Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mengkaji peluang memasukkan pelabuhan yang menerapkan konsep green port atau pelabuhan hijau ke dalam skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sehingga berpotensi memperoleh insentif ekonomi atas upaya pengurangan emisi karbon di sektor kepelabuhanan.

"Ini bisa menjadi insentif seperti green building. Green port ini juga akan mungkin masuk ke dalam skema carbon pricing atau Nilai Ekonomi Karbon. Itu sebuah peluang," kata Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Nani Hendiarti di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan peluang tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak operator pelabuhan menerapkan prinsip Green and Smart Port sehingga tidak hanya meningkatkan kinerja lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daya saing pelabuhan dan dunia usaha.

Namun, Nani menjelaskan peluang pemberian insentif tersebut belum dapat direalisasikan karena pemerintah masih mengkaji dan menyusun metodologi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) sebagai dasar penghitungan pengurangan emisi karbon dari sektor kepelabuhanan.

"Untuk kapan (implementasi insentif) yang untuk green port belum, ini kan perlu metodologi atau MRV. Nah, ini yang kita akan bangun nanti bersama-sama juga," ujarnya.

Menurut dia, penyusunan metodologi tersebut akan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait agar pengurangan emisi dari sektor pelabuhan dapat dihitung secara akuntabel sebelum diintegrasikan ke dalam skema NEK.

Pengembangan skema tersebut merupakan bagian dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Instrumen itu mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030, serta target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Peluang insentif itu dibahas dalam rangkaian peluncuran Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 yang mendorong penerapan pelabuhan ramah lingkungan dan berbasis teknologi melalui asesmen terhadap aspek lingkungan dan digitalisasi.

Program Green and Smart Port telah berjalan sejak 2019 dan sampai 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen, sedangkan delapan pelabuhan memenuhi kriteria untuk menerima sertifikasi dan penghargaan Green and Smart Port pada 15 Juli 2026.

Nani mengatakan aspek ramah lingkungan menjadi komponen utama dalam asesmen Green and Smart Port dengan bobot 80 persen, sedangkan aspek penerapan teknologi dan digitalisasi atau smart port berbobot 20 persen.

Ia menjelaskan penilaian aspek ramah lingkungan mencakup pengelolaan limbah pelabuhan dan kapal, penggunaan energi terbarukan, restorasi mangrove atau hutan bakau, serta upaya pengurangan emisi karbon.

"Yang paling penting adalah perhatian terhadap lingkungan. Jadi sampai ke tanam mangrove itu juga diwajibkan, lalu ada renewable energy juga diharapkan, dan pengelolaan limbah dari port-nya sendiri maupun dari kapal yang masuk itu juga dinilai," ungkap dia.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan peluang insentif tersebut dapat meningkatkan minat operator pelabuhan mengikuti asesmen Green and Smart Port.

"Kita yakin kalau ada insentif atas Green and Smart Port, maka secara otomatis kalau diwajibkan, tentu pelabuhan akan sangat senang memenuhi karena ada insentif dan ada opportunity yang didapat," ucap Tatang.

Sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan asesmen, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jasa survei IDSurvey mendukung penyusunan standar dan proses sertifikasi pelabuhan hijau di Indonesia.

Chief Operating Officer IDSurvey David Sirait mengatakan transformasi menuju Green and Smart Port bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing nasional.

Menurut dia, IDSurvey bersama PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan Green and Smart Port melalui layanan asuransi, verifikasi, inspeksi, dan sertifikasi guna memperkuat sistem logistik nasional.

"Transformasi menuju Green and Smart Port ini bukan hanya tentang kepatuhan regulasi, tapi keberlanjutan. Kalau daya saing meningkat, kemampuan logistik makin baik, dan ekonomi yang kita cita-citakan semakin baik," ujar David.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyesuaikan harga acuan pembelian (HAP) di tingkat produsen untuk komoditas sapi hidup guna merespons dinamika global yang memengaruhi biaya impor dan distribusi pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyesuaian dilakukan secara terbatas agar tetap menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Harga acuan pembelian sapi hidup dari Rp58.000 per kilogram (kg) menjadi sekitar Rp59.000 per kg, jadi penyesuaiannya hanya sekitar Rp1.000 per kg,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan harga daging sapi di pasar tetap berada dalam kisaran harga eceran tertinggi (HET), yakni sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kg.

“Kalau daging sapi di pasar masih dalam HET, tidak ada perubahan,” ujarnya.

Zulhas menjelaskan penyesuaian harga tersebut tidak terlepas dari dampak kondisi geopolitik global yang memengaruhi biaya transportasi dan rantai pasok pangan.

“Walaupun jauh, geopolitik itu mempengaruhi transportasi sehingga beberapa pangan impor melakukan penyesuaian,” ungkap dia.

Selain sapi hidup, pemerintah juga menyesuaikan HET untuk daging kerbau seiring meningkatnya permintaan masyarakat.

Ia menjelaskan kenaikan harga daging sapi juga berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke alternatif yang lebih terjangkau seperti daging kerbau.

“Permintaan daging kerbau juga meningkat, sehingga harga eceran tertinggi disesuaikan dari Rp80.000-an menjadi Rp90.000-an per kg,” tutur Zulhas.

Menurut dia, penyesuaian harga tersebut dilakukan secara hati-hati agar tetap menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan pasokan pangan tetap terjaga.

Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlanjutan pasokan di tengah dinamika pasar global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nanti kalau untuk bantuan (pangan), kita minta merek apa saja dengan harga sama dari produsen sehingga (Minyakita) yang di pasar tradisional itu tidak berkurang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa temuan kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita dipicu oleh terserapnya pasokan untuk program bantuan pangan dalam jumlah besar.

Ia mengatakan penggunaan Minyakita dalam penyaluran bantuan pangan selama dua bulan terakhir menyebabkan pasokan di pasar tradisional berkurang sehingga harga mengalami kenaikan.

“Karena ada bantuan pangan 33 juta (penerima manfaat), kali 2 bulan, kali 2 liter, itu banyak sekali (yang terserap) dari pasar tradisional pindah ke bantuan pangan, jadi ini (harga) naik,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Minyakita pada awalnya merupakan minyak goreng curah yang dikemas ulang untuk meningkatkan higienitas dan ditujukan bagi masyarakat di pasar tradisional.

“Minyakita itu menggantikan minyak curah yang ada di pasar, tetap penjualannya ada di pasar, maksudnya itu pasar tradisional," ujarnya.

Namun, menurut dia, tingginya permintaan membuat Minyakita tidak hanya dibeli masyarakat di pasar tradisional, tetapi juga di ritel modern sehingga pasokan menjadi tidak mencukupi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memutuskan mengubah skema penyaluran bantuan pangan minyak goreng agar tidak lagi mengganggu pasokan di pasar tradisional.

“Nanti kalau untuk bantuan (pangan), kita minta merek apa saja dengan harga sama dari produsen sehingga (Minyakita) yang di pasar tradisional itu tidak berkurang,” ucap dia.

Selain itu, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah juga akan mengembalikan distribusi utama Minyakita ke pasar tradisional dengan melibatkan BUMN Pangan, terutama Perum Bulog.

“Nanti Minyakita itu dikoordinir sebagian besar oleh BUMN, Bulog, untuk kembali itu menyuplai pasar-pasar tradisional yang ada di 500 kabupaten kota itu,” tuturnya.

Ia menegaskan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita saat ini belum mengalami perubahan. Menurutnya, usulan penyesuaian harga dari Menteri Perdagangan masih akan dikaji bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi terkait sebelum diputuskan.

"Minyakita memang lama tidak ada penyesuaian, tadi Mendag usulkan penyesuaian, tapi saya minta dihitung dulu ya, minta BPKP dan beberapa instansi terkait untuk menghitung bareng-bareng nanti baru kita rapatkan secara khusus," ungkap Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan stok minyak goreng nasional dalam kondisi aman dan pasokan di pasar tidak mengalami gangguan berarti.

Namun, ia mengakui terdapat kenaikan harga Minyakita di sejumlah wilayah dengan kisaran harga Rp15.900 per liter meskipun masih relatif dekat dengan HET.

Kondisi serupa juga terjadi pada minyak goreng premium yang dilaporkan mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah, dengan rata-rata mencapai Rp21.796 per liter berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau pemudanya kuat, persatuannya kuat dan pangannya kuat maka masa depan Indonesia juga akan kuat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak generasi muda memperkuat persatuan dan berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika global.

Ajakan tersebut disampaikan olehnya dalam kegiatan silaturahmi dan halal bihalal bersama organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar dan lintas iman di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Selasa.

“Kalau pemudanya kuat, persatuannya kuat dan pangannya kuat maka masa depan Indonesia juga akan kuat,” kata Zulhas.

Ia mengatakan kondisi global saat ini diwarnai ketidakpastian akibat konflik geopolitik yang berdampak pada rantai pasok dan biaya logistik.

Dengan demikian, pemerintah mempercepat program strategis seperti swasembada pangan, energi dan hilirisasi untuk menjaga ketahanan nasional.

“Kita dorong percepatan di sektor-sektor strategis, termasuk pangan, agar target yang semula direncanakan jangka menengah dapat dicapai lebih cepat,” ujarnya.

Zulhas menyebut dampak gejolak global turut dirasakan pada distribusi barang, termasuk perubahan jalur pelayaran yang memicu kenaikan biaya logistik.

Selain itu, kenaikan harga bahan baku seperti plastik juga berdampak pada distribusi pangan, termasuk ketersediaan karung untuk gabah.

Meski demikian, ia memastikan kondisi pangan nasional khususnya beras tetap aman di tengah ketidakpastian global.

Kementerian Pertanian mencatat cadangan beras pemerintah per 7 April 2026 mencapai sekitar 4,6 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah, yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 10 hingga 11 bulan ke depan.

Selain itu, total ketersediaan beras nasional, termasuk produksi dan stok, diperkirakan mencapai sekitar 28 juta ton, sehingga mampu menjaga stabilitas pasokan di tengah tekanan geopolitik global dan potensi El Nino.

“Tahun 2026, Insya Allah ketersediaan beras kita aman,” ucap Zulhas.

Ia menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan.

Dalam acara silaturahmi, Zulhas mendorong pemuda untuk berkontribusi kepada negara melalui gagasan, inovasi dan aksi nyata.

Pertemuan itu diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan generasi pemuda dalam menjaga ketahanan pangan dan persatuan.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, antara lain Pemuda Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), serta Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Selain itu, hadir pula organisasi lintas iman seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, serta organisasi lainnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan perangkat teknologi pengolahan sampah untuk kebutuhan daerah dapat masuk ke katalog elektronik (e-katalog) dalam waktu satu bulan ke depan guna mempercepat penanganan darurat sampah.

“Ini kita target (teknologi pengolahan sampah) satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu,” kata Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas usai rapat koordinasi terbatas lintas kementerian di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan rapat koordinasi yang dipimpinnya membahas dua agenda utama, salah satunya percepatan penerapan teknologi pengolahan sampah menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang menilai persoalan sampah telah berada pada kondisi darurat.

Zulhas menyebut pemerintah tetap melanjutkan program pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy/WTE) melalui fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang kini ditetapkan di 33 kota, berkurang dari sebelumnya 34 kota.

“PSEL tetap, tadinya 34 sekarang ada di 33 kota,” ujar dia.

Untuk DKI Jakarta, ia mengatakan bahwa penerapan PSEL dirancang di tiga lokasi meski berada dalam satu wilayah administrasi, yakni dua fasilitas di kawasan Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jakarta Barat dan satu fasilitas di Sunter, Jakarta Utara.

Namun, menurut Zulhas, penerapan WTE di 33 kota tersebut diproyeksikan baru dapat menyelesaikan sekitar 20 persen persoalan sampah nasional, sehingga pemerintah menyiapkan langkah lanjutan untuk menangani 80 persen sisanya.

“Kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota, baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi yang belum kita selesaikan,” katanya.

Ia menyampaikan rapat memutuskan penanganan sisa 80 persen sampah dibagi ke dalam empat kategori teknologi, yakni tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) non-refuse derived fuel (non-RDF), TPST RDF, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS 3R), serta pengolahan sampah organik dari sumber atau masyarakat langsung.

Menurut Zulhas, pihaknya telah berkoordinasi dan meminta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Lingkungan Hidup untuk segera merumuskan jenis dan spesifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Ia menambahkan pemerintah akan terus menegakkan larangan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) secara konsisten, sehingga penertiban harus diikuti dengan penyediaan solusi teknologi yang dapat diakses pemerintah daerah.

“Open dumping tidak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” katanya menegaskan.

Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan mulai terlihat perubahan nyata dalam pengelolaan sampah nasional, termasuk penanganan lokasi-lokasi pembuangan terbuka berskala besar, dengan sasaran penyelesaian pada akhir 2027 atau awal 2028.

“Dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Akhir 2027 atau awal 2028 ini bisa kita selesaikan,” kata Zulhas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan evaluasi dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan pentingnya ketepatan data penerima manfaat sebagai dasar pengukuran hasil program.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis.

“Nanti setelah satu tahun MBG kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana (perbandingannya)," kata Zulhas.

Ia menyebut evaluasi program diarahkan untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah pelaksanaan MBG, termasuk pada aspek pertumbuhan fisik penerima manfaat.

Menurut dia, evaluasi juga berpotensi mencakup perkembangan yang lebih luas, termasuk pertumbuhan fungsi otak dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka menengah hingga panjang.

"Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa," ujar dia.

Ia mengatakan, untuk mendukung evaluasi tersebut, pemerintah perlu merapikan dan mencocokkan data lintas kementerian dan lembaga agar basis penerima manfaat benar-benar akurat.

Zulhas menyebut pencocokan data akan melibatkan pejabat eselon I dari kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pengukuran hasil MBG akan menjadi bagian dari output program, namun pelaksana pengukuran perlu dilakukan oleh pihak yang independen.

“Nanti yang mengukur harus lembaga independen,” ucap Dadan.

Ia mencontohkan program makan bergizi di Jepang yang dinilai memiliki dampak pada perubahan indikator fisik masyarakat dalam rentang waktu panjang, seiring peningkatan kualitas gizi yang berkelanjutan.

“Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu," tutur dia.

Ia menyebut Indonesia dapat mengarah pada pola evaluasi serupa agar dampak program MBG dapat dilihat secara objektif dalam jangka menengah hingga panjang.

Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tercatat sebanyak 22.091 unit dengan jumlah penerima manfaat MBG telah menembus lebih dari 60 juta orang.

Pemerintah menyatakan, penguatan akurasi data penerima dan evaluasi hasil program akan menjadi bagian dari upaya memastikan MBG berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan terukur dampaknya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Sekolah yang non-Muslim (distribusi MBG) seperti biasa. Ibu hamil, balita juga seperti biasa

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah dengan penyesuaian mekanisme layanan bagi peserta didik dan kelompok penerima manfaat.

Penyesuaian tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis.

“Pelaksanaan MBG pada bulan Ramadhan tetap berjalan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Ia menjelaskan penyesuaian dilakukan agar layanan tetap tepat sasaran tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa bagi peserta didik Muslim.

Menurut dia, anak sekolah di daerah yang mayoritas menjalankan puasa akan menerima makanan kering yang dapat dikonsumsi saat berbuka.

Sementara itu, sekolah di wilayah yang mayoritas tidak berpuasa tetap mendapatkan layanan MBG seperti hari biasa.

Untuk kelompok balita, ibu hamil dan ibu menyusui, pemerintah memastikan layanan MBG tetap diberikan secara normal selama bulan Ramadhan.

“Sekolah yang non-Muslim (distribusi MBG) seperti biasa. Ibu hamil, balita juga seperti biasa," ujar dia.

Zulhas menambahkan layanan MBG di pesantren akan menyesuaikan waktu distribusi, yakni digeser ke sore hari untuk konsumsi saat berbuka puasa.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan skema Ramadhan tersebut telah disiapkan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah.

Menurut dia, menu yang disiapkan tetap memperhatikan kecukupan gizi meskipun dikemas dalam bentuk makanan kering.

“Untuk anak sekolah yang puasa, dibagikan saat pulang sekolah untuk berbuka,” ungkap Dadan.

Pemerintah menegaskan penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Program MBG sekaligus menghormati pelaksanaan ibadah masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga akhir Januari 2026 Program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Jumlah tersebut dilayani oleh 22.091 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

Program MBG juga tercatat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah mencatat sebanyak 924.424 tenaga kerja langsung terlibat di SPPG, didukung 68.551 pemasok bahan pangan serta 21.413 mitra usaha, yang sebagian besar berasal dari pelaku UMKM lokal.

Pemerintah menilai keberlanjutan pelaksanaan MBG selama Ramadhan penting untuk menjaga konsistensi pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus memastikan dampak ekonomi program tetap berjalan di tingkat daerah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sampai hari ini, SPPG sudah (sebanyak) 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari angka bulat, 60 juta, lebih sedikit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menyampaikan capaian tersebut usai rapat koordinasi terbatas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis.

“Sampai hari ini, SPPG sudah (sebanyak) 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari angka bulat, 60 juta, lebih sedikit,” kata Zulhas.

Ia juga memaparkan pelaksanaan MBG turut melibatkan dukungan rantai pasok dan kemitraan, termasuk tenaga kerja langsung di SPPG, pemasok dan mitra.

Menurut dia, tenaga kerja langsung yang tercatat di SPPG mencapai 924.424 orang, pemasok 68.551, serta mitra 21.413.

Ia menambahkan proses pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang terkait program juga berjalan, dengan jumlah yang diproses 32.000 orang.

Dalam rapat tersebut, Kementerian juga menyepakati perlunya revisi surat keputusan bersama (SKB) menteri terkait daftar lokasi pembangunan SPPG yang dibiayai pemerintah pusat, untuk menyesuaikan kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Zulhas menyebutkan penugasan yang dibiayai Kementerian Keuangan disesuaikan dari 542 menjadi 315 lokasi, sedangkan penugasan terkait Kementerian Pekerjaan Umum disesuaikan dari 264 menjadi 222 lokasi.

“Ini nanti harus kerja sama dengan daerah. Ada yang soal pembayaran, soal tanah, dan lain-lain. Jadi harus dirapikan dulu,” ujar dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pendataan penerima manfaat dilakukan bersama pemerintah daerah secara rinci, termasuk kelompok yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan anak usia sekolah yang putus sekolah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan produk pakaian jadi dan sepatu Indonesia bisa mendapatkan tarif impor di bawah 19% dari Amerika Serikat (AS). Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi.

Menurut Edi, pemerintah akan mengupayakan tarif yang lebih rendah, bahkan hingga 0% untuk barang tertentu yang tidak diproduksi AS.

"Kita tetap akan upayakan untuk bisa dikerjasamakan dengan tarif yang lebih rendah, (contohnya) pakaian jadi, sepatu," paparnya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (14/11/2025).

Perundingan tarif ini harus didorong karena Indonesia memberikan banyak manfaat kepada AS. Bahkan, Indonesia berkomitmen ingin memesan tank dari AS. Dengan penawaran Indonesia ini, seharusnya besaran tarif bisa turun di bawah 19%.

"Presiden Trump pernah ngomong bahwa kami ingin membuat tank kan. Kalau itu berarti diusahakan bisa di bawah 19%," ujar Edi.

Edi menegaskan pemerintah akan tetap mendorong agar perundingan dagang ini bisa dibangun di atas dasar manfaat keuntungan bersama.

"Sama-sama menguntungkan, itu yang kita utamakan. Jadi kita tidak berhenti, tetap kasih jalan," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menuturkan Satgas P2SP ini dibentuk untuk memonitor program prioritas pemerintah.

Ada 3 kelompok kerja (pokja) di dalamnya, yakni Pokja monitoring anggaran, Pokja percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking) dan Pokja dukungan deregulasi dan penegakkan hukum.

Khusus pokja pertama yang menangani analisis anggaran, Ferry menuturkan pemerintah tengah fokus menyoroti anggaran yang tidak terserap.

"Ini melalui Pokja bidang monitoring realisasi anggaran, ini kita sedang review berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa," kata Ferry.

Ferry menjelaskan, evaluasi ini batasnya ialah pada akhir Oktober 2025. Bila ada K/L yang memang masuk kategori lambat dalam melaksanakan belanja anggarannya akan segera dipindah sisa anggarannya ke K/L yang bisa cepat membelanjakan anggaran sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak, kalau tidak sesuai catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke teman-teman lain yang punya program lebih siap," tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan segala hambatan di dunia usaha, Ferry menuturkan masalah ini akan ditangani ke Pokja II yang fokus pada debottlenecking. Adapun, penegakkan hukum akan ditangani oleh Pokja III. Sayangnya, Ferry tidak mengungkapkan penanggungjawab masing-masing Pokja

Adapun, Satgas diketuai oleh Ketua I Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua II Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli. Lalu, Wakil Ketua I Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Ketua II Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Wakil Ketua III Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Satgas ini anggotanya mencapai 29 menteri dan kepala badan.