Bisnis.com, BALIKPAPAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) kembali mengingatkan masyarakat di kedua provinsi untuk tidak gentar melapor saat menjadi korban penipuan keuangan. Imbauan ini berlandaskan temuan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) bahwa ada ratusan ribu laporan penipuan secara nasional.

Kepala OJK Kaltimtara, Misran Pasaribu menyatakan hal tersebut saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Provinsi Kalimantan Timur semester I/2026 di ruang rapat Kantor OJK Kaltim, Selasa (30/6/2026).

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antarlembaga dalam membendung laju kejahatan keuangan di wilayah Kaltim dan Kaltara. “Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, IASC telah menerima 579.459 laporan penipuan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Dari total laporan tersebut, tercatat 998.558 rekening terkait, dengan 515.554 di antaranya berhasil diblokir. Sebanyak 120.115 nomor telepon turut dilaporkan, sementara dana senilai Rp638,9 miliar berhasil dibekukan dan Rp169,3 miliar telah dikembalikan kepada korban secara nasional.

Bagi Misran, angka-angka nasional itu seyogianya menjadi cermin sekaligus pengingat bagi warga Kaltim dan Kaltara. Pasalnya, geliat ekonomi digital di kedua provinsi ini turut membuka celah bagi modus penipuan berbasis transaksi keuangan elektronik.

Dia menegaskan, kunci utama meminimalkan kerugian bukan terletak pada secanggih apa sistem pengamanan yang dibangun, melainkan pada kecepatan masyarakat melapor begitu indikasi penipuan terendus. “Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang untuk memblokir rekening pelaku dan menyelamatkan dana korban,” tuturnya.

Misran kembali mengimbau masyarakat di wilayah kerja OJK Kaltimtara agar tidak menunda waktu apabila terindikasi menjadi korban penipuan.

Dia mendorong korban segera memanfaatkan kanal pengaduan yang tersedia, termasuk melalui IASC, agar proses pemblokiran rekening pelaku dapat segera ditindaklanjuti sebelum dana raib tak berbekas. “Jika laporan cepat ditangani, peluang dana korban untuk diselamatkan dan dikembalikan juga akan semakin besar,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan, penipuan digital (online scam) saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal serta tindak pidana pencucian uang.

Oleh sebab itu, menurutnya, online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pencegahan online scams juga membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan.

Dicky, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa karakteristik keuangan digital yang semakin cepat, mudah, dan terbuka juga membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan.

Berbagai modus seperti penawaran investasi palsu, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scams, e-commerce fraud, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.

“Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan semakin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal,” kata Dicky.

Mengingat pentingnya pemberantasan online scams secara lintas negara, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk “Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia” pada 29-30 Juni 2026 di Jakarta.

Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, financial intelligence units, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah yurisdiksi mitra.

Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Indonesia dan 12 negara/yurisdiksi mitra, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, Inggris, dan Vietnam.

Melalui forum regional ini, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, IASC, dan mitra regional memperkuat keselarasan pendekatan dalam membangun ketahanan kawasan terhadap jaringan online scams transnasional.

Penguatan tersebut mencakup peningkatan financial intelligence, harmonisasi kerangka APU/PPT, penguatan pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum lintas batas, serta pemulihan aset hasil kejahatan.

Perwakilan UNODC Zoelda Anderton menyampaikan bahwa penanganan online scams membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat. Menurutnya, kejahatan ini tidak dapat ditangani oleh satu otoritas atau satu sektor saja.

“Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara,” kata Zoelda.

Zoelda juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyoroti keberhasilan, serta mengidentifikasi strategi yang dapat disesuaikan dan direplikasi lintas yurisdiksi.

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk menangani online scams secara lebih efektif di Asia Tenggara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China yang ditayangkan daring.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono imbauan itu seiring dengan meningkatnya laporan yang diterima pihaknya beberapa waktu terakhir.

Ia mengungkapkan sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK menerima total 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal.

Melansir CNBC Indonesia, Senin (22/6), salah satu modus yang dimanfaatkan pelaku kejahatan adalah menyusup melalui situs streaming drama asal Negeri Tirai Bambu.

Dalam modus ini, pelaku korban bisa diminta untuk mengerjakan tugas menonton drama dengan mengiming-imingi hadiah dengan nominal tertentu.

Merespons hal tersebut, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bergerak cepat melakukan pemblokiran massal.

Hingga pertengahan Mei ini, Satgas PASTI tercatat menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

Dicky mengungkapkan sepanjang periode Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha dengan berbagai modus. Termasuk penipuan dari pihak asing yang diduga menipu dengan modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO.

Untuk itu, masyarakat diminta berhati-hati pada modus penipuan lainnya. Tak hanya modus pengerjaan tugas menonton film drama China, tapi juga pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan.

Kemudian, ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi.

Adapula modus dugaan melakukan penipuan melalui impersonation dan penawaran melakukan tugas menonton iklan, dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading.

Dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan atau sanksi administratif berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Dari sisi penawaran perilaku PUJK atau market conduct, OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda pada periode yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan digital dan kejahatan siber yang semakin berkembang.

Ini terutama seiring meningkatnya aktivitas transaksi digital dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Ajakan tersebut disampaikan dalam Festival Aman Digital 2026 yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Balai Kota Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi keamanan siber nasional melalui kolaborasi lintas sektor.

Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator sektor keuangan, komunitas, hingga pelaku industri teknologi.

Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro mengatakan, peningkatan literasi keamanan siber merupakan bagian dari implementasi rencana aksi nasional keamanan siber yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Aksi gerakan nasional 90 hari literasi keamanan siber sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung implementasi rencana aksi nasional keamanan siber.

"Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas," ujar Satryo dalam siaran pers, Jumat (26/6/2026).

Senada, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber.

"Forum ini menjadi bagian gerakan kita bisa mengantisipasi beragam ancaman siber. Serangan siber hari ini bukan lagi sekadar soal sistem yang down, melainkan sudah menyasar sisi psikologis manusia melalui social engineering, kebocoran data pribadi, hingga maraknya disinformasi," kata Marulina.

OJK: Kelompok usia produktif paling banyak menjadi sasaran

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI Daniel Apriandi mengungkapkan, rendahnya literasi digital masih menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.

Menurut dia, kelompok usia produktif menjadi target utama pelaku penipuan karena memiliki intensitas transaksi digital yang tinggi.

Kelompok usia 25 sampai 49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar penipu, karena mereka yang paling aktif bertransaksi secara digital.

"Scam dengan modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deep fake yang kini mampu meniru wajah, suara, dan bahasa tubuh korban secara sempurna," ujar Daniel.

ABI dorong edukasi melalui Bulan Literasi Kripto

Mewakili Asosiasi Blockchain Indonesia, Anggota Departemen Advokasi Strategis ABI yang juga Public Policy & Government Relations Manager PINTU, Deny Giovanno, mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan literasi keamanan siber melalui berbagai program edukasi.

Salah satu program yang dijalankan adalah Bulan Literasi Kripto (BLK), yang telah diselenggarakan sejak 2023.

"Untuk memerangi kejahatan siber, kami terus mendorong peningkatan literasi keamanan siber yang dilakukan oleh ABI dan para anggotanya. Salah satunya melalui Bulan Literasi Kripto yang diadakan sejak tahun 2023. BLK adalah kampanye edukasi tahunan berskala nasional di Indonesia yang diinisiasi OJK bersama ABI yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aset kripto dan teknologi blockchain," kata Deny.

Ia menambahkan, berbagai program literasi tersebut merupakan bentuk komitmen industri untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali berbagai modus penipuan di era digital.

"Berbagai inisiatif program literasi dan edukasi yang kami galakkan ini merupakan komitmen bersama kami untuk meningkatkan kritisisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan di era digital," ujarnya.

Festival Aman Digital 2026 merupakan forum kolaboratif yang diselenggarakan BSSN untuk memperkuat ketahanan siber nasional sekaligus mempererat sinergi antarpemangku kepentingan dalam berbagi praktik baik, menyusun rekomendasi, dan memperluas jejaring literasi keamanan siber nasional.

Deny mengatakan, partisipasi ABI dalam Festival Aman Digital 2026 merupakan bagian dari komitmen asosiasi untuk mendukung agenda nasional peningkatan literasi keamanan siber sekaligus perlindungan konsumen.

"Ke depan, kami akan memperkuat sinergi dengan regulator, instansi pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi blockchain dan aset kripto secara aman, bijak, dan bertanggung jawab," tutur Deny.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya penipuan digital yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi deepfake mendorong regulator dan pelaku industri memperkuat literasi keamanan siber. Kelompok usia produktif dinilai menjadi sasaran utama kejahatan digital karena tingginya aktivitas transaksi secara daring.

Dalam Festival Aman Digital 2026 yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI Daniel Apriandi mengatakan pelaku penipuan kini semakin banyak menggunakan modus phishing dan social engineering yang diperkuat teknologi AI.

"Kelompok usia 25–49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar penipu karena mereka paling aktif bertransaksi secara digital. Scam dengan modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deepfake yang kini mampu meniru wajah, suara, dan bahasa tubuh korban secara sempurna," ujarnya dalam keterangan, Jumat (26/6/2026).

Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro mengatakan peningkatan literasi keamanan siber tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi pemerintah, regulator, pelaku industri, dunia pendidikan, komunitas, hingga masyarakat untuk membangun budaya keamanan digital.

Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) yang diwakili PINTU turut berpartisipasi dalam forum tersebut. Anggota Departemen Advokasi Strategis ABI Deny Giovanno mengatakan pihaknya terus mendorong edukasi keamanan digital, salah satunya melalui Bulan Literasi Kripto yang digelar bersama OJK sejak 2023.

"Berbagai inisiatif program literasi dan edukasi yang kami galakkan merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kritisisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan di era digital," ujarnya.

Menurut Deny, peningkatan pemahaman masyarakat menjadi fondasi penting agar pemanfaatan teknologi blockchain dan aset kripto dapat dilakukan secara aman, bijak, dan bertanggung jawab di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap skema modus penipuan digital yang berpotensi menyerang penikmat drama China. Popularitas serial tersebut, kini justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban.

Para pelaku kejahatan siber diduga menyusupkan skema penipuan melalui situs-situs streaming drama China. Untuk itu, Otoritas mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. 

OJK mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati pada modus penipuan, seperti dugaan modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan. 

Selanjutnya, ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi.

Adapula modus dugaan melakukan penipuan melalui impersonation dan penawaran melakukan tugas menonton iklan, dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengungkapkan bahwa sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah mengantongi total 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal,melansir CNBC Indonesia pada Senin (22/6).

[Gambas:Youtube]

Menindaklanjuti maraknya laporan tersebut, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bergerak cepat melakukan pemblokiran massal.

Hingga pertengahan Mei ini, Satgas PASTI tercatat telah menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

Dicky mengungkapkan sepanjang periode Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha dengan berbagai modus. Termasuk penipuan dari pihak asing yang diduga menipu dengan modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO.

Dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan atau sanksi administratif berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Sementara itu dalam periode yang sama, dari sisi penawaran perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau market conduct, OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. Imbauan ini menyusul tingginya laporan aktivitas keuangan ilegal yang masuk ke otoritas belakangan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengungkapkan sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah menerima total 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal, melansir dari CNBCIndonesia, Senin (22/6).

Salah satu celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan adalah menyusup melalui situs-situs streaming drama asal China.

Menindaklanjuti maraknya laporan tersebut, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bergerak cepat melakukan pemblokiran massal.

Hingga pertengahan Mei ini, Satgas PASTI tercatat telah menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

Dicky mengungkapkan sepanjang periode Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha dengan berbagai modus. Termasuk penipuan dari pihak asing yang diduga menipu dengan modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO.

[Gambas:Youtube]

Untuk itu, masyarakat diminta berhati-hati pada modus penipuan lainnya, seperti dugaan modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan.

Selanjutnya, ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi.

Adapula modus dugaan melakukan penipuan melalui impersonation dan penawaran melakukan tugas menonton iklan, dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading.

Dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan atau sanksi administratif berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Sementara itu dalam periode yang sama, dari sisi penawaran perilaku PUJK atau market conduct, OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menyoroti meningkatnya risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), terutama untuk penipuan digital dan pembuatan konten deepfake yang makin sulit dibedakan dari kondisi nyata.

Nezar mengatakan perkembangan AI berlangsung sangat cepat. Teknologi tersebut bahkan telah bergerak dari generative AI menuju agentic AI dan diperkirakan akan memasuki fase physical AI hingga quantum AI dalam beberapa tahun mendatang.

Menurutnya, kemajuan AI membawa manfaat bagi berbagai sektor. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan tantangan baru, khususnya terkait keamanan dan etika.

“Kita juga melihat bagaimana AI digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk berbagai bentuk penipuan atau scam. Kerugian yang dicatat oleh OJK pada tahun ini sekitar Rp9 triliun, dan banyak di antaranya yang menggunakan deepfake,” ujarnya dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).

Nezar menjelaskan deepfake menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang makin marak. Teknologi ini memungkinkan manipulasi suara, gambar, hingga video seseorang sehingga tampak meyakinkan.

Menurutnya, kemampuan AI menghasilkan konten sintetis yang menyerupai kondisi nyata telah melahirkan fenomena yang dikenal sebagai synthetic reality atau realitas sintetis.

“Sekarang suara kita bisa ditiru, gambar wajah kita juga bisa dihidupkan, dan dikonfigurasi dalam bentuk deepfake video yang dihasilkan oleh AI dengan kualitas yang sangat mulus yang disebut synthetic reality,” katanya.

Dia menilai masyarakat yang belum memahami perkembangan AI secara memadai menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai modus penipuan berbasis teknologi tersebut. Kondisi ini membuat pelaku kejahatan siber dapat membangun skenario penipuan yang lebih meyakinkan dibandingkan metode konvensional.

Karena itu, Nezar menekankan pengembangan dan adopsi AI perlu disertai penerapan prinsip etika yang kuat. Menurutnya, aspek transparansi, akuntabilitas, dan keamanan harus menjadi bagian dari proses pengembangan teknologi sejak tahap awal atau ethics by design.

“Jadi apa yang kita sebut sebagai transparency, accountability, safety, itu harus ada di dalam implementasi, di dalam pengembangan suatu produk AI,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pembahasan etika AI tidak boleh berhenti pada tataran konsep. Pengembang teknologi, regulator, dan pengguna perlu memastikan prinsip-prinsip tersebut diterapkan agar risiko penyalahgunaan AI, termasuk deepfake dan penipuan digital, dapat ditekan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman kejahatan siber terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas digital masyarakat. Modus penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering) kini menjadi salah satu ancaman terbesar karena memanfaatkan kelengahan pengguna untuk memperoleh akses ke akun dan data pribadi.

Data Tiger Research menunjukkan social engineering menjadi penyebab 74,7 persen total kerugian akibat kejahatan siber di industri Web3 pada kuartal I 2026, meningkat dibandingkan 64,3 persen pada 2025. Modus yang digunakan mulai dari phishing, layanan pelanggan palsu, situs dan nomor telepon palsu, hingga tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi.

Di Indonesia, ancaman siber juga menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terdapat sekitar 5,5 miliar serangan siber sepanjang 2025 atau meningkat tujuh kali lipat dibandingkan rata-rata tahunan periode 2020-2024.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian akibat penipuan transaksi keuangan mencapai Rp9,1 triliun sejak 2024 hingga Januari 2026.

Merespons kondisi tersebut, Indodax memperkuat edukasi keamanan digital melalui kampanye anti-phishing guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi sebelum mengakses layanan digital atau menghubungi layanan pelanggan.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan, pola kejahatan siber saat ini telah berubah. Pelaku tidak lagi hanya berupaya membobol sistem teknologi, tetapi lebih sering memanfaatkan kelengahan pengguna untuk mendapatkan akses terhadap akun maupun informasi pribadi.

"Saat ini pelaku kejahatan tidak selalu berusaha membobol sistem yang kompleks. Mereka justru mencari cara yang lebih mudah, yaitu memanipulasi pengguna agar secara sukarela memberikan akses akun, kode OTP, atau informasi pribadi melalui tautan maupun nomor palsu. Karena itu, literasi keamanan digital harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat," ujar William dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

William menjelaskan, salah satu modus yang semakin sering ditemukan adalah penyalahgunaan mesin pencari untuk menampilkan nomor layanan pelanggan palsu, situs tiruan, maupun tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan.

"Banyak korban merasa aman karena menemukan informasi tersebut melalui mesin pencari. Padahal posisi teratas di hasil pencarian tidak selalu menjamin keaslian suatu informasi. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya mencari, tetapi juga memverifikasi. Pastikan selalu mengakses website resmi dan menggunakan kanal komunikasi resmi yang telah disediakan," kata William.

Untuk mengurangi risiko menjadi korban phishing, masyarakat diimbau membiasakan tiga langkah sederhana. Pertama, selalu memeriksa alamat domain situs yang dikunjungi dan memastikan berasal dari kanal resmi. Kedua, tidak langsung mempercayai nomor telepon atau tautan yang muncul di hasil pencarian tanpa melakukan verifikasi. Ketiga, memanfaatkan kanal bantuan resmi yang tersedia di aplikasi maupun situs resmi saat membutuhkan informasi terkait akun.

Adpaun terkait perlindungan konsumen, William menyatakan Indodax memperkuat layanan bantuan resmi yang tersedia selama 24 jam melalui email, live chat help center, call center, dan media sosial resmi perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengguna memperoleh akses terhadap informasi yang valid dan terpercaya.

Menurut William, peningkatan kewaspadaan dan kebiasaan melakukan verifikasi menjadi langkah penting untuk melindungi aset serta data pribadi di tengah ancaman siber yang terus berkembang.

"Dengan semakin kompleksnya modus kejahatan digital, masyarakat perlu menjadikan keamanan digital sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari," ujar William.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan kejahatan siber di Indonesia semakin didominasi praktik manipulasi pengguna atau social engineering, menandai pergeseran ancaman dari pembobolan sistem ke eksploitasi kelemahan manusia sebagai pintu masuk utama penipuan digital.

Di tengah membengkaknya kerugian masyarakat akibat penipuan transaksi keuangan hingga Rp9,1 triliun, pelaku industri menilai penguatan literasi keamanan digital menjadi kebutuhan mendesak.

Data Tiger Research menunjukkan social engineering menjadi penyebab 74,7% total kerugian akibat kejahatan siber di industri Web3 sepanjang kuartal I/2026. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 64,3% pada 2025.

Pola serangan juga semakin beragam, mulai dari phishing, layanan pelanggan palsu, situs tiruan, nomor telepon palsu, hingga tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan dan muncul di hasil pencarian internet.

Ancaman tersebut terjadi seiring meningkatnya intensitas serangan siber di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,5 miliar serangan siber terjadi sepanjang 2025 atau melonjak tujuh kali lipat dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020—2024.

Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menunjukkan total kerugian akibat penipuan transaksi keuangan telah mencapai Rp9,1 triliun sejak 2024 hingga Januari 2026.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan pola kejahatan siber saat ini menunjukkan perubahan signifikan. Jika sebelumnya pelaku berupaya menembus sistem teknologi, kini mereka lebih banyak memanfaatkan kelengahan pengguna untuk memperoleh akses akun maupun data pribadi.

"Saat ini pelaku kejahatan tidak selalu berusaha membobol sistem yang kompleks. Mereka justru mencari cara yang lebih mudah, yaitu memanipulasi pengguna agar secara sukarela memberikan akses akun, kode OTP, atau informasi pribadi melalui tautan maupun nomor palsu. Karena itu, literasi keamanan digital harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat," ujarnya dalam keterangan, Kamis (4/6/2026).

Menurut William, salah satu modus yang semakin sering ditemukan adalah penyalahgunaan mesin pencari untuk menampilkan nomor layanan pelanggan palsu, situs tiruan, maupun tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan.

Fenomena tersebut dinilai berbahaya karena banyak pengguna menganggap informasi yang muncul di halaman pertama mesin pencari sebagai sumber yang otomatis terpercaya.

"Banyak korban merasa aman karena menemukan informasi tersebut melalui mesin pencari. Padahal posisi teratas di hasil pencarian tidak selalu menjamin keaslian suatu informasi. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya mencari, tetapi juga memverifikasi," katanya.

Pelaku industri menilai peningkatan keamanan digital tidak cukup hanya mengandalkan penguatan sistem teknologi. Edukasi pengguna menjadi faktor penting mengingat sebagian besar modus penipuan saat ini memanfaatkan aspek psikologis korban.

Masyarakat pun didorong membiasakan verifikasi terhadap alamat situs yang diakses, tidak langsung mempercayai nomor telepon atau tautan yang ditemukan melalui pencarian internet, serta memanfaatkan kanal layanan resmi ketika membutuhkan bantuan terkait akun maupun transaksi.

Meningkatnya dominasi social engineering menunjukkan bahwa ancaman siber tidak lagi semata persoalan teknologi, melainkan juga persoalan literasi. Di tengah percepatan transformasi digital sektor keuangan, kemampuan masyarakat mengenali modus penipuan dinilai menjadi garis pertahanan pertama untuk mencegah kerugian yang terus membesar.

Jakarta: Menjelang Iduladha, tren kurban online makin diminati masyarakat. Lewat platform digital, proses membeli hewan kurban hingga penyalurannya kini bisa dilakukan hanya lewat smartphone. Praktis, cepat, dan efisien.

Namun di balik kemudahan itu, ancaman penipuan digital juga ikut meningkat. Mulai dari penyalur kurban fiktif, tautan palsu, hingga pencurian data pribadi kini jadi modus yang semakin sering muncul di tengah tingginya aktivitas transaksi digital saat momen hari raya.

Melihat kondisi tersebut, VIDA sebagai perusahaan penyedia identitas digital dan fraud prevention mengingatkan masyarakat agar lebih waspada saat melakukan transaksi kurban online.

“Iduladha menjadi momen ketika masyarakat berlomba-lomba menebar kebaikan salah satunya melalui kurban dan sedekah. Di saat yang sama, aktivitas transaksi digital juga meningkat. Karena itu, penting untuk lebih cermat memeriksa setiap transaksi dan tidak terburu-buru mengklik tautan yang mencurigakan. Kewaspadaan sederhana dapat menjadi langkah penting untuk melindungi diri dari penipuan digital, khususnya dalam transaksi kurban online,” ujar Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23 Mei 2026.

Modus penipuan digital kini semakin canggih

Data dari Whitepaper VIDA 2026 SEA Digital Identity Fraud Outlook menunjukkan bahwa serangan fraud kini semakin terorganisasi dan terus berkembang.

Pelaku kerap menggabungkan berbagai metode sekaligus dalam satu serangan, mulai dari deepfake, social engineering, hingga account takeover.
Kondisi ini membuat semakin banyak titik rawan dalam setiap aktivitas digital yang dilakukan masyarakat, termasuk saat melakukan transaksi kurban.

Tips aman kurban online agar tidak tertipu

Untuk membantu masyarakat terhindar dari penipuan digital menjelang Iduladha, VIDA membagikan beberapa tips agar transaksi kurban online dapat dilakukan dengan lebih aman:

1. Pilih lembaga resmi dan tepercaya
Pastikan transaksi dilakukan melalui lembaga atau platform kurban yang memiliki identitas jelas dan reputasi yang baik.

2. Hindari mengklik tautan atau dokumen mencurigakan
Tautan maupun dokumen dari sumber yang tidak dikenal berpotensi menjadi celah penyebaran malware maupun pencurian data pribadi.

3. Jangan pernah membagikan OTP atau data pribadi sensitif
Penyalur kurban yang resmi tidak akan meminta kode OTP maupun informasi pribadi yang bersifat rahasia.

VIDA juga mengingatkan bahwa risiko penipuan tidak hanya mengintai pembeli, tetapi juga penyedia layanan kurban.

Karena itu, penyedia kurban perlu lebih teliti dalam memverifikasi setiap bukti pembayaran dan memastikan dana benar-benar telah masuk ke rekening sebelum transaksi diproses.

“Modus penipuan digital akan terus berevolusi mengikuti kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Karena itu, sistem keamanan juga perlu berkembang agar mampu mengenali risiko secara lebih menyeluruh, mulai dari identitas pengguna hingga memastikan perangkat dan jaringan yang digunakan benar-benar aman. Melalui ID FraudShield, kami ingin membantu masyarakat bertransaksi digital dengan rasa tenang dan perlindungan yang lebih kuat,” ucap Niki.

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecurangan (fraud) modern terutama penipuan digital kini berkembang semakin terorganisasi dengan menggabungkan berbagai metode serangan dalam satu rangkaian yang terencana.

Hal tersebut merupakan laporan dari Whitepaper VIDA bertajuk SEA Digital Identity Fraud Outlook.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur mengatakan, selama kesadaran publik masih rendah dan ekosistem belum bergerak secara kolektif, korban akan terus bertambah.

Oleh karena itu dibutuhkan sinergi nyata yakni regulasi yang kuat, komitmen pelaku usaha untuk mengadopsi perlindungan berlapis, dan masyarakat yang semakin kritis terhadap setiap interaksi digital mereka.

Berangkat dari kenyataan tersebut, VIDA, perusahaan identitas digital dan fraud prevention, menghadirkan pameran narasi bertajuk Faces of Fraud.

"Kami tidak ingin korban terus bertambah. Faces of Fraud adalah cara kami berkata, kita semua punya peran dalam memutus rantai ini," kata Niki dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

Melalui inisiatif ini, lima wajah di balik kisah penipuan digital dengan berani membagikan cerita mereka sebagai bagian dari gerakan edukasi publik dan upaya bersama memberantas penipuan digital.

Mereka berharap pengalaman yang dialami dapat berhenti pada diri mereka dan tidak terulang pada lebih banyak masyarakat.

Dengan membuka ruang percakapan secara lebih jujur dan manusiawi, Faces of Fraud turut meningkatkan kesadaran publik terhadap modus penipuan yang kian canggih, mulai dari manipulasi psikologis (social engineering) hingga pengambilalihan akun.

"Setiap wajah dalam Faces of Fraud mewakili seseorang yang pernah menaruh kepercayaan pada sistem keamanan identitas, tetapi gagal terlindungi dari celah yang ada. Melalui gerakan ini, kami ingin membuka mata publik bahwa dampak penipuan digital tidak hanya meninggalkan kerugian finansial, tetapi juga luka emosional, hilangnya rasa aman, dan dampak yang membekas dalam kehidupan sehari-hari," urai dia.

Faces of Fraud menampilkan kisah dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga hingga pekerja profesional, yang menjadi bukti siapa pun bisa menjadi sasaran penipuan digital, pencurian masa depan, seorang pensiunan yang kehilangan seluruh tabungan hidupnya akibat modus pengalihan dana ke aset kripto dalam waktu singkat.

Ada pula, kisah terkait penyalahgunaan identitas dengan data pribadi korban digunakan untuk pinjaman online ilegal tanpa persetujuan, yang meninggalkan beban psikologis berkepanjangan.

Selain itu, penipuan digital juga biasanya dapat berupa manipulasi empati.

Dalam Faces of Fraud terdapat kisah seorang orang tua kehilangan dana pengobatan anak akibat terjebak dalam modus donasi palsu.

Niki mengatakan, VIDA menyadari memerangi penipuan digital yang terus berevolusi tidak bisa dilakukan sendirian.

Kisah-kisah yang dihadirkan dalam Faces of Fraud menjadi pengingat bahwa di balik setiap kasus terdapat dampak nyata terhadap kehidupan seseorang.

"Berangkat dari hal tersebut, VIDA hadir tidak hanya sebagai penyedia teknologi, tetapi juga sebagai mitra bagi masyarakat, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman dan tepercaya," ujar dia.

Niki menjelaskan, di balik angka kerugian penipuan digital yang mencapai Rp 9 triliun dengan lebih dari 411.000 laporan sepanjang November 2024 hingga akhir 2025, tersimpan dampak yang jauh lebih besar dari sekadar kehilangan materi.

Penipuan digital membuat rasa aman masyarakat memudar, reputasi hancur, hingga harapan hidup ikut runtuh.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang