Bisnis.com, JAKARTA — PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp60 per saham setelah mempertahankan kinerja yang solid sepanjang 2025 di tengah tekanan kenaikan harga komoditas global.

Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada Kamis (4/6/2026).

Direktur MYOR Wardhana Atmadja mengatakan di tengah tantangan industri makanan dan minuman akibat lonjakan harga kopi dan kakao, perseroan mampu membukukan penjualan sebesar Rp38,68 triliun pada 2025.

Realisasi tersebut, kata dia, meningkat dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya yang sebesar Rp36,07 triliun.

"Oleh karena itu para pemegang saham menyetujui penggunaan keuntungan tahun buku 2025 dengan membagikan dividen tunai sebesar Rp60 per saham," ujarnya, Kamis (4/6/2026)

Wardhana memaparkan sepanjang tahun lalu perseroan menghadapi tekanan yang cukup berat sepanjang tahun lalu.

Harga kopi dan kakao yang tinggi sebagai bahan baku utama produksi meningkatkan biaya operasional, sementara perusahaan tetap dituntut menjaga daya saing harga di pasar.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mayora menjalankan berbagai strategi, mulai dari inovasi produk, peningkatan efisiensi operasional, pengendalian biaya produksi, hingga memperluas penetrasi pasar domestik maupun internasional.

Memasuki 2026, perseroan melihat peluang perbaikan profitabilitas seiring mulai turunnya harga kopi dan kakao di pasar global. Penurunan harga bahan baku tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi peningkatan margin usaha.

Perseroan, lanjutnya, juga menilai prospek industri makanan dan minuman masih positif, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang relatif stabil serta permintaan ekspor yang tetap terjaga.

"Kami akan terus memperkuat inovasi, menjaga efisiensi operasional, memastikan ketersediaan bahan baku, serta memperluas pasar di dalam dan luar negeri," katanya.

Dengan portofolio merek yang kuat dan jaringan distribusi yang menjangkau berbagai negara, Mayora optimistis mampu menciptakan pertumbuhan berkelanjutan sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

KOMPAS.com - Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan industri kesulitan menentukan kenaikan harga produk akibat pelemahan rupiah.

Penyesuaian harga tetap harus dilakukan tapi mengingat daya beli masyarakat belum pulih, kesulitan itu ada.

"Sebagian sudah menyesuaikan harga jual, meskipun tidak bisa besar karena mempertimbangkan daya beli," katanya dikutip dari Kontan, Kamis (14/5/2026).

Jika harga tak disesuaikan, perusahaan berpotensi merugi dan berimbas akan adanya PHK karyawan.

"Terpaksa kenaikan bahan baku, kemasan dan lainnya diserap dengan mengurangi margin atau bahkan sampai tidak ada margin," imbuhnya.

Gapmmi masih menunggu berharap, nilai tukar segera menguat.

Penguatan rupiah efeknya berantai, mempengaruhi perekonomian masyarakat sampai lapisan paling bawah.

Selama penguatan belum terjadi, industri makanan minuman kesulitan menentukan langkah.

"Ketidakpastian ini yang menjadi masalah. Kita tidak tahu sampai berapa nilai tukar akan terjadi, sehingga sulit menentukan langkah yang akan diambil," ujar Adhi.

Pemerintah saat ini fokus memperkuat nilai tukar rupiah.

Respon Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan masyarakat tak usah panik atas pelemahan rupiah.

Pondasi ekonomi Indonesia kuat, usaha penguatan rupiah sedang dilakukan.

"Enggak (perlu panik). Karena pondasi ekonomi kita bagus, kita tahu betul kelemahan kita di mana, dan bisa kita betulin," ujar Purbaya dikutip dari Kompas.com, Rabu (13/5/2026).

Menyoal ketakutan ekonomi Indonesia terpuruk seperti Krisis Moneter 1998, hal itu tak akan terjadi.

Dengan pondasi ekonomi kuat seperti ini, tak terlalu sulit mengembalikan iklim bisnis ke jalurnya lagi.

"Kita enggak akan sejelek kayak tahun '98 lagi, enggak akan jelek malah. Dengan pondasi ekonomi yang kuat enggak terlalu sulit sebetulnya," jelasnya.

Purbaya juga meyakini Bank Indonesia (BI) bisa mengembalikan nilai fundamental rupiah seperti sedia kala.

"Ya itu anda tanya Bank Sentral saja, mereka yang berwenang. Tapi saya yakin mereka bisa kendalikan. Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti," imbuh Purbaya.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Rupiah Melemah, Industri Makanan Minuman Tertekan" dan Kompas.com berjudul "Purbaya Imbau Masyarakat Tak Panik Rupiah Anjlok: Tak Akan Sejelek ‘98"

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan baku plastik mulai mendorong pelaku industri untuk menjajaki diversifikasi kemasan sebagai langkah mitigasi biaya dan menjaga keberlanjutan produksi. Meski demikian, implementasi strategi ini dinilai tidak sederhana dan masih menghadapi sejumlah kendala teknis maupun karakteristik produk.

Upaya diversifikasi tersebut salah satunya tercermin dalam kegiatan workshop dan kunjungan industri yang digelar di PT Lami Packaging Indonesia bersama pelaku usaha anggota Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) beberapa waktu lalu.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kolektif industri dalam mencari solusi alternatif di tengah tekanan biaya bahan baku.

Dia menjelaskan terdapat dua aspek utama yang perlu diperkuat dalam menghadapi tantangan industri saat ini, yakni procurement dan divisi manufaktur. Dari sisi manufaktur, efisiensi menjadi kunci untuk menjaga daya saing, sementara dari sisi pengadaan, perusahaan perlu memperluas sumber pasokan, termasuk mencari alternatif kemasan.

“Divisi manufacturing perlu meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif, sementara procurement perlu memperluas sourcing. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya kami dalam mencari alternatif sumber kemasan,” ujar Adhi dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Di sisi lain, pelaku industri besar seperti Mayora Indah Tbk, menyatakan perseroan sejatinya telah mulai menerapkan variasi kemasan untuk produk minuman tertentu, seperti penggunaan kemasan aseptik berbasis karton atau tetra pak. Namun, untuk produk makanan seperti biskuit, perubahan kemasan dinilai lebih kompleks.

Faktor iklim menjadi salah satu pertimbangan utama. Karakteristik cuaca tropis dengan curah hujan tinggi membuat penggunaan kemasan berbasis kertas atau material non-plastik berisiko menurunkan kualitas produk.

“Problemnya adalah kalau kena air, agak susah,” ungkap perwakilan Mayora kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Kendati demikian, perusahaan membuka peluang untuk mengeksplorasi alternatif bahan baku lain, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah dan pemanfaatan inovasi teknologi kemasan.

“Kita masih koordinasi sama Kementerian Perindustrian. Siapa tahu mereka punya alternatif bahan baku atau ada suatu teknologi yang bisa menggantikan kemasan plastik,” tutur perseroan.

Adapun hingga saat ini, Mayora belum mengalami gangguan signifikan terhadap ketersediaan kemasan plastik, mengingat masih adanya stok dalam beberapa bulan ke depan. Namun, perusahaan mengakui adanya potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada biaya produksi.

Perwakilan manajemen Mayora mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik diperkirakan tidak terlalu signifikan terhadap keseluruhan biaya, mengingat komposisi kemasan produk tidak sepenuhnya berbasis plastik.

Sebagian produk masih menggunakan karton atau kertas yang tidak terdampak langsung oleh fluktuasi harga minyak. Jika konflik tak kunjung usa, perseroan katanya akan mencari alternatif bahan baku di luar kawasan yang terdampak konflik Timur Tengah.

Sementara itu, Chief Financial Officer MR.D.I.Y. Indonesia Rika Juniaty Tanzil mengatakan, perusahaannya masih berada pada tahap pemantauan terhadap perkembangan harga bahan baku plastik dan dinamika rantai pasok global.

Menurutnya, hingga saat ini operasional dan ketersediaan produk masih berjalan normal. Perusahaan berfokus menjaga efisiensi agar tekanan biaya tidak langsung diteruskan kepada konsumen.

“Kami berupaya agar perubahan kondisi eksternal tidak serta merta berdampak langsung pada konsumen. Komitmen kami tetap sama, melayani pelanggan dengan produk berkualitas dengan harga terjangkau,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Terkait diversifikasi bahan baku, Rika menuturkan bahwa pihaknya masih mempelajari berbagai alternatif yang tersedia di industri. Keputusan strategis terkait perubahan material, baik untuk produk maupun kemasan, belum diambil dalam waktu dekat.

Dia menekankan bahwa setiap inovasi yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek keterjangkauan, mengingat segmen pasar MR.D.I.Y. yang luas.

“Kami masih pada tahap memantau perkembangan pasar sebelum mengambil kebijakan strategis, terkait perubahan material produk maupun kemasan,” jelas Rika.

Respons Jangka Pendek

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan diversifikasi kemasan lebih mencerminkan respons jangka pendek terhadap guncangan global, khususnya kenaikan harga plastik akibat gangguan rantai pasok internasional.

Menurutnya, akar persoalan industri tetap berada pada tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku serta belum kuatnya struktur industri hulu petrokimia domestik.

“Jadi wajar kalau pelaku industri masih melihat stabilitas pasokan plastik sebagai prioritas, karena secara teknis dan biaya, plastik masih sulit tergantikan sepenuhnya,” tuturnya

Kendati demikian, kebijakan diversifikasi tetap memiliki arti penting dalam jangka menengah karena mendorong industri mulai membangun portofolio kemasan yang lebih adaptif terhadap krisis.

Konsekuensinya, dalam jangka pendek hampir pasti ada kenaikan biaya. Hal ini disebabkan oleh skala produksi kemasan alternatif yang masih terbatas, kebutuhan investasi mesin baru, serta penyesuaian pada sistem logistik dan penyimpanan.

Kondisi tersebut dinilai akan lebih membebani industri skala menengah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Dalam beberapa tahun ke depan, kalau skala mulai terbentuk dan teknologi makin efisien, biaya bisa turun dan bahkan mendekati plastik, terutama jika harga bahan baku fosil tetap tidak stabil seperti sekarang,” jelas Yusuf.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha disebut perlu mengambil langkah simultan, mulai dari meningkatkan efisiensi internal hingga melakukan substitusi bahan secara selektif. Selain itu, diversifikasi sumber pasokan bahan baku juga menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko gangguan rantai pasok. Bagi UMKM, kolaborasi seperti pembelian bersama dapat menjadi solusi untuk menekan biaya.

“Yang perlu dihindari justru reaksi instan menaikkan harga terlalu agresif, karena daya beli masih rapuh,” tambah Yusuf.

Di sisi lain, dia melihat krisis harga plastik justru membuka peluang bagi percepatan adopsi kemasan ramah lingkungan. Selama ini, salah satu hambatan utama adalah disparitas harga dengan plastik konvensional.

Namun, ketika harga plastik meningkat, selisih biaya tersebut menjadi semakin kecil. Kondisi ini diperkuat oleh tekanan regulasi global serta perubahan preferensi konsumen yang mulai mengarah pada produk berkelanjutan.

“Tantangannya, momentum ini sering hilang begitu kondisi normal kembali. Kalau harga plastik turun lagi, banyak pelaku usaha cenderung kembali ke pola lama,” jelas Yusuf.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan transformasi industri kemasan. Dukungan kebijakan dinilai perlu mencakup insentif fiskal, akses pembiayaan, serta penguatan industri berbasis bahan baku lokal.

Selain itu, pembangunan sistem daur ulang dan penetapan standar yang jelas juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat transisi menuju kemasan yang lebih berkelanjutan. Dari sisi industri, komitmen jangka panjang, terutama dari perusahaan besar, dinilai penting untuk menciptakan permintaan yang stabil terhadap material alternatif.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika meyebut pelaku industri telah mulai melakukan diversifikasi material kemasan dengan memanfaatkan kertas, kaca, logam, serta bahan plastik hasil daur ulang seperti recycled PET (rPET). Khusus kemasan berbahan dasar kertas, Kemenperin menilai industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan.

Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai USD 8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

Putu menyebut potensi pengembangan kemasan berbasis kertas sangat besar, terutama untuk kebutuhan ritel, industri mamin, e-commerce, dan logistik. Saat ini, kementerian juga fokus dalam pengembangan aseptic packaging yang banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok dingin (cold chain).

“Ke depan, inovasi seperti barrier paper, paper bottle, nano-cellulose coating dan active paper packaging perlu terus diperkuat melalui riset dan investasi,” kata Putu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sejumlah langkah untuk merespons lonjakan harga plastik yang belakangan menjadi perhatian pelaku industri, khususnya sektor makanan dan minuman.

Salah satu solusi yang didorong adalah penggunaan bahan kemasan alternatif seperti kertas (paperboard) hingga kaca guna menjaga keberlanjutan produksi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan bahwa kondisi yang berkembang saat ini masih berada pada tahap kekhawatiran industri, terutama terkait ketersediaan bahan baku dalam beberapa bulan ke depan.

“Jadi yang sekarang itu ada kekhawatiran. Kekhawatiran bagaimana nanti stoknya satu sampai dua bulan ini,” ujar Putu di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam rapat yang dipimpin Menteri Perindustrian dan dihadiri pelaku industri plastik dari hulu hingga hilir, disepakati bahwa pasokan bahan baku plastik dalam negeri masih tersedia.

“Dalam rapat tersebut semua pelaku industri mengatakan tersedia. Jadi pelaku industri mengatakan, plastiknya untuk bahan baku plastik maupun bahan baku untuk membuat plastiknya, jadi biji plastik maupun plastik itu tersedia,” jelasnya.

Meski demikian, Kemenperin mengakui adanya potensi kenaikan harga akibat tekanan global.

Pemerintah pun tengah mengkaji sejumlah opsi kebijakan untuk menahan lonjakan harga, termasuk kemungkinan relaksasi bea masuk bahan baku petrokimia.

“Memang dikhawatirkan ini harganya akan naik ya karena tadi di kondisi situasinya, sehingga waktu itu (dalam pertemuan) Pak Menteri menyampaikan ‘oke yang penting ketersediaan dulu’,” kata Putu.

Di sisi lain, Kemenperin mendorong diversifikasi bahan kemasan sebagai langkah mitigasi. Salah satu yang dinilai potensial adalah kemasan berbasis kertas yang saat ini sudah memiliki porsi signifikan di industri.

“Untuk kemasan dari kertas itu sudah mencapai 28 persen. Ini cukup besar. Berarti yang non plastik ini seperti paperboard ini sebenarnya sudah dikenal, sudah banyak digunakan ya seperti untuk susu, untuk juice dan banyak lagi,” ujarnya.

Selain kertas, penggunaan kemasan berbahan kaca juga didorong meski porsinya saat ini masih relatif kecil. Pemerintah menilai peningkatan penggunaan kaca dapat menjadi alternatif sekaligus mendorong industri terkait.

“Di samping itu juga kami penggunaan glass (kaca) mulai ngetren lagi. Ini nah ini coba kita juga akan dorong penggunaannya. Mudah-mudahan segera kita bisa gunakan dan kalau itu bisa ditingkatkan ke 5 persen mungkin juga bagus ya. Ini sedang kita coba juga,” tambahnya.

Lebih lanjut, Putu menegaskan bahwa pemerintah tidak menetapkan batasan langsung terhadap kenaikan harga, namun terus berupaya menjaga agar dampaknya tidak terlalu memberatkan pelaku usaha maupun konsumen.

“Enggak ada kita membatasi, tapi kita, pemerintah, sedang mengupayakan untuk itu tidak apa tidak naik terlalu tinggi kan gitu,” katanya.

Kemenperin menilai, fleksibilitas pelaku industri dalam menjaga harga menjadi kunci penting di tengah situasi ini, mengingat sektor makanan dan minuman memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan harga di tingkat konsumen.

“Yang menjadi concern dari pelaku usaha pada saat ini, meskipun terjadi kenaikan (harga plastik), harga makanan masih tetap dijaga karena kita tahu mereka juga enggak mau kehilangan pasarnya,” tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan dampak kenaikan harga plastik tidak seragam di seluruh pelaku UMKM.

Edy menuturkan UMKM yang menjadikan plastik sebagai bahan baku utama akan mengalami tekanan paling besar dibandingkan yang hanya menggunakan plastik sebagai kemasan.

Menurutnya, pelaku usaha yang memproduksi barang berbahan plastik—seperti mainan atau produk berbasis resin—akan terdampak signifikan karena kenaikan harga langsung memukul biaya produksi. Sebaliknya, untuk UMKM yang hanya menggunakan plastik sebagai pembungkus, dampaknya relatif terbatas dan masih dapat diantisipasi dengan alternatif lain.

Adapun, Akumindo menyebut pelaku UMKM cenderung memilih menahan kenaikan harga jual produk dan mengorbankan margin keuntungan.

“Kalau omzet diharapkan tidak. Tetapi kalau marginnya berkurang, bisa jadi,” kata Edy saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Edy menambahkan, kenaikan biaya kemasan plastik tidak selalu berdampak besar terhadap harga jual akhir, khususnya untuk usaha kecil seperti pedagang makanan ringan. Meski demikian, bagi usaha yang bergantung pada plastik sebagai bahan baku utama, tekanan biaya akan jauh lebih besar. Dia bahkan mengingatkan potensi dampak lanjutan terhadap tenaga kerja jika kondisi ini berlanjut.

Untuk itu, Edy menilai pemerintah perlu mendorong ketersediaan bahan baku plastik dalam negeri, termasuk melalui pengolahan ulang limbah plastik.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengungkapkan tekanan yang dihadapi industri tidak hanya berasal dari kenaikan harga, melainkan juga keterbatasan pasokan. Adapun, kenaikan harganya di kisaran 30–60%.

“Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa pemasok kami mengatakan bahwa ketersediaan bahan baku mereka sangat terbatas, sehingga ada beberapa pemasok yang tidak bisa memenuhi industri makanan minuman. Ini yang lebih berat,” kata Adhi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah telah menerima aspirasi dari pelaku UMKM terkait lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan di jalur Selat Hormuz.

“Sudah ada keluhan [dari UMKM], sudah ada aspirasi yang menyampaikan ke kita bahwa kebutuhan akan bahan-bahan plastik untuk bungkus produknya mereka itu sekarang sudah mulai naik,” kata Maman saat ditemui seusai Halalbihalal di Kantor Kementerian UMKM, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan kenaikan harga plastik tidak terlepas dari lonjakan harga bahan baku berbasis minyak mentah di pasar global. Hal ini berdampak langsung terhadap biaya produksi UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman (mamin) yang membutuhkan kemasan plastik.

Namun, Maman menuturkan pihaknya telah menugaskan jajaran eselon I untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencari solusi atas kenaikan harga bahan baku plastik yang berasal dari turunan minyak mentah. Meski demikian, pemerintah masih membahas mitigasi lintas kementerian dan belum merinci kebijakan yang akan diambil.

“Seperti apa langkah-langkahnya, saya pikir terlalu dini untuk saya kasih jawaban, walaupun kita sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, tetapi saya pikir biarkan dulu ini menjadi pembicaraan di tim eselon 1, eselon 2,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri makanan dan minuman (F&B) di Singapura tengah menghadapi tekanan berat. Ratusan restoran dan kafe tutup setiap bulan akibat kenaikan sewa, biaya tenaga kerja hingga persaingan yang semakin ketat.

Dilansir dari VnExpress, Jumat (13/2/2026), data Accounting and Corporate Regulatory Authority mencatat sebanyak 3.148 bisnis makanan menghentikan operasionalnya pada 2025, meningkat dibandingkan 3.047 bisnis pada 2024. Angka tersebut setara dengan rata-rata sekitar 250 restoran tutup setiap bulan.

Gelombang penutupan ini turut menyeret sejumlah nama restoran besar. Ka-Soh, restoran Cantonese legendaris berusia 86 tahun di Greenwood Avenue, menutup pintunya pada 28 September setelah menghadapi kenaikan sewa hingga 30%.

Menyusul kemudian Relish, restoran kasual di Cluny Court yang akan tutup pada 29 Maret setelah 19 tahun beroperasi. Selain itu, restoran fine dining Ibid di North Canal Road yang dikelola Woo Wai Leong, pemenang ajang MasterChef Asia 2015, juga dijadwalkan menghentikan operasionalnya.

“Kami sudah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, tetapi rasanya kami sudah tidak sanggup lagi,” ucap pemilik Ka-Soh, Cedric Tang seperti yang dilansir dari CNA.

Tang menjelaskan bahwa untuk menutup kenaikan sewa dari sekitar S$12.000 atau sekitar Rp160 juta menjadi S$15.000 (Rp 200 juta) per bulan, ia harus menjual tambahan 300 mangkuk mi sup ikan setiap bulan. Namun menaikkan harga bukan pilihan bagi bisnis warisan seperti Ka-Soh karena mereka ingin tetap terjangkau bagi pelanggan lama.

Ketua Singapore Tenants United for Fairness (SGTUFF), Terence Yow, menyebut mayoritas penyewa melaporkan kenaikan sewa yang signifikan.

“Di dalam komunitas kami, mayoritas penyewa melaporkan kenaikan sewa antara 20 hingga 49 persen,” kata Yow.

Meski demikian, para ahli properti menilai sewa bukan satu-satunya masalah. Ethan Hsu dari Knight Frank Singapore mengatakan bahwa banyak kontrak sewa diperbarui setelah periode COVID-19, sementara biaya konstruksi dan perawatan ikut meningkat.

“Banyak orang terpaku pada anggapan bahwa pemilik properti serakah, dan narasi itu memang menarik. Namun kenyataannya, sewa hanyalah salah satu komponen dari berbagai biaya yang harus ditanggung penyewa,” jelas Hsu.

Selain sewa, biaya tenaga kerja menjadi beban besar. Restoran kesulitan mencari koki dan staf dapur, sementara pemain besar mampu menawarkan gaji jauh lebih tinggi. Asosiasi Restoran Singapura bahkan menyebut terjadi krisis tenaga kerja yang serius.

Di sisi lain, jumlah restoran justru terus bertambah. Data menunjukkan hampir 23.600 gerai makanan beroperasi di Singapura tahun lalu, naik dari sekitar 17.200 pada 2016. Persaingan semakin ketat karena pemain baru terus bermunculan.

Mengutip dari The Straits Times, Deputi Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong mengungkapkan data tersebut saat menjawab pertanyaan di parlemen. Salah satu pelaku industri juga menyoroti tantangan dalam mempertahankan usaha restoran.

“Membuka restoran itu mudah, tetapi menjalankan restoran dengan baik adalah hal yang berbeda,” ucap Yong.

Dia menekankan bahwa mempertahankan bisnis agar tetap untung membutuhkan manajemen yang kuat, konsistensi kualitas makanan dan layanan, serta kemampuan membedakan diri di tengah persaingan.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% restoran yang tutup pada 2025 baru beroperasi kurang dari lima tahun. Bahkan, sekitar 82% di antaranya belum pernah membukukan keuntungan sejak pertama kali dibuka.

Pengamat industri menyebut banyak pelaku usaha baru terlalu mengandalkan semangat dan impian tanpa perencanaan model bisnis yang matang. Persaingan yang padat, pelanggan yang semakin selektif, serta warga Singapura yang kini sering makan di luar negeri seperti Johor Bahru turut memengaruhi permintaan.

Ke depan, pelaku usaha yang ingin bertahan perlu menjaga efisiensi operasional, memastikan biaya sewa tidak melebihi 20% dari total pengeluaran, serta memanfaatkan teknologi dan layanan pesan antar untuk memperluas pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia atau PMI BI mencatat kinerja industri pengolahan berada di level 51,86% pada kuartal IV/2025, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 51,66%.

Peningkatan PMI BI didorong oleh ekspansi (>50%) pada mayoritas komponen seperti volume produksi (53,46%), volume persediaan barang jadi (53,46%), dan volume total pesanan (53,31%).

Kendati demikian, ada dua komponen yang masih berada di zona kontraksi (<50%) yaitu kecepatan penerimaan barang input (49,32%) dan jumlah tenaga kerja (48,80%).

"Komponen jumlah tenaga kerja mencatatkan perbaikan indeks pada kuartal IV/2025 sebesar 48,80% dibandingkan periode sebelumnya sebesar 48,70%, meski masih berada di zona kontraksi," jelas laporan BI, Senin (19/1/2026).

Adapun berdasarkan Sublapangan Usaha (Sub-LU), sebagian besar Sub-LU berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman (56,71%); diikuti oleh industri barang galian bukan logam (54,33%), serta Industri Makanan dan Minuman (54,06%).

Selain itu, industri furnitur serta industri tekstil dan pakaian jadi juga meningkat dengan indeks masing-masing sebesar 52,35% dan 50,19%, dari sebelumnya berada di zona kontraksi masing-masing sebesar 43,88% dan 48,29%

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU industri pengolahan tetap tumbuh dengan nilai saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 1,18%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkap bahwa pada kuartal I/2025, kinerja lapangan usaha industri pengolahan diproyeksikan akan tetap berada pada fase ekspansi di level 53,17% dengan mayoritas komponen diprakirakan berada pada fase ekspansi.

"Mayoritas Sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Furnitur, Industri Logam Dasar, serta Industri Makanan dan Minuman," tutup Denny dalam keterangannya, Senin (191/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum pasti menerapkan pengenaan cukai minuman berpemanis kemasan (MBDK) pada tahun depan, meski sudah masuk dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan pihaknya masih ingin meminta pendapat Kementerian Perindustrian serta industri makanan dan minuman (Mamin). Dikhawatirkan, penerapan cukai MBDK akan mengganggu industri atau mamin.

"Paling tidak ada 6 juta orang yang bekerja di sektor produksi makanan minuman ini. Jadi tentunya kami harus juga banyak mendengar," ungkap Febrio kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Kendati demikian, dia mengaku senang bahwa DPR sudah memberi lampu hijau agar Kemenkeu mengimplementasikan cukai MBDK. Hanya saja, otoritas fiskal masih akan memantau situasi perekonomian ke depan.

Febrio pun berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 bisa terakselerasi, setidaknya 5,5%. Dengan demikian, tercipta lapangan kerja sehingga pengenaan cukai MBDK bisa lebih kondusif.

"Supaya kebijakannya nanti enggak salah," ujarnya.

Adapun dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Febrio mengungkap lonjakan tagihan BPJS Kesehatan menjadi salah satu alasan rencana pengenaan cukai MBDK. Kemenkeu, sambungnya, masih mengharapkan formulasi kebijakan yang jelas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terkait dengan dampak gula terhadap kesehatan.

"Dalam diskusi memang sering tercetus bahwa dampaknya bagi kesehatan masyarakat itu cukup signifikan, dan bagi APBN kalau ditarik lagi ini apakah berdampak kepada tagihan dari BPJS. Ketika semakin banyak masyarakat yang apakah penyakitnya berkaitan dengan gula," terang Febrio pada rapat kerja Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Febrio memaparkan bahwa saat ini sebanyak 115 negara atau yurisdiksi telah menerapkan pungutan cukai terhadap MBDK. Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Kamboja, Laos, Brunei, Thailand, Filipina, Malaysia dan Timor Leste sudah menerapkannya.

Rata-rata pungutan cukai yang diterapkan oleh pemerintah di kawasan Asean tersebut yakni Rp1.771 per liter. Febrio tak menampik rata-rata tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia untuk menggodok tarif cukai yang bakal dikenakan.

"Nah ini nanti akan tentunya menjadi acuan supaya kami bisa melihat pentahapannya, ketika kami punya ruang untuk menetapkan ini sebagai sumber penerimaan negara, sekaligus sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi," lanjutnya.

Penolakan Pengusaha

Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) meminta pemerintah untuk fokus bersama mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum menargetkan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, jika cukai dikenakan untuk minuman berpemanis maka akan berdampak ke peningkatan harga jual akhir sehingga membebankan konsumen.

"Kondisi ekonomi begini kita fokus di pertumbuhan ekonomi dulu. Nanti setelah pertumbuhan ekonomi bagus, coba kita lihat nanti. Ya pasti akan memberatkan konsumen pasti dan menurunkan daya saing juga," kata Adhi, dikutip Senin (17/11/2025).

Pengusaha menilai hal tersebut akan kembali menekan daya beli masyarakat yang saat ini pun masih rendah dan belum pulih total apabila terjadi kenaikan harga snack minuman ringan.

Adhi menilai jika dibebankan pada masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi akan ikut terganggu. Alih-alih pengenaan cukai, saat ini pengusaha tengah berupaya untuk mengedukasi masyarakat terkait risiko konsumsi gula berlebihan.

"Makanya kita berusaha untuk bersama pemerintah, kita berusaha memberikan edukasi ke konsumen untuk mengontrol sendiri konsumsinya itu. Itu yang paling penting," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum pasti menerapkan pengenaan cukai minuman berpemanis kemasan (MBDK) pada tahun depan, meski sudah masuk dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan pihaknya masih ingin meminta pendapat Kementerian Perindustrian serta industri makanan dan minuman (Mamin). Dikhawatirkan, penerapan cukai MBDK akan mengganggu industri atau mamin.

"Paling tidak ada 6 juta orang yang bekerja di sektor produksi makanan minuman ini. Jadi tentunya kami harus juga banyak mendengar," ungkap Febrio kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Kendati demikian, dia mengaku senang bahwa DPR sudah memberi lampu hijau agar Kemenkeu mengimplementasikan cukai MBDK. Hanya saja, otoritas fiskal masih akan memantau situasi perekonomian ke depan.

Febrio pun berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 bisa terakselerasi, setidaknya 5,5%. Dengan demikian, tercipta lapangan kerja sehingga pengenaan cukai MBDK bisa lebih kondusif.

"Supaya kebijakannya nanti enggak salah," ujarnya.

Adapun dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Febrio mengungkap lonjakan tagihan BPJS Kesehatan menjadi salah satu alasan rencana pengenaan cukai MBDK. Kemenkeu, sambungnya, masih mengharapkan formulasi kebijakan yang jelas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terkait dengan dampak gula terhadap kesehatan.

"Dalam diskusi memang sering tercetus bahwa dampaknya bagi kesehatan masyarakat itu cukup signifikan, dan bagi APBN kalau ditarik lagi ini apakah berdampak kepada tagihan dari BPJS. Ketika semakin banyak masyarakat yang apakah penyakitnya berkaitan dengan gula," terang Febrio pada rapat kerja Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Febrio memaparkan bahwa saat ini sebanyak 115 negara atau yurisdiksi telah menerapkan pungutan cukai terhadap MBDK. Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Kamboja, Laos, Brunei, Thailand, Filipina, Malaysia dan Timor Leste sudah menerapkannya.

Rata-rata pungutan cukai yang diterapkan oleh pemerintah di kawasan Asean tersebut yakni Rp1.771 per liter. Febrio tak menampik rata-rata tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia untuk menggodok tarif cukai yang bakal dikenakan.

"Nah ini nanti akan tentunya menjadi acuan supaya kami bisa melihat pentahapannya, ketika kami punya ruang untuk menetapkan ini sebagai sumber penerimaan negara, sekaligus sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi," lanjutnya.

Penolakan Pengusaha

Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) meminta pemerintah untuk fokus bersama mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum menargetkan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, jika cukai dikenakan untuk minuman berpemanis maka akan berdampak ke peningkatan harga jual akhir sehingga membebankan konsumen.

"Kondisi ekonomi begini kita fokus di pertumbuhan ekonomi dulu. Nanti setelah pertumbuhan ekonomi bagus, coba kita lihat nanti. Ya pasti akan memberatkan konsumen pasti dan menurunkan daya saing juga," kata Adhi, dikutip Senin (17/11/2025).

Pengusaha menilai hal tersebut akan kembali menekan daya beli masyarakat yang saat ini pun masih rendah dan belum pulih total apabila terjadi kenaikan harga snack minuman ringan.

Adhi menilai jika dibebankan pada masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi akan ikut terganggu. Alih-alih pengenaan cukai, saat ini pengusaha tengah berupaya untuk mengedukasi masyarakat terkait risiko konsumsi gula berlebihan.

"Makanya kita berusaha untuk bersama pemerintah, kita berusaha memberikan edukasi ke konsumen untuk mengontrol sendiri konsumsinya itu. Itu yang paling penting," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri pengolahan alias manufaktur masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 berdasarkan lapangan usaha, bahkan kontribusi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Meski terua meningkat, kontribusi manufaktur ke produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 20%. Selama 4 tahun terakhir, kontribusi manufaktur ke PDB kuartal III berkutat di angka 17,97% (2022) dan 19,15% (2025).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menjelaskan bahwa sektor manufaktur tumbuh 5,54% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2025.

"Industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri, dimana industri makanan dan minuman tumbuh 6,49%, utamanya didorong oleh peningkatan produksi untuk CPO dan turunannya," ungkap Edy dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sementara berdasarkan distribusinya ke PDB atau perekonomian, sektor manufaktur berkontribusi sebesar 19,15%. Angka itu lebih tinggi dari distribusi lapangan usaha utama lainnya terhadap PDB seperti pertanian (14,35%), perdagangan (13,19%), konstruksi (9,82%), hingga pertambangan (8,51%).

Adapun, distribusi sektor manufaktur sebesar 19,15% itu naik dibandingkan pada kuartal III/2024 (19,02%), kuartal III/2023 (18,75%), kuartal III/2022 (17,88%) dan setara pada kuartal III/2021 (19,15%). Artinya, terjadi peningkatan kontribusi sektor manufaktur ke pembentukan PDB secara tahunan dalam tiga tahun terakhir.

Sementara itu, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 sebesar 5,04% YoY. Nilai tersebut naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,95% YoY periode yang sama tahun lalu, namun melambat dibandingkan 5,12% pada kuartal sebelumnya.

Edy menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2025 mencapai Rp6.060 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.444,8 triliun.

"Ditopang oleh aktivitas domestik dan permintaan luar negeri, ekonomi Indonesia kuartal III/2025 tumbuh sebesar 5,04%," ujar Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Pertumbuhan ekonomi ini berada di atas proyeksi analis sebelumnya. Sebelumnya, sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III /2025 sebesar 5% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA—Pelemahan nilai tukar rupiah ke level terendah sepanjang masa menembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) membuat korporasi mengatur ulang strategi, mulai dari pengelolaan arus kas hingga rencana peluncuran produk baru.

Depresiasi rupiah memicu efek domino yang menekan napas sektor manufaktur nasional, terutama industri makanan-minuman hingga tekstil yang masih cukup bergantung pada bahan baku impor.