Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan baku plastik mulai mendorong pelaku industri untuk menjajaki diversifikasi kemasan sebagai langkah mitigasi biaya dan menjaga keberlanjutan produksi. Meski demikian, implementasi strategi ini dinilai tidak sederhana dan masih menghadapi sejumlah kendala teknis maupun karakteristik produk.

Upaya diversifikasi tersebut salah satunya tercermin dalam kegiatan workshop dan kunjungan industri yang digelar di PT Lami Packaging Indonesia bersama pelaku usaha anggota Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) beberapa waktu lalu.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kolektif industri dalam mencari solusi alternatif di tengah tekanan biaya bahan baku.

Dia menjelaskan terdapat dua aspek utama yang perlu diperkuat dalam menghadapi tantangan industri saat ini, yakni procurement dan divisi manufaktur. Dari sisi manufaktur, efisiensi menjadi kunci untuk menjaga daya saing, sementara dari sisi pengadaan, perusahaan perlu memperluas sumber pasokan, termasuk mencari alternatif kemasan.

“Divisi manufacturing perlu meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif, sementara procurement perlu memperluas sourcing. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya kami dalam mencari alternatif sumber kemasan,” ujar Adhi dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Di sisi lain, pelaku industri besar seperti Mayora Indah Tbk, menyatakan perseroan sejatinya telah mulai menerapkan variasi kemasan untuk produk minuman tertentu, seperti penggunaan kemasan aseptik berbasis karton atau tetra pak. Namun, untuk produk makanan seperti biskuit, perubahan kemasan dinilai lebih kompleks.

Faktor iklim menjadi salah satu pertimbangan utama. Karakteristik cuaca tropis dengan curah hujan tinggi membuat penggunaan kemasan berbasis kertas atau material non-plastik berisiko menurunkan kualitas produk.

“Problemnya adalah kalau kena air, agak susah,” ungkap perwakilan Mayora kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Kendati demikian, perusahaan membuka peluang untuk mengeksplorasi alternatif bahan baku lain, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah dan pemanfaatan inovasi teknologi kemasan.

“Kita masih koordinasi sama Kementerian Perindustrian. Siapa tahu mereka punya alternatif bahan baku atau ada suatu teknologi yang bisa menggantikan kemasan plastik,” tutur perseroan.

Adapun hingga saat ini, Mayora belum mengalami gangguan signifikan terhadap ketersediaan kemasan plastik, mengingat masih adanya stok dalam beberapa bulan ke depan. Namun, perusahaan mengakui adanya potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada biaya produksi.

Perwakilan manajemen Mayora mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik diperkirakan tidak terlalu signifikan terhadap keseluruhan biaya, mengingat komposisi kemasan produk tidak sepenuhnya berbasis plastik.

Sebagian produk masih menggunakan karton atau kertas yang tidak terdampak langsung oleh fluktuasi harga minyak. Jika konflik tak kunjung usa, perseroan katanya akan mencari alternatif bahan baku di luar kawasan yang terdampak konflik Timur Tengah.

Sementara itu, Chief Financial Officer MR.D.I.Y. Indonesia Rika Juniaty Tanzil mengatakan, perusahaannya masih berada pada tahap pemantauan terhadap perkembangan harga bahan baku plastik dan dinamika rantai pasok global.

Menurutnya, hingga saat ini operasional dan ketersediaan produk masih berjalan normal. Perusahaan berfokus menjaga efisiensi agar tekanan biaya tidak langsung diteruskan kepada konsumen.

“Kami berupaya agar perubahan kondisi eksternal tidak serta merta berdampak langsung pada konsumen. Komitmen kami tetap sama, melayani pelanggan dengan produk berkualitas dengan harga terjangkau,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Terkait diversifikasi bahan baku, Rika menuturkan bahwa pihaknya masih mempelajari berbagai alternatif yang tersedia di industri. Keputusan strategis terkait perubahan material, baik untuk produk maupun kemasan, belum diambil dalam waktu dekat.

Dia menekankan bahwa setiap inovasi yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek keterjangkauan, mengingat segmen pasar MR.D.I.Y. yang luas.

“Kami masih pada tahap memantau perkembangan pasar sebelum mengambil kebijakan strategis, terkait perubahan material produk maupun kemasan,” jelas Rika.

Respons Jangka Pendek

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan diversifikasi kemasan lebih mencerminkan respons jangka pendek terhadap guncangan global, khususnya kenaikan harga plastik akibat gangguan rantai pasok internasional.

Menurutnya, akar persoalan industri tetap berada pada tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku serta belum kuatnya struktur industri hulu petrokimia domestik.

“Jadi wajar kalau pelaku industri masih melihat stabilitas pasokan plastik sebagai prioritas, karena secara teknis dan biaya, plastik masih sulit tergantikan sepenuhnya,” tuturnya

Kendati demikian, kebijakan diversifikasi tetap memiliki arti penting dalam jangka menengah karena mendorong industri mulai membangun portofolio kemasan yang lebih adaptif terhadap krisis.

Konsekuensinya, dalam jangka pendek hampir pasti ada kenaikan biaya. Hal ini disebabkan oleh skala produksi kemasan alternatif yang masih terbatas, kebutuhan investasi mesin baru, serta penyesuaian pada sistem logistik dan penyimpanan.

Kondisi tersebut dinilai akan lebih membebani industri skala menengah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Dalam beberapa tahun ke depan, kalau skala mulai terbentuk dan teknologi makin efisien, biaya bisa turun dan bahkan mendekati plastik, terutama jika harga bahan baku fosil tetap tidak stabil seperti sekarang,” jelas Yusuf.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha disebut perlu mengambil langkah simultan, mulai dari meningkatkan efisiensi internal hingga melakukan substitusi bahan secara selektif. Selain itu, diversifikasi sumber pasokan bahan baku juga menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko gangguan rantai pasok. Bagi UMKM, kolaborasi seperti pembelian bersama dapat menjadi solusi untuk menekan biaya.

“Yang perlu dihindari justru reaksi instan menaikkan harga terlalu agresif, karena daya beli masih rapuh,” tambah Yusuf.

Di sisi lain, dia melihat krisis harga plastik justru membuka peluang bagi percepatan adopsi kemasan ramah lingkungan. Selama ini, salah satu hambatan utama adalah disparitas harga dengan plastik konvensional.

Namun, ketika harga plastik meningkat, selisih biaya tersebut menjadi semakin kecil. Kondisi ini diperkuat oleh tekanan regulasi global serta perubahan preferensi konsumen yang mulai mengarah pada produk berkelanjutan.

“Tantangannya, momentum ini sering hilang begitu kondisi normal kembali. Kalau harga plastik turun lagi, banyak pelaku usaha cenderung kembali ke pola lama,” jelas Yusuf.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan transformasi industri kemasan. Dukungan kebijakan dinilai perlu mencakup insentif fiskal, akses pembiayaan, serta penguatan industri berbasis bahan baku lokal.

Selain itu, pembangunan sistem daur ulang dan penetapan standar yang jelas juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat transisi menuju kemasan yang lebih berkelanjutan. Dari sisi industri, komitmen jangka panjang, terutama dari perusahaan besar, dinilai penting untuk menciptakan permintaan yang stabil terhadap material alternatif.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika meyebut pelaku industri telah mulai melakukan diversifikasi material kemasan dengan memanfaatkan kertas, kaca, logam, serta bahan plastik hasil daur ulang seperti recycled PET (rPET). Khusus kemasan berbahan dasar kertas, Kemenperin menilai industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan.

Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai USD 8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

Putu menyebut potensi pengembangan kemasan berbasis kertas sangat besar, terutama untuk kebutuhan ritel, industri mamin, e-commerce, dan logistik. Saat ini, kementerian juga fokus dalam pengembangan aseptic packaging yang banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok dingin (cold chain).

“Ke depan, inovasi seperti barrier paper, paper bottle, nano-cellulose coating dan active paper packaging perlu terus diperkuat melalui riset dan investasi,” kata Putu.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengatakan bahwa kenaikan harga plastik secara drastis bukan hanya menjadi beban bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga membuat beban berlebih bagi para konsumen, yang daya belinya memang belum pulih. Ekonom membagikan tips untuk menyiasati harga plastik yang mahal.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Wisnu Setiadi Nugroho menyatakan bahwa kombinasi masalah operasional bagi pengusaha dan beban bagi masyarakat menjadi suatu pertanda bagi para pelaku UMKM untuk berjaga-jaga. Apabila tidak waspada, maka terdapat risiko turunnya performa atau bahkan kebangkrutan bagi para UMKM.

“Kita harus menyadari bahwa UMKM Indonesia sangat bergantung pada plastik, mulai dari kemasan makanan hingga kantong belanja,” ucapnya, seperti dikutip dari situs resmi UGM, Kamis (16/4/2026).

Wisnu menyatakan bahwa para pihak yang terkait harus segera menyiapkan strategi adaptasi sebagai langkah mitigasi masalah itu.

Wisnu memberikan sejumlah tips bagi para pelaku usaha untuk menyiasati harga plastik yang mahal. Pertama, UMKM dapat mulai memilih kemasan alternatif yang memiliki harga lebih stabil dan juga berbasis lokal, seperti kertas, besek bambu, atau kemasan dari singkong, yang juga lebih ramah lingkungan.

Selain mencari kemasan baru, para pelaku usaha dapat menyiasati kenaikan harga dengan mendesain ulang kemasan mereka. Salah satu cara yang disebutkannya adalah dengan mengurangi ketebalan atau ukuran plastik, asalkan tanpa mengurangi kualitas keamanan produk.

Kemudian, para pelaku UMKM juga dapat sedikit mengubah model bisnisnya, misalnya dengan adanya sistem pembelian dengan membawa wadah sendiri. Hal itu dapat dibarengi dengan adanya insentif berupa sedikit potongan harga kepada konsumen.

“Cara ini bisa mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai,” ujar Wisnu.

Penyebab Harga Plastik Naik

Menurutnya, penyebab harga plastik naik, yang bahkan naik hingga 100%, adalah karena adanya permasalahan pada rantai nilai petrokimia akibat dari perang yang dimulai oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di wilayah Asia Barat atau Timur Tengah.

Perang itu membuat Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran distribusi energi paling vital di dunia, menjadi tersendat dan, bahkan, tertutup. Hal itu pun membuat harga minyak global, termasuk minyak mentah, menjadi meningkat secara tinggi.

Kemudian, hal itu juga berpengaruh terhadap pasokan bahan baku plastik, yaitu polimer seperti polietilena dan polipropilena. Kedua bahan itu merupakan bahan turunan dari minyak bumi, yang harganya meningkat. Dengan adanya kenaikan bahan baku tersebut, maka biaya produksi biji plastik juga turut melonjak.

Wisnu juga mengatakan bahwa alasan lain dari naiknya harga plastik adalah kondisi yang memprioritaskan penyaluran energi yang ada di tanah air. Saat ini, energi yang ada tidak difokuskan untuk produk-produk turunan petrokimia.

Sebaliknya, dalam situasi dunia yang dipenuhi konflik, dia menyebut bahwa banyak negara eksportir atau pengolah minyak yang memprioritaskan ketersediaan bahan bakar untuk transportasi dan pemanas dibandingkan.

“Hal ini menyebabkan berkurangnya dan kelangkaan suplai biji plastik di pasar internasional,” ungkap Wisnu.

Ucapan senada juga disampaikan oleh pakar ekonomi energi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dessy Rachmawatie. Dia menilai bahwa harga plastik yang melambung adalah bagian dari fenomena inflasi yang mendorong biaya alias cost-push inflation, yang dalam hal ini adalah peningkatan biaya produksi di sektor energi.

Bukan hanya kenaikan harga dalam sektor manufaktur, dia menyebut bahwa inflasi jenis itu juga terjadi di sektor-sektor lain yang berkaitan.

Dia pun menyatakan bahwa kenaikan harga plastik juga dipengaruhi oleh dalam negeri, yaitu masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap impor bahan baku plastik. Menurutnya, hingga kini, sekitar 50% hingga 60% kebutuhan bahan baku plastik masih didapat dari luar negeri.

Dengan adanya ketergantungan impor itu, Dessy menjelaskan bahwa industri tanah air menjadi sangat mudah terdampak oleh fluktuasi global.

“Ketika harga plastik naik hingga 30—100%, ini bukan lagi sekadar isu sektoral, melainkan sudah berimplikasi pada stabilitas ekonomi secara lebih luas, termasuk daya beli masyarakat,” tuturnya, seperti dikutip dari situs resmi UMY.

Maka dari itu, Dessy mendorong agar pemerintah terus memperkuat fondasi dari sektor industri nasional, khususnya di sektor hulu berbasis petrokimia.

Wisnu pun meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang komprehensif mengenai hal ini, bukan sekadar imbauan. Menurutnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi UMKM yang terdampak langsung. Penghapusan pajak impor sementara untuk bahan baku alternatif nonplastik pun juga dapat diterapkan.

Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengadaan program subsidi silang. Lalu, melalui berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah dapat mengintervensi pasar guna menstabilkan harga biji plastik secara domestik.

Wisnu pun menilai bahwa pemerintah harus mendorong perluasan sosialisasi kemasan alternatif, mendorong riset, memfasilitasi akses ke produsen kemasan ramah lingkungan memberikan pendampingan pengelolaan keuangan.

Harga nafta, bahan baku plastik yang merupakan turunan dari minyak mentah, memang telah naik signifikan sejak perang meletus pada akhir Februari 2026 lalu.

Berdasarkan data dari Trading Economics, harga nafta pada 28 Februari 2026 berada di angka US$588,2 per ton. Harga tersebut sempat melampaui level psikologis US$1.010,5 per ton pada 7 April 2026. Meski telah turun ke US$893,1 pada 11 April 2026, angka tersebut masih jauh lebih tinggi daripada kondisi pada permulaan perang. (Laurensius Katon Kandela)