Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bakal melakukan evaluasi ketat terhadap alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), demi menjaga kesehatan fiskal dan menekan potensi pelebaran defisit APBN 2026.

Purbaya menegaskan bahwa tinjauan ulang ini bukan berarti dirinya anti terhadap program tersebut. Kendati demikian, efisiensi belanja menjadi prioritas memiliki dampak optimal.

"Saya tidak anti program MBG, tapi saya ingin programnya berjalan optimal. Nanti akan kami sisir satu per satu, ada enggak yang tidak optimal, untuk menekan defisit atau kita alihkan ke program yang lebih baik," ujarnya usai Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Bendahara negara itu menyoroti realisasi penyerapan anggaran MBG pada tahun lalu sebagai tolok ukur. Berdasarkan data historis, realisasi belanja program tersebut tercatat Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu tahun lalu.

Berkaca dari data tersebut, Purbaya menilai perlu adanya penyesuaian perhitungan untuk tahun anggaran berjalan agar angka yang dipatok lebih realistis dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Guna mengeksekusi rencana tersebut, Purbaya menjadwalkan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada pekan ini. Dia memastikan proses bedah anggaran akan dilakukan secara mendetail per satuan komponen biaya.

"Saya akan rapat dengan [Direktorat Jenderal] Anggaran minggu ini, mungkin besok. Kita akan lihat satu per satu, line by line, seperti apa [posturnya]," pungkasnya.

Separuh Anggaran Pendidikan Pusat

Adapun, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp223,5 triliun atau 47,5% dari total anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp470,4 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan eksekutor program MBG.

Dana untuk BGN itu meroket 293% dibandingkan alokasi Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sebesar Rp56,8 triliun.

Kenaikan jumbo pada pos BGN ini berbanding terbalik dengan anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD), yang hanya dipatok sebesar Rp264,62 triliun, terkontraksi 23,7% atau turun Rp82,4 triliun dari alokasi 2025 yang mencapai Rp347,09 triliun.

Tak hanya daerah, belanja pemerintah pusat untuk pendidikan di kementerian teknis juga mengalami pergeseran alokasi anggaran.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang pada nomenklatur sebelumnya memiliki porsi belanja terbesar, mengalami koreksi anggaran hingga 78,3%. Alokasi belanja pusat kementerian ini turun dari Rp261,6 triliun (2025) menjadi hanya Rp56,6 triliun (2026).

Di sisi pembiayaan, pemerintah juga menahan laju investasi pendidikan. Pos Pembiayaan Pendidikan (di luar Dana Abadi) dipangkas tajam sebesar 83,6%, dari Rp55 triliun (2025) menjadi hanya Rp9 triliun (2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk terus melakukan penataan ulang serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan Rp335 triliun tahun ini.

Institute for Development for Economics and Development (Indef) menilai besarnya anggaran MBG, yang bahkan memakan 47,5% dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat, semestinya dibaca secara kritis.

Salah satu catatan kritis adalah penyerapan anggaran serta penggunaannya dalam mengejar target program. Sebagai contoh, program MBG pada APBN 2025 dianggarkan senilai Rp71 triliun atau hanya sekitar seperlima dari anggaran 2026.

Namun, penyerapan anggarannya sampai 31 Desember 2025 pun tak sampai 75% atau hanya 72,5% (Rp51,5 triliun). Di sisi lain, target penerimanya hanya mencapai 56,13 juta orang saja dari target 82,9 juta orang.

"Ketika pada 2025 pagu Rp71 triliun saja tidak terserap optimal dan target penerima belum tercapai, persoalannya jelas bukan pada kekurangan dana, melainkan pada kesiapan desain dan kapasitas eksekusi," terang Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).

Untuk itu, Rizal menilai pemerintah perlu menata ulang arsitektur salah satu program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto itu. Mulai dari akurasi dan integrasi data sasaran, penajaman kriteria penerima berbasis kerentanan gizi dan kemiskinan, hingga kesiapan rantai pasok di daerah.

"Tanpa pembenahan ini, ekspansi anggaran justru berisiko memperbesar inefisiensi dan kebocoran, bukan meningkatkan kualitas gizi dan SDM," ujarnya.

Di sisi lain, Rizal turut mendorong agar program MBG tidak steril dari evaluasi baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan programnya. Menurutnya, dengan anggaran yang sangat besar, justru pendekatan penganggaran berbasis performa (performance-based budgeting) harus ditegakkan secara konsisten.

Tidak hanya itu, indikator yang ditentukan harus jelas dan terukur, seperti dampak terhadap stunting, kehadiran sekolah, dan kualitas asupan.

Dari segi penerapannya di lapangan, dosen di Universitas Trilogi itu memandang pemerintah juga perlu realistis dengan melakukan penerapan bertahap di wilayah prioritas, bukan pendekatan serentak nasional yang kapasitas pelaksanaannya belum merata.

Oleh sebab itu, sejalan dengan proses evaluasi yang perlu terus dilakukan, program MBG tidak boleh dikecualikan dari penyesuaian APBN. Hal itu apabila pemerintah nantinya memutuskan untuk melakukan realokasi dan refocusing APBN ke depannya.

Ekonom yang mengenyam pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengatakan, APBN harus tetap lentur sebagai instrumen stabilisasi menghadapi kebutuhan mendesak dan dinamika ekonomi.

Untuk MBG, dia menyampaikan bahwa yang dibutuhkan oleh program tersebut adalah koridor kebijakan yang jelas serta tidak tertutupnya penyesuaian anggaran MBG apabila kinerjanya rendah atau muncul prioritas lain yang lebih mendesak.

"Pendekatan ini menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan MBG benar-benar kuat dari sisi dampak, bukan sekadar besar dari sisi nominal," pungkasnya.

Total Anggaran MBG

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan bahwa kementeriannya tidak akan mengecualikan program MBG dari evaluasi berkala. Apalagi, dia menyebut pihaknya sejak sebelum awal tahun anggaran 2026 sudah melakukan penyisiran belanja.

Saat ditemui wartawan, Selasa (20/1/2026), Purbaya mengakui penyerapan anggaran MBG di 2025 yang di bawah target pun membuat pihaknya akan memantau apabila penyerapan anggaran program itu berjalan optimal.

Akan tetapi, dia menegaskan bukan berarti bakal memotong anggaran MBG. Dia menyebut kementeriannya akan memantau secara teliti alokasi pagu anggaran senilai Rp335 triliun.

"Saya minggu depan akan lihat line per line apa sih anggaran mereka. Nanti kami lihat mana yang duplikasi, double counting segala macam, kami lihat. Mana yang mungkin yang mana yang enggak, mana yang pemborosan aja atau enggak kami lihat," terangnya di dekat kawasan kantor Kemenkeu, Jakarta.

Sebagai informasi, hampir setengah dari anggaran pendidikan pemerintah pusat pada 2026 akan digunakan untuk program MBG atau senilai Rp223 triliun. Anggaran itu setara 47,5% dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat.

Hal itu tertuang dalam Rincian Anggaran Pendidikan pada Lampiran VI Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Pada salinan lampiran Perpres No.118/2025 itu, pagu anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp470,4 triliun. Anggaran itu tersebar di total 23 kementerian/lembaga.

Namun, alokasi anggaran pendidikan terbesar adalah ke Badan Gizi Nasional (BGN) yang notabenenya menyelenggarakan program MBG. Alokasi anggaran pendidikan yang diterima BGN yaitu Rp223,5 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan ke BGN ini jauh lebih tinggi melampaui alokasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Rp56,6 triliun), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Rp61,8 triliun) maupun Kementerian Agama (Rp75,6 triliun).

Sementara itu, kementerian dan lembaga lain seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya mendapatkan Rp429 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masih terdapat sejumlah kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran sehingga menyisakan dana APBN.

Hal tersebut disinggungnya usai rapat arahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Namun, Purbaya belum merinci kementerian mana saja yang memiliki serapan anggaran rendah karena proses audit belum rampung.

“Saya belum lihat. Tapi ada, dan sebagian juga dibalikin. Ya tapi begitu lah, kita perkirakan biasanya memang hanya 95 persen dari APBN yang terserap,” ujar Purbaya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menegaskan, jumlah kementerian dengan tingkat serapan anggaran di bawah 90 persen relatif sedikit.

“Sedikit kok,” katanya.

Purbaya menjelaskan, evaluasi penyerapan anggaran masih terus berjalan hingga akhir tahun, sehingga angka final belum dapat dipastikan.

Menurutnya, masih ada kemungkinan terjadi tambahan realisasi belanja dalam sisa waktu yang ada.

“Ini kan belum selesai nih, masih jalan terus kan. Audit finalnya kita lihat kan di akhir tahun. Ini masih tanggal 15 Desember kan, mungkin ada penyerapan-penyerapan baru,” jelasnya.

Terkait jumlah anggaran yang telah dikembalikan ke kas negara, Purbaya menyebut nilainya kemungkinan bertambah dari yang sebelumnya disampaikan.

“Tambah lagi sedikit mungkin,” ujarnya, merujuk pada pernyataannya sebelumnya yang menyebut angka pengembalian mencapai sekitar Rp4,5 triliun.

Pemerintah akan menunggu hasil audit akhir tahun untuk memastikan total serapan anggaran kementerian/lembaga serta besaran sisa anggaran yang dikembalikan ke negara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan mencatat serapan anggaran pada November 2025 mencapai Rp19,31 triliun atau setara dengan 65,5% total anggaran tahun 2025.

Capaian ini dipaparkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja terkait evaluasi pelaksanaan APBN TA. 2025 dan rencana program/kegiatan TA. 2026 dengan Komisi V, DPR RI Senayan, kemrain, Selasa (18/11).

Dari capaian tersebut, dia menuturkan adapun rincian nilai serapan anggaran dari masing-masing unit kerja yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut dengan penyerapan sebesar Rp7,2 triliun, atau sebesar 70% dari total pagu Rp10,3 triliun di tahun 2025. Berikutnya, adalah Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp3,8 triliun atau 74,75% dari total pagu Rp5,1 triliun.

Sementara itu, Kemenhub akan memaksimalkan penyerapan anggaran pada Ditjen Perkeretaapian yang masih Rp2,96 triliun atau 44,04% dari total anggaran sebesar Rp6,7 triliun. Juga, Ditjen Perhubungan Darat yang masih sebesar Rp 2,5 triliun atau 58,33% dari pagu Rp4,3 triliun.

Dudy memastikan akan memaksimalkan penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025. Menurutnya, penyerapan yang sedikit terlambat ini dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penyesuaian kebijakan anggaran tahun 2025 yang menggunakan skema buka tutup. Meski begitu, sistem ini akan menjadi referensi bagi Kemenhub untuk tahun 2026 mendatang.

Menurut Menhub pada awal tahun, ada kebijakan buka tutup terkait anggaran, sehingga perlu penyesuaian internal. Selain itu juga, masih ada beberapa anggaran yang dalam penyerapannya masih butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga ini juga agak sedikit memperlambat.

"Kami berharap koordinasi berjalan lancar sehingga pada akhir tahun ini, kami bisa menyerap anggaran dengan cepat. Harapannya yang terjadi di 2025 ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan anggaran 2026," jelas Menhub.

Selain evaluasi anggaran 2025, pada rapat tersebut juga dibahas terkait anggaran Kemenhub tahun 2026. Alokasi anggaran untuk Kemenhub TA. 2026 ditetapkan sebesar Rp28,48 triliun. Dari anggaran tersebut, sebesar 59,2% atau Rp16,8 triliun akan digunakan untuk infrastruktur konektivitas.

"Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung keselamatan dan keamanan, serta meningkatkan konektivitas akan tetap menjadi prioritas Kemenhub di tahun 2026," tutur Dudy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menuturkan Satgas P2SP ini dibentuk untuk memonitor program prioritas pemerintah.

Ada 3 kelompok kerja (pokja) di dalamnya, yakni Pokja monitoring anggaran, Pokja percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking) dan Pokja dukungan deregulasi dan penegakkan hukum.

Khusus pokja pertama yang menangani analisis anggaran, Ferry menuturkan pemerintah tengah fokus menyoroti anggaran yang tidak terserap.

"Ini melalui Pokja bidang monitoring realisasi anggaran, ini kita sedang review berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa," kata Ferry.

Ferry menjelaskan, evaluasi ini batasnya ialah pada akhir Oktober 2025. Bila ada K/L yang memang masuk kategori lambat dalam melaksanakan belanja anggarannya akan segera dipindah sisa anggarannya ke K/L yang bisa cepat membelanjakan anggaran sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak, kalau tidak sesuai catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke teman-teman lain yang punya program lebih siap," tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan segala hambatan di dunia usaha, Ferry menuturkan masalah ini akan ditangani ke Pokja II yang fokus pada debottlenecking. Adapun, penegakkan hukum akan ditangani oleh Pokja III. Sayangnya, Ferry tidak mengungkapkan penanggungjawab masing-masing Pokja

Adapun, Satgas diketuai oleh Ketua I Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua II Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli. Lalu, Wakil Ketua I Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Ketua II Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Wakil Ketua III Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Satgas ini anggotanya mencapai 29 menteri dan kepala badan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkapkan keseriusan untuk mengakselerasi belanja negara pada periode akhir tahun ini, tepatnya mulai kuartal IV-2025.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, melalui Satuan Tugas Percepatan Program pemerintah evaluasi kemampuan belanja tiap kementerian atau lembaga (K/L) kini telah dilakukan.

"Ini melalui Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran, ini kita sedang review berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa," kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ferry menjelaskan, evaluasi ini batas akhirnya ialah pada akhir Oktober 2025. Bila ada K/L yang memang masuk kategori lambat dalam melaksanakan belanja anggarannya akan segera dipindah sisa anggarannya ke K/L yang bisa cepat membelanjakan anggaran sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak, kalau tidak sesuai catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke teman-teman lain yang punya program lebih siap," tegasnya.

Sebagai mana diketahui, selama 9 bulan pada tahun ini atau tepatnya akhir kuartal III-2025, realisasi belanja negara baru Rp 2.234,8 triliun atau 63,4% dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis, sementara Transfer ke Daerah telah terealisasi Rp648,4 triliun atau 74,6 persen dari pagu.