalau pungutannya terlalu kecil, belum lagi jika negara importir berani beli [kelapa bulat dengan] harga mahal, jadi PE nggak begitu ngaruh karena masih memberikan insentif yang cukup untuk para eksportir,” kata Eliza kepada Bisnis.

Menurutnya, pemerintah juga perlu membuat kebijakan lain dan tak hanya sebatas mengenakan PE, salah satunya melalui peremajaan kelapa agar produksi dalam negeri meningkat. Serta, peningkatan kapasitas (capacity building) kepada petani agar menerapkan praktik agrikultur yang baik, dan penggunaan bibit unggul.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menilai kebun kelapa kini lebih menguntungkan dibanding kebun sawit seiring lonjakan harga kelapa di pasar. Ia menyebut, tren ini menjadi peluang memperkuat perkebunan rakyat lewat program bibit unggul.

“Kebun kelapa lebih untung dari kebun sawit sekarang, Pak,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Kompas100 CEO Forum di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025). Ia menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan pengembangan kelapa rakyat bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Zulhas memaparkan, harga kelapa melonjak tajam dari sekitar Rp2.000 menjadi Rp12.000 per butir. Kenaikan itu lantaran adanya permintaan ekspor yang meningkat, terutama dari China.

Ia menyebut, kelapa Indonesia kini diburu karena pasar China banyak memakai santan sebagai campuran kopi. Perubahan pola konsumsi itu membuat stok kelapa dalam negeri menipis di sejumlah sentra, termasuk Sumatra.

Pemerintah, kata Zulhas, akan memperbanyak bibit kelapa unggul agar kebun rakyat lebih produktif dan mampu merespons permintaan pasar. Ia menilai, dukungan bibit menjadi langkah awal yang paling cepat untuk mengerek hasil kebun petani.

Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan pengembangan komoditas perkebunan rakyat lain seperti kopi, cokelat, cengkih, dan lada. Zulhas menyebut, diversifikasi ini penting karena Indonesia masih mengimpor sebagian komoditas tersebut.

Ia menegaskan, penguatan perkebunan rakyat menjadi salah satu rangkaian kebijakan pangan yang diarahkan untuk menaikkan pendapatan desa. Pemerintah juga mendorong kerja sama riset dengan BRIN agar produktivitas kebun rakyat meningkat lebih cepat.

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, kini menanam kelapa bisa lebih menguntungkan dibandingkan kelapa sawit. Hal ini seiring melonjaknya permintaan kelapa dari China yang turut memicu kenaikan harga komoditas tersebut.

Zulhas menuturkan, harga kelapa di tingkat petani kini meroket dari Rp2.000 per butir menjadi Rp12.000 per butir.

“Kelapa sekarang lakunya luar biasa. Kelapa dari Rp2.000 [per butir] sekarang sampai Rp12.000 satu butir kelapa karena kelapa sekarang di China di mana-mana adalah dibikin santan untuk kopi. Jadi China kopi tidak pakai susu lagi, pakai santan,” ujar Zulhas dalam acara Kompas100 CEO Forum di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Situasi ini membuat kelapa menjadi komoditas yang sangat diminati. Bahkan, Zulhas menuturkan di beberapa daerah sentra produksi seperti Sumatra, pasokan kelapa hampir habis karena permintaan luar negeri yang tinggi.

“Kelapa kita di mana-mana dikejar sekarang ini. Kalau di Sumatra sudah enggak bisa lagi, kelapa sudah Rp12.000 satu butir,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah tengah fokus mengembangkan perkebunan rakyat secara besar-besaran agar setiap desa di Indonesia dapat tumbuh lebih produktif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun, perkebunan yang dimaksud, antara lain bibit kelapa, bibit kopi, bibit lada, hingga bibit cengkeh. “Agar rakyatnya menjadi produktif. Paling tidak dia dapat bibit yang unggul, dibantu bibit saja sudah. Enggak usah lain-lain,” imbuhnya.

Zulhas menyebut, perkembangan ini membuka peluang baru bagi para petani. Dengan penyediaan bibit unggul, dia menilai, petani dapat meningkatkan produktivitas perkebunan.

Bahkan, dia menyebut, potensi keuntungan dari kebun kelapa saat ini lebih tinggi dibandingkan kebun sawit.

“Oleh karena itu, kalau kita bagi bibit kelapa saja luar biasa. Kebun kelapa lebih untung dari kebun sawit sekarang. Belum yang lain,” ungkapnya.

Adapun, untuk mendukung percepatan pengembangan perkebunan rakyat, pemerintah menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar proses penyediaan bibit unggul dan inovasi agrikultur berjalan lebih cepat dan efisien.

“Ini kami sedang kembangkan kerja sama dengan BRIN. Dengan BRIN yang baru ini mudah-mudahan akan lebih cepat lagi,” tuturnya.

Hilirisasi Kelapa

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, dua perusahaan asal China yang masuk dalam proyek hilirisasi kelapa akan membuka lapangan kerja hingga 10.000 orang.

Adapun, salah satu proyek hilirisasi yang sudah berjalan menyerap 500 juta butir kelapa per tahun pada tahap pertama dan ditargetkan rampung tahun ini.

“Itu penyerapan tenaganya 5.000 orang. Nanti kalau sudah tahun depan penyerapan tenaganya sampai 10.000 orang,” kata Rosan saat ditemui.

Rosan yang juga CEO Danantara itu menuturkan pendekatan pemerintah dilakukan karena selama ini kelapa Indonesia lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah ke China, yang berdampak pada rendahnya harga jual di tingkat petani akibat beban logistik.

“Tadinya kelapa kita itu diekspor ke China. Ekspor ke China, mereka kan ngitung biaya logistik. Ngitung biaya logistiknya jadi harga jual petaninya itu rendah, kurang baik lah,” bebernya.

Setelah melalui proses negosiasi, kata Rosan, investor asal China tersebut bersedia menanamkan modal langsung di Indonesia. Menurut Rosan, keputusan ini membawa dampak signifikan pada peningkatan harga jual kelapa di tingkat petani karena beban logistik kini terpangkas.

Apalagi, Rosan menuturkan hilirisasi kelapa memiliki potensi produk turunan yang sangat luas sehingga nilai tambah yang tercipta dapat dinikmati langsung di dalam negeri.

“Ini [kelapa] produk turunannya kan sangat banyak. Nah, ini yang kita lakukan, biarvalue added-nya itu ada di kita. Nilai tambahnya ada di kita. Penciptaan lapangan kerjanya ada di kita,” terangnya.

Dia tak menampik nilai investasi di sektor perkebunan relatif lebih kecil dibanding di sektor mineral. Meski begitu, proyek ini akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

“Ini angkanya [nilai investasi] yang saya sampaikan yang masuk ini US$100 juta, tapi penciptaan lapangan kerjanya bisa sampai 10.000 orang, itu kan sangat-sangat besar,” bebernya.

Untuk itu, dia menyampaikan peningkatan serapan tenaga kerja dari sektor nonmineral, terutama perkebunan dan pertanian akan menjadi motor penting dalam pemerataan manfaat hilirisasi.