Bisnis.com, JAKARTA - Dalam melakukan perjalanan, entah untuk berlibur atau berbisnis, orang-orang mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah aspek keamanan dan tingkat kejahatan.

Oleh karena itu, memahami tren kejahatan global dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan yang tepat. Tahun ini, platform statistik Numbeo membuat Indeks Kejahatan, dengan melakukan pengamatan terhadap beberapa indikator, yakni Pasar Kriminal, Pelaku Kriminal, dan Ketahanan.

Adapun, skor indeks ditentukan dengan rentang 0 hingga 100, di mana skor Indeks Kejahatan yang lebih rendah dan skor Indeks Keamanan yang lebih tinggi lebih disukai.

Selain itu, sebelum memberi label angka pada suatu negara, penting untuk memahami bahwa tingkat kejahatan di seluruh dunia juga terbentuk oleh banyak faktor, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakstabilan politik, dan efisiensi penegakan hukum.

Dalam daftar ini, negara-negara seperti Venezuela, Papua Nugini, dan Afrika Selatan menunjukkan tingkat kejahatan yang tinggi karena berbagai alasan seperti korupsi, tekanan ekonomi, dan tantangan sosial yang mendalam.

Sementara itu, negara-negara seperti Swiss dan Jepang mempertahankan tingkat kejahatan yang sangat rendah berkat kepolisian yang kuat, kohesi sosial, dan, dalam beberapa kasus, undang-undang senjata yang ketat.

Berikut ini, daftar 10 negara dengan tingkat kejahatan tertinggi pada tahun 2025, berdasarkan data Indeks Kejahatan dari Numbeo:

1. Haiti - 81,0

Diperkirakan 150–200 geng menguasai 60–100% wilayah Port-au-Prince akibat kerusuhan politik. Haiti mencatat 2.490 penculikan dan 4.789 pembunuhan pada tahun 2023, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Negara ini telah menjadi pusat utama perdagangan kokain dan ganja karena keamanan perbatasan yang lemah dan penegakan hukum yang lemah.

2. Papua Nugini - 80,7

Dengan Indeks Kejahatan sebesar 80,7, Papua Nugini mencatat tingkat kejahatan ringan dan kekerasan yang tinggi. Pergeseran sosial dan ekonomi yang cepat telah meningkatkan aktivitas geng, terutama di kalangan kelompok muda yang menghadapi pilihan pekerjaan terbatas. Korupsi yang merajalela, ditambah dengan posisi geografis negara yang strategis, semakin mendorong pertumbuhan jaringan narkoba dan perdagangan manusia.

3. Venezuela - 80,5

Dengan Indeks Kejahatan 80,5, Venezuela berada di puncak daftar. Wisatawan diperingatkan untuk tidak memasuki negara tersebut berdasarkan peringatan Level 4 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS. Korupsi negara, lemahnya sistem peradilan, dan memburuknya supremasi hukum, semuanya berkaitan dengan tingginya angka kejahatan. Perampokan bersenjata, penculikan, dan kejahatan dengan kekerasan masih sering terjadi.

4. Afghanistan - 75,2

Afghanistan telah menghadapi tantangan yang terus-menerus seperti korupsi, pembunuhan, perdagangan narkoba, penculikan, dan pencucian uang. Berdasarkan catatan, negara ini memasok 85% opium ilegal dunia pada tahun 2020.

Meskipun Taliban berjanji untuk mengekang industri ini, industri ini tetap terkait erat dengan ekonomi Afghanistan yang rapuh. Tingginya pengangguran juga menjadi salah satu faktor pendorong kejahatan seperti perampokan dan penyerangan.

5. Afrika Selatan - 74,6

Dengan tingkat penyerangan, pembunuhan, dan kekerasan seksual yang tinggi, Afrika Selatan berada di peringkat kelima dunia. Angka-angka ini merupakan akibat dari ketimpangan yang meluas, pengangguran, dan normalisasi kekerasan

6. Honduras - 71,9

Honduras, dengan Indeks Kejahatan 71,9, telah lama berjuang melawan kekerasan geng dari berbagai kelompok. Negara ini juga berfungsi sebagai rute transit utama narkoba, sementara sistem penegakan hukum yang lemah telah mendorong dikeluarkannya imbauan perjalanan dari Departemen Luar Negeri AS.

7. Trinidad dan Tobago - 71,0

Negara Karibia ini melaporkan Indeks Kejahatan sebesar 71,0. Pengaruh geng, perdagangan narkoba, hambatan birokrasi, dan tekanan ekonomi menjadi tantangan bagi upaya pengurangan kejahatan. Pengunjung umumnya menghadapi risiko seperti pencopetan, penyerangan, dan penipuan. Negara ini juga memiliki imbauan perjalanan Level 3.

8. Suriah - 68,4

Perang saudara yang berkepanjangan di Suriah telah meningkatkan kejahatan terorganisir, terutama produksi dan perdagangan Captagon, amfetamin yang menguntungkan. Perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pemerasan, dan barang palsu mengalir melintasi perbatasannya yang rentan. Wilayah-wilayah yang dikuasai milisi mengoperasikan jaringan kriminal yang kompleks.

9. Jamaika - 67,4

Jamaika berada di peringkat kesepuluh pada tahun 2020 di antara negara-negara dengan tingkat kejahatan tertinggi. Negara ini terus berjuang melawan korupsi pemerintah, kekerasan geng, dan meningkatnya tingkat kejahatan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Menurut Dewan Penasihat Keamanan Luar Negeri AS, kepolisian Jamaika kekurangan staf dan sumber daya. Wisatawan sangat disarankan untuk menghindari Spanish Town dan beberapa area di Kingston dan Montego Bay.

10. Peru - 66,7

Peru merupakan salah satu produsen kokain terbesar di dunia. Kejahatan terorganisir merajalela di wilayah penghasil koka seperti VRAEM, tempat kelompok-kelompok penyelundup narkoba beroperasi secara intensif. Wilayah perkotaan, termasuk Lima, yang mencatat lebih dari 700 kasus pembunuhan pada tahun 2022, juga menghadapi kekerasan yang terkait dengan berbagai geng.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah kolaboratif dan penguatan infrastruktur digital perlu dilakukan Indonesia untuk menekan lonjakan penipuan digital (scam) dan kejahatan siber yang makin agresif.

Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Ratu Máxima mengungkapkan, tujuh dari sepuluh masyarakat Indonesia menghadapi upaya penipuan digital setiap pekan.

Sementara itu, satu dari empat orang sudah mengalami kerugian finansial akibat aksi tersebut.

Dia menekankan pentingnya percepatan identitas digital (digital ID) dan sistem pertukaran data untuk memperkuat keamanan transaksi antarnegara maupun kawasan.

"Aspek tersebut dinilai menjadi fondasi kunci untuk memblokir pola penipuan yang terus berevolusi," katanya dalam konferensi pers UNSGSA dengan OJK di Jakarta pada Kamis (27/11/2025).

Selain itu, dia juga menilai edukasi publik harus dilakukan setiap hari, termasuk penyampaian informasi mengenai modus penipuan terbaru.

Menurutnya, kampanye yang muncul tepat saat seseorang akan melakukan pembayaran telah terbukti efektif di beberapa wilayah

Dia mencontohkan adanya sistem peringatan otomatis mengenai skema penipuan yang sedang marak pada sejumlah negara.

“Modus penipuan berubah setiap hari. Sistem peringatan di titik transaksi telah bekerja baik di banyak negara,” ujarnya.

Dia menambahkan, kejahatan siber ataupun scam bukanlah fenomena lokal, melainkan persoalan global yang juga dialami banyak negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Dia pun mengapresiasi langkah proaktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah membentuk pusat penanganan penipuan digital.

Ratu Maxima menyebut, ke depannya pihaknya akan terus berkomunikasi dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk OJK, untuk mengatasi masalah penipuan digital

Ratu Maxima menambahkan, berbagai taktik atau strategi yang sukses secara internasional akan dirangkum dan dibawa untuk mendukung upaya Indonesia menghadapi eskalasi kejahatan digital.

“Ini adalah masalah universal. Karena itu, kami akan membawa isu ini dalam perspektif global—bagaimana negara-negara bisa saling membantu. Saya tidak mengklaim mengetahui semuanya karena bidang ini terus berkembang. Tapi negara yang telah berhasil akan menjadi sumber pembelajaran dan itu akan kami bawa ke Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang diinisiasi oleh OJK mengungkapkan aksi penipuan di sektor keuangan kian marak hingga menimbulkan kerugian bagi korban senilai Rp7,8 triliun dalam setahun terakhir.

Secara terperinci, IASC telah menerima sebanyak 343.402 laporan terkait dugaan penipuan selama setahun belakangan, sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Dari total 563.558 rekening yang dilaporkan, sebanyak 106.222 rekening telah diblokir.

"Adapun total kerugian dana yang dilaporkan oleh korban penipuan sebesar Rp7,8 triliun, dengan dana yang telah berhasil diblokir sebesar Rp386,5 miliar," tulis keterangan resmi tersebut.