IDXChannel - Pemerintah Indonesia membuka peluang ekspor beras sebanyak 10 ribu ton ke Singapura seiring upaya memperkuat kerja sama pangan antara kedua negara.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai menerima kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu Hai Yien, di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

"Kita kedatangan tamu Menteri Lingkungan dari Singapura hari ini. Hari ini kita membangun kerja sama yang baik dan Insyaallah kami tadi sudah mengusulkan ekspor beras 10 ribu ton," kata Amran.

Selain beras, Amran mengatakan Indonesia juga berupaya meningkatkan ekspor telur dan ayam ke Singapura. Kedua negara juga sepakat memperkuat kolaborasi di bidang pertukaran teknologi serta perdagangan minyak sawit (palm oil).

Amran menjelaskan, peluang ekspor dibuka karena Indonesia memiliki stok beras yang melimpah. Saat ini, cadangan beras nasional mencapai 5,1 juta ton, yang mana pemerintah harus menyewa gudang tambahan berkapasitas 2 juta ton.

"Ini kerja sama kita tingkatkan dan saling menguntungkan. Intinya sangat menerima, sangat menghormati kita, dan kami dorong karena stok kita ada 5,1 juta ton hari ini," ujarnya.

Meski demikian, Amran belum memastikan kapan ekspor tersebut akan mulai direalisasikan.

"Ya tunggu aja, nanti kita follow up," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu Hai Yien mengatakan negaranya selama ini mengimpor sebagian besar kebutuhan pangan sehingga Indonesia memiliki potensi besar menjadi mitra strategis dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

"Singapura mengimportasi sebagian besar makanan yang kita makan, kita adalah negara yang sangat dekat, dan kita memiliki sejarah yang panjang untuk bekerja sama," kata Grace.

Pemerintah Singapura siap mengeksplorasi lebih lanjut peluang peningkatan impor komoditas pangan dari Indonesia melalui pembahasan lanjutan dengan pemerintah Indonesia.

"Jadi potensi ekspor dari Indonesia adalah kawasan untuk kolaborasi antara Singapura dan Indonesia. Saya sangat senang untuk mengeksplorasi potensi ini dengan Menteri pada hari yang akan datang. Saya sangat senang dengan perjumpaan ini," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunda penerbitan penerbitan surat utangPanda Bonds Indonesia yang semula dijadwalkan pada awal Juli 2026.

Penundaan dilakukan setelah sejumlah bank dan manajer investasi besar di China meminta tambahan waktu untuk mengikuti proses penerbitan obligasi tersebut.

"Panda bond itu tadinya mau dikeluarkan awal Juli, tapi rupanya ada beberapa fund manager besar atau bank-bank besar sana yang terlambat tahu. Jadi, mereka minta kita untuk undur sedikit supaya mereka punya waktu untuk mengajukan proposal mereka ke investment committee mereka," ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Ia akhirnya memutuskan menggeser jadwal penerbitan menjadi akhir Juli 2026 agar semakin banyak yang membeli Panda Bond.

"Saya pikir udah bagus lah, berarti minatnya besar tuh, jadi saya tunda sampai akhir Juli. Akhir Juli baru akan kita keluarkan supaya yang beli makin banyak," ujar Purbaya.

Ia menilai tingginya minat investor tersebut membuka peluang pemerintah menyerap dana lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

"Animonya cukup besar, investornya suka sekali, antusias pada waktu jumpa mereka dan sepertinya mereka ingin inves besar," ujar Purbaya.

Ia mengungkapkan sejumlah investor institusi besar di China yang belum sempat bergabung itu seperti Export-Import Bank of China (China EximBank/EIBC).

"Mereka juga beberapa minta menjadi underwriter juga supaya mereka bisa issue lebih banyak lagi. Saya bilang next time saya akan izinkan mereka jadi underwriter, sehingga jualan bond kita semakin banyak di sana," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan penerbitan panda bond merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan pemerintah agar tidak hanya bergantung pada pendanaan dalam mata uang dolar AS.

Dia juga menyiapkan skema pemanfaatan mekanisme Local Currency Transaction (LCT). Dengan skema tersebut, investor membayar dalam mata uang renminbi, kemudian melalui kerja sama bank sentral kedua negara, pemerintah Indonesia menerima dana dalam bentuk rupiah.

"Begitu dijual nanti saya akan aktifkan atau pakai jalur LCT, Local Currency Transaction, di mana mereka bayar renminbi, nanti biar bank sentralnya melalui mekanisme dengan bank sentral kita, saya langsung terima rupiah. Jadi ketergantungan kita ke dolar akan semakin sedikit dan akan mengurangi tekanan ke rupiah," ujar Purbaya.

Penerbitan Panda Bond mengantongi dukungan dari People's Bank of China (PBOC) atau Bank Sentral China serta Kementerian Keuangan China dalam rencana penerbitan surat utang Panda Bond Indonesia.

Dalam kunjungan Purbaya ke Beijing, China, beberapa waktu lalu, ia bertemu Kementerian Keuangan China, PBOC, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan para investor setempat.

Pertemuan itu dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

"Hasilnya cukup baik. Kita bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, People's Bank of China, dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).

Panda Bond rencananya akan diterbitkan di pasar keuangan domestik China. Proses penerbitan saat ini sedang berjalan serta telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan China dan PBOC.

Purbaya mengklaim ia mendapatkan dukungan komitmen yang kuat dari pihak China. Bahkan, Tiongkok diklaim bersedia mempercepat proses perizinan penerbitan.

"Ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat," ujar Purbaya.

Purbaya menilai dukungan yang diberikan China mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ketika sedang berdiskusi dengan pihak China, ia mengatakan pembahasan berlangsung sangat konstruktif.

"Kedua negara sama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih erat," ujar Purbaya.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak penerapan skema bagi hasil pendapatan 8:92 (8 persen potongan komisi) hanya berlaku bagi pengantaran penumpang dengan kendaraan motor roda dua alias ojol.

Ketua SPAI Lily Pujiati menjelaskan penolakan ini didasarkan karena kebijakan tersebut bertentangan dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto pada May Day lalu yang menyatakan potongan platform 8 persen berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online seperti ojek online, taksi online dan kurir kargo.

"Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang (termasuk makanan) dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih," ujar Lily melalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/6).

Lily mencermati perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, InDrive, ShopeeFood, Lalamove, Deliveree, Borzo, Green SM, dan lainnya cenderung mengambil keputusan secara sepihak.

Menurut dia, hal itu terjadi karena status pekerja bagi pengemudi ojek online, taksi online dan kurir kargo belum diakui. Dampaknya, pekerja transportasi online tidak mendapat hak-hak dan kondisi kerja yang layak.

"Maka, agar pekerja transportasi online mendapatkan pelindungan, SPAI mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO (International Labour Organization) 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu pemerintah juga telah menyetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114," tutur Lily.

"Bersamaan dengan itu, pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera memasukkan aturan pelindungan pengemudi ojek online, taksi online dan kurir kargo ini ke dalam hubungan kerja di pembahasan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru," sambungnya.

Gojek dan Grab sebelumnya menyepakati penerapan skema bagi hasil menjadi 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk perusahaan. Kebijakan itu akan efektif mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut hanya berlaku untuk layanan transportasi penumpang ojol roda dua.

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengajukan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen kepada Pemerintah Indonesia untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah," ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas seperti dikutip Antara, Rabu (17/6) malam.

Perjanjian pengalihan saham Freeport-McMoRan Inc (FCX) ke pemerintah tersebut harus diteken sebelum penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan terjadi pada 2041.

Hal itu sesuai Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Grasberg, Papua Tengah yang diteken Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan President Director PTFI Tony Wenas di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) lalu.

"Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya transfer of shares (pengalihan saham) sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses," ujar Tony.

Dalam MoU tersebut, pemerintah, FCX dan PTFI menyepakati enam poin. Pertama, IUPK Freeport akan diubah untuk memberikan perpanjangan hak operasi selama umur cadangan.

Kedua, PTFI akan meningkatkan dukungannya bagi masyarakat di Papua, termasuk melalui dukungan pendanaan untuk pembangunan sebuah rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan di bidang medis.

Ketiga, PTFI akan meningkatkan belanja eksplorasi serta mempercepat pelaksanaan studi guna mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya jangka panjang serta peluang ekspansi.

Keempat, PTFI akan terus memprioritaskan hilirisasi di dalam negeri melalui penjualan domestik tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya.

Selain itu, PTFI juga akan memiliki fleksibilitas untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke AS berdasarkan mekanisme pasar apabila Negeri Paman Sam memerlukan tambahan pasokan tembaga.

Kelima, pada tahun 2041, FCX akan mengalihkan kepemilikan saham sebesar 12 persen di PTFI kepada pihak pemerintah tanpa biaya, dengan ketentuan pihak yang memperoleh saham tersebut mengganti kepada FCX biaya proporsional (pro-rata) yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku atas investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.

Dalam hal ini, FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 48,76 persen hingga tahun 2041, dan kepemilikannya akan menjadi sekitar 37 persen mulai tahun 2042.

Keenam, struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, serta ketentuan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, dan perjanjian-perjanjian lain yang telah berlaku, akan tetap dipertahankan selama umur sumber daya.

"Semoga kami bisa mendapatkan perpanjangan IUPK, sehingga operasional kami atau manfaat yang kami berikan kepada Kabupaten Mimika, kepada Provinsi Papua Tengah, dan kabupaten lain di Papua Tengah, juga kepada Indonesia, bisa berlanjut sampai dengan usia tambang itu," ujar Tony.

Pemerintah Indonesia menempatkan pengamanan pangan nasional dan percepatan swasembada sebagai program prioritas untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat posisi domestik di tengah ketidakpastian rantai pasok dunia.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai RAPBN Tahun Anggaran 2027, Rabu (20/5). Penguatan sektor pangan dipandang krusial mengingat proyeksi global menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar dunia pada 2045.

"Program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan," tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6).

Pengalaman krisis global terdahulu memperlihatkan risiko besar saat negara pengekspor menghentikan distribusi pangan mereka ke pasar internasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan akumulasi cadangan nasional menjadi fokus utama saat ini.

Saat ini, volume produksi pangan Indonesia dilaporkan mencapai level tertinggi baru. Lonjakan pasokan ini berdampak langsung pada kapasitas ruang penyimpanan logistik milik negara.

"Cadangan yang ada di gudang pemerintah bahkan tidak cukup sehingga kita harus menyewa gudang tambahan," ujar Prabowo.

Data per 10 Mei 2026 menunjukkan volume cadangan beras pemerintah melonjak signifikan hingga melampaui 5,3 juta ton. Angka ini meningkat tajam dibandingkan posisi Desember 2025 yang tercatat sebesar 3,25 juta ton.

Di samping memenuhi kebutuhan pokok domestik, sektor pertanian dan perkebunan terus memberikan kontribusi besar pada devisa. Indonesia mengukuhkan posisi sebagai pengekspor minyak kelapa sawit terbesar dunia dengan nilai ekspor US$23 miliar sepanjang 2025.

"Ini hasil kerja bersama. Stok meningkat, produksi meningkat, dan petani semakin bergairah karena pemerintah hadir mengawal dari produksi hingga penyerapan," imbuh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor pertanian sepanjang tahun lalu tumbuh signifikan mencapai Rp756,59 triliun. Sebaliknya, kinerja impor pada sektor yang sama berhasil ditekan hingga turun sebesar Rp41 triliun.

Kemampuan industri pendukung seperti sektor pupuk nasional juga terus diperkuat untuk menopang produktivitas lahan. Indonesia bahkan mulai memperluas jangkauan pasar dengan melakukan ekspor perdana pupuk urea ke Australia.

"Kita harus menjaga bersama agar pupuk subsidi tidak diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain," pungkas Prabowo.

Pemerintah juga telah menurunkan harga pupuk hingga 20 persen guna memastikan keterjangkauan di tingkat petani. Distribusi subsidi kini diawasi secara ketat oleh Kementerian Pertanian untuk mencegah potensi penyelewengan di lapangan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso blak-blakan soal ancaman tarif dagang tambahan Amerika Serikat (AS) sebesar 10 persen terhadap Indonesia.

Menurut Budi, usulan tarif dari United States Trade Representative (USTR) AS tersebut masih bersifat dinamis.

Awalnya, ia menjelaskan pemerintah AS telah menetapkan tarif dagang sebesar 10 persen selama 150 hari sebagai pengganti tarif resiprokal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) AS.

Dengan demikian, tarif tersebut akan berakhir pada 24 Juli 2026 mendatang.

"Kemudian bagaimana setelah 24 Juli apakah ada kebijakan baru dari Amerika? Kan mestinya itu selesai kan ya? Karena sudah habis. Nah, ternyata Amerika melalui USTR membuat kebijakan baru dimana pada tanggal 11 Maret 2026 melakukan inisiasi investigasi section 301," kata Busan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Busan menyampaikan investigasi yang dilakukan oleh USTR tersebut berkaitan dengan isu kerja paksa (forced labor) dan kelebihan kapasitas (excess capacity) manufaktur.

Kemudian, hasil awal investigasi telah dirilis USTR pada 2 Juni 2024 terkait kerja paksa.

Ia menyebut hasilnya AS menetapkan bea masuk atau tarif dagang baru sebesar 10 persen dan 12,5 persen untuk 60 negara di dunia.

Adapun Indonesia sendiri masuk ke dalam kelompok 14 negara yang diusulkan tarif 10 persen, sedangkan 46 negara lainnya dikenai tarif 12,5 persen.

"Indonesia termasuk yang mendapatkan atau diusulkan tarif 10 persen. Jadi dari 65 negara itu 14 mendapatkan tarif 10 persen dan 46 (negara dikenakan) 12,5 persen," sebutnya.

Busan mengatakan alasan Indonesia dikenakan tarif 10 persen karena pemerintah memiliki kerangka hukum terkait isu kerja paksa tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mempunyai Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan pemerintah AS.

Ia menyebutkan pemerintah terus berkomunikasi dengan Amerika agar bisa mendapatkan tarif yang lebih baik usai tarif dagang sebelumnya berakhir pada 24 Juli 2026 mendatang.

"Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik. Jadi nanti kalau tanggal 24 Juli berarti akan ada tarif baru menghentikan tarif yang tadi berlaku selama 150 hari," ungkap Busan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merespons tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah yang meminta pemerintah membenahi kondisi perekonomian dalam waktu 18 hari.

Istana menegaskan berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan batas waktu tertentu, meskipun aspirasi tersebut tetap diterima sebagai masukan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghargai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan memandangnya sebagai bentuk perhatian publik terhadap kondisi ekonomi nasional.

"Kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah," ujar Prasetyo usai mendampingi konferensi pers pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Dia menilai persoalan ekonomi merupakan isu kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, sehingga membutuhkan koordinasi dan kebijakan yang saling mendukung.

"Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita ini yang itu memang tentu tidak mudah, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor," katanya.

Prasetyo optimistis langkah-langkah yang ditempuh pemerintah, termasuk koordinasi intensif antar kementerian dan lembaga serta berbagai kebijakan yang memberikan kepastian kepada dunia usaha, akan mampu membantu mengatasi tekanan ekonomi yang ada.

"Tapi sekali lagi kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin betul akan dapat mengatasi permasalahan ini," ujarnya.

Terkait tuntutan agar perbaikan ekonomi dilakukan dalam kurun waktu 18 hari, Prasetyo menilai tidak semua target pembangunan maupun penyelesaian persoalan ekonomi dapat dicapai sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh kelompok tertentu.

"Tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tidak semuanya bisa seperti itu," kata Prasetyo.

Meski demikian, dia memahami bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa lebih menekankan pada semangat untuk mendorong pemerintah bekerja lebih cepat dan lebih efektif dalam menangani persoalan ekonomi.

"Yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini adalah semangatnya, semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi," tuturnya.

Sebelumnya, BEM SI Jawa Tengah menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait kondisi perekonomian nasional, termasuk meminta langkah konkret untuk memperbaiki situasi ekonomi dalam jangka waktu 18 hari. Tuntutan tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap berbagai kebijakan ekonomi pemerintah di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia telah mengajukan pengecualian ke Amerika Serikat (AS) terhadap 18 komoditas maupun produk yang dikenakan tarif tambahan sebesar 10% terkait dengan hasil penyelidikan praktik kerja paksa.

Untuk diketahui, Indonesia bersama lima negara lain yaitu Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko dan Pakistan mendapatkan bea masuk tambahan 10% sebagai pertimbangan khusus dari hasil investigasi pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS 1974.

Tarif tambahan 10% ini rencananya mulai berlaku 24 Juli 2026, setelah selesainya masa berlaku Tarif Global 15% secara sama rata yang dikenakan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagangnya beberapa bulan lalu.

Pada pertemuannya dengan Perwakilan Perdagangan AS atau United States Trade Representative, Jamieson Greer di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai tarif 10% kepada Indonesia ini menunjukkan penguatan signifikan hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara.

Menko Airlangga memandang hal tersebut menunjukkan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan sebab terdapat total 60 negara yang diganjar tarif tambahan terkait pasal 301 ini. Namun, 54 negara lainnya diberikan tarif lebih tinggi yaitu 12,5%.

"Komitmen bersama untuk memperluas akses pasar dan menyelaraskan kebijakan perdagangan menjadi fondasi utama dalam memperkokoh integrasi ekonomi kedua negara di pasar global," ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Susi, sapaannya, menyebut pemerintah AS melalui USTR mengumumkan pengakuan positif atas komitmen progresif pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan penuntasan isu kerja paksa (forced labour) dan larangan impor produk yang terindikasi kerja paksa.

Respons itu menempatkan Indonesia ke dalam kelompok enam negara prioritas (Good Group) dari 60 negara yang berhak menerima pertimbangan khusus dari Pemerintah AS, yaitu Kanada, Ekuador, the European Union, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan.

Selain telah menyepakati Perjanjian Perdagangan Timbal-balik (Agreement of Reciprocal Trade/ART), Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No.9/2026 yang mengatur pelarangan importasi atas produksi kerja paksa.

Adapun USTR juga disebut berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301.

"Langkah strategis ini dipastikan akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS," terang Susi.

Pada pertemuan itu, Menko Airlangga lalu menyampaikan apresiasi kepada Ambassador Greer atas komunikasi yang inklusif dan respon positif sepanjang proses evaluasi tarif ini.

Hubungan kerja yang dinilai semakin baik antara kedua pihak menjadi motor penggerak tercapainya kesepakatan-kesepakatan penting yang diharapkan dapat menguntungkan dunia usaha di Indonesia.

Airlangga lalu menegaskan bahwa fasilitasi pengecualian tarif ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking di Indonesia.

Di balik capaian positif tersebut, kedua negara secara terbuka juga membahas beberapa perhatian terkait langkah-langkah prosedural ke depan demi menjaga momentum kerja sama yang kuat.

Pemerintah AS juga disebut menyampaikan perhatian terkait dinamika lini-masa implementasi pengecualian tarif pasal 301 yang diperkirakan baru akan terlaksana setelah tanggal 24 Juli 2026 (selesainya penerapan Tarif Global).

Penjadwalan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih masa berlaku tarif 10% yang saat ini masih berjalan sementara, sekaligus mengantisipasi proses hukum internal yang sedang berlangsung di AS agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, terdapat beberapa isu yang belum terselesaikan (unsolved issues) yang menjadi perhatian bersama. AS menyampaikan perhatian terkait dengan restrukturisasi tata niaga impor melalui sistem perizinan (import licensing) di Indonesia yang berdampak pada arus produk pertanian AS seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai (soybean meal).

"AS mengharapkan adanya langkah sinkronisasi agar kebijakan domestik tersebut tidak menghambat proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD," ujar Susi.

Pada saat yang sama, Indonesia juga tengah memperjuangkan akses pasar bagi ekspor katoda tembaga hasil produksi Freeport-McMoRan di Indonesia agar dapat dikecualikan dari tarif Section 232, sebuah upaya negosiasi yang memerlukan pembahasan mendalam guna menyelaraskan kebijakan insentif produksi domestik untuk kedua negara.

Menanggapi catatan strategis tersebut, Airlangga disebut langsung berkoordinasi bersama Kementerian/Lembaga sektoral terkait, untuk mempercepat kepastian prosedur di lapangan.

Kedua negara menyepakati untuk memperkuat kolaborasi bilateral yang erat dan menyusun rencana aksi terkoordinasi guna menyelesaikan hambatan perdagangan teknis, mempercepat komunikasi kesepakatan WTO terkait Subsidi Perikanan (Agreement on Fisheries Subsidies) dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, serta memastikan transisi kebijakan tarif berjalan mulus demi kemakmuran ekonomi bersama.

Dalam pertemuan dengan USTR ini, Airlangga didampingi Duta Besar RI di Paris Mohamad Oemar, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, serta Tim Ahli Kemenko Perekonomian.

IDXChannel - Pemerintah Indonesia membidik alternatif perdagangan dengan cara barter dengan Filipina di tengah melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Hal itu juga seiring melemahnya mata uang Filipina, Peso, terhadap greenback.

“Karena di Filipina nilai tukarnya kan juga lagi kurang bagus. Jadi bagaimana kalau kita pakai cara barter,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Kamis (4/6/2026).

Kerja sama perdagangan secara barter antara kedua negara ini dikatakan Budi sudah cukup serius. Perkembangan terakhir menunggu keabsahan kontrak kedua belah pihak.

"Sudah kami carikan buyer-nya, setelah bertemu, nanti tanggal, kita akan tanda tangan kontrak," ujar Budi yang belum mau menjelaskan terkait komoditas, nilai dagang, dan mekanisme barter.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Filipina mencatatkan surplus perdagangan nonmigas senilai USD2,77 miliar terhadap Indonesia. Negara tersebut menjadi satu di antara tiga kontributor surplus terbesar neraca dagang RI sektor nonmigas hingga April 2026.

Adapun nilai ekspor Indonesia ke Filipina sebesar USD3,39 miliar dan impor mencapai USD620 juta. Komoditas terbesar berasal dari kendaraan dan bagiannya (HS 87) senilai USD990 juta, bahan bakar mineral (HS 27) senilai USD730 juta, serta lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) senilai USD390 juta.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam intraday perdagangan Kamis (4/6/2026) pukul 11.04 WIB melemah 3,88% ke 5.710. Level harga indeks komposit itu mencerminkan koreksi tajam sebesar 33,96% sejak awal tahun.

Secara bulanan, IHSG juga rutin terpangkas sejak Januari hingga Mei. Rentetan koreksi ini bahkan mendekati rekor koreksi bulanan terpanjang saat krisis finansial global 2008 silam.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisnawan mengatakan bahwa terdapat empat faktor yang saling berkaitan menjadi penyebab koreksi IHSG. Menurutnya, penurunan tajam indeks komposit bukan sekadar aksi jual umum di pasar saham, melainkan cerminan dari kenaikan risk premium di emerging market seperti Indonesia.

Faktor pertama menurutnya adalah risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak global yang dipicu konflik AS-Iran membuat harga minyak global melonjak, sedangkan Indonesia merupakan net importir minyak.

"Kedua adalah menurunnya kepastian kebijakan pemerintah. Misalnya perubahan kebijakan royalti tambang yang berulang hingga wacana kebijakan ekspor satu pintu," ujarnya, dikutip Kamis (4/6/2026).

Ketiga, faktor outlook negatif terhadap utang pemerintah yang dikeluarkan oleh pemeringkat global Moody's dan Fitch Rating.

Keempat, review MSCI yang menghapus enam saham berkapitalisasi besar Indonesia dari indeksnya membuat asing ramai-ramai hengkang.

"Arus keluar dana asing dari pasar saham Indonesia yang mencapai US$3,1 miliar sepanjang tahun ini mencerminkan proses pengurangan risiko (de-risking) oleh investor asing," ujar Erindra.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai pelemahan tajam IHSG saat ini bersifat spesifik domestik. Pasalnya, kala pasar modal Indonesia tertekan, bursa negara kawasan Asia terpantau masih cukup stabil, bahkan ada yang melonjak signifikan di tengah gejolak geopolitik.

"Pasar modal Indonesia sedang dihukum investor global bukan karena ekonominya tidak tumbuh, melainkan karena masalah transparansi kepemilikan saham (free float) yang disorot MSCI serta kekhawatiran atas disiplin anggaran fiskal," kata Nafan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Grab Indonesia membantah rumor yang menyebut perusahaan berencana keluar dari Tanah Air.

Perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus beroperasi dan bertumbuh di Indonesia, seiring penguatan ekonomi digital nasional.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan informasi mengenai rencana Grab meninggalkan Indonesia tidak benar. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu ekosistem penting bagi perusahaan yang telah beroperasi lebih dari satu dekade di dalam negeri.

"Grab menegaskan bahwa rumor mengenai rencana keluar dari Indonesia adalah tidak benar. Grab senantiasa menghormati arahan dan kebijakan Pemerintah Indonesia, serta berkomitmen untuk terus berjalan selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi digital kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Neneng dalam pernyataan resmi, Rabu (3/6).

Neneng mengatakan Indonesia memiliki peran strategis bagi Grab. Karena itu, perusahaan berkomitmen untuk terus bertumbuh dan mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia.

"Indonesia merupakan ekosistem penting bagi Grab. Kami telah hadir untuk Indonesia selama lebih dari 10 tahun dan kami berkomitmen untuk terus bertumbuh dan mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia," katanya.

Grab menyebut selama lebih dari satu dekade beroperasi di Indonesia, perusahaan telah menjadi bagian dari aktivitas harian jutaan masyarakat. Kontribusi tersebut antara lain tercermin dari perannya di industri ride-hailing dan layanan pengantaran online.

Perusahaan mengklaim berkontribusi terhadap sekitar 50 persen industri ride-hailing dan pengantaran online di Indonesia.

Selain itu, Grab juga disebut telah mendukung terciptanya 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di sisi lain, Grab mengaku telah menggulirkan program Grab untuk Indonesia dengan nilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi.

Ke depan, perusahaan memastikan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, mitra pengemudi, pelaku UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Grab akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan, karena bagi Grab, Indonesia bukan sekadar ekosistem, melainkan rumah tempat kami tumbuh bersama masyarakat," ujar Neneng.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings (Moody's) memberikan peringkat emiten Baa2 untuk pertama kalinya kepada PT Danantara Investment Management (DIM), namun menetapkan outlook negatif sejalan dengan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia. Moody's menetapkan peringkat sementara Baa2 untuk program surat utang jangka menengah (medium-term notes/MTN) global senior tanpa jaminan yang diterbitkan DIM dan memberikan peringkat Baa2 untuk rencana penerbitan surat utang senior tanpa jaminan oleh DIM. Seluruh prospek peringkat tersebut ditetapkan negatif.

“Peringkat emiten Baa2 Danantara Investment Management dengan prospek negatif ini diselaraskan dengan peringkat kedaulatan (sovereign rating) pemerintah Indonesia (Baa2 negatif), yang didukung oleh hubungan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikannya di dalam kerangka institusional Danantara serta ekspektasi kami akan adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah,” ujar Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Moody's menyatakan peringkat emiten Baa2 DIM diselaraskan dengan peringkat kedaulatan Baa2 pemerintah Indonesia, yang mencerminkan hubungan kredit yang kuat antara DIM dan pemerintah.

Hubungan tersebut mencakup struktur kepemilikan DIM, perannya di dalam BPI Danantara, serta ekspektasi Moody's terhadap adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah.

Selain itu, Moody's mengklasifikasikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) dan menerapkan pendekatan top-down.

Moody's juga tidak memberikan Baseline Credit Assessment (BCA), yang mencerminkan tahap perkembangan DIM yang masih baru, rekam jejak yang terbatas, serta belum adanya operasi mandiri yang signifikan.

“Oleh karena itu, peringkat ini utamanya didorong oleh keterkaitan kedaulatan (sovereign linkage) alih-alih kekuatan kredit mandiri,” ujar Rachel.

Moody's mempertimbangkan tingginya tingkat pengawasan pemerintah dan integrasi tata kelola yang mendukung kemungkinan sangat tinggi adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu.

Integrasi tata kelola tersebut diperkuat oleh adanya tumpang tindih (overlap) manajemen senior dan perwakilan dewan antara BPI Danantara dan DIM, yang mendukung penyelarasan strategi serta eksekusi investasi.