Inflasi dan harga beras secara nasional masih terjaga, salah satunya ditopang oleh penyaluran stok CBP yang bersumber dari hasil serapan produksi beras dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan penyaluran 1,34 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) berhasil menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi beras nasional di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Inflasi dan harga beras secara nasional masih terjaga, salah satunya ditopang oleh penyaluran stok CBP yang bersumber dari hasil serapan produksi beras dalam negeri," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Bapanas menyatakan intervensi CBP 1,34 juta ton beras itu dilakukan melalui Perum Bulog selama Januari hingga Juni 2026 guna menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

Hal itu terdiri dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Januari dan Februari yang 221,05 ribu ton. Kemudian SPHP beras Maret sampai Juni yang 406,5 ribu ton.

Untuk program bantuan pangan alokasi Februari dan Maret telah difinalkan sampai akhir Juni. Realisasinya telah mencapai 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan total beras tersalurkan sebanyak 662,86 ribu ton.

Selebihnya CBP disalurkan untuk program golongan anggaran ASN di wilayah tertentu 40,72 ribu ton dan bencana alam 11,37 ribu ton.

"Stok kita hari ini tertinggi sepanjang sejarah, selama kita merdeka. Ini stoknya hari ini 5,1 juta ton. (Kemudian) FAO (Food and Agriculture Organization) baru mengeluarkan pengumuman, justru produksi kita melompat, estimasi di 2026 itu 38 juta ton," ucap Amran.

Dalam kalkulasinya jika total produksi beras setahun masih di kisaran 34 juta ton seperti tahun 2025, berarti ada surplus produksi terhadap tahun 2024 sekitar 4 juta ton.

Surplus 4 juta ton tersebut dapat berulang jika produksi beras di 2026 masih di kisaran 34 juta ton. Namun jika produksi 2026 berhasil sentuh 38 juta ton, maka surplus produksi dapat semakin meninggi.

"Kalau ini terjadi (prediksi FAO), artinya 8 juta ton surplus tambah 4 juta, itu (bisa sampai) 13 juta ton, sehingga kita bangun gudang cepat. Ada 100 gudang. Anggarannya Rp 5 triliun dan gudang yang bisa menyimpan 2 sampai 3 tahun beras," kata Amran.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras pada Juni 2026 secara tahunan (yoy) sebesar 3,98 persen. Angka itu mulai melandai 0,57 persen lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55 persen.

Sementara secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi beras tercatat 0,45 persen, masih berada di bawah level 1 persen sehingga mencerminkan pergerakan harga yang relatif terkendali.

"Di tingkat eceran terjadi inflasi (beras) secara month to month sebesar 0,45 persen dan secara year on year terjadi inflasi di tingkat eceran sebesar 3,98 persen," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

Secara historis, inflasi beras secara tahunan di Juni 2026 juga masih jauh lebih rendah dibandingkan kondisi Juni 2024 yang sempat mencapai 11,88 persen, serta hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang berada pada level 3,38 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga beras semakin terkendali dibandingkan periode dua tahun sebelumnya.

BPS pun mencatat inflasi beras secara bulanan di Juni 2026 masih lebih stabil dibandingkan inflasi bawang merah dan bawang putih.

Bawang merah mengalami inflasi 6,52 persen dengan andil 0,04 persen. Sementara inflasi bawang putih 6,88 persen dengan andil 0,03 persen. Andil beras terhadap inflasi secara bulanan di Juni 2026 hanya 0,02 persen.

Untuk inflasi beras secara bulanan di Juni 2026 dengan 0,45 persen dapat pula menandakan tren harga beras di tingkat konsumen yang masih bergerak stabil. Hal ini karena tingkat inflasi beras secara bulanan belum pernah melebihi level 1 persen sejak Desember 2025.

Kala itu, inflasi beras Desember 2025 mulai bergerak positif setelah mengalami deflasi yang cukup dalam dengan 0,59 persen pada November 2025. Desember 2025 berada di 0,18 persen.

Lalu Januari sampai Juni 2026 secara berurutan antara lain 0,16 persen; 0,43 persen; 0,65 persen; 0,58 persen; 0,38 persen, dan terakhir di 0,45 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu menyebut inflasi di Bengkulu dari Januari hingga Juni 2026 dicatat masih terkendali sebesar 1,77 persen (ytd) dan mengingatkan perlunya pengendalian harga komoditas terus diperkuat pada semester kedua.

"Inflasi Januari sampai Juni kita masih 1,77 persen, tetapi kita masih punya enam bulan lagi. Kalau tidak dijaga, bisa melewati target. Mudah-mudahan kalau kita menjaga pergolakan harga, kita masih dalam target," kata Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal di Bengkulu, Rabu.

Menurut dia, inflasi pada Juni memang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, namun kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya kenaikan harga sehingga pengendalian inflasi tidak boleh diabaikan.

Dia menjelaskan.capaian inflasi semester pertama 2026 belum dapat menjadi jaminan inflasi tahunan tetap rendah karena masih terdapat enam bulan yang akan mempengaruhi perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Win mengatakan apabila laju inflasi pada semester kedua berlangsung dengan pola yang sama seperti semester pertama, maka inflasi tahunan berpotensi melampaui batas atas sasaran inflasi nasional.

Dia menyebutkan secara year on year inflasi Bengkulu tercatat 3,98 persen atau berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan rentang deviasi plus minus 1 persen.

Karena itu, kata dia pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu terus menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas yang memberikan pengaruh besar terhadap inflasi.

Selain menjaga harga, pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan barang di pasar agar gejolak harga dapat ditekan dan inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.

BPS berharap upaya pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan inflasi Bengkulu tetap berada dalam rentang sasaran nasional pada akhir 2026.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku menyatakan inflasi di Maluku masih terkendali, sementara pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus tumbuh sehingga menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan perekonomian daerah.

Kepala Kanwil DJPb Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Rabu, mengatakan stabilitas harga yang terjaga dan meningkatnya akses pembiayaan produktif menjadi modal penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan.

"Inflasi Maluku masih terkendali dan pembiayaan UMKM terus tumbuh untuk mendukung ekonomi Maluku. Kondisi ini perlu terus dijaga melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Anang.

Ia menjelaskan inflasi Maluku pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,27 persen secara tahunan (year on year), 0,93 persen secara bulanan (month to month), dan 1,34 persen sejak awal tahun (year to date).

Menurut dia, stabilitas harga tersebut tetap perlu dijaga melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan, terutama mengingat karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan logistik.

Selain menjaga inflasi, kata Anang, pemerintah juga terus memperhatikan kesejahteraan sektor primer. Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku tercatat sebesar 93,00, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 117,82. Data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Di sisi pembiayaan, Anang mengatakan akses permodalan bagi UMKM menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Mei 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp305,92 miliar kepada 6.006 debitur atau tumbuh 21,75 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp13,56 miliar kepada 2.271 debitur atau meningkat 56,42 persen.

"Pertumbuhan penyaluran KUR dan UMi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM agar mampu mempertahankan usahanya, meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus membuka lapangan kerja," ujarnya.

Meski demikian, Anang mengakui sektor perdagangan luar negeri masih menjadi tantangan. Hingga Mei 2026, nilai ekspor Maluku tercatat sebesar 31,33 juta dolar AS, sedangkan impor mencapai 331,56 juta dolar AS sehingga masih terjadi defisit perdagangan sekitar 300,25 juta dolar AS.

Ia menjelaskan ekspor Maluku masih didominasi komoditas perikanan dan biota air, sedangkan impor sebagian besar berasal dari kebutuhan bahan bakar. Karena itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas unggulan serta peningkatan ekspor langsung guna menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Anang mengatakan arah kebijakan fiskal ke depan difokuskan pada peningkatan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan kepatuhan perpajakan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pengelolaan aset, percepatan belanja pemerintah yang berkualitas, pengendalian inflasi pangan, serta pengembangan hilirisasi produk perikanan dan pertanian.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mempercepat transformasi pelayanan publik melalui sinkronisasi program pembangunan, efisiensi belanja pegawai, percepatan belanja modal, revitalisasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD), serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

"Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif juga perlu terus diperluas untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik yang berkelanjutan, sehingga ketahanan ekonomi Maluku sebagai daerah kepulauan semakin kuat," kata dia.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tetap terjaga dalam sasaran target, dengan realisasi 3,34 persen (yoy), berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara bank sentral bersama pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, inflasi yang terjaga juga didukung oleh penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional serta konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh BI.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen (rentang 1,5-3,5 persen) pada 2026 dan 2027,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu (1/7), IHK pada Juni 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan (month-to- month/mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,34 persen (year-on-year/yoy).

Inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm), relatif stabil dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,22 persen (mtm).

Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi terutama oleh tingginya harga komoditas global di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Secara tahunan, inflasi inti pada Juni 2026 tercatat 2,76 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,59 persen (yoy).

Kelompok volatile food pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,22 persen (mtm).

Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras seiring dengan penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 5,58 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 6,24 persen (yoy).

“Ke depan, inflasi volatile food diprakirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi erat pengendalian inflasi Bank Indonesia bersama TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), serta implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS),” kata Ramdan.

Sementara itu, kelompok administered prices pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 1,41 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,52 persen (mtm).

Inflasi kelompok administered prices terutama disumbang oleh komoditas bensin dan tarif angkutan udara seiring dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global.

Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat inflasi sebesar 3,42 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,07 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Laju inflasi saat ini belum mencerminkan adanya peningkatan permintaan masyarakat yang berlebihan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, inflasi Indonesia pada Juni 2026 terutama dipengaruhi kenaikan harga komoditas yang bersifat fluktuatif, khususnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah komoditas pangan.

Maka dari itu, ia memperkirakan tekanan inflasi akan mereda.

“Tapi kan sama ada cabai, dan lain-lain gitu kan, barang-barang itu. Itu kan (komoditas) musiman. Saya harapkan sih nanti setelah harga minyak ini kan udah turun, harga pertamax saya yakin akan turun pelan-pelan itu sesuai dengan harga minyak dunia. Jadi itu tekanan ke inflasi akan segera berkurang,” kata Purbaya, di Jakarta, Rabu.

Purbaya menilai, laju inflasi saat ini belum mencerminkan adanya peningkatan permintaan masyarakat yang berlebihan. Hal itu tercermin dari inflasi inti yang masih berada pada level yang relatif terkendali.

“Basically gitu, kita liat core inflation-nya 2,76 persen. Core inflation-nya kan masih relatif terkendali,” ujarnya pula.

“Jadi itu karena harga yang fluktuatif saja, minyak, BBM, dan tadi harga pangan. Itu harusnya akan hilang dalam waktu beberapa bulan ke depan, karena core-nya masih stabil. Jadi kenaikannya bukan karena demand yang terlalu cepat,” kata Purbaya.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Indonesia pada Juni 2026 mencapai 3,34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi tercatat sebesar 0,44 persen.

Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan inflasi sebesar 2,29 persen dan memberikan andil 0,28 persen terhadap inflasi nasional.

Tiga komoditas utama yang mendorong inflasi kelompok transportasi adalah bensin dengan andil 0,21 persen, tarif angkutan udara sebesar 0,05 persen, serta pelumas atau oli mesin sebesar 0,01 persen.

Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,20 persen dengan andil 0,06 persen.

Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi pada kelompok ini, antara lain bawang merah dengan andil 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, dan beras sebesar 0,02 persen.

Kemudian, inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm) dan 2,76 persen (yoy).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 127,65 atau turun sebesar 0,06 persen dibandingkan Mei 2026.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 127,65 atau turun sebesar 0,06 persen dibandingkan Mei 2026.

Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,49 persen, atau lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang naik sebesar 0,55 persen.

“Penurunan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petaninya naik 0,49 persen. Naiknya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan indeks harga yang dibayar oleh petani,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam Jumpa Pers Berita Resmi Statistik, di Jakarta, Rabu.

Ateng menjelaskan, komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani nasional (lt), antara lain karet, gabah, bawang merah, dan jagung.

Sementara itu, komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang dibayar petani (Ib), antara lain bawang merah, bensin, bawang putih, dan beras.

Berdasarkan subsektor NTP, Ateng menjelaskan hanya subsektor tanaman pangan (NTPP) yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,75 persen.

Sementara itu, sisanya mengalami penurunan, di antaranya subsektor hortikultura (NTPH) yang turun 0,42 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) turun 0,42 persen, dan subsektor peternakan (NTPT) turun 1,85 persen.

Kemudian, subsektor perikanan (NTNP) turun 0,21 persen, subsektor nelayan (NTPR) turun 0,01 persen, dan subsektor pembudidaya ikan (NTPi) turun 0,53 persen.

Selanjutnya, BPS juga melaporkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, serta eceran.Rata-rata harga beras di penggilingan pada Juni 2026 meningkat 0,97 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan meningkat sebesar 6,96 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, tingkat inflasi beras di tingkat grosir pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,82 persen secara bulanan dan sebesar 5,12 persen secara tahunan. Sementara di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,45 persen secara secara bulanan dan sebesar 3,98 persen secara tahunan.

Adapun, harga beras yang disampaikan BPS ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup semua jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi telah mendorong inflasi kelompok transportasi menjadi sebesar 2,29 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Juni 2026, dengan andil inflasi sebesar 0,28 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi sebanyak dua kali sepanjang Juni 2026, telah memberikan pengaruh terhadap indikator harga pada Juni 2026.

“Kita tahu bersama pada tanggal 1 Juni 2026 terjadi kenaikan harga pada Pertamax Turbo, tapi juga penurunan harga pada Dexlite dan Pertamina Dex. Kemudian, pada tanggal 10 Juni 2026 terjadi kenaikan harga pada Pertamax,” ujar Ateng dalam Jumpa Pers Berita Resmi Statistik (BRS) di Jakarta, Selasa.

Pada 1 Juni 2026, PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga BMM nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo (RON 98) mayoritas naik Rp850 atau 4 persen, Dexlite (CN 51) mayoritas turun Rp3.100 atau 12 persen, dan Pertamina Dex (CN 53) mayoritas turun Rp3.150 atau turun 11 persen.

Kemudian, pada 10 Juni 2026, dilakukan penyesuaian harga Pertamax (RON 92) mayoritas naik 4.050 atau naik 32 persen.

Selain komoditas bensin yang memberikan andil 0,21 persen terhadap inflasi kelompok transportasi pada Juni 2026, terdapat juga komoditas tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,05 persen dan 0,01 persen.

“Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM nonsubsidi, sementara kenaikan untuk tarif angkutan udara terutama didorong oleh meningkatnya permintaan seiring adanya periode libur sekolah pada bulan Juni,” jelas Ateng.

Pada Juni 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan secara bulanan menjadi sebesar 111,89 dari sebelumnya yang sebesar 111,40 pada Mei 2026, sehingga inflasi tercatat sebesar 0,44 persen (month to month/mtm).

Selain kelompok transportasi, kelompok pengeluaran selanjutnya yang mendorong inflasi bulanan yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencatatkan inflasi sebesar 0,20 persen (month to month/mtm) dengan andil 0,06 persen

Dari kelompok tersebut, komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain bawang merah sebesar 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, beras sebesar 0,02 persen, serta wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, daging sapi dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,01 persen.

Berdasarkan komponen, seluruh komponen mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026, dengan andil inflasi tertinggi disumbangkan oleh komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,27 persen dengan tingkat inflasi 1,41 persen,

Kemudian, disumbangkan oleh komponen inti dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi 0,23 persen, diikuti komponen bergejolak dengan andil inflasi 0,02 persen dan tingkat inflasi 0,14 persen.

Berdasarkan wilayah, inflasi bulanan terjadi di seluruh provinsi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45 persen, sementara inflasi terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 0,23 persen.

Sementara itu, secara tahunan, inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (year on year/yoy) atau naik dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,87 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,36 persen dan tingkat inflasi 4,67 persen. Kemudian, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,69 persen dan tingkat inflasi 10,10 persen.

Berdasarkan komponen, secara tahunan seluruh komponen mengalami inflasi, yaitu komponen inti memberikan andil inflasi sebesar 1,77 persen (year on year/yoy) dengan tingkat inflasi 2,76 persen.

Kemudian, komponen bergejolak dengan andil inflasi sebesar 0,91 persen, dan diikuti komponen harga diatur pemerintah dengan andil inflasi sebesar 0,66 persen.

Seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan, yaitu inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen (year on year/yoy), dan inflasi terendah terjadi di Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi antara lain bensin, tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin menjadi pendorong utama inflasi bulanan Juni 2026 yang tercatat sebesar 0,44 persen (month to month/mtm).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa tingkat inflasi kelompok transportasi tersebut tercatat sebesar 2,29 persen (month to month/mtm) dengan andil sebesar 0,28 persen pada Juni 2026.

“Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi antara lain bensin, tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin. Bensin memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,21 persen. Selanjutnya, tarif angkutan udara memberikan andil inflasi 0,05 persen, sedangkan pelumas/oli mesin menyumbang 0,01 persen,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pendorong inflasi bulanan Juni 2026 selanjutnya yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau yang tercatat inflasi sebesar 0,20 persen (month to month/mtm) dengan andil 0,06 persen

Dari kelompok ini, komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain bawang merah sebesar 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, beras sebesar 0,02 persen, serta wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, daging sapi dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,01 persen.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil peredam inflasi alias mengalami deflasi.

Komoditas tersebut, di antaranya adalah daging ayam ras yang tercatat deflasi sebesar 0,06 persen, telur ayam ras deflasi sebesar 0,02 persen, serta sawi hijau dan ketimun masing-masing deflasi sebesar 0,01 persen.

Pada Juni 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan secara bulanan menjadi sebesar 111,89 dari sebelumnya yang sebesar 111,40 pada Mei 2026, sehingga inflasi tercatat sebesar 0,44 persen (month to month/mtm).

Berdasarkan komponen, seluruh komponen mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026.

Adapun, andil inflasi tertinggi berturut-turut disumbangkan oleh komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,27 persen dengan tingkat inflasi 1,41 persen, lalu, komponen inti dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi 0,23 persen.

Kemudian, komponen bergejolak dengan andil inflasi 0,02 persen dan tingkat inflasi 0,14 persen.

Berdasarkan wilayah, inflasi bulanan terjadi di seluruh provinsi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45 persen, sementara inflasi terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 0,23 persen.

Sementara itu, secara tahunan, inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (year on year/yoy) atau naik dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,87 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,36 persen dan tingkat inflasi 4,67 persen.

Kemudian, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,69 persen dan tingkat inflasi 10,10 persen.

Berdasarkan komponen, secara tahunan seluruh komponen mengalami inflasi, yaitu komponen inti memberikan andil inflasi sebesar 1,77 persen (year on year/yoy) dengan tingkat inflasi 2,76 persen.

Kemudian, diikuti komponen bergejolak dengan andil inflasi sebesar 0,91 persen, dan komponen harga diatur pemerintah dengan andil inflasi sebesar 0,66 persen.

Seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan, yaitu inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen (year on year/yoy)., dan inflasi terendah terjadi di Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2026 sebesar 0,44% secara bulanan atau month-to-month (mtm). Sementara itu, inflasi secara tahunan mencapai 3,34% year-on-year (yoy) dan inflasi tahun kalender sebesar 1,79% year-to-date (ytd).

"Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi yang pertama bensin andil 0,21%, yang kedua tarif angkutan udara dengan andil inflasi 0,05%, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin andil 0,01%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Ateng mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 2,29% dan memberikan andil 0,28% terhadap inflasi nasional.

Menurut dia, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan badan usaha. Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pengeluaran masyarakat.

Selain BBM, kenaikan tarif angkutan udara juga turut mendorong inflasi pada Juni. BPS menilai lonjakan harga tiket pesawat dipicu meningkatnya permintaan masyarakat selama periode libur sekolah. "Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara didorong meningkatnya permintaan seiring periode libur sekolah," ujar Ateng.

Di luar sektor transportasi, inflasi juga dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,20% dengan andil terhadap inflasi nasional sebesar 0,06%.

BPS mencatat komoditas pangan yang paling besar menyumbang kenaikan harga berasal dari bawang merah dengan andil 0,04%, bawang putih 0,03%, dan beras sebesar 0,02%. Menurut BPS, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut dipengaruhi dinamika pasokan di pasar.

Jakarta (ANTARA) - Badan pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Juni 2026.

"Terjadi inflasi di Juni 2026 yang lebih tinggi dari pada inflasi Mei 2026," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam Jumpa Pers BRS di Jakarta, Rabu.

Adapun secara tahun kalender (year-to-date/ytd) inflasi tercatat sebesar 1,79 persen dan secara bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,44 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model 'computable general equilibrium' yang disusun untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami perlambatan sebesar 0,21 persen apabila konflik Timur Tengah yang disertai dengan lonjakan harga energi global berlanjut hingga akhir tahun ini.

Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini dalam seminar di Jakarta, Kamis, mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model computable general equilibrium (CGE) yang disusun tim Indef untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam skenario pertama, yakni konflik Timur Tengah yang berkepanjangan hingga akhir 2026 dan memicu lonjakan harga energi global, dengan asumsi harga minyak dunia naik 30 persen dari baseline 70 dolar AS per barel, maka indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan meningkat 0,28 persen.

Pada saat yang sama, upah riil diperkirakan turun 0,26 persen, ekspor terkontraksi 2,44 persen, sementara impor melonjak 7,80 persen akibat kenaikan kebutuhan dan biaya energi.

“Karena ketika harga minyak bumi naik maka daya beli akan tergerus, inflasi naik, sehingga upah riil juga turun. Ekspor juga akan turun karena impornya akan semakin banyak. Walaupun kita juga memiliki komoditas ekspor yang naik, tetapi ada kontraksi dari impor pembelian BBM yang sangat tinggi,” jelas dia.

Selanjutnya, investasi diperkirakan meningkat 1,20 persen, namun pertumbuhan ekonomi tetap melambat 0,21 persen.

Skenario kedua menggambarkan perlambatan ekonomi negara mitra utama. Dengan asumsi permintaan impor dari negara tujuan ekspor Indonesia turun 5 persen, IHK diperkirakan naik 0,11 persen, upah riil turun 0,29 persen, dan investasi meningkat 0,36 persen.

Di sisi lain, ekspor diproyeksikan turun paling dalam, yakni 5,05 persen, sementara impor berkurang 0,23 persen. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkoreksi sebesar 0,24 persen.

Adapun pada skenario ketiga, yaitu fragmentasi perdagangan dan disrupsi rantai pasok global akibat meningkatnya tarif maupun hambatan non-tarif, IHK diperkirakan naik 0,18 persen dan upah riil turun 0,23 persen.

Investasi hampir stagnan dengan kenaikan hanya 0,07 persen, sedangkan ekspor dan impor masing-masing turun 1,16 persen dan 0,30 persen. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat 0,17 persen.

“Kami menyimpulkan bahwa jika risiko geopolitik, disrupsi dan fragmentasi rantai pasok, serta perubahan iklim yang tidak diantisipasi oleh fundamental ekonomi yang cukup dan kebijakan yang baik, maka ini akan berdampak pada kontraksi pertumbuhan,” kata Eisha.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Indef pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 berpotensi melambat ke kisaran 5 persen secara tahunan (year on year/yoy), seiring normalisasi konsumsi pasca-Lebaran, tekanan harga energi dan pangan, pelemahan rupiah, serta kenaikan biaya produksi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pergeseran kebijakan ini mencerminkan upaya BI untuk memperkuat rupiah dari level saat ini sekitar Rp17.736 per dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Hosianna Evalita Situmorang menilai keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75 persen pada Juni 2026 untuk memperkuat nilai tukar rupiah sekaligus meredam tekanan inflasi impor di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

"Pergeseran kebijakan ini mencerminkan upaya BI untuk memperkuat rupiah dari level saat ini sekitar Rp17.736 per dolar AS guna meredam inflasi impor," kata Hosianna saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin tersebut merupakan yang ketiga secara berturut-turut sepanjang tahun ini, dan menurut Hossiana, sejalan dengan ekspektasi pasar.

Menurutnya, fokus BI terhadap stabilitas nilai tukar semakin mencuat seiring meningkatnya risiko eksternal, termasuk potensi kenaikan suku bunga Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) yang dapat memicu arus keluar modal dari negara-negara berkembang.

Ia menilai penguatan rupiah menjadi penting mengingat inflasi Indonesia pada Mei 2026 meningkat menjadi 3,08 persen secara tahunan, dengan inflasi inti sebesar 2,59 persen.

"BI menegaskan kembali komitmennya untuk menstabilkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi valuta asing yang berkelanjutan," ujarnya.

Hal itu terlihat dari langkah bank sentral menyesuaikan ambang batas untuk pembelian valuta asing non-aset pokok menjadi 10.000 dolar AS per bulan dan transfer valuta asing keluar menjadi 25.000 dolar AS mulai 1 Juli. Selain itu, transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) juga terus ditingkatkan untuk mendukung penyaluran pinjaman ke sektor prioritas, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, dan terus memperdalam pasar keuangan.

"Dikombinasikan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga prospek pertumbuhan dan inflasi Indonesia pada tahun 2026 tetap konstruktif," ujar dia.

Dalam kurun waktu sejak Mei 2926, BI sudah menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin. Dalam RDG pada 19-20 Mei 2026, BI Rate naik sebesar 50 basis poin (bps) yang menjadikannya langkah penyesuaian pertama setelah dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025.

Namun, nilai tukar rupiah terus melemah hingga menyentuh level Rp18.000-an per dolar AS sehingga BI Rate kembali dinaikkan sebesar 25 bps melalui RDG Mingguan pada 9 Juni 2026 atau di luar jadwal reguler. Terbaru pada Kamis (18/6) melalui RDG Bulanan, bank sentral memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026