JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Dame Amelia Fawcett, di sela Agenda London Climate Week, di London, Inggris, Rabu, 24 Juni 2026, didampingi Deputi PPKL Rasio Ridho Sani dan Staf Ahli Menteri Kehati dan Sosial Budaya Noer Adi Wardojo. Jumhur dan Dame Amelia bertukar pendapat tentang peluang dan strategi pengembangan biodiversity credits.

Menteri Jumhur mengatakan, Indonesia menjajaki untuk menjadi tuan rumah COP 18 CBD Tahun 2028 dengan dukungan stakeholders nasional dan mitra internasional. Sementara itu, Dame Amelia, mengatakan, Indonesia berpotensi besar memanfaatkan pendanaan dari skema Biodiversity Credit karena Indonesia merupakan megabiodiversity country.

Dame Amelia mengapresiasi langkah cepat dan strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membentuk Taskforce Pengembangan Biodiversity Credits untuk percepatan penerapan biodiversity credit di Indonesia. Yakni, dengan melakukan kajian komprehensif untuk penyiapan kebijakan, skema dan potensi pilot percontohan biodiversity credits, serta melakukan konsultasi stakeholders secara intensif.

"Inisiatif Indonesia menjadi pelopor pengembangan biodiversity credits di kawasan Asia dan global. Hal ini memberi pesan penting terhadap kolaborasi antar negara dan para pihak untuk peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat nature positive," kata Dame Amelia kepada Menteri Jumhur.

Kedua belah pihak bersepakat meningkatkan kerja sama, dengan IAPB menjadi Knowledge Partner bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Juga memajukan dialog dan kolaborasi di berbagai forum internasional, termasuk COP 17 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Yerevan, Armenia yang akan digelar Oktober 2026.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul terus memantau dan berkoordinasi secara intensif dengan Korea Coast Guard (KCG) terkait insiden tenggelamnya kapal penangkap ikan yang turut diawaki oleh 6 ABK WNI, di perairan Busan pada 25 Juni 2026. Dalam insiden ini dua ABK WNI masih belum dalam pencarian.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah mengungkapkan informasi dari KCG, insiden terjadi pada 25 Juni 2026 sekitar pukul 10.10 WS, ketika sebuah kapal penangkap ikan berbobot 79 ton bertabrakan dengan kapal pengangkut LPG berbobot 992 ton di perairan sekitar Gijang, Busan.

"Pada saat kejadian, terdapat 8 ABK di atas kapal penangkap ikan, terdiri dari 6 WNI dan 2 WN Korea Selatan. Dari jumlah tersebut, 6 ABK (4 di antaranya WNI) berhasil diselamatkan, sementara 2 ABK WNI lainnya masih dalam proses pencarian," ungkap Heni, Kamis (25/6/2026).

Heni pun mengatakan otoritas Korea Selatan saat ini mengerahkan berbagai unsur pencarian dan penyelamatan, termasuk kapal patroli Penjaga Pantai, kapal Angkatan Laut, helikopter, kapal pemerintah lainnya, dan kapal milik nelayan di sekitar lokasi kejadian.

KBRI Seoul, kata Heni, terus berkoordinasi dengan KCG untuk memperoleh perkembangan terkini terkait operasi pencarian dan kondisi para awak kapal. KBRI juga telah menjalin komunikasi dengan keluarga para awak kapal guna menyampaikan perkembangan informasi serta memberikan pendampingan yang diperlukan.

"Kemlu RI dan KBRI Seoul akan terus memantau penanganan insiden melalui koordinasi dengan otoritas setempat dan mengikuti dengan seksama perkembangan lebih lanjut proses pencarian dimaksud," pungkasnya.

Lihat video: Mengapa Penanganan WNI di Luar Negeri Jadi Beban Besar Kementerian Luar Negeri?

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) RI memastikan pemerintah telah memberikan pendampingan terhadap seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial YY yang menjadi korban penganiayaan di Malaysia. Polisi setempat disebut telah menangkap empat orang atas peristiwa itu.

"Kepolisian setempat dilaporkan telah mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut, terdiri dari dua orang perempuan dan dua orang laki-laki," Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Heni menyampaikan, KJRI Johor Bahru juga telah melakukan penjemputan terhadap dua korban lain yang berada di Johor Bahru dan satu orang lainnya di Kuala Lumpur. Para korban rencananya juga akan dimintai keterangan pihak kepolisjan setempat.

"Rencananya korban yang berada di Kuala Lumpur akan diantarkan ke Johor Bahru pada 15 Juni 2026, untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian setempat," ujarnya.

Heni juga memastikan perwakilan Indonesia akan memfasilitasi proses hukum dan pelindungan bagi para korban. Di lain sisi menurutnya KJRI Johor Bahru juga menjamin hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum.

"Perwakilan RI terkait akan memfasilitasi proses hukum dan pelindungan hukum terhadap korban melalui pendampingan oleh retainer lawyer. KJRI Johor Bahru akan memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum berjalan," tandasnya.

Diketahui, video terkait penganiayaan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar seorang wanita terlihat dianiaya oleh empat orang. Meski demikian, belum diketahui latar belakang peristiwa apa yang membuat para pelaku menganiaya WNI itu.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sedang mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang wanita berwarga negara Indonesia oleh pria yang juga WNI di Kota Chitose, Hokkaido, Jepang. Kemlu menyebutkan, korban bernama Sri Rahayu (21) tewas usai ditusuk oleh pelaku.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Tokyo tengah menangani kasus penusukan terhadap seorang WNI berinisial SR yang dilakukan oleh seorang WNI berinisial MALA di Kota Chitose, Hokkaido, Jepang,” kata juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

Yvonne menerangkan, berdasarkan informasi yang diperoleh KBRI, korban sempat dibawa ke rumah sakit setempat, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Dalam peristiwa ini, kata dia, dilaporkan seorang polisi Jepang dan satu WNI lainnya mengalami luka di lokasi yang sama.

“Dalam peristiwa ini juga dilaporkan adanya seorang Polisi Jepang dan seorang WNI lain yang mengalami luka di lokasi kejadian,” ujar dia.

Dia menambahkan, KBRI Tokyo telah berkomunikasi dengan Kepolisian Chitose dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas korban. Saat ini, telah dilakukan penangkapan dan penahanan pelaku oleh Kepolisian Chitose.

“Kementerian Luar Negeri c.q. KBRI Tokyo dan Dit. PWNI akan terus memantau perkembangan penanganan kasus yang dilakukan oleh Kepolisian, serta kemungkinan rencana pemulangan jenazah ke Indonesia,” jelas dia.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Direktorat Pelindungan WNI telah memfasilitasi ketibaan 6 dari 7 orang relawan Indonesia peserta Global Sumud Land Convoy (GSLC). Sementara satu orang relawan Indonesia masih berada di Istanbul hingga beberapa hari ke depan.

Kemlu mengungkapkan 6 dari 7 relawan Indonesia GSLC tersebut tiba di Jakarta pada 29 Mei 2026 pukul 17.35 WIB. Misi yang membawa bantuan kemanusiaan dunia untuk Palestina ini dilakukan Global Sumud Flotilla (GSF) melalui jalur laut dan jalur darat.

"Para relawan yang tergabung dalam GSLC menempuh rute Libya – Mesir – Gaza dan dikuti oleh para relawan dunia termasuk 7 orang relawan Indonesia," tulis Kemlu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Sejak awal keberangkatan, Kemlu RI dan juga Perwakilan RI terkait termasuk KBRI Tripoli telah melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak guna memantau dan memastikan keselamatan mereka.

"Dalam perjalanannya, GSLC tidak berhasil memperoleh izin melintas di wilayah Sirte, perbatasan Libya barat - Libya timur," ungkap Kemlu.

Kemlu menjelaskan pada 25 dan 26 Mei 2026, KBRI Tripoli berhasil menjemput ketujuh relawan Indonesia dan selama di Tripoli, ketujuh relawan terus diberikan pendampingan dan ditampung di Wisma KBRI Tripoli, sambil menunggu proses kepulangan ke Indonesia. "Para relawan menyampaikan apresiasi atas bantuan dan pendampingan Kemlu dan Perwakilan RI," tulisnya.

Lihat video: Eropa Membara! Ribuan Warga Marah Israel Serbu Armada Global Sumud Flotilla



Kemlu menegaskan pemerintah Indonesia kembali menegaskan Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia menghargai semangat kemanusiaan masyarakat Indonesia yang ingin menyalurkan bantuan ke wilayah konflik.

"Namun, mengingat tingginya risiko keamanan, masyarakat Indonesia yang ingin menjadi relawan diimbau untuk mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan secara matang atau menyalurkan bantuannya melalui lembaga kemanusiaan yang memiliki akreditasi serta jaringan di wilayah tujuan," imbau Kemlu.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkapkan, sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam rombongan Global Sumud Flotilla 2.0 masih menjalani pemeriksaan kesehatan. Kini, mereka tengah berada di Turki usai diculik militer Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina.

Hal itu disampaikan Direktur Informasi dan Media Kemlu Hendra Oktavianus merespons kabar pemulangan sembila WNI ke Tanah Air. "Belum ada sampai saat ini. Masih menunggu pemeriksaan kesehatan ya," kata Hendra dalam pesan tertulisnya, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang mengikuti misi kemanusiaan ke Gaza, Global Sumud Flotilla telah tiba di Istanbul, Turki. Mereka sempat diculik dan ditahan tentara zionis Israel beberapa waktu lalu.

Kedatangan kesembilan WNI itu disambut oleh Kepala Perwakilan Konsul Jenderal (Konjen) RI di Istanbul, Darianto Harsono.

Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, @menluri, Jumat (22/5/2026) dini hari. Tampak para relawan kompak mengenakan syal.

"Konjen RI di Istanbul saat ini telah bersama dengan 9 relawan WNI yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0," tulis Sugiono dalam unggahan tersebut, dikutip Jumat (22/5/2026).

Sugiono menyampaikan, dirinya telah berkomunikasi langsung dengan para WNI melalui sambungan telepon video. Dia pun memastikan kesembilan relawan itu akan dipulangkan ke Tanah Air dengan selamat.

"Pemerintah Indonesia akan terus memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar dan dapat tiba kembali dengan selamat dan sesegera mungkin," tutur dia.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) menegaskan pemerintah memprioritaskan untuk melakukan pembebasan 9 Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang ditangkap oleh militer Israel. Kemlu pun terus menegaskan bahwa Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel .

"Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan," tulis Kemlu lewat akun media sosial X resminya, Kamis (21/5/2026).

Indonesia, tegaskan Kemlu, kembali menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla dan relawan yang tergabung di dalamnya adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

"Pemerintah Indonesia terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap," tegas Kemlu.

Kemlu memastikan bahwa sejak awal keberangkatan armada Global Sumud Flotilla, Kemlu RI dan juga perwakilan RI terkait telah melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak guna memastikan keselamatan dan pelindungan WNI.

"Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga seluruh WNI dapat kembali dengan selamat ke tanah air secepatnya," pungkas Kemlu.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia juga akan turut memanfaatkan keanggotaannya dalam Board of Peace (BoP) untuk bisa membebaskan WNI yang ditangkap Israel.

"Itu yang saya sebutkan tadi kan kita koordinasi. Iya (dengan BoP)," kata Menlu Sugiono seusai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Secara pribadi, Menlu kembali menyampaikan bahwa dirinya sudah menghubungi kedutaan atau perwakilan Indonesia untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri di Jordania, Turki, hingga Mesir untuk mencari informasi yang akurat terkait posisi dan situasi dan keadaan dari WNI yang ditangkap Israel.

Berikut ini 9 WNI yang diculik tentara Israel berdasarkan laporan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI):

1. Herman Budianto Sudarsono. (GPCI - Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro

2. Ronggo Wirasanu. (GPCI - Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro

3. Andi Angga Prasadewa - (GPCI - Rumah Zakat) Kapal Josef

4. Asad Aras Muhammad - (GPCI - Spirit of Aqso) Kapal Kasr-1

5. Hendro Prasetyo. (GPCI - SMART 171) Kapal Kasr-1

6. ⁠Bambang Noroyono. (REPUBLIKA) Kapal BoraLize

7. ⁠Thoudy Badai Rifan Billah (REPUBLIKA) Kapal Ozgurluk

8. ⁠Andre Prasetyo Nugroho - (Tempo) Kapal Ozgurluk

9. Rahendro herubowo (Tim Media GPCI) Kapal Ozgurluk.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan kondisi 9 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh militer Israel. Diketahui, 9 WNI tersebut tengah mengikuti misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina lewat Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.

Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia di luar negeri terus melakukan komunikasi khususnya di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi dari WNI yang di-intercept dan ditahan oleh Israel.

"Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya," ujar Sugiono di Kompleks Parlemen, DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Sugiono mengatakan semangat dari relawan WNI yang mengikuti GSF patut diapresiasi. "Dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja."

Sugiono memastikan pemerintah Indonesia terus melakukan upaya koordinasi dengan otoritas Israel meskipun tidak punya hubungan diplomatik.

Lihat video: Indonesia Kecam Keras Serangan Israel terhadap Global Sumud Flotilla!



"Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan dan Turki. Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik saja dan bisa segera kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat dan selamat," tutupnya.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Pemerintah Indonesia juga terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada dalam rombongan tersebut.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah mendesak Israel segera membebaskan seluruh kapal beserta awak sipil yang ditahan dan memastikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina tetap dapat disalurkan sesuai hukum humaniter internasional.

“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Yvonne dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/5/2026).

Hingga saat ini, sedikitnya 10 kapal dilaporkan telah ditangkap, di antaranya Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), terdapat seorang WNI bernama Andi Angga Prasadewa di atas kapal Josef. Ia diketahui merupakan delegasi GPCI bersama Rumah Zakat.

Selain itu, pemerintah juga masih berupaya memperoleh informasi terkait kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono. Hingga kini, komunikasi dengan kapal tersebut masih terus dilakukan untuk memastikan status kapal maupun kondisi awak di dalamnya.

“Kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono sampai saat ini masih terus dicoba dihubungi guna mengetahui status kapal termasuk kondisi yang bersangkutan,” kata Yvonne.

Menurut Kemlu, situasi di lapangan masih sangat dinamis sehingga berbagai kemungkinan perkembangan terus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Sejak awal insiden terjadi, Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan KBRI di Ankara, KBRI di Kairo, dan KBRI di Amman guna menyiapkan langkah-langkah antisipatif.

“Sejak awal Kemlu melalui Direktorat PWNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan para WNI apabila diperlukan,” ujarnya.

Kemlu, kata Yvonne, juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait guna memperoleh perkembangan terkini mengenai kondisi para WNI yang berada di dalam armada kemanusiaan tersebut. “Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” tegas Yvonne.

Jakarta (ANTARA) - Setiap hari, Indonesia menghasilkan jutaan kilogram sampah yang sebagian besar tidak pernah benar-benar selesai ditangani.

Sebagian dibakar di belakang rumah, sebagian hanyut ke sungai dan laut, sementara sisanya menumpuk diam-diam di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin kritis.

Di tengah situasi itu, ada fakta yang mengejutkan bahwa pada 2026, timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 51,8 juta ton, namun sekitar 75 persen di antaranya masih belum terkelola dengan baik.

Angka itu bukan sekadar statistik lingkungan, melainkan gambaran tentang pola hidup modern perlahan menciptakan ancaman baru bagi kesehatan, kota, hingga masa depan pembangunan Indonesia.

Oleh karena itulah, ketika pemerintah mulai menegaskan langkah lebih keras terhadap pengelolaan sampah nasional, persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan kebersihan semata, melainkan pertaruhan besar tentang kualitas hidup generasi mendatang.

Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup, mulai menunjukkan keseriusan lebih besar dalam menghadapi persoalan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, menegaskan negara akan menggunakan berbagai instrumen dan kewenangan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih serius dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi “Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang Berkelanjutan” yang digelar secara daring oleh Great Institute di Jakarta, belum lama ini.

Pesan yang disampaikan pemerintah sebenarnya menunjukkan satu hal penting bahwa persoalan sampah, kini telah berubah menjadi agenda strategis nasional.

Selama bertahun-tahun, isu sampah sering hanya muncul ketika banjir terjadi, gunungan sampah viral di media sosial, atau ketika tempat pembuangan akhir mengalami kebakaran dan longsor. Padahal dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar persoalan visual lingkungan yang kotor.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem laut, memperburuk kualitas udara, hingga meningkatkan ancaman penyakit bagi masyarakat.

Kualitas pembangunan

Dalam jangka panjang, persoalan sampah juga mempengaruhi kualitas ekonomi perkotaan, sektor pariwisata, kesehatan publik, bahkan produktivitas masyarakat. Karena itu pengelolaan sampah sesungguhnya berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan sebuah negara.

Menteri LH mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan 63,54 persen sampah nasional dapat terkelola pada 2026 dan meningkat menjadi 100 persen pada 2029.

Target tersebut tentu bukan pekerjaan ringan, mengingat Indonesia memiliki tantangan geografis, kepadatan penduduk, dan kemampuan pengelolaan daerah yang sangat beragam.

Namun, menariknya, pemerintah mulai menekankan bahwa solusi persoalan sampah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir, seperti tempat pemrosesan akhir atau sekadar memperbanyak armada pengangkut sampah.

Pendekatan lama terbukti belum cukup menyelesaikan persoalan karena hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain.

Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu menjadi kunci utama. Rumah tangga dipandang sebagai titik paling penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional.

Ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik sebenarnya terlihat sederhana. Namun jika dilakukan secara luas dan konsisten, dampaknya dapat mengurangi beban lingkungan secara signifikan.

Di banyak negara, keberhasilan pengelolaan sampah justru dimulai dari kebiasaan kecil masyarakat sehari-hari.

Kesadaran memilah sampah, membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, hingga membangun budaya daur ulang menjadi fondasi penting sebelum teknologi pengolahan sampah diterapkan dalam skala besar.

Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung, menambahkan sekitar 75 persen persoalan pengelolaan sampah justru berada di tingkat kabupaten dan kota. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam membangun sistem yang efektif dan konsisten.

Banyak kota besar di Indonesia masih belum mengelola sampah dengan baik, sehingga memunculkan berbagai persoalan lingkungan baru.

Jakarta mulai menunjukkan perkembangan lebih baik karena pemilahan sampah sudah mulai dilakukan dari hulunya, meski daerah-daerah sekitar Jakarta masih menghadapi tantangan serupa.

Fakta itu memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal teknologi atau anggaran, melainkan juga tentang kepemimpinan daerah, tata kelola kota, pendidikan lingkungan, dan kedisiplinan sosial masyarakat. Kota yang bersih biasanya lahir dari kombinasi antara kebijakan yang tegas dan budaya masyarakat yang sadar menjaga ruang hidup bersama.

Rencana aksi

Forum diskusi yang digelar di Jakarta itu juga menunjukkan bahwa persoalan sampah, kini semakin dipandang sebagai isu lintas sektor.

Forum tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, pemerintah daerah, praktisi energi terbarukan, aktivis lingkungan, hingga kalangan industri untuk membahas masa depan pengelolaan sampah Indonesia.

Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa diskusi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Langkah ini penting karena pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kehadiran berbagai pembicara dari sektor energi, biomassa, industri semen, perguruan tinggi, hingga peneliti limbah juga menunjukkan bahwa sampah, kini mulai dipandang bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi energi dan memiliki nilai ekonomi.

Meski demikian, teknologi pengolahan sampah secanggih apa pun tidak akan cukup tanpa perubahan budaya masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, hingga rendahnya kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.

Karena itu, persoalan sampah sesungguhnya adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan lingkungan hidupnya sendiri.

Negara yang berhasil menjaga kebersihan biasanya bukan hanya memiliki teknologi modern, tetapi juga masyarakat yang disiplin dan pemerintah yang konsisten menjalankan aturan.

Indonesia memang masih menghadapi jalan panjang menuju sistem pengelolaan sampah yang ideal. Namun, meningkatnya perhatian pemerintah, keterlibatan banyak pihak, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa perubahan perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

Di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan lingkungan global yang semakin besar, langkah memperbaiki tata kelola sampah bukan lagi sekadar pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas hidup dan masa depan generasi mendatang.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan perkembangan pemantauan kecelakaan kapal di perairan Barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Diketahui kapal tersebut mengangkut 37 Warga Negara Indonesia ( WNI ).

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan insiden ini terjadi pada pada 11 Mei 2026. Ia mengatakan dari jumlah keseluruhan WNI yang menjadi penumpang kapal, 23 orang telah dievakuasi dengan selamat.

"Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dari 37 WNI tersebut, 23 orang berhasil diselamatkan. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan. Sebagian besar tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah," ucap Heni, Rabu (13/5/2026).

Terhadap 14 orang WNI saat itu terus dilakukan pencarian oleh Otoritas SAR dan Polis Maritim Malaysia. Berdasarkan data terkini yang ia terima, 7 WNI telah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia.

"Tujuh orang telah ditemukan meninggal dunia dan saat ini berada di rumah sakit di Perak untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut oleh otoritas setempat. Hingga info ini disampaikan, 7 orang lainnya masih dalam proses pencarian," ucapnya.

Untuk mempermudah proses identifikasi korban yang selamat dan meninggal, Kemlu akan melakukan penelusuran terhadap keluarga korban. Penelusuran keluarga korban juga untuk pembuatan dokumen terkait demi penanganan lanjutan.

"Kemlu akan mengirim tim untuk melakukan penelusuran keluarga korban yang diduga berasal dari Wilayah Sumatera Utara."

Heni menyampaikan, KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi dengan Polis Maritim Malaysia untuk penanganan para WNI korban kecelakaan tersebut. Serta memberikan fasilitasi kekonsuleran dan dokumen perjalanan bagi para WNI sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, Kemlu menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Heni juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jalur non prosedural atau ilegal untuk bekerja ke luar negeri.

JAKARTA - Indonesia mengecam serangan rudal dan drone ke fasilitas kilang minyak di Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin (4/5/2026). Indonesia mengajak semua pihak menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk perlindungan terhadap infrastruktur sipil.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menilai serangan tersebut berisiko meningkatkan ketegangan, melanggar kesepakatan gencatan senjata, serta mengganggu rantai pasok, dan keamanan energi global.

“Serangan tersebut berisiko meningkatkan ketegangan, melanggar kesepakatan gencatan senjata, dan mengganggu rantai pasok dan keamanan energi global, yang dampaknya dapat meluas hingga ke negara-negara di luar kawasan,” kata Kemlu melalui akun X-nya, Rabu (6/5/2026).

Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan tersebut. “Indonesia mendesak seluruh pihak untuk menahan diri, menghormati kesepakatan gencatan senjata secara penuh, dan menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk perlindungan terhadap infrastruktur sipil,” tuturnya.

Indonesia juga siap mendukung berbagai upaya deeskalasi dan mengedepankan dialog untuk mendorong terwujudnya perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan.

“Seluruh WNI juga dihimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta senantiasa mengikuti arahan Pemerintah setempat serta Perwakilan RI di Perserikatan Emirat Arab,” pungkasnya.