Kami memastikan hambatan tersebut diselesaikan secepat mungkin

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kanal hambatan usaha atau debottlenecking menerima 142 aduan per 12 Mei 2026, di mana 45 kasus di antaranya telah diselesaikan.

“Per hari ini, sudah ada 142 pengaduan yang disampaikan melalui kanal ini. Sebanyak 83 di antaranya sudah dibahas secara terbuka dan transparan kepada publik, dan 45 kasus telah diselesaikan,” kata Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang bertugas memfasilitasi hambatan usaha atau debottlenecking kepada investor global.

Satgas debottlenecking telah beroperasi mengatasi hambatan bisnis bagi perusahaan domestik sejak Desember 2025. Namun, kata Purbaya, investor global mendapatkan informasi mengenai kehadiran kanal aduan ini.

Menkeu menjelaskan satgas tersebut menggelar sidang secara berkala untuk menyelesaikan pengaduan hambatan bisnis yang dilaporkan oleh pelaku usaha.

Pemerintah, kata dia, memfasilitasi satu hingga empat kasus hambatan usaha per minggu. Purbaya memastikan satgas bergerak dengan mekanisme yang efektif dan efisien agar proses penyelesaian masalah berjalan dengan lancar.

Sidang pun digelar secara terbuka demi meningkatkan transparansi proses dan memastikan tidak ada pihak yang mangkir dari kesepakatan yang telah dibuat.

Bendahara negara menuturkan kehadiran satgas tersebut merupakan bentuk kesadaran pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik sehingga sektor swasta dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu, ia mengajak investor dari berbagai belahan dunia untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.

“Kami akan terus melakukan sidang ini setiap minggu ke depannya. Karena itu, pelaku usaha yang menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis di Indonesia, silakan sampaikan kepada kami. Kami memastikan hambatan tersebut diselesaikan secepat mungkin,” ujar Purbaya.

“Mungkin dalam satu pembahasan atau lebih, tapi pasti akan kami selesaikan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenalkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang bertugas memfasilitasi hambatan usaha atau debottlenecking kepada investor global.

Satgas debottlenecking telah beroperasi mengatasi hambatan bisnis bagi perusahaan domestik sejak Desember 2025. Namun, kata Purbaya, investor global mendapatkan informasi mengenai kehadiran kanal aduan tersebut.

“Salah satu (investor) dari Swiss bertanya kalau mau mengadu ke mana. Padahal kami pikir kita sudah terkenal, rupanya enggak. Jadi, saya bilang ke mereka nanti kami kasih informasi website mana yang mereka bisa taruh pengaduan mereka,” kata Purbaya kepada wartawan saat ditemui usai International Seminar on Debottlenrcking Channel di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Purbaya menyampaikan kepada investor bahwa Satgas P2SP mengatasi tantangan dunia usaha secara efektif lantaran gugus tugas ini melibatkan pemangku kepentingan di berbagai kementerian/lembaga (K/L).

Selain itu, dia menjamin K/L bakal bergerak dengan cepat mengingat instansi bendahara negara bisa memberikan sanksi pemotongan anggaran bila mereka tidak bekerja secara efisien. Hal serupa juga berlaku bagi pemerintah daerah yang terlibat sebagai pemangku kepentingan dalam persoalan pelaku usaha.

“Mungkin mereka belum tahu gugus tugas ini seperti apa, kerja dan hasilnya seperti apa. Saya yakin ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari gugus tugas ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya,” ujar Menkeu.

Agar kehadiran Satgas P2SP dapat dikenal meluas di kalangan investor global, Kemenkeu turut menggandeng Kementerian Luar Negeri.

Purbaya berharap sinergi dengan Kemenlu dapat mendorong lebih banyak investor dunia masuk ke Indonesia.

“Kerja sama dengan Kemenlu amat penting sekali untuk menyebarkan ini kedutaan kita di seluruh dunia, sehingga investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mereka mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di sini,” kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pengaduan selama ini yang kita terima hampir 50 persen lebih berkaitan dengan perizinan. Kemudian 14 persen ini berkaitan dengan lahan dan tata ruang

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) mencatat sebanyak 63 dari 127 aduan pelaku usaha terkait hambatan usaha dan investasi telah diselesaikan hingga 22 April 2026.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking) Satgas P2SP sekaligus Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Satya Bhakti Parikesit mengatakan aduan tersebut ditangani melalui Kanal Debottlenecking sebagai sistem penyelesaian hambatan lintas kementerian dan lembaga.

“Dari 127 pengaduan ini, 63 aduan sudah diselesaikan,” kata Satya dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan Kanal Debottlenecking dibentuk untuk menerima, memetakan, memvalidasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Dari total aduan tersebut, sebanyak 50 aduan masih dalam proses, sementara 14 aduan tidak diproses.

Hingga 22 April 2026, tingkat penyelesaian aduan mencapai 56 persen, sementara 44 persen sisanya masih dalam proses penanganan.

Berdasarkan jenis isu, mayoritas aduan berkaitan dengan perizinan usaha sebanyak 64 aduan atau 50 persen, diikuti lahan dan tata ruang 18 aduan atau 14 persen.

“Pengaduan selama ini yang kita terima hampir 50 persen lebih berkaitan dengan perizinan. Kemudian 14 persen ini berkaitan dengan lahan dan tata ruang,” ujarnya.

Satya mengatakan aduan lain mencakup persoalan syarat ekspor-impor, ketersediaan energi, listrik, serta hambatan teknis lainnya.

Ia menuturkan Kanal Debottlenecking juga dirancang agar proses penyelesaian aduan pelaku usaha berjalan transparan dan dapat dipantau.

“Pelaku usaha yang memasukkan pengaduan melalui kanal tersebut dapat melihat progres penyelesaiannya,” ungkap dia.

Satya menjelaskan Pokja Debottlenecking merupakan bagian dari Satgas P2SP untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Menurut dia, satgas tersebut bertugas mengoordinasikan kebijakan, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta menyelesaikan hambatan strategis dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ia menambahkan penyelesaian hambatan usaha penting untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan mendorong sektor riil bergerak.

“Pertumbuhan ekonomi tidak akan tumbuh kalau sektor riilnya tidak bergerak,” ucap dia.

Satya menegaskan pemerintah akan terus hadir untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pelaku usaha, terutama yang berkaitan dengan implementasi program prioritas pemerintah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Empat bulan terbentuk, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sudah menerima ratusan laporan kasus hambatan usaha. Hanya saja, pelaku usaha berharap Satgas P2SP tidak sekadar menjadi 'tong sampah' melainkan katalis reformasi struktural.

Satgas P2SP pertama kali membuka kanal pengaduan hambatan usaha (debottlenecking) pada medio Desember 2025. Pengusaha bisa melaporkan keluhan apa saja melalui lamanlapor.satgasp2sp.go.id.

Hingga 8 April 2026, Satgas P2SP telah menerima 112 aduan, dengan 58 laporan sudah disidangkan. Dari total laporan yang masuk, 53 di antaranya terkait perizinan berusaha.

Artinya, permasalahan utama dalam iklim usaha masih berkaitan dengan perizinan. Pelaku usaha pun tak heran dengan kenyataan tersebut.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menjelaskan hambatan perizinan memang menjadi masalah klasik berusaha di Tanah Air. Masalahnya, para pelaku usaha sering bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi izin yang tertahan, rekomendasi teknis yang tidak keluar, atau aturan pusat dan daerah yang berbeda tafsir.

Oleh sebab itu, Angga mengapresiasi pembukaan kanal aduandebottleneckingoleh Satgas P2SP. Dalam empat bulan pertama, dia menilai Satgas P2SP sudah cukup membantu meluruskan benang kusut birokrasi perizinan karena membawa kasus ke forum lintas kementerian/lembaga untuk diputuskan solusinya.

"Ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya ketika pelaku usaha harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa kepastian," jelas Angga kepadaBisnis, Kamis (9/4/2026).

Adapun, Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga.

Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan aliasdebottleneckingdalam dunia usaha lewat kanallapor.satgasp2sp.go.id. Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum.

Jika dalam persidangan Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha atau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Dalam sidang-sidang terbuka Satgas P2SP, memang kerap muncul permasalahan klasik hambatan usaha kerap muncul yaitu seperti masalah perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga ego sektoral.

Bisnis.com, JAKARTA — Empat bulan terbentuk, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sudah menerima ratusan laporan kasus hambatan usaha. Hanya saja, pelaku usaha berharap Satgas P2SP tidak sekadar menjadi 'tong sampah' melainkan katalis reformasi struktural.

Satgas P2SP pertama kali membuka kanal pengaduan hambatan usaha (debottlenecking) pada medio Desember 2025. Pengusaha bisa melaporkan keluhan apa saja melalui laman lapor.satgasp2sp.go.id.

Hingga 8 April 2026, Satgas P2SP telah menerima 112 aduan, dengan 58 laporan sudah disidangkan. Dari total laporan yang masuk, 53 di antaranya terkait perizinan berusaha.

Artinya, permasalahan utama dalam iklim usaha masih berkaitan dengan perizinan. Pelaku usaha pun tak heran dengan kenyataan tersebut.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menjelaskan hambatan perizinan memang menjadi masalah klasik berusaha di Tanah Air. Masalahnya, para pelaku usaha sering bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi izin yang tertahan, rekomendasi teknis yang tidak keluar, atau aturan pusat dan daerah yang berbeda tafsir.

Oleh sebab itu, Angga mengapresiasi pembukaan kanal aduan debottlenecking oleh Satgas P2SP. Dalam empat bulan pertama, dia menilai Satgas P2SP sudah cukup membantu meluruskan benang kusut birokrasi perizinan karena membawa kasus ke forum lintas kementerian/lembaga untuk diputuskan solusinya.

"Ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya ketika pelaku usaha harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa kepastian," jelas Angga kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Adapun, Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga.

Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan alias debottlenecking dalam dunia usaha lewat kanal lapor.satgasp2sp.go.id. Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum.

Jika dalam persidangan Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha atau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Masalah Klasik

Dalam sidang-sidang terbuka Satgas P2SP, memang kerap muncul permasalahan klasik hambatan usaha kerap muncul yaitu seperti masalah perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga ego sektoral.

Aduan per Bidang yang Diterima Satgas P2SP (8 April 2026)

Sumber: Satgas P2SP

Misalnya dalam sidang terbaru pada Kamis (9/4/2026) yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan.

Saat itu pengelola badan usaha Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), PT GBKEK Industri Park, melaporkan bahwa Kementerian Kehutanan memberikan surat keputusan perubahan fungsi Kawasan Hutan dan Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk membangun pelabuhan.

Padahal, Tim Terpadu hingga pemerintah provinsi sudah merekomendasikan. Akibatnya, investasi untuk pengembangan KEK Galang Batang mengalami keterlambatan.

Diketahui, PT GBKEK Industri Park sudah mengajukan permintaan ke Kementerian Kehutanan pada Desember 2025. Padahal, Kementerian Kehutanan sudah memiliki Service Level Agreement (SLA) atau standar waktu selama 34 hari kerja dalam untuk memberikan perizinan.

Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Kementerian Kehutanan Beni Raharjo mengakui bahwa ada kurang koordinasi antardireksi di kementeriannya sehingga permintaan PT GBKEK Industri Park belum ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Satgas P2SP sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu dua pekan agar permasalahan perizinan tersebut selesai di Kementerian Kehutanan.

"Nanti dua minggu kami akan ngecek sudah keluar belum tadi izin untuk pemakaian lahan tadi ya. Jadi nanti, dua minggu kalau enggak ada kemajuan kasih tahu kami. Jadi sifatnya gini di tempat kita, begitu diputuskan dimonitor terus. Karena kalau enggak dimonitor ya enggak jalan juga," ujar Purbaya membaca keputusan sidang, diikuti ketukan palu.

Jangan Hanya Jadi Tong Sampah

Kendati demikian, para pengusaha menggarisbawahi bahwa akar masalah iklim usaha memang lebih dalam dari sekadar izin yang lambat.

Terlihat, berdasarkan skor Business Entry (B-Ready) 2025 yang dirilis Bank Dunia (World Bank) menunjukkan bahwa iklim usaha di Indonesia memang masih kalah dibandingkan negara-negara ‘pesaing’ di kawasan seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Perbandingan Skor & Waktu Perizinan di Asean 2025

Sumber: World Bank

B-Ready tidak hanya mengukur waktu perizinan, melainkan juga kualitas peraturan untuk memulai bisnis; kualitas pelayanan publik digital dan transparansi informasi untuk memulai bisnis; serta efisiensi operasional entri bisnis, termasuk biaya, waktu, dan beban lain bagi pelaku usaha.

Hipmi punya sentimen yang sama dengan temuan B-Ready Bank Dunia. Angga mengklasifikasi setidaknya ada lima persoalan mendasar dalam iklim usaha di Indonesia.

Pertama, regulasi terlalu banyak dan sering berubah, sehingga pelaku usaha kesulitan mengikuti aturan yang berbeda antar sektor dan daerah.

Kedua, ego sektoral antar kementerian/lembaga masih tinggi. Sering kali satu kementerian sudah menyetujui, tetapi kementerian lain belum memberi rekomendasi sehingga proses berhenti.

Ketiga, sinkronisasi pusat dan daerah masih lemah. Angga menjelaskan banyak izin di pusat selesai, tetapi implementasi di daerah masih tersendat karena Perda, RT/RW, atau kebijakan kepala daerah.

Keempat, digitalisasi perizinan belum sepenuhnya terintegrasi. Angga mengakui Online Single Submission (OSS) yang dirilis pemerintah sudah membantu, tetapi di lapangan masih banyak izin teknis yang tetap memerlukan tatap muka, dokumen manual, dan proses berulang—seperti masalah yang tampak dalam kasus PT GBKEK Industri Park.

Kelima, masih ada persoalan budaya birokrasi. Angga mengungkap bahwa banyak pelaku usaha mengeluhkan bahwa kepastian waktu pelayanan belum jelas dan kadang masih ada ruang abu-abu yang membuka potensi biaya tinggi.

Singkatnya, Hipmi mendorong agar Satgas P2SP jangan hanya menjadi tempat menerima aduan, namun juga harus menjadi instrumen reformasi birokrasi. Dia mencontohkan, setiap kasus yang berulang seharusnya dievaluasi untuk memperbaiki regulasi atau memangkas prosedur yang tidak perlu.

Jika tidak maka Satgas hanya menjadi 'tong sampah' kasus per kasus, tetapi akar masalahnya tetap ada.

"Ke depan, yang dibutuhkan dunia usaha bukan hanya percepatan izin, tetapi kepastian waktu, kepastian aturan, dan kepastian siapa yang bertanggung jawab. Jika Satgas P2SP mampu memaksa koordinasi lintas kementerian, mempercepat harmonisasi pusat-daerah, dan memperbaiki aturan yang tumpang tindih, maka dampaknya terhadap iklim investasi akan sangat besar," tutupnya.

Nanti tim kami dengan Menko (Perekonomian) juga akan membereskan itu. Jadi, dalam sebulan kami harapkan sudah selesai aturannya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penyusunan regulasi terkait pengembangan lini bisnis Floating Storage Unit (FSU) dan bunkering untuk mendukung daya saing domestik.

Langkah itu merupakan respons terhadap hambatan usaha yang dialami oleh PT Asinusa Putra Sekawan. Perusahaan ingin membangun usaha FSU dan bunkering di Pulau Nipa, Selat Malaka, namun terhalang ketiadaan regulasi yang dapat mendukung perizinan, pengawasan, tata kelola dan operasional bisnis tersebut.

“Kalau mau diperluas ke FSU, ya bagus. Cuma regulasinya perlu kami sesuaikan. Ini masih belum terlalu jelas, tapi saya pikir saya tahu arahnya ke mana,” kata Purbaya dalam Sidang Aduan Kanal Debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Bisnis Asinusa terletak di Selat Malaka dan Singapura yang merupakan salah satu jalur pelayaran internasional yang strategis dan cukup padat.

Berdasarkan data perusahaan, total trafik kapal yang melewati jalur ini sepanjang 2025 mencapai sekitar 130.000 unit kapal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 persen melakukan giat bunker dengan total volume penjualan 56 juta metrik ton bunker atau setara nilai transaksi berkisar 23 miliar dolar AS.

Di sisi lain, juga terdapat 21 kapal FSU yang beroperasi di Tanjung Pelepas dan Kukup dengan aktivitas ship-to-ship (STS) sekitar 15 sampai 20 kapal per bulan.

Asinusa menilai belum tersedianya kerangka regulasi komprehensif yang mendukung lini bisnis FSU dan bunker membuat Indonesia memiliki daya saing yang relatif lebih lemah bila dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia sebagai Hub STS Regional.

Sebab, trafik kapal kemungkinan besar akan bergeser ke wilayah lain yang memiliki kepastian layanan, seperti Singapura dan Malaysia. Pada akhirnya, negara kehilangan potensi penerimaan yang bisa dihimpun dari bisnis ini.

Menkeu Purbaya mengatakan bakal membentuk tim untuk mempersiapkan regulasi tersebut. Dia meyakini bisa menyelesaikan kendala bisnis ini selama masalahnya masih di bawah koridor Kementerian Keuangan.

“Nanti tim kami dengan Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto) juga akan membereskan itu. Jadi, dalam sebulan kami harapkan sudah selesai aturannya,” tutur Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini permulaan perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan dalam rangka pengembangan KEK Galang Batang yang belum ditindaklanjuti sejak diajukan pada 2022

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menindaklanjuti hambatan perizinan yang dihadapi PT GBKEK Industri Park sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

“Ini permulaan perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan dalam rangka pengembangan KEK Galang Batang yang belum ditindaklanjuti sejak diajukan pada 2022,” kata Purbaya dalam Sidang Aduan Kanal Debottlenecking di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

KEK Galang Batang rencananya dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (baksuit) dan produk turunannya, baik dari refinery maupun smelter.

Nilai investasi awal proyek ini mencapai Rp36,25 triliun hingga 2027. Setelah pengembangan, pembangunan KEK Galang Batang dikatakan dapat menyerap tenaga kerja 110.000 orang dengan nilai investasi Rp120,5 triliun sampai dengan 2027.

Namun, investasi untuk pengembangan KEK Galang Batang mengalami keterlambatan lantaran belum adanya tindak lanjut terhadap Rekomendasi Tim Terpadu oleh Kementerian Kehutanan.

PT GBKEK Industri Park mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan di daerah Kp Masiran dengan luas sekitar 80,98 hektare untuk pembangunan pelabuhan.

Perusahaan mengaku telah mendapatkan rekomendasi persetujuan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun saat ini belum ada keputusan dari Kementerian Kehutanan.

Terakhir, PT GBKEK Industri Park telah mengirim surat Nomor 112/GBKEK/IX/2025 bulan September 2025 perihal permohonan pinjam pakai/penggunaan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan, namun belum mendapat balasan.

Untuk merespons hambatan tersebut, Purbaya meminta Kementerian Kehutanan sebagai pihak terkait perizinan permohonan untuk menindaklanjuti masalah tersebut dalam kurun waktu dua pekan.

Sebagai catatan, pemerintah membuka kanal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menampung aduan hambatan yang dialami oleh dunia usaha.

Kanal tersebut dapat diakses pada laman https://lapor.satgasp2sp.go.id selama 24 jam.

Upaya itu dilakukan untuk memberikan kepastian kepada investor soal keamanan berinvestasi di Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menantang para pelaku usaha untuk tidak ragu melaporkan menteri atau pejabat kementerian/lembaga (K/L) yang kerap menghambat aktivitas dunia usaha.

Purbaya menjelaskan bahwa dirinya lewat dukungan Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Di dalam struktur tersebut, Purbaya memimpin Pokja II yang berfokus pada penyelesaian hambatan (debottlenecking) di dunia usaha.

"Pak Presiden amat mendukung itu, apalagi one-stop service, dia suka sekali. Ke depan kita akan betulin itu terus. Jadi, ini anda boleh ngaduin siapa saja, pemerintah juga boleh. Menteri perdagangan, menteri itu, aduin aja," tegas Purbaya di dalam seminar Warta Ekonomi Group di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Bendahara negara itu menjelaskan, Satgas P2SP membuka pintu bagi seluruh pelaku bisnis, baik domestik maupun asing untuk menyampaikan keluhan terkait regulasi dan birokrasi di Indonesia. Pengaduan tersebut akan disidangkan secara rutin setiap pekan untuk dicari jalan keluarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga 6 April 2026, Satgas P2SP telah menerima sebanyak 112 aduan dari pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 pengaduan di antaranya telah masuk ke tahap persidangan.

Purbaya menekankan bahwa Satgas menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up). Artinya, pemerintah tidak lagi hanya berpatokan pada peraturan di atas kertas yang kerap kali terlihat sempurna namun macet dalam implementasi.

Artinya, jika ditemukan masalah operasional maka masalah tersebut akan ditarik ke persidangan. Sementara jika akar permasalahannya di regulasi maka akan diserahkan ke Pokja III yang mengurusi perbaikan peraturan perundangan-undangan.

Ancam Potong Anggaran

Sebagai contoh kasus, Purbaya menceritakan pengalamannya dalam menangani aduan terkait kerumitan birokrasi di Kementerian Perdagangan. Kasus tersebut bermula dari seorang importir yang terlambat melaporkan dokumen, padahal seluruh izin telah diterbitkan.

Akibat keterlambatan administratif tersebut, pengusaha diwajibkan melakukan reekspor sebelum bisa mengimpor kembali barang tersebut ke Indonesia. Padahal, barang yang diimpor memiliki sifat beracun sehingga tidak memungkinkan untuk direekspor dan juga membebani pengusaha dengan biaya yang sangat besar.

"Otak birokrat kan beda-beda, ada yang suka rumit cara berpikirnya. Kenapa kementerian perdagangannya tidak mau [menyelesaikan]? Saya panggil Sekjen saya, saya bisikin. Kalau diperlama lagi, anggarannya bakalan dipotong," ceritanya diikuti tawa.

Purbaya berseloroh, kewenangannya sebagai Menteri Keuangan pada akhirnya bisa menertibkan birokrasi yang membandel. Menurutnya, hal tersebut sah dilakukan demi kepentingan negara.

"Jadi, Menteri Keuangan itu enak rupanya, punya kekuasaan. Namanya kan untuk negara. Kalau sudah mengganggu, kita potong anggarannya. Atau, tidak usah bilang, tahu-tahu minggu depan tidak gajian. Kan lebih seru," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan sekaligus Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan segan memanggil kementerian dan lembaga (K/L) yang terbukti memperlambat proses perizinan usaha.

Purbaya kembali memberi peringatan tersebut menyusul laporan dari Inpex Masela Ltd. terkait mandeknya sejumlah perizinan pada megaproyek gas alam cair (LNG) Abadi Blok Masela yang bernilai US$20,9 miliar atau sekitar Rp351 triliun. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan konsorsium dalam rapat terbuka Satgas P2SP di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Dia secara blak-blakan menyoroti lambannya birokrasi perizinan yang selama ini menahan laju proyek raksasa tersebut. Purbaya mencatat, sejumlah izin krusial baru dikebut penerbitannya menjelang sidang terbuka antara Satgas P2SP dengan perwakilan Inpex.

"Kan sebetulnya sudah lama proyek ini. Sebelumnya keluarnya lambat sekali, izin segala macam. Tadi sebetulnya izin-izin baru keluar kan Januari, Februari yang lingkungan hidup dan lain-lain. Itu sebetulnya dipercepat karena mereka tahu mau dibawa ke sini," ungkapnya usai sidang terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Untuk memutus rantai birokrasi yang berbelit, Purbaya menyatakan pemerintah telah membentuk tim khusus di internal Satgas P2SP guna mengawal megaproyek tersebut. Dia bahkan melabeli operator Blok Masela tersebut sebagai 'investor spesial' yang mendapat keistimewaan pelaporan reguler.

"Jadi kalau ada hambatan di izin investasi, kita panggil Kementerian Investasi ke sini. Di perdagangan, kita panggil terkait impor misalnya. Di perindustrian, kita panggil juga ke sini," ujarnya.

Target Operasi Dipercepat

Terkait status Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) lanjutan yang sempat menjadi tanda tanya, Purbaya meyakini prosesnya sudah mencapai 90%. Dia mendesak agar proses groundbreaking bisa segera dieksekusi, bahkan menantang Inpex untuk memajukan target produksi.

"Mereka bilang kan 2030-2031 baru online. Saya sih kalau bisa sebelum 2029 sudah kelihatan bangunan atau sudah hampir online, jadi gasnya sudah berproduksi. Kita akan percepat semaksimal mungkin. Seluruh hambatan di pemerintah, kita akan hilangkan," janjinya.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Executive Project Director INPEX Masela Jarrad Blinco secara terbuka meminta bantuan pemerintah untuk mengurai lima titik permasalahan (bottlenecking) yang berpotensi mengganjal realisasi proyek.

Pertama, mengamankan penerimaan masyarakat (community acceptance) pasca-penerbitan izin pelepasan hutan dan pemanfaatan ruang laut. Kedua, pengamanan area untuk fasilitas laut (marine facilities).

Ketiga, penyelesaian persetujuan perizinan Amdal final setelah tahapan desain rekayasa teknis atau front-end engineering design (FEED) rampung. Keempat, memitigasi potensi gangguan sosial di area proyek.

Kelima, mengamankan izin dan formalitas administratif untuk memasuki tahap Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI). "Kami memerlukan bantuan dari pemerintah," ujar Jarrad dalam rapat.

Di samping itu, Inpex sudah mengantongi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kilang darat (OLNG) dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026. Langkah ini disusul dengan terbitnya Persetujuan Lanjutan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup pada awal Februari 2026.

Menyusul progres tersebut, Inpex berencana memulai pekerjaan konstruksi keliling, seperti pemasangan pagar dan jalan pengalihan (diversion road), pada kuartal II/2026. Di saat yang sama, proses prakualifikasi (PQ) tender EPCI untuk empat paket utama beserta fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS) tengah berjalan.

Dari sisi komersial, perusahaan asal Jepang itu melaporkan telah meneken sejumlah perjanjian tidak mengikat (MoU/LoI) dengan calon pembeli gas potensial, baik dari pasar domestik maupun internasional. Diskusi mengenai pembiayaan (financing arrangement) dengan pihak lender juga terus dipacu.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Satgas P2SP) mencatat bahwa perizinan masih menjadi batu sandungan utama bagi dunia usaha di Indonesia. Hal itu tampak dari aduan yang masuk ke kanal debottlenecking.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 20 Februari 2026, dari total 89 aduan pengusaha yang masuk ke Satgas P2SP, mayoritas atau sebanyak 45 aduan mengeluhkan persoalan izin.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu tak menampik kenyataan tersebut. Dia mengakui bahwa masalah perizinan kerap terkait ketidaksinkronan ketentuan antar kementerian/lembaga (K/L).

Febrio mencontohkan, Satgas P2SP kerap menemukan tidak berjalannya komitmen waktu penyelesaian atau Service Level Agreement (SLA) di berbagai K/L. Oleh sebab itu, Satgas P2SP melakukan rapat dengan K/L untuk menyelesaikan masalah tersebut, bahkan disidangkan secara terbuka.

"Banyak yang misalnya katanya SLA-nya sekian hari, ternyata belum terjadi. Nah lalu kita cek kenapa belum terjadi, K/L-nya datang dan menjelaskan masalahnya," ungkapnya usai sidang terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Lebih lanjut, mantan Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM FEB UI itu menjelaskan bahwa masalah perizinan yang dikeluhkan sangat bervariasi, mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hingga perizinan usaha spesifik lainnya. Sektor yang melapor pun bervariasi, mulai dari sektor tekstil, apotek, hingga kendala impor bahan baku untuk pembangunan pabrik.

Pemerintah, sambungnya, sengaja membawa masalah ini ke sidang terbuka secara transparan untuk memaksa K/L bersinergi dan bekerja lebih cepat. Menurutnya, upaya 'buka-bukaan' ini mulai membuahkan hasil, yang terlihat dari sekitar 89 aduan yang masuk, setengahnya sudah berhasil dicarikan jalan keluar oleh tim teknis yang melibatkan 26 K/L.

"Meski sudah diambil keputusan, masih tetap harus kita monitor pelaksanaannya. Jadi ini memang ongoing process," tambahnya.

Febrio juga menjelaskan bahwa penyelesaian aduan secara terbuka ini diharapkan menciptakan efek domino. Tidak hanya merampungkan kasus yang dilaporkan, tetapi juga mempercepat proses perizinan di tempat lain dan menyuntikkan sentimen positif ke pasar bahwa pemerintah serius membenahi iklim investasi.

Dia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi tiga mesin pertumbuhan ekonomi yang tengah dipacu pemerintah. Pertama, akselerasi belanja fiskal yang harus bergerak cepat. Kedua, menjaga likuiditas sektor keuangan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia.

"Nah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, bahkan sebenarnya paling penting, itu iklim usaha. Inilah cara kita mendorong iklim usaha," jelas Febrio.

Bisnis.com, JAKARTA — Operator Wilayah Kerja (WK) Masela, Inpex Masela Ltd., melaporkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan megaproyek gas alam cair (LNG) Abadi Blok Masela kepada Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dikomandoi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Inpex dalam rapat terbuka Satgas P2SP yang dipimpin langsung oleh Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa (24/2/2026).

Konsorsium energi tersebut menyoroti sejumlah bottlenecking alias titik permasalahan yang berpotensi mengganjal realisasi proyek yang diperkirakan menelan investasi senilai US$20,9 miliar atau sekitar Rp351 triliun.

Dalam laporan Executive Project Director INPEX Masela Jarrad Blinco di hadapan Purbaya dan jajaran Satgas P2SP lainnya, manajemen Inpex menyampaikan sejumlah kekhawatiran terkait kondisi di lapangan.

Terdapat lima tantangan perizinan dan persetujuan utama yang menjadi fokus perhatian Inpex agar difasilitasi oleh Satgas P2SP.

Pertama, mengamankan penerimaan masyarakat (community acceptance) pasca-penerbitan izin pelepasan hutan dan pemanfaatan ruang laut. Kedua, pengamanan area untuk fasilitas laut (marine facilities).

Ketiga, penyelesaian persetujuan AMDAL final setelah tahap FEED rampung. Keempat, memitigasi potensi gangguan sosial di area proyek. Kelima, mengamankan izin dan formalitas administratif untuk memasuki tahap Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI).

"Kami memerlukan bantuan dari pemerintah," ujar Jarrad dalam rapat.

Di samping itu, Inpex sudah mengantongi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kilang darat (OLNG) dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026. Langkah ini disusul dengan terbitnya Persetujuan Lanjutan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup pada awal Februari 2026.

Menyusul progres tersebut, Inpex berencana memulai pekerjaan konstruksi keliling, seperti pemasangan pagar dan jalan pengalihan (diversion road), pada Kuartal II/2026. Di saat yang sama, proses prakualifikasi (PQ) tender EPCI untuk empat paket utama beserta fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS) tengah berjalan.

Dari sisi komersial, perusahaan asal Jepang itu melaporkan telah meneken sejumlah perjanjian tidak mengikat (MoU/LoI) dengan calon pembeli gas potensial, baik dari pasar domestik maupun internasional. Diskusi mengenai pembiayaan (Financing Arrangement) dengan pihak lender juga terus dipacu.

Proyek LGN Abadi Blok Masela

Sebagai informasi, Inpex mengelola Lapangan Gas Abadi dengan hak partisipasi 65%, bersama mitra PT Pertamina Hulu Energi Masela (20%) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. (15%).

Inpex telah memulai tahapan desain rekayasa teknis atau front-end engineering design (FEED) secara menyeluruh pada September 2025 lalu. Namun, Ueda mengakui bahwa kenaikan biaya konstruksi menjadi tantangan tersendiri.

Terkait profitabilitas, perusahaan membidik tingkat pengembalian internal (internal rate of return/IRR) sekitar 15%. Inpex membuka peluang untuk bernegosiasi kembali dengan pemerintah Indonesia guna mendapatkan insentif tambahan, seperti dukungan pajak, jika target IRR tersebut sulit tercapai.

Adapun, Proyek LNG Abadi mencakup pembangunan dua train OLNG dengan total kapasitas produksi sebesar 9,5 juta metrik ton per tahun (mtpa), penyaluran gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) untuk kebutuhan domestik, dan produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari (bcpd).

Selain untuk ekspor, hasil LNG dari Blok Abadi juga bakal diserap oleh tiga badan usaha milik negara (BUMN). Ketiga perusahaan pelat merah itu yakni PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk LNG, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk gas bumi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memotong anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) jika tidak mampu menyelesaikan persoalan pajak kapal asing dalam waktu 3 bulan.

Ancaman tersebut disampaikan Purbaya saat memimpin sidang penyelesaian hambatan berdasarkan aduan pengusaha dalam kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Purbaya meminta Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) untuk memantau realisasi pajak kapal asing yang beroperasi di perairan domestik, dalam 3 bulan ke depan.

"Asosiasi INSA ya, 3 bulan ini Anda lihat, yang (realisasi pajak kapal asing di dalam negeri) domestik ada perbedaan apa nggak? Kalau mereka nggak ada perbedaan, nanti lapor kami lagi. Kami akan punish Kemenhub," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1).

Ia menegaskan sanksi tersebut rencananya berupa pemotongan anggaran. "Kalau enggak (ada perbaikan), nanti saya potong anggarannya," ujarnya.

Sebelumnya, INSA melaporkan adanya kapal asing pengangkut kargo dan pelayaran yang memperoleh penghasilan di Indonesia namun tidak membayar pajak.

Padahal, ketentuan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas kapal asing telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996.

Adapun masuknya kapal asing ke wilayah perairan Indonesia dilakukan melalui dua skema. Pertama, melalui izin Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021.

Kedua, melalui izin yang diterbitkan Kemenhub berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2021.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari aktivitas pelayaran domestik mencapai Rp24 triliun.

Sementara itu, penerimaan dari aktivitas pelayaran asing hanya sekitar Rp600 miliar, meski potensi penerimaannya diperkirakan mencapai Rp19 triliun.

Kesenjangan tersebut mengindikasikan adanya pemanfaatan tax treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh kapal berbendera asing.

"Ini cuma sekitar sepersepuluhnya. Kalau digalakkan, masih bisa nggak?" tanya Purbaya kepada perwakilan Kemenhub yang hadir dalam sidang tersebut.

Purbaya juga meminta Kemenhub segera memperbaiki prosedur pembayaran pajak kapal asing agar aturan menjadi lebih jelas dan penerimaan negara dapat ditingkatkan.

"Kalau bisa satu minggu dari sekarang sudah keluar peraturannya ke perusahaan-perusahaan (pelayaran asing) yang masuk ke sini. Jadi mereka clear aturan mainnya, bukan gelap," tegasnya.

Secara terpisah, Purbaya menjelaskan ancaman tersebut dimaksudkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah agar Kemenhub menjalankan aturan secara konsisten di lapangan.

"Artinya kita serius untuk memastikan itu berjalan. Tapi warning-nya itu, kalau diminta nggak jalan, nanti dikasih warning, warning berapa kali, ya tahu-tahu gajinya nggak keluar lah, hahaha. Itu bercanda ya," kelakar Purbaya.