Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat persoalan gizi pada ibu hamil dan remaja masih menjadi tantangan serius untuk diatasi saat ini, baik itu gizi makro maupun mikro.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menyampaikan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil tercatat sebesar 16,9%. Sementara itu, prevalensi anemia pada ibu hamil tercatat sebesar 27,7%, meskipun turun signifikan dari 48,9% pada 2018.
“Artinya satu dari empat orang ibu hamil mengalami anemia dengan kadar hemoglobin saat hamil kurang dari 11 g/dL,” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Tak hanya pada ibu hamil, masalah gizi juga terjadi pada kelompok remaja dengan karakteristik gizi ganda. Pada kelompok usia 5-12 tahun, prevalensi gizi kurang masih mencapai 11%. Sementara itu, pada saat yang sama, prevalensi kelebihan berat badan (overweight dan obesitas) pada kelompok usia tersebut tercatat cukup tinggi, yakni 19,7%.
Kondisi serupa juga terlihat pada kelompok usia remaja lainnya. Maria menjelaskan bahwa persoalan gizi makro dan mikro pada remaja menunjukkan dinamika yang beragam, baik perbaikan maupun peningkatan pada kelompok umur tertentu.
Di sisi gizi mikro, prevalensi anemia pada remaja usia 5-14 tahun tercatat 16,3%, sedangkan pada kelompok usia 15-24 tahun sebesar 15,5%. Meski lebih baik dibandingkan 2018, angkanya dinilai masih memerlukan perhatian serius.
Menurut Maria, tantangan terbesar dalam penanganan masalah gizi adalah memastikan seluruh sasaran, khususnya ibu hamil dan balita, terpantau secara rutin sejak awal. Pemantauan kehamilan dan pertumbuhan balita secara berkala dinilai krusial untuk mendeteksi risiko gizi secara dini agar intervensi dapat dilakukan tepat waktu.
“Kalau sasaran ini tidak terpantau, kita tidak bisa mengetahui kalau ada risiko masalah gizi. Padahal deteksi dini menjadi penentu untuk ketepatan intervensi sehingga sasaran bisa tercegah dari masalah gizi,“ tegasnya.
Selain itu, Kemenkes juga menyoroti maraknya promosi produk pengganti ASI yang menyasar ibu bersalin dan menyusui, yang dinilai dapat menghambat keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Faktor lain seperti rendahnya kesadaran imunisasi, keterbatasan ekonomi yang memengaruhi daya beli pangan bergizi, serta keterbatasan sumber daya turut memperumit penanganan masalah gizi yang bersifat multidimensional.
Untuk menanggulangi hal tersebut, Kemenkes menjalankan berbagai upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi yang menyasar seluruh siklus hidup.
Intervensi dimulai sejak remaja putri melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) dan edukasi gizi seimbang, dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan ibu hamil, termasuk pemeriksaan kehamilan minimal enam kali, pemberian TTD atau Multiple Micronutrient Supplement (MMS), serta makanan tambahan bagi ibu hamil dengan KEK.
Upaya lain mencakup skrining bayi baru lahir, pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, pemberian makanan tambahan bagi balita bermasalah gizi, hingga tatalaksana gizi buruk dan stunting. Untuk mencegah obesitas, Kemenkes juga mendorong edukasi gizi seimbang, aktivitas fisik rutin, serta pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak.
Di sisi edukasi, Kemenkes bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut mendorong pencantuman nilai gizi dan logo pilihan lebih sehat pada pangan olahan guna membantu masyarakat membuat keputusan konsumsi yang lebih baik.
“Memang masalah gizi sebagai masalah multidimensional sehingga penanganannya membutuhkan peran multisektoral,” jelasnya.