JAKARTA - Laut China Selatan (LCS) menjadi salah satu tantangan kompleks di kawasan. Berbagai pihak dari luar mencoba memasukkan kepentingannya dalam upaya ASEAN mencari solusi damai atas persoalan Laut China Selatan.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions" yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) pada Rabu (1/7/2026).

CEO ISDS Dwi Sasongko mengatakan, lanskap geopolitik kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan struktural yang berat yang menguji batas-batas kohesi kelembagaannya. "Prinsip inti "Sentralitas ASEAN" atau ASEAN Centrality semakin ditantang oleh persaingan kekuatan besar dan gesekan sub-regional yang belum terselesaikan," ujarnya.

Klaim teritorial dan maritim yang tumpang tindih di LCS merupakan salah satu titik rawan geopolitik yang paling kompleks, sangat termiliterisasi, dan vital secara strategis di abad ke-21. Terkait hal ini, ISDS mendorong penegasan kembali posisi ASEAN sebagai kerangka kerja kelembagaan utama untuk mengelola keamanan regional dan memastikan bahwa kepentingan geopolitik eksternal tidak meminggirkan upaya diplomasi regional.

"Kami mendorong terobosan dari sikap hukum dan militer yang tidak produktif, dan berfokus pada dialog diplomatik yang berkelanjutan dan berbasis konsensus untuk mengelola klaim maritim yang tumpang tindih," ujarnya.

ISDS juga menekankan pentingnya mencegah eskalasi kinetik. ”Merancang dan menerapkan mekanisme pengurangan risiko praktis untuk menghindari konflik militer yang tidak disengaja yang akan mengganggu perdagangan global, merugikan ekonomi regional, dan merusak kesejahteraan regional," ujarnya.

Lihat video: Diplomasi Jadi Strategi Jaga Perbatasan Laut China Selatan dari Ketegangan



ISDS berpandangan, negara-negara di kawasan dapat memfokuskan sumber daya mereka pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia, daripada terseret ke dalam perlombaan senjata regional yang mahal dan destabilisasi.

"ASEAN yang stabil dan damai adalah kepentingan bersama kita. Kami percaya bahwa forum ini dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya.

Sepanjang sejarahnya, ASEAN secara konsisten berupaya mencegah klaim yang meningkat menjadi konflik. Dengan memanfaatkan multilateralisme berbasis diplomasi informal, dan kerangka kerja diplomasi—yang secara kolektif dikenal sebagai “Jalan ASEAN”—organisasi ini telah memprioritaskan dialog diplomatik sebagai mekanisme utama untuk manajemen konflik.

Namun, pergeseran diplomatik dalam distribusi kekuasaan global telah mengungkap kerentanan mekanisme diplomatik tradisional ini, menimbulkan pertanyaan kritis tentang kapasitas ASEAN untuk mengelola keamanan regional secara otonom.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, penting bagi ASEAN mempertahankan sentralitasnya. Tidak kalah penting, mempertahankan stabilitas kawasan. Dalam konteks LCS upaya itu antara lain membutuhkan penyelesaian perundingan Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan.

Para pemimpin dan pejabat anggota ASEAN juga perlu menjelaskan bahwa Laut China Selatan adalah isu kompleks dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Di sisi lain, perlu dijelaskan sangat mungkin bagi bangsa-bangsa di kawasan untuk hidup berdampingan secara damai. "Kita setuju bahwa tidak perlu menggunakan kekuatan," ujarnya.

Hikmahanto berharap, negara-negara lain di luar kawasan menghormati posisi ASEAN pada hal tersebut. Hikmahanto mencatat bahwa negara-negara di luar kawasan mencoba terus mencampuri urusan di kawasan. Salah satu penyebab perundingan CoC berlarut, menurut Hikmahanto, adalah titipan kepentingan negara-negara lain.

"Masalah detail itu karena ada perspektif tidak hanya dari negara-negara yang ada di ASEAN dengan Cina, tetapi juga mungkin ada titipan-titipan dari negara-negara di luar ASEAN, tapi melalui negara ASEAN untuk masuk di dalam ketentuan itu," ujarnya.

"Memang yang jadi isu yang seringkali dipertanyakan itu adalah bagaimana dengan negara-negara yang bukan ada di kawasan, tapi punya kepentingan di situ, karena mereka tidak bisa menyampaikan pandangan dan lain sebagainya. Di sini yang tadi saya katakan bahwa melalui beberapa negara ASEAN, mungkin mereka akan mencoba memasukkan kepentingan-kepentingan itu, dan ini yang akan membuat perundingan itu akan memakan waktu yang lebih lama," tambahnya.

Kepentingan negara lain itu termasuk soal akses terhadap Laut China Selatan. "Jadi area di mana kapal-kapal besar, tangker minyak, pengangkut barang itu ulang-alik di Laut Cina Selatan. Nah tentu mereka tidak mau kalau misalnya tidak ada lagi freedom of navigation," ujarnya.

Guru Besar Beijing Institute of Technology (BIT) School of Law, Antony Carty, kembali memaparkan pandangan soal putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) 2016 soal Laut China Selatan.

"Terdapat sejumlah kesulitan mengenai keputusan arbitrase khusus di pengadilan khusus Laut Cina Selatan, tetapi yang utama yang menjadi perhatian saya adalah bahwa pengadilan memutuskan bahwa pulau-pulau di Laut China Selatan tidak memiliki hak maritim apa pun, tentu saja bukan hak maritim zona 200 mil yang dapat diklaim oleh China," ujarnya.

Dia menyebutkan, putusan PCA sewenang-wenang tanpa dasar ilmiah. "Bahwa pulau-pulau tersebut adalah batuan dan bukan pulau biasa, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat berdasarkan Konvensi Hukum Laut. Kesulitannya adalah mereka tidak melakukan penelitian tentang praktik negara-negara terkait fitur maritim serupa, khususnya di Pasifik," ujarnya.

Di Pasifik ada Perancis, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jepang mengklaim hak maritim untuk pulau-pulau. Bukan hanya batuan, tetapi pulau-pulau, pulau-pulau geologis yang bahkan lebih kecil dan kurang signifikan daripada pulau-pulau yang secara sah diklaim oleh China sebagai bagian dari hak kedaulatan mereka.

“Dengan kata lain, menurut penilaian saya, pengadilan tersebut bias dan tidak profesional dalam melakukan penelitiannya mengenai interpretasi Konvensi Hukum Laut, dan pada dasarnya itulah masalahnya. Dan saya rasa masalah ini tidak dapat dikaji lebih lanjut," tuturnya.

Di Pasifik, Perancis khususnya telah mengklaim zona 200 mil untuk pulau-pulau ini. Sekarang, pulau-pulau tersebut memang berbatasan langsung dengan pantai daratan utama, khususnya Vietnam dan Filipina, dan hal yang tepat bagi ketiga pemerintah Vietnam, Filipina, dan Tiongkok untuk dilakukan adalah melakukan negosiasi untuk menarik garis tengah antara pulau-pulau yang dimiliki Tiongkok dan daratan utama.

"Pengadilan arbitrase secara keliru menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut harus diabaikan sepenuhnya dan bahwa Vietnam dan Filipina berhak atas zona 200 mil terlepas dari keberadaan pulau-pulau tersebut, dan itu bukanlah praktik internasional yang lazim. Jadi itulah kekhawatiran saya. Ada banyak sekali hal lain yang salah dalam keputusan pengadilan arbitrase," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut menghadiri acara perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat (AS) di Kediaman Duta Besar AS di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam sambutannya, Yusril menegaskan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat kini semakin erat.

Hal itu setelah kedua negara meningkatkan status kerja sama menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2023. Menurutnya, hubungan kedua negara tidak hanya dibangun melalui kerja sama formal antar pemerintah, tetapi juga didorong oleh komunikasi intensif para pemimpin negara.

“Sejak evolusi hubungan kita menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2023, Indonesia dan Amerika Serikat terus memperdalam kerja sama dalam semangat saling menghormati dan kepentingan bersama,” kata Yusril.



Ia menilai komunikasi yang terjalin antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menjadi cerminan komitmen kedua negara untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat masing-masing.

“Komunikasi yang erat dan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump mencerminkan komitmen bersama kita untuk memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujarnya.

Yusril juga menyoroti kuatnya hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, AS saat ini menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia sekaligus sumber investasi asing yang penting.

Kerja sama kedua negara disebut memiliki peluang besar untuk berkembang di berbagai sektor strategis. Di antaranya energi, teknologi maju, ketahanan pangan, inovasi digital, hingga penguatan rantai pasok global.

Yusril juga menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia saat ini tengah fokus memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, energi, teknologi tinggi, dan pertahanan nasional. Agenda ini yang kemudian makin membuka ruang kerja sama yang semakin luas dengan Amerika Serikat.

“Ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, teknologi tinggi, dan pertahanan nasional merupakan pusat dari visi ini dan menciptakan ruang yang bermakna bagi kerja sama dengan mitra tepercaya seperti Amerika Serikat,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Yusril berharap hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang sebagai ikatan yang melibatkan masyarakat luas, bukan hanya pemerintah.

JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) menggelar perayaan 250 tahun kemerdekaan AS di Kediaman Duta Besar AS, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen untuk memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia.

US Embassy Charge d’Affaires Peter M. Haymond menegaskan, Indonesia adalah salah satu mitra penting Amerika Serikat sejak awal masa kemerdekaannya. Menurutnya, kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara demokrasi.

Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menjunjung tinggi kebebasan rakyat, kedaulatan negara, serta pembangunan kesejahteraan masyarakat. “Ketika Indonesia merayakan kemerdekaan ke-80 tahun dan saya juga bangga sekali bahwa Amerika telah menjadi mitra Indonesia sejak saat itu,” ujar Haymond dalam sambutannya.



Haymond mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan AS akan terus diperkuat, mulai dari sektor keamanan, perdagangan, investasi, hingga penanganan kejahatan lintas negara yang berkembang di era digital.

“Kita akan melanjutkan upaya kita mendukung keamanan para mitra kita di kawasan ini, termasuk di Indonesia. Kita akan dukung upaya negara mitra kita dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan online, dan juga akan mendukung perdagangan serta investasi untuk pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Haymond juga menjelaskan bahwa kedua negara telah menyepakati Comprehensive Strategic Partnership pada 2023. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan sektor ekonomi, khususnya teknologi baru, mineral kritis, investasi, dan perdagangan.

Selain ekonomi, kerja sama keamanan juga menjadi prioritas. Haymond menyoroti tantangan baru berupa judi online, penipuan digital, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) yang membutuhkan kolaborasi lintas negara.

“AI merupakan hal yang bagus jika digunakan secara positif, namun akan berbahaya jika digunakan untuk kejahatan. Itulah sebabnya kita harus bermitra untuk menanggulangi masalah-masalah ini,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu pondasi hubungan kedua negara. Amerika Serikat ingin memperluas peluang pelajar Indonesia untuk belajar di AS.

Menurut Haymond, masa depan pemuda sangat penting bagi negara. Sehingga ia membahas kemungkinan program pendidikan bersama antara institusi pendidikan kedua negara.

“Kedua negara kita sangat peduli dengan para pemuda demi masa depan negara kita. Mereka adalah masa depan negara kita,” ujar Haymond.

BEIJING - Pemimpin China Xi Jinping memuji hubungan dengan Rusia sebagai kekuatan "ketenangan di tengah kekacauan" selama pertemuan dengan Vladimir Putin di Beijing pada hari Rabu, beberapa hari setelah Xi menjamu Presiden Donald Trump untuk KTT AS-Chinayang bersejarah.

Xi menyinggung situasi internasional yang semakin bergejolak – dan secara terselubung menyindir AS – saat ia duduk bersama Putin di Balai Besar Rakyat untuk pertemuan yang mengawali kunjungan kenegaraan pemimpin Rusia selama kurang lebih 24 jam di ibu kota China.

“Situasi internasional ditandai oleh gejolak dan transformasi yang saling terkait, sementara arus hegemoni unilateral merajalela,” kata Xi, menggunakan bahasa khas Beijing untuk mengkritik apa yang dianggapnya sebagai kebijakan luar negeri Amerika yang berlebihan, dilansir CNN.

Menghadapi hal ini, China dan Rusia harus meningkatkan “koordinasi strategis komprehensif” mereka, kata Xi.

Pemimpin China secara langsung membahas perang AS-Israel melawan Iran, mengatakan bahwa “pengakhiran dini” perang tersebut akan membantu mengurangi gangguan terhadap pasokan energi, rantai pasokan, dan perdagangan.

“Penghentian perang secara komprehensif tidak dapat ditunda, memulai kembali permusuhan bahkan lebih tidak diinginkan, dan melanjutkan negosiasi sangat penting,” kata Xi.

Putin – yang militernya terus melancarkan perang di Ukraina – melakukan kunjungan resmi ke-25 ke Tiongkok selama seperempat abad kepemimpinannya di Rusia dan kunjungan pertamanya sejak pecahnya konflik baru di Timur Tengah.

Xi dan Putin telah secara signifikan memperketat koordinasi negara mereka di bidang perdagangan, diplomasi, dan keamanan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh gesekan bersama dengan AS dan tujuan untuk membentuk kembali tatanan dunia yang mereka anggap didominasi secara tidak adil oleh Barat.

Dalam pidato pembukaan, Putin mengatakan hubungan Tiongkok-Rusia telah mencapai "tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya" – dan merupakan salah satu "faktor penstabil utama di panggung internasional."

Ia juga menyinggung hubungan pribadi yang erat antara dirinya dan pemimpin China, yang telah bertemu lebih dari 40 kali, dalam pidato pembukaan. Ia menggunakan idiom Tiongkok yang diterjemahkan menjadi "Satu hari terpisah terasa seperti tiga musim gugur," yang digunakan untuk menekankan kesedihan karena terpisah.

Pertemuan sehari antara Putin dan Xi diharapkan akan fokus pada perluasan lebih lanjut kemitraan "tanpa batas" mereka – sekaligus memberi keduanya kesempatan untuk membahas kunjungan Trump dan perang di Ukraina dan Iran.

Putin menyarankan bahwa energi, industri, pertanian, transportasi, dan teknologi tinggi akan menjadi topik lain dalam agenda.

“Di tengah krisis di Timur Tengah, Rusia terus mempertahankan perannya sebagai pemasok sumber daya yang andal, sementara China tetap menjadi konsumen sumber daya tersebut secara bertanggung jawab,” katanya kepada Xi.

Bagi Xi, menjamu para pemimpin AS dan Rusia – dua negara yang sama-sama dilanda konflik – dalam beberapa hari merupakan keuntungan karena ia bertujuan untuk memperkuat reputasi China sebagai kekuatan global.

Sambutan Putin di luar Aula Besar yang megah pada Rabu pagi memiliki semua ciri khas sambutan kunjungan kenegaraan, yang juga diberikan Beijing kepada Trump pekan lalu.

Xi dan sejumlah pejabat tingginya berjabat tangan dengan presiden Rusia, sebelum para pemimpin yang tampak santai berdiri berdampingan selama penghormatan tembakan salvo, sementara band militer memainkan musik dan bendera Rusia dan China berkibar di latar belakang.

Anak-anak melambaikan bendera dan bunga saat para pemimpin berjalan melewatinya – sebuah ciri khas upacara pekan lalu yang tampak membuat Trump geli.

Citra tersebut tampaknya diarahkan untuk menggarisbawahi keselarasan abadi dan semakin mendalam antara China dan Rusia, bahkan ketika kedua pemerintah mengubah hubungan mereka dengan AS.

Kedua belah pihak merayakan ulang tahun ke-25 "Perjanjian Bertetangga Baik dan Kerja Sama Persahabatan" tahun 2001, yang menyelesaikan gesekan perbatasan yang telah berlangsung lama dan menimbulkan konflik memasuki periode kerja sama baru.

Mereka juga diharapkan untuk menyambut apa yang mereka anggap sebagai arah baru bagi hubungan internasional – arah yang akan melayani tujuan strategis mereka dan di mana AS bukan lagi negara adidaya global.

Namun di balik kemegahan dan basa-basi, Putin juga menghadapi Xi dalam posisi yang jauh lebih lemah daripada saat kunjungan terakhirnya ke Beijing pada bulan September.

Beberapa hari sebelum kedatangannya, Ukraina melancarkan serangan yang menurut media Rusia merupakan serangan terbesar terhadap Moskow dalam lebih dari setahun, menargetkan ibu kota dengan lebih dari 500 drone. Rusia juga telah kehilangan wilayah kekuasaannya kepada Ukraina, bulan lalu mengalami apa yang menurut para analis merupakan kehilangan wilayah bersih pertama sejak Agustus 2024.

Xi mungkin akan menggunakan hubungan yang semakin timpang antara keduanya – dengan ekonomi Rusia yang sangat bergantung pada China – untuk mendorong kemenangan bagi Beijing dalam kerja sama energi pada saat konflik di Timur Tengah mempersempit akses Beijing ke minyak mentah.

Kerja sama ini juga memastikan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Yaman

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat kerja sama bilateral dengan Yaman di bidang jaminan produk halal.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kedua negara telah membahas peningkatan hubungan baik dan penguatan kerja sama khususnya terkait mekanisme registrasi sertifikat halal bagi produk halal asal Yaman yang akan masuk ke pasar Indonesia.

“Pertemuan ini memastikan agar penguatan kerja sama Indonesia Yaman semakin produktif dengan dukungan proses registrasi dan sertifikasi produk halal yang efektif dan akuntabel sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen,” ujar Haikal.

Ia menegaskan bahwa penguatan kerja sama ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal.

Selain itu, pengaturan lebih lanjut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan bahwa produk luar negeri yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib diregistrasi sertifikat halalnya melalui BPJPH. Proses ini, lanjut dia, menjadi bagian dari sistem jaminan halal nasional yang memastikan kesesuaian standar halal secara menyeluruh, termasuk pada aspek bahan, proses produksi, hingga distribusi.

“Kerja sama ini juga memastikan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Yaman, tidak hanya untuk kebutuhan perdagangan saat ini. Tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang,” kata Haikal.

“Dengan fondasi regulasi yang kuat dan komitmen bersama, hubungan kedua negara akan terus berkembang secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan penguatan ekosistem halal global,” ujarnya menambahkan.

Sebagai tindak lanjut konkret, proses registrasi sertifikasi halal untuk produk Yaman dijadwalkan mulai pekan depan.

“Inisiatif ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Yaman, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong harmonisasi standar halal global serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen di Indonesia,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan penguatan kerja sama dengan Tiongkok merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas akses pasar ekspor Sulawesi Selatan di tingkat global.

"Sejak dulu, hubungan emosional antara Tiongkok dengan masyarakat Sulawesi Selatan sudah terjalin," ujar Jufri Rahman dalam keterangannya di Makassar, Rabu.

Ia menjelaskan, data menunjukkan realisasi investasi Tiongkok di Sulawesi Selatan pada 2025 mencapai Rp748 miliar. Selain itu, Tiongkok menjadi pasar ekspor terbesar kedua bagi Sulsel dengan kontribusi sebesar 33,69 persen dari total nilai ekspor daerah.

Sementara untuk nilai ekspor Sulsel ke Tiongkok pada 2024 tercatat sebesar 693,88 juta dolar AS.

Jufri Rahkan saat menerima rombongan Kedutaan Besar Tiongkok di Makassar sengaja memaparkan berbagai potensi unggulan Sulawesi Selatan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, hingga industri pengolahan yang dinilai berpeluang besar dikembangkan melalui kerja sama investasi.

Penguatan kerja sama di berbagai sektor diharapkan semakin mendorong peningkatan nilai ekspor Sulsel ke depan.

Sementara Konselor Tiongkok untuk Indonesia, Zhen Wangda, menyampaikan Sulawesi memiliki posisi strategis di Indonesia dan merupakan pusat ekonomi dan budaya di kawasan ini.

"Sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri makanan berkembang pesat serta telah menarik minat investor," ujarnya.

Ia juga menilai kekayaan budaya dan keindahan alam Sulawesi Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

"Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia menugaskan saya untuk memimpin kunjungan ini. Kami berharap pertemuan ini dapat meningkatkan saling pengertian, memperkuat kerja sama daerah Tiongkok–Indonesia, termasuk integrasi industri unggulan, serta mempererat hubungan antarmasyarakat," jelasnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebanyak 15 peserta didik (Serdik) Bintara Bahasa Jepang Gelombang I Tahun Anggaran 2026 dari Sekolah Bahasa (Sebasa) Lemdiklat Polri melaksanakan kegiatan outing program dengan mengunjungi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia pada Rabu, 8 April 2026. Rombongan diterima oleh Atase Pendidikan Kedutaan Besar Jepang Hata Hideyuki beserta staf Bagian Pendidikan. Turut hadir Kompol I Nyoman GD Putrawana mewakili Kepala Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri.

Dalam kunjungan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) di Jepang melalui skema beasiswa dari Pemerintah Jepang.

Salah satu program yang menjadi sorotan utama adalah MEXT Young Leaders Program (YLP) yaitu program beasiswa bergengsi yang secara khusus diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk anggota Polri.

Program YLP dirancang untuk mencetak calon pemimpin masa depan di sektor pemerintahan dengan memberikan pendidikan akademik sekaligus penguatan kapasitas kepemimpinan di berbagai universitas terkemuka di Jepang.

Selain pembiayaan penuh, peserta juga memperoleh akses pada jejaring internasional serta pengalaman lintas budaya yang menjadi nilai tambah dalam mendukung pelaksanaan tugas di institusi pemerintahan.

Peserta juga diperkenalkan dengan MEXT Research Program. Namun demikian, penjelasan mengenai YLP menjadi perhatian utama mengingat relevansinya yang tinggi bagi pengembangan karier anggota Polri sebagai bagian dari ASN.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada para Serdik terkait peluang strategis pengembangan diri melalui pendidikan internasional. Diharapkan melalui paparan tersebut, para peserta termotivasi mempersiapkan diri sejak dini guna meraih kesempatan mengikuti program YLP sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kapasitas kepemimpinan di lingkungan Polri.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di kediamannya di Jakarta Selatan, Selasa, 3 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi terkini di Iran serta kemungkinan peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik.

Usai pertemuan, Jusuf Kalla menyampaikan Dubes Iran memaparkan kondisi terbaru di negaranya, termasuk perlawanan rakyat serta jatuhnya korban sipil, di antaranya anak-anak sekolah.

“Dalam pembicaraan dan kunjungan Dubes Iran, telah disampaikan situasi terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan rakyat Iran serta korban yang dicapai oleh kebanyakan sipil seperti anak sekolah dan sebagainya,” ujar Kalla, dikutip Rabu (4/3/2026).

Kalla menambahkan, pihak Iran mengharapkan dukungan dari umat Islam, termasuk dari Indonesia. Menurut Kalla, masyarakat dan Pemerintah Indonesia pada prinsipnya mendukung upaya perdamaian.

Lihat video: IRAN TARGETKAN KANTOR BENYAMIN NETANYAHU



Kalla juga menyebut Presiden Prabowo Subianto siap apabila diminta untuk berperan sebagai penengah dalam konflik tersebut. “Presiden Prabowo siap untuk menjadi penengah dalam konflik ini. Namun tentu dibutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Ini hal yang selalu dipikirkan oleh mereka,” katanya.

Meski demikian, Kalla menegaskan kemungkinan mediasi tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah dan bergantung pada kesediaan semua pihak yang terlibat. Dalam pertemuan itu, Kalla turut didampingi oleh mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin.

JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menargetkan lokasi sipil dan mengakibatkan wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei.

“Dengan sangat disesalkan, dalam serangan biadab tersebut, Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, mencapai kesyahidan di kantor beliau,” tulis pernyataan dalam Siaran Pers Nomor 2 Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta, dikutip Senin (2/3/2026).

Pihak Kedubes Iran menegaskan bahwa tindakan agresi yang dilakukan di tengah bulan suci Ramadan merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan nasional.

Dalam pernyataan tersebut, Kedubes Iran juga memaparkan dampak kemanusiaan yang disebut sangat fatal. Rudal Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menghancurkan sekolah-sekolah dan permukiman warga.

“Dalam serangan brutal tersebut, sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab hancur total dan hampir 200 anak perempuan tak berdosa mencapai kesyahidan,” lanjut pernyataan tersebut.

Kedubes Iran kemudian memaparkan daftar panjang rekam jejak agresi dan intervensi Amerika Serikat terhadap Iran selama tujuh dekade terakhir untuk menunjukkan pola yang dinilai konsisten.

Berikut rekam jejak agresi Amerika Serikat terhadap Iran dalam tujuh dekade:

- Intervensi, agresi, dan permusuhan Amerika terhadap Iran dimulai dari kudeta 19 Agustus 1953 (28 Mordad 1332) yang menggulingkan pemerintahan Dr. Mohammad Mossadegh, Perdana Menteri Iran saat itu.

- Pemberlakuan sanksi politik dan ekonomi pada hari-hari awal kemenangan Revolusi Islam Iran tahun 1979 dengan tujuan menggagalkan revolusi yang menang atas kahendak rakyat iran tanpa penggunaan senjata apa pun.

- Dukungan menyeluruh terhadap rezim Saddam Hussein dalam perang yang dipaksakan selama delapan tahun Irak melawan Iran (September 1960-Agustus 1988); dalam perang tersebut lebih dari 155.000 orang gugur dalam pertempuran langsung dan lebih dari 16.000 orang gugur akibat serangan rudal dan udara terhadap kota-kota.

- Penembakan pesawat penumpang Airbus di atas Teluk Persia pada Juli 1988 oleh kapal perang USS Vincennes milik Amerika Serikat yang mengakibatkan gugurnya seluruh 291 penumpang termasuk 66 anak-anak.

- Dukungan terhadap organisasi-organisasi teroris termasuk Organisasi Mujahidin Khalq (MKO) dalam pembunuhan luas terhadap warga sipil, pejabat nolitik dan militer, serta ilmuwan nuklir Iran sejak awal dekade 1980-an hingga kini; Iran dengan 17.000 korban teror merupakan korban terbesar terorisme terbesar.

- Penciptaan terorisme dan ekstremisme dengan tujuan mengoperalkan proyek Islamofobia dan iranofobia di kawasan dan dunia selama dua dekade terakhir.

- Peningkatan sanksi ekonomi terhadap Republik Islam Iran dengan dalih yang tidak berdasar sejak 2010 yang menimbulkan kesulitan ekonomi bagi rakyat Iran.

- Pembunuhan salah satu komandan senior militer Iran atas perintah langsung Presiden Donald Trump pada Januari 2020 di Baghdad.

- Dukungan terhadap serangan rezim Zionis terhadap Konsulat Republik Islam Iran di Damaskus pada April 2024.

- Dukungan terbuka terhadap serangan rezim Zionis ke pusat-pusat militer dan pertahanan Iran pada 26 Oktober 2024.

- Dukungan terhadap serangan rezim Zionis ke Iran pada 13 Juni 2025 serta pembunuhan para komandan militer senior.

- Serangan langsung Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir damai Republik Islam Iran pada 22 Juni 2025.

- Membajak protes damai sipil menjadi kerusuhan penuh kekerasan pada Januari 2026 yang menyebabkan 2.427 orang gugur (termasuk penjaga keamanan dan warga sipil) dari total 3.117 korban jiwa.

- Agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026. Serangan tersebut menyasar lokasi sipil dan mengakibatkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei.

Kedubes Iran Apresiasi Dukungan Indonesia

Kedubes Iran juga menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten dari Pemerintah dan rakyat Indonesia. Mereka secara khusus menyambut baik kesiapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian.

“Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini,” pungkas pernyataan tersebut.

BOGOR - Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi mengecam keras agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu, 28 Februari 2026 pagi. Serangan tersebut dilaporkan menyasar lokasi sipil dan mengakibatkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran.

Dalam keterangan tertulisnya, Kedubes Iran menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan wilayah mereka, terlebih dilakukan di tengah bulan suci Ramadan.

"Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel... melancarkan serangan terhadap lokasi-lokasi sipil termasuk sekolah-sekolah serta menargetkan warga Iran yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan," bunyi pernyataan resmi Kedubes Iran yang diterima, Minggu (1/3/2026).

Pernyataan Kedubes Iran tersebut juga mengonfirmasi kabar duka mengenai wafatnya pemimpin tertinggi mereka dalam serangan tersebut. "Dengan sangat disesalkan, dalam serangan biadab tersebut, Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, mencapai kesyahidan di kantor beliau," tulis pernyataan itu.

Selain menargetkan pusat pemerintahan, serangan rudal juga dilaporkan menghancurkan fasilitas pendidikan. Kedubes Iran mengungkapkan sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab hancur total, yang menyebabkan hampir 200 anak perempuan tak berdosa meninggal dunia.

"Pada jam-jam pertama, beberapa sekolah menjadi sasaran rudal Amerika Serikat dan rezim Zionis. Dalam serangan brutal tersebut, sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab hancur total dan hampir 200 anak perempuan tak berdosa mencapai kesyahidan," tulisnya.

Pihak Iran menilai klaim Amerika Serikat yang ingin membantu rakyat Iran hanyalah dalih untuk melakukan kehancuran. Mereka merujuk pada peristiwa kerusuhan Januari 2026 yang menurut mereka telah dibajak oleh kepentingan asing.

"Kini terlihat bagaimana mereka 'membantu' rakyat Iran: dengan serangan rudal terhadap perempuan dan anak-anak tak berdosa di sekolah dasar, klub olahraga, rumah-rumah penduduk," tegas Kedubes Iran.

Dalam rilis tersebut, Kedubes Iran juga memaparkan rekam jejak panjang permusuhan Amerika Serikat terhadap Iran yang sudah berlangsung selama tujuh dekade. Beberapa poin yang disoroti antara lain kudeta 1953, dukungan terhadap Saddam Hussein dalam perang delapan tahun, penembakan pesawat Airbus pada 1988, hingga pembunuhan komandan militer senior pada 2020 dan serangan fasilitas nuklir pada Juni 2025.

Menutup pernyataannya, pihak Kedutaan mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Namun, melihat eskalasi yang terjadi, Iran mengharapkan respons yang lebih keras dari Jakarta.

Kedubes Iran menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Pemerintah dan rakyat Indonesia, serta menyambut kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan mediasi dalam konflik ini. "(Kedubes Iran) menegaskan pentingnya pengambilan sikap yang tegas oleh para pejabat Indonesia dalam mengutuk agresi dan kejahatan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Varsen Aghabekian Shahin. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela High-Level Segment Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swis.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rabu (25/2/2026), pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan proses perdamaian Palestina serta memperkuat kerja sama bilateral kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. “Indonesia siap memainkan peran yang lebih substantif dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan, termasuk melalui Board of Peace dan International Stabilization Force (ISF),” dalam keterangannya.

Sugiono juga menyambut baik dibentuknya Liaison Office oleh Otoritas Palestina dalam rangka penguatan koordinasi dengan Board of Peace.

Sugiono menyampaikan Indonesia akan berupaya keras memastikan proses transisi yang sejalan dengan kepentingan rakyat Palestina serta prinsip-prinsip hukum internasional. Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik yang kredibel menuju Solusi Dua Negara.

Lihat video: Menlu Sugiono: Amerika Harus Bantu Segera Akhiri Genosida di Gaza!



“Fokus utama kontingen Indonesia adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” kata Sugiono soal rencana kontribusi pasukan Indonesia di ISF.

Menutup pertemuan, Sugiono menyampaikan Indonesia akan terus memanfaatkan berbagai forum internasional untuk menggalang dukungan bagi Palestina. Indonesia juga berencana menyelenggarakan Sesi Khusus mengenai Palestina di Jakarta pada 15 April 2026, di sela-sela rangkaian KTT D-8, sebagai bagian dari upaya memperkuat solidaritas dan dukungan internasional. Sugiono juga menyatakan harapan untuk menyambut kunjungan Menlu Palestina di Jakarta dalam waktu mendatang.

Sementara, Menlu Palestina secara khusus mengapresiasi upaya-upaya politis Indonesia yang terus konsisten dalam memperjuangkan kepentingan Palestina dan juga menyampaikan terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang telah diberikan oleh Indonesia kepada rakyat Palestina.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengungkapkan gedung yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk pusat lembaga-lembaga umat Islam berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Bangunan tersebut diketahui merupakan bekas Gedung Kedutaan Besar Inggris.

"Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," kata Nusron usai menghadiri acara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Nusron yang juga menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang menyampaikan MUI menyambut positif rencana Presiden Prabowo tersebut. Menurut Nusron, penyediaan gedung itu menjadi wujud nyata komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat peran dan kelembagaan umat Islam.

"Soal masalah gedung itu adalah bentuk komitmen beliau kepada kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan yang ada di Indonesia," ujarnya.

Nusron menjelaskan, gedung tersebut nantinya akan difungsikan sebagai kantor bersama bagi sejumlah lembaga keumatan agar pengelolaan lebih efisien dan terintegrasi.

"Nanti akan dijadikan kantor bersama antara Baznas, Badan Wakaf Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, BPKH, dan instansi-instansi keumatan lain. Supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan dan fokus untuk memberdayakan umat," jelasnya.

Lihat video: Hadiri Pengukuhan MUI, Presiden Prabowo Hadiahi Lahan 4 Hektar di Kawasan HI



Terkait rencana pembangunan, Nusron menyebut berdasarkan informasi awal dari Kementerian Agama (Kemenag), gedung tersebut dirancang hingga sekitar 40 lantai. Namun, Nusron enggan membeberkan secara detail teknis pembangunan dan besaran anggaran masih menjadi kewenangan kementerian terkait. "Jangan tanya saya," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam taklimatnya pada acara Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa serta Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus MUI Masa Khidmat 2025–2030 yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal

"Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo.

Prabowo pun mengatakan gedung tersebut nantinya bisa dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. "Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai," paparnya.