Bisnis.com, BOGOR — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesiapsiagaan nasional merupakan keharusan meskipun Indonesia tidak menginginkan perang.

Menurutnya, sikap waspada dan kemampuan mempertahankan diri justru menjadi kunci utama untuk melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa di tengah realitas dunia yang keras.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Tugas saya sebagai Presiden, sebagai pemegang kepercayaan rakyat, saya harus menjaga bangsa ini, saya harus menjaga rakyat ini,” ujarnya.

Presiden Ke-8 RI itu mengakui bahwa menjalankan tugas tersebut tidak selalu mudah. Dalam banyak situasi, seorang pemimpin dituntut untuk menahan emosi dan mengesampingkan idealisme demi kepentingan rakyat.

“Kita tidak bisa emosional. Kita tidak bisa terlalu idealis. Karena yang berlaku adalah dunia nyata,” tegasnya.

Prabowo menekankan bahwa kesiapan menghadapi perang bukan berarti Indonesia berniat mengancam negara lain. Namun, sejarah panjang bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kekayaan alam Nusantara kerap menjadi pemicu gangguan dan intervensi asing.

“Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa-siapa, tapi selalu mereka ganggu kita,” kata Presiden.

Kepala negara mengingatkan bahwa sejak ratusan tahun lalu, berbagai bangsa datang ke Nusantara bukan sekadar untuk berkunjung, melainkan karena kekayaan sumber daya alam Indonesia.

“Belanda, Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris, Jepang, Mongol. Mereka ke sini bukan untuk wisata,” ujarnya.

Orang nomor satu di Indonesia juga menyoroti karakter bangsa Indonesia yang dikenal ramah dan terbuka terhadap pendatang. Menurutnya, sifat baik tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak luar.

“Bangsa kita baik, genetika kita baik, kita suka dengan tamu,” ucap Presiden.

Dalam taklimatnya, Prabowo menceritakan kisah yang disampaikan Presiden Singapura tentang pengalaman masa mudanya saat melakukan perjalanan di Sulawesi Selatan. Dalam kondisi tersesat dan kehujanan, mereka ditolong oleh keluarga sederhana yang membagikan makanan seadanya kepada tamu.

“Mereka sangat miskin. Tapi yang sedikit itu dibagi dulu ke tamu. Ini sifat bangsa kita,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa hingga kini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam keterbatasan, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan solidaritas.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk menghormati perjuangan para pendahulu bangsa sekaligus memahami realitas sejarah, agar Indonesia mampu melindungi rakyatnya dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

“Sekarang, rakyat kita masih banyak yang hanya makan nasi, mungkin dengan daun singkong, mungkin hanya dengan garam,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Masa negosiasi tarif perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) menjadi momen tepat untuk berpegang teguh terhadap kedaulatan dan martabat bangsa dalam hubungan internasional.

Kedua hal ini menjadi prinsip-prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari meja perundingan perdagangan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai slogan normatif tetapi merupakan fondasi vital yang menentukan kemampuan sebuah negara mampu mempertahankan ruang kebijakan nasionalnya ketika berhadapan dengan kekuatan adidaya.

Negosiasi tarif yang tengah dijalani oleh Indonesia terjadi di tengah tatanan perdagangan global yang lebih didominasi oleh unsur politik melainkan murni urusan ekonomi. Pada waktu penulisan artikel ini, negosiasi tengah memasuki fase prapenandatanganan. Delegasi Indonesia dan Amerika Serikat sudah mencapai persetujuan menge-nai substansi utama dan menyelesaikan isu-isu teknis, dengan penandatanganan ditargetkan pada akhir Januari 2026. Alhasil, pertanyaannya bukan lagi “apakah perjanjian akan terbentuk?” melainkan “bagaimana detail finalnya?” yang akan membingkai ruang kebijakan di kemudian hari.

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat pada April 2025 secara fundamental mengubah lanskap perdagangan RI–AS. Pada 2024, total perdagangan bilateral mencapai US$39,74 miliar, dengan ekspor Indonesia sebesar US$26,36 miliar dan impor US$10,20 miliar, menghasilkan surplus US$16,8 miliar.

Pada lima bulan pertama 2025, ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat telah mencapai US$12,11 miliar, menjadikan AS tujuan ekspor terbesar kedua setelah China. Periode Mei 2020 hingga Mei 2025, surplus perdagangan Indonesia terhadap AS tercatat mencapai US$15,38 miliar. Penurunan tarif dari 32% menjadi 19% memang memberikan kelegaan jangka pendek, tetapi tetap menciptakan struktur biaya masuk yang lebih mahal dibanding rezim pra-2025.

Dalam konteks ini, perjanjian yang tengah dilakukan negosiasi berfungsi sebagai instrumen yang dapat tetap memberi akses pasar. Namun, jika dilakukan tanpa disiplin dan tergesa-gesa ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat dapat dijadikan senjata dalam bentuk tekanan non-tarif dan mempersempit ruang manuver kebijakan nasional.

Contoh yang sangat jelas dapat dilihat dari perjanjian dagang yang ditandatangani Malaysia dengan Amerika Serikat pada Oktober 2025. Hubungan dagang Malaysia–Amerika Serikat memiliki skala lebih besar, dengan total perdagangan US$71,39 miliar pada 2024 dan surplus Malaysia sebesar US$24,8 miliar. Ketika tarif mengancam akses pasar senilai US$43,65 miliar ekspor Malaysia ke Amerika Serikat, Kuala Lumpur menandatangani perjanjian yang tidak hanya mengatur tarif, tetapi juga memuat kewajiban konsultasi sebelum Malaysia penandatanganan perjanjian perda-gangan digital baru dengan negara lain. Malaysia juga diwajibkan melakukan penyelarasan kebijakan kontrol ekspor dan larangan teknologi sensitif yang dapat menguntungkan kepentingan geo-eokonomi AS. Secara prosedural, perjanjian ini dapat mempersempit ruang kebijakan nasio nal Malaysia dalam sektor digital dan ekonomi.

MENOLAK PIL BERACUN

Indonesia harus berdiri tegak dalam melindungi ruang manuver kebijakan Indonesia dalam tatanan perdagangan global. Visi dan misi Indonesia yang memiliki agenda industrialisasi dan transformasi digital mengharuskan adanya ruang kebijak-an yang luas untuk Indonesia bermanuver.

Sektor digital dan teknologi berpotensi mendapat tekanan paling langsung melalui komitmen atas arus data data dan penghapusan hambatan terhadap produk digital yang berpotensi berbenturan dengan rezim perlindungan data nasional.

Ruang kebijakan sektor digital ini merupakan instrumen strategis jangka panjang yang tidak dapat dilepas dan dijual ke pihak asing.

Pada tingkat sektoral potensi dampaknya juga akan sangat besar. Sektor industri tekstil dan pakaian jadi, sepatu, furnitur kayu, karet, serta elektronik akan menanggung dampak yang paling besar. Lima sektor ini mewakili sekitar US$17,01 miliar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, atau 64,5% dari total ekspor ke pasar tersebut. Dengan tarif 19% tetap berlaku, sektor-sektor ini diperkirakan akan menanggung beban biaya tahunan sekitar US$3,23 miliar yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yang sedang rapuh. Di sektor manufaktur strategis, khususnya elektronik dan supply chain kendaraan listrik, permintaan Amerika Serikat untuk melonggarkan TKDN dan penerimaan standar asing berisiko melemahkan instrumen negara yang dapat digunakan untuk membangun kapasitas domestik. Di sektor sumber daya alam, tuntutan akses pasar untuk mineral kritis dapat membatasi penggunaan larangan ekspor atau kewa-jiban pemrosesan domestik.

Selain sisi ekonomi, negosiasi juga harus tetap jeli melihat sisi politik dari negosiasi di Washington.

Negosiator Indonesia harus menolak keras jika perjanjian dagang terdapat aspek-aspek kewajiban penyelarasan terhadap rezim sanksi dan kontrol ekspor negara lain. Jelas hal ini tidak bersifat netral dan bertentangan dengan kebijakan bebas aktif Indonesia. Jika ini disetujui, keputusan kebijakan ekonomi akan terikat pada dinamika konflik yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan dan posisi kebijakan Indonesia.

Tarif di era Presiden Trump bukan lagi semata-mata instrumen ekonomi, tetapi senjata politik yang ampuh. Tarif adalah instrumen geo-ekonomi negara adidaya yang dapat mempersempit ruang gerak kebijakan negara-negara kecil dan menengah dan memiliki pengaruh kebijakan lintas sektor.

DISIPLIN DAN JERNIH

Dalam konteks ini, kejelian menjadi sebuah keharusan dan prasyarat rasional untuk menjaga agensi kebijakan di tengah interaksi asimetris dengan kekuatan adidaya.

Pengalaman dari Malaysia bisa menjadi pelajaran penting. Malaysia memang mendapat bea tarif yang rendah, tetapi harga politik yang dibayar bisa dibilang terlalu mahal. Memang secara legal meka-nisme konsultasi ini bukan berarti Amerika Serikat bisa memveto kebijakan Malaysia secara eksplisit. Tetapi secara defacto, perjanjian itu membuat ruang gerak Kuala Lumpur dalam memilih kebijakan menjadi lebih lambat, lebih mahal secara koordinasi, dan lebih rentan pada tekanan resiprokal dan ini akan menghambat Malaysia membangun kebijakan yang dapat menguntungkannya.

Tarif bisa di negosiasi. Namun, Indonesia harus dengan tegar menjaga secara disiplin dan jernih kebijakan ekonomi dan ruang manuver politik ke depannya.

Keputusan Presiden Prabowo untuk terus menegosiasi ini patut diapresiasi dan menunjukan komitmen Istana terhadap ke