Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat persoalan gizi pada ibu hamil dan remaja masih menjadi tantangan serius untuk diatasi saat ini, baik itu gizi makro maupun mikro.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menyampaikan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil tercatat sebesar 16,9%. Sementara itu, prevalensi anemia pada ibu hamil tercatat sebesar 27,7%, meskipun turun signifikan dari 48,9% pada 2018.

“Artinya satu dari empat orang ibu hamil mengalami anemia dengan kadar hemoglobin saat hamil kurang dari 11 g/dL,” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Tak hanya pada ibu hamil, masalah gizi juga terjadi pada kelompok remaja dengan karakteristik gizi ganda. Pada kelompok usia 5-12 tahun, prevalensi gizi kurang masih mencapai 11%. Sementara itu, pada saat yang sama, prevalensi kelebihan berat badan (overweight dan obesitas) pada kelompok usia tersebut tercatat cukup tinggi, yakni 19,7%.

Kondisi serupa juga terlihat pada kelompok usia remaja lainnya. Maria menjelaskan bahwa persoalan gizi makro dan mikro pada remaja menunjukkan dinamika yang beragam, baik perbaikan maupun peningkatan pada kelompok umur tertentu.

Di sisi gizi mikro, prevalensi anemia pada remaja usia 5-14 tahun tercatat 16,3%, sedangkan pada kelompok usia 15-24 tahun sebesar 15,5%. Meski lebih baik dibandingkan 2018, angkanya dinilai masih memerlukan perhatian serius.

Menurut Maria, tantangan terbesar dalam penanganan masalah gizi adalah memastikan seluruh sasaran, khususnya ibu hamil dan balita, terpantau secara rutin sejak awal. Pemantauan kehamilan dan pertumbuhan balita secara berkala dinilai krusial untuk mendeteksi risiko gizi secara dini agar intervensi dapat dilakukan tepat waktu.

“Kalau sasaran ini tidak terpantau, kita tidak bisa mengetahui kalau ada risiko masalah gizi. Padahal deteksi dini menjadi penentu untuk ketepatan intervensi sehingga sasaran bisa tercegah dari masalah gizi,“ tegasnya.

Selain itu, Kemenkes juga menyoroti maraknya promosi produk pengganti ASI yang menyasar ibu bersalin dan menyusui, yang dinilai dapat menghambat keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Faktor lain seperti rendahnya kesadaran imunisasi, keterbatasan ekonomi yang memengaruhi daya beli pangan bergizi, serta keterbatasan sumber daya turut memperumit penanganan masalah gizi yang bersifat multidimensional.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Kemenkes menjalankan berbagai upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi yang menyasar seluruh siklus hidup.

Intervensi dimulai sejak remaja putri melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) dan edukasi gizi seimbang, dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan ibu hamil, termasuk pemeriksaan kehamilan minimal enam kali, pemberian TTD atau Multiple Micronutrient Supplement (MMS), serta makanan tambahan bagi ibu hamil dengan KEK.

Upaya lain mencakup skrining bayi baru lahir, pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, pemberian makanan tambahan bagi balita bermasalah gizi, hingga tatalaksana gizi buruk dan stunting. Untuk mencegah obesitas, Kemenkes juga mendorong edukasi gizi seimbang, aktivitas fisik rutin, serta pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak.

Di sisi edukasi, Kemenkes bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut mendorong pencantuman nilai gizi dan logo pilihan lebih sehat pada pangan olahan guna membantu masyarakat membuat keputusan konsumsi yang lebih baik.

“Memang masalah gizi sebagai masalah multidimensional sehingga penanganannya membutuhkan peran multisektoral,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Obesitas lebih dari sekadar kelebihan berat badan. Kini obesitas bahkan sudah dikategorikan sebagai penyakit kronis yang juga turut membebani perekonomian negara.

Pasalnya, menurut IDF Diabetes Atlas edisi ke-11(2024), 20,4 juta orang di Indonesia hidup dengan diabetes, dan angka ini diproyeksikan melonjak menjadi 28,6 juta pada tahun 2050.

Indonesia kini menjadi negara ke-5 tertinggi di dunia dengan jumlah orang dewasa dengan diabetes.

Situasi obesitas yang menyertainya tak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi obesitas pada usia di atas 18 tahun meningkat dari 21,8% pada 2018 menjadi 23,4% pada 2023, dan obesitas sentral mencapai 36,8% pada kelompok usia di atas 15 tahun.

Penelitian dari Institut Pertanian Bogor bahkan memperkirakan bahwa obesitas menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp78,478 miliar per tahun, menggambarkan bagaimana masalah ini bukan hanya soal individu, tetapi krisis yang berdampak sistemik.

Obesitas: Lebih dari Sekadar Berat Badan

Obesitas bukan sekadar urusan berat badan, tetapi merupakan kondisi medis kronis yang menimbulkan risiko serius bagi kesehatan, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi, sleep apnea, osteoartritis, hingga beberapa jenis kanker.

Lemak viseral di dalam tubuh memainkan peran besar dalam memicu resistensi insulin dan inflamasi kronis, yang membuka jalan menuju diabetes.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Obesitas, sebuah panduan komprehensif bagi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mengenali dan mengelola obesitas secara tepat.

PNPK Obesitas menekankan pendekatan bertahap, dimulai dengan perubahan gaya hidup (aktivitas fisik, pola makan, dan tidur), lalu bila belum cukup, terapi medis atau farmakoterapi sesuai indikasi, dengan pemantauan dan rujukan tepat waktu.

“Sekitar satu dari empat orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas, dan lebih dari satu dari tiga mengalami obesitas sentral. Ini bukan sekadar angka statistik, tapi peringatan keras, karena di balik tren obesitas, risiko diabetes meningkat tajam. Jika kita tidak bertindak sekarang, beban penyakit kronis akan terus bertambah. Aksi bersama lintas sektor, dari edukasi publik, layanan kesehatan, hingga kebijakan yang mendorong pola hidup sehat, menjadi kunci untuk menekan laju obesitas dan diabetes di Indonesia,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangan resmi.

Menurut Dicky L. Tahapary, dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes yang merupakan Bendahara Perhimpunan Endokrinologi Indonesia (PERKENI), obesitas dan diabetes adalah dua sisi dari koin yang sama.

"Penurunan berat badan 5–10% saja sudah terbukti memperbaiki kadar gula darah, tekanan darah, dan lipid. Sementara penurunan lebih dari 10–15% bahkan dapat mendorong remisi diabetes tipe 2. Jika diet dan olahraga belum cukup, itu bukan kegagalan, tetapi sinyal bahwa sudah waktunya berkonsultasi dengan dokter," terangnya.

Penanganan Obesitas

Sesuai panduan PNPK Obesitas, pendekatan bertahap tetap menjadi kunci, dimulai dari pola makan sehat dan aktivitas fisik teratur, dilanjutkan dengan opsi faramakoterapi atau terapi medis berbasis bukti, misalnya GLP-1, yang tentunya di bawah pengawasan dokter.

Di samping itu, eliminasi stigma pada orang dengan obesitas juga perlu dilakukan. Karena hingga kini masih banyak individu dengan obesitas yang berjuang sendiri dan enggan mencari bantuan tenaga kesehatan karena stigma dan rasa bersalah.

Padahal, obesitas bukan kegagalan pribadi, melainkan kondisi medis kompleks yang membutuhkan dukungan nyata.