JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Dame Amelia Fawcett, di sela Agenda London Climate Week, di London, Inggris, Rabu, 24 Juni 2026, didampingi Deputi PPKL Rasio Ridho Sani dan Staf Ahli Menteri Kehati dan Sosial Budaya Noer Adi Wardojo. Jumhur dan Dame Amelia bertukar pendapat tentang peluang dan strategi pengembangan biodiversity credits.

Menteri Jumhur mengatakan, Indonesia menjajaki untuk menjadi tuan rumah COP 18 CBD Tahun 2028 dengan dukungan stakeholders nasional dan mitra internasional. Sementara itu, Dame Amelia, mengatakan, Indonesia berpotensi besar memanfaatkan pendanaan dari skema Biodiversity Credit karena Indonesia merupakan megabiodiversity country.

Dame Amelia mengapresiasi langkah cepat dan strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membentuk Taskforce Pengembangan Biodiversity Credits untuk percepatan penerapan biodiversity credit di Indonesia. Yakni, dengan melakukan kajian komprehensif untuk penyiapan kebijakan, skema dan potensi pilot percontohan biodiversity credits, serta melakukan konsultasi stakeholders secara intensif.

"Inisiatif Indonesia menjadi pelopor pengembangan biodiversity credits di kawasan Asia dan global. Hal ini memberi pesan penting terhadap kolaborasi antar negara dan para pihak untuk peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat nature positive," kata Dame Amelia kepada Menteri Jumhur.

Kedua belah pihak bersepakat meningkatkan kerja sama, dengan IAPB menjadi Knowledge Partner bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Juga memajukan dialog dan kolaborasi di berbagai forum internasional, termasuk COP 17 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Yerevan, Armenia yang akan digelar Oktober 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) kembali meraih penghargaan PROPER Biru dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) untuk periode penilaian 2025–2026.

Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan perseroan memenuhi seluruh persyaratan dasar pengelolaan lingkungan serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Penyerahan sertifikat evaluasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup tersebut berlangsung di Sofifi.

Manajer Health, Safety & Environment (HSE) NHM, Widi Wijaya, menerima langsung sertifikat PROPER Biru dari Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, Halim Muhammad.

Agenda apresiasi ini turut dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, emiten pertambangan, dan berbagai pelaku usaha di wilayah Maluku Utara.

PROPER merupakan program evaluasi resmi pemerintah untuk menilai aspek kepatuhan korporasi terhadap ekosistem. Program ini bertujuan mendorong ketaatan perusahaan terhadap regulasi lingkungan, mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), serta memperkuat penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Manajer HSE NHM, Widi Wijaya, menyampaikan penghargaan PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup menandakan bahwa NHM memenuhi ketentuan (comply) terhadap regulasi yang berlaku.

“Kami berharap pencapaian ini dapat terus memotivasi seluruh tim untuk memberikan yang terbaik dalam pengelolaan lingkungan dengan dukungan dari semua pihak,” ujar Widi, dikutip Selasa (16/6/2026).

Lebih lanjut, Widi menjelaskan standar penilaian PROPER ke depan akan semakin berkembang dan menuntut korporasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola hijau.

Perusahaan bersiap melakukan investasi dan adaptasi sistem operasional secara berkala sejalan dengan pengetatan parameter evaluasi.

Adapun tantangan ke depan, menurutnya, adalah pemenuhan regulasi PROPER yang semakin ketat, sehingga menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus melakukan berbagai upaya terbaik dalam pengelolaan lingkungan.

“Harapannya, operasional NHM tidak hanya tetap memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mampu meningkatkan kinerja menuju aspek beyond compliance sebagai salah satu persyaratan dalam pencapaian PROPER Hijau,” tambahnya.

Bagi perusahaan tambang emas ini, pengelolaan lingkungan merupakan bagian integral dari praktik ekstraksi komoditas yang bertanggung jawab.

Melalui penerapan standar operasional yang mengedepankan kepatuhan, pengelolaan risiko lingkungan yang berkelanjutan, serta upaya perbaikan berkesinambungan, NHM berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara kegiatan operasional, perlindungan alam, dan penciptaan nilai bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meningkatkan pengawasan pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah dampak lingkungan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dilakukan seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah yang berpotensi meningkatkan volume limbah cair dari aktivitas pengolahan makanan, pencucian bahan pangan, peralatan dapur, hingga sanitasi.

Ketentuan pengelolaan limbah tersebut diatur dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik pada SPPG. Regulasi itu mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah yang dihasilkan selama operasional.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH/BPLH Tulus Laksono mengatakan pengelolaan air limbah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.

"Program Makan Bergizi Gratis harus memberikan manfaat yang utuh bagi masyarakat. Karena itu, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan dikelola sesuai standar agar tidak menimbulkan pencemaran dan tetap mendukung lingkungan yang sehat bagi generasi penerus bangsa," ujar Tulus.
Menurut dia, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2760 Tahun 2026 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik pada SPPG.

Tulus menilai keberadaan sistem pengolahan air limbah yang memadai menjadi makin penting seiring perluasan jaringan SPPG di berbagai daerah.

Praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment Indonesia, Habibi, mengatakan limbah cair yang berasal dari kegiatan dapur dan sanitasi umumnya mengandung bahan organik, padatan tersuspensi, amonia, deterjen, minyak, dan lemak yang berpotensi mencemari lingkungan apabila dibuang tanpa pengolahan.

Berdasarkan Basic Engineering Design (BED) untuk kapasitas pengolahan 10 meter kubik per hari, limbah cair dari kegiatan operasional dapur memiliki kandungan pencemar yang cukup tinggi sehingga memerlukan pengolahan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Pengelolaan air limbah yang baik dapat mencegah pencemaran sungai, menjaga kualitas sumber daya air, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat," kata Habibi.
KLH/BPLH menilai kepatuhan terhadap standar pengelolaan air limbah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Selain penguatan regulasi, pemerintah juga menyiapkan pendampingan teknis dan pengawasan untuk memastikan setiap SPPG memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.

Pemerintah mendorong pengelola SPPG menerapkan pengelolaan air limbah sejak dari sumbernya guna mengurangi risiko pencemaran terhadap sungai dan sumber air di sekitar lokasi operasional. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kualitas lingkungan.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (LH) bersama Aliansi Lintas Agama menekankan pentingnya pendekatan budaya dan persuasi religius dalam mengatasi ancaman keruntuhan ekologis.

Hal itu terungkap dalam dialog dengan gerakan moral lintas agama yang tergabung dalam Siaga Bumi (Indonesia Bergerak Selamatkan BUMI) di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Kuningan, Jakarta, Jumat 12 Juni 2026.

Dalam audiensi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat didampingi Sekretaris Kementerian, beserta beberapa staf khusus dan deputi. Sementara itu, rombongan Siaga Bumi dipimpin Ketua Dewan Pengarah Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin memaparkan sejarah panjang Siaga Bumi yang didirikan sejak 2015 sebagai gerakan moral dari umat beragama. Gerakan ini merupakan wujud nyata kolaborasi inklusif yang terdiri dari delapan unsur Inter-Religious Council (IRC) Indonesia.

Antara lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).

Tak hanya itu, ada pula representasi dari dunia akademik melalui kampus -kampus yang memiliki studi lingkungan di antaranya Universitas Nasional (Unas).

Lihat video: Cegah Kerusakan Lingkungan, Kemenhut Tertibkan Hutan Sumatra



“Siaga Bumi telah bergerak melalui berbagai program konkret, salah satunya adalah gerakan Eco Rumah Ibadah. Program ini berfokus pada pengasrian fisik dan lingkungan di sekitar rumah-rumah ibadah, manajemen air yang berkelanjutan, serta manajemen sampah,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Gerakan ini juga sejalan dan mendapat dukungan dari Paus Leo XIV dalam pesan terbaru untuk Hari Doa Dunia untuk Penciptaan 2025:

“Keadilan lingkungan tidak lagi dapat dianggap sebagai konsep abstrak atau tujuan yang jauh. Ini adalah masalah keadilan—sosial, ekonomi, dan manusia. Bagi para percaya, ini juga merupakan kewajiban yang lahir dari iman. Sekarang saatnya mengikuti kata-kata dengan tindakan.”

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyambut baik dan mengapresiasi konsistensi Siaga Bumi. Jumhur mengungkapkan, Kementerian LH tengah menyiapkan agenda besar yang dinamakan Pertaubatan Nasional Ekologis.

"Program strategis ini mencakup aksi nyata berskala besar, mulai dari reforestasi melalui penanaman 2 miliar pohon hingga pendataan ketat terhadap industri-industri yang merusak lingkungan," ujarnya.

Jumhur menegaskan di balik tantangan dan ancaman krisis lingkungan yang masif saat ini, terdapat peluang besar yang muncul dari semangat kebersamaan.

“Semua pihak yang beragam—lintas agama, lintas negara, lintas profesi, dan lintas keahlian—kini dapat bersatu karena sama-sama merasa memiliki tanggung jawab moral pada isu lingkungan hidup. Kami di Kementerian LH sangat merasa perlu adanya rekayasa sosial dan persuasi religius untuk mempengaruhi sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan,” lanjutnya.

Kedua belah pihak sepakat bahwa akar masalah utama dari krisis ekologis saat ini adalah persoalan budaya dan gaya hidup. Oleh karena itu, diperlukan sebuah proses pembudayaan baru yang dilakukan secara simultan, baik melalui langkah-langkah cepat yang responsif maupun edukasi secara perlahan dan mendalam.

Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, tampil dengan booth bertajuk 'MINERALive: Tambang yang Menghidupkan' dalam ajang Invirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Kamis (11/6). Booth ini menjadi ruang bagi perusahaan untuk memperlihatkan pendekatan nyata pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular kepada publik.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat turut mengunjungi booth tersebut dan meninjau langsung berbagai program pengelolaan lingkungan yang dipamerkan. Dalam pembukaan Invirotech 2026, ia menegaskan peran strategis dunia usaha dalam mendorong transisi menuju industri yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

"Dunia usaha memiliki peran penting dalam menerapkan teknologi bersih, meningkatkan kepatuhan lingkungan, dan mempercepat ekonomi sirkular," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Kehadiran MIND ID di Invirotech 2026 dirancang untuk menunjukkan bahwa limbah yang dikelola secara tepat dapat bertransformasi menjadi sumber daya yang memberi manfaat lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi. Booth ini menampilkan tiga area utama yang merepresentasikan pendekatan pengelolaan limbah terintegrasi dari hulu ke hilir.

Area pertama memperlihatkan program pengolahan sampah organik berbasis maggot yang telah berjalan di berbagai wilayah operasional MIND ID. Selama penyelenggaraan Invirotech 2026, sampah organik dari pengunjung diolah secara langsung, dengan hasil berupa volume sampah terurai dan pupuk organik yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

Pengunjung yang berpartisipasi mendapatkan pupuk organik hasil olahan tersebut sebagai ajakan nyata untuk bersama memulihkan kelestarian alam. Program ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana limbah organik dapat dimanfaatkan kembali di tingkat komunitas.

Area kedua menghadirkan demonstrasi pengelolaan sampah plastik menggunakan alat plastic press dan plastic crusher sebagai representasi implementasi program bank sampah di masyarakat. Pengunjung dapat langsung menyetorkan sampah plastik mereka untuk diolah dan disaksikan prosesnya sebagai bagian dari rantai daur ulang.

Di area yang sama, MIND ID juga memamerkan teknologi 3D printer yang memanfaatkan limbah anorganik sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk kerajinan tangan bernilai ekonomi. Inovasi ini memperlihatkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, limbah industri dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

"INDO ENVIROTECH merupakan ruang yang mempertemukan gagasan dengan kebutuhan, teknologi dengan persoalan lapangan, inovasi dengan kebijakan, serta komitmen dengan implementasi," kata Jumhur.

Pada bagian atas booth, MIND ID menghadirkan instalasi bertema "awan mendung dan awan cerah" sebagai simbol komitmen perusahaan dalam mendukung lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Instalasi ini merepresentasikan tujuan jangka panjang dari seluruh program pengelolaan limbah yang dijalankan, yakni menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

MIND ID meyakini bahwa pengelolaan limbah merupakan bagian penting dari transformasi industri pertambangan menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Bagi perusahaan, pertambangan bukan hanya soal menghasilkan mineral, tetapi juga memastikan setiap prosesnya memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat.

"Teknologi harus membantu industri memenuhi kewajiban lingkungannya," imbuh Jumhur.

Melalui keikutsertaan di Invirotech 2026, MIND ID berharap semakin banyak dukungan publik terhadap penguatan praktik pengelolaan lingkungan berbasis inovasi dan teknologi. Partisipasi ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Jumhur menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan.

"Membangun Indonesia bukan berarti mengabaikan lingkungan. Memelihara lingkungan juga bukan berarti melupakan pembangunan. Jangan mempertentangkan pembangunan dengan lingkungan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen kuatnya untuk memastikan laju pembangunan nasional tidak mengorbankan kelestarian alam, selaras dengan pesan tokoh lingkungan hidup nasional Prof. Dr. Emil Salim bahwa kemajuan peradaban dan perlindungan ekosistem harus berjalan beriringan.

Komitmen itu disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat dalam acara "Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Dr. Emil Salim" di Jakarta, Minggu (8/6/2026). Menteri Jumhur menegaskan bahwa pemikiran Emil Salim merupakan landasan filosofis yang relevan untuk menjawab tantangan krisis ekologis global.

"Nilai-nilai perjuangan lingkungan hidup yang ditekankan Prof. Dr. Emil Salim menjadi bagian dari pembentukan moral dan etika kita. Etika ini memandu kita untuk bertanggung jawab, melakukan langkah nyata mengendalikan kerusakan alam, dan memastikan pemanfaatannya secara adil dan seimbang dengan penuh kesadaran," kata Menteri Jumhur.

Urgensi etika lingkungan itu semakin krusial mengingat posisi Indonesia sebagai negara megabiodiversitas dengan tanggung jawab besar di mata dunia. Kekayaan alam yang mencakup 22 tipe ekosistem, 120 juta hektare kawasan hutan, 20 juta hektare lahan gambut, serta garis pantai sepanjang 108.000 kilometer itu berfungsi sebagai benteng alami yang menopang kehidupan masyarakat dari ancaman perubahan iklim dan bencana ekologis.

Menteri Jumhur juga mengingatkan besarnya potensi ekonomi yang tersimpan apabila sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab.

"Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Ketahanan pangan nasional, pengembangan obat-obatan, ekonomi hijau, bioprospeksi, hingga industri berbasis sumber daya genetik sangat bergantung pada ekosistem yang terjaga. Substansi riset, potensi ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja ini sangat menjanjikan, asalkan digali dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Visi keseimbangan antara ekonomi dan ekologi itu senada dengan pesan mendalam Prof. Dr. Emil Salim yang disampaikan dari mimbar acara.

"Hidup ini bukan hanya melihat alam sebagai objek, tetapi alam juga subjek. Alam itu hidup. Alam itu tidak mati. Oleh karena itu, rangkul semua pihak. Lingkungan hidup tidak bisa dijaga oleh pemerintah sendirian. Kita harus belajar bersama dan bekerja bersama," kata Emil Salim.

Sebagai wujud penghormatan atas dedikasi Emil Salim dalam melestarikan ekosistem Indonesia, KLH/BPLH secara resmi menyerahkan penghargaan "Rhaksa Bumi Prize" kepada sang tokoh. Penganugerahan itu dirangkaikan dengan peluncuran buku pemikiran Emil Salim bertajuk Jejak Nurani, Sebuah Visi untuk Negeri, yang menjadi simbol pengakuan atas perjuangannya sebagai kompas arah tata kelola pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Menutup peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut, Menteri Jumhur menyerukan aksi kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan komunitas internasional.

"Kita hanya punya satu bumi, lintas yurisdiksi dan lintas generasi. Mari kita jadikan hari ini sebagai momentum evaluasi menuju keberlanjutan. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi contoh nyata, bagaimana pembangunan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan," pungkas Menteri Jumhur.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen kuatnya untuk memastikan laju pembangunan nasional tidak mengorbankan kelestarian alam, selaras dengan pesan tokoh lingkungan hidup nasional Prof. Dr. Emil Salim bahwa kemajuan peradaban dan perlindungan ekosistem harus berjalan beriringan.

Komitmen itu disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat dalam acara "Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Dr. Emil Salim" di Jakarta, Minggu (8/6/2026). Menteri Jumhur menegaskan bahwa pemikiran Emil Salim merupakan landasan filosofis yang relevan untuk menjawab tantangan krisis ekologis global.

"Nilai-nilai perjuangan lingkungan hidup yang ditekankan Prof. Dr. Emil Salim menjadi bagian dari pembentukan moral dan etika kita. Etika ini memandu kita untuk bertanggung jawab, melakukan langkah nyata mengendalikan kerusakan alam, dan memastikan pemanfaatannya secara adil dan seimbang dengan penuh kesadaran," kata Menteri Jumhur.

Urgensi etika lingkungan itu semakin krusial mengingat posisi Indonesia sebagai negara megabiodiversitas dengan tanggung jawab besar di mata dunia. Kekayaan alam yang mencakup 22 tipe ekosistem, 120 juta hektare kawasan hutan, 20 juta hektare lahan gambut, serta garis pantai sepanjang 108.000 kilometer itu berfungsi sebagai benteng alami yang menopang kehidupan masyarakat dari ancaman perubahan iklim dan bencana ekologis.

Menteri Jumhur juga mengingatkan besarnya potensi ekonomi yang tersimpan apabila sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab.

"Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Ketahanan pangan nasional, pengembangan obat-obatan, ekonomi hijau, bioprospeksi, hingga industri berbasis sumber daya genetik sangat bergantung pada ekosistem yang terjaga. Substansi riset, potensi ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja ini sangat menjanjikan, asalkan digali dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Visi keseimbangan antara ekonomi dan ekologi itu senada dengan pesan mendalam Prof. Dr. Emil Salim yang disampaikan dari mimbar acara.

"Hidup ini bukan hanya melihat alam sebagai objek, tetapi alam juga subjek. Alam itu hidup. Alam itu tidak mati. Oleh karena itu, rangkul semua pihak. Lingkungan hidup tidak bisa dijaga oleh pemerintah sendirian. Kita harus belajar bersama dan bekerja bersama," kata Emil Salim.

Sebagai wujud penghormatan atas dedikasi Emil Salim dalam melestarikan ekosistem Indonesia, KLH/BPLH secara resmi menyerahkan penghargaan "Rhaksa Bumi Prize" kepada sang tokoh. Penganugerahan itu dirangkaikan dengan peluncuran buku pemikiran Emil Salim bertajuk Jejak Nurani, Sebuah Visi untuk Negeri, yang menjadi simbol pengakuan atas perjuangannya sebagai kompas arah tata kelola pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Menutup peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut, Menteri Jumhur menyerukan aksi kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan komunitas internasional.

"Kita hanya punya satu bumi, lintas yurisdiksi dan lintas generasi. Mari kita jadikan hari ini sebagai momentum evaluasi menuju keberlanjutan. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi contoh nyata, bagaimana pembangunan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan," pungkas Menteri Jumhur.

Ada satu pertanyaan mendasar yang jarang dijawab dalam narasi besar perhutanan sosial di Indonesia. Mengapa masyarakat masih harus meminta izin kepada negara untuk mengelola hutan yang sejak lama telah menjadi ruang hidup mereka?

Pertanyaan ini penting diajukan karena di balik semangat pemerataan akses kawasan hutan, tersimpan satu paradoks yang tidak pernah benar-benar selesai.

Negara menghadirkan perhutanan sosial sebagai instrumen keadilan, tetapi pada saat yang sama tetap memposisikan masyarakat sebagai pihak yang harus “diberi hak”. Seolah hubungan mereka dengan hutan baru dimulai setelah hadirnya kebijakan negara.

Padahal kenyataannya justru berkebalikan. Jauh sebelum negara mengenal istilah perhutanan sosial–sebelum izin Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) diterbitkan, bahkan sebelum perusahaan Hutan Tanaman Industri masuk dengan alat berat dan kanal-kanal pengeringnya–masyarakat adat dan masyarakat desa di sekitar hutan telah lebih dahulu hidup berdampingan, menjaga dan mengelola kawasan tersebut.

Mereka membangun tata kelola berbasis pengetahuan lokal: menentukan batas ruang yang dipahami bersama, mengatur pemanfaatan hasil hutan, menjaga sumber air, hingga menciptakan aturan untuk mencegah kerusakan ekosistem. Pengetahuan itu lahir dari pengalaman lintas generasi, bukan dari dokumen administrasi negara.

Ironisnya, ketika negara datang dengan skema perhutanan sosial berbasis izin, masyarakat justru diposisikan sebagai “penerima hak baru”. Mereka tak lagi dianggap sebagai pemilik hubungan historis dengan kawasan hutan.

Dalam banyak kasus, mereka dipaksa melewati prosedur birokrasi panjang untuk memperoleh legitimasi atas wilayah yang selama puluhan bahkan ratusan tahun telah mereka jaga.

Pada titik ini, persoalan mendasar perhutanan sosial mulai terlihat. Negara lebih mudah mengakui legalitas administratif dibanding hubungan sosial-ekologis masyarakat dengan ruang hidupnya sendiri.

Cara pandang seperti ini problematis karena sejarah justru menunjukkan bahwa banyak kawasan hutan tetap lestari. Bukan karena intervensi negara atau kehadiran korporasi, melainkan karena dipertahankan oleh masyarakat.

Hutan adat, praktik larangan membuka kawasan tertentu, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, hingga cara masyarakat menjaga gambut agar tidak rusak menunjukkan bahwa pengetahuan ekologis berbasis komunitas sering kali jauh lebih berkelanjutan dibanding model industri ekstraktif. Ketika hutan masih berdiri, sering kali itu bukan karena perusahaan hadir, melainkan karena masyarakat berhasil mempertahankannya.

Persoalan kemudian menjadi lebih serius ketika skema perhutanan sosial berbasis izin bertemu dengan kepentingan industri berskala besar. Ketika legalitas administratif dijadikan dasar utama pengakuan, pihak yang memiliki modal, akses birokrasi dan pengaruh politik akan lebih mudah menentukan arah pengelolaan kawasan.

Di sinilah ancaman pembajakan perhutanan sosial mulai muncul. Masyarakat memang memperoleh surat keputusan pengelolaan, tetapi arah ekonomi, pola produksi, hingga manfaat akhirnya perlahan dapat ditarik kembali ke orbit industri.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Di berbagai bentang gambut di Indonesia, ruang kelola masyarakat kini semakin beririsan dengan wilayah konsesi kehutanan skala besar, terutama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk industri pulp dan kertas.

Lanskap gambut yang sebelumnya telah dikeringkan melalui kanal, ditanami monokultur akasia dan menjadi bagian dari rantai pasok industri kini mulai bersentuhan dengan wilayah perhutanan sosial.

Situasi ini memunculkan pertanyaan yang tidak bisa dianggap sepele: jangan-jangan perhutanan sosial sedang diarahkan bukan sebagai instrumen keadilan ekologis, melainkan sebagai bantalan legal untuk menjaga kesinambungan industri.

Kecurigaan tersebut semakin relevan ketika membaca keberadaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.849/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023. Di atas kertas, aturan ini tampak menjanjikan karena berbicara mengenai integrasi kewajiban pemulihan lingkungan di areal perhutanan sosial pada ekosistem gambut.

Secara normatif, arah kebijakan ini terlihat progresif. Namun pengalaman panjang tata kelola sumber daya alam di Indonesia mengajarkan satu hal penting: persoalan terbesar tidak pernah berhenti pada bunyi aturan, melainkan pada siapa yang diuntungkan dari implementasinya.

Sejarah kebijakan lingkungan di Indonesia memperlihatkan bahwa banyak regulasi yang tampak progresif pada akhirnya berubah menjadi instrumen kompromi. Aturan yang semula dimaksudkan untuk mencegah kerusakan justru dipakai untuk merapikan legitimasi praktik lama.

Dokumen administratif berubah menjadi stempel legalitas, sementara pola eksploitasi tetap berjalan dengan nama baru. Karena itu, membaca SK 849/2023 tidak cukup berhenti pada semangat normatifnya; publik perlu menelaah kemungkinan dampak implementasinya di lapangan.

Aturan sebelumnya sebenarnya telah memberikan batas yang cukup jelas dan tegas. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, secara tegas menempatkan fungsi lindung gambut bukan sebagai ruang produksi bebas.

Pemanfaatannya dibatasi pada kepentingan tertentu seperti penelitian, pendidikan, jasa lingkungan terbatas, hingga perdagangan karbon. Semangat dasarnya terang: gambut harus dipulihkan, bukan dieksploitasi.

Larangan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak gambut pun diatur cukup rinci, mulai dari pembangunan drainase yang mengeringkan gambut, pembukaan lahan tertentu, pembakaran, hingga aktivitas yang merusak fungsi ekologis kawasan.

Bahkan dalam beberapa skema perhutanan sosial seperti hutan desa dan hutan kemasyarakatan, pemanfaatan hasil hutan kayu dibatasi secara ketat.

Karena itu, ketika muncul praktik pemanenan kayu, terutama tanaman akasia di fungsi lindung gambut atas nama perhutanan sosial, pertanyaan mendasar patut diajukan: ini jelas pelanggaran dan siapa sebenarnya yang diuntungkan? Apakah masyarakat atau perusahaan yang selama ini menguasai rantai pasok industri pulp dan kertas?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena di banyak wilayah, tanaman akasia di areal perhutanan sosial bukanlah hasil penanaman masyarakat saat ini, melainkan peninggalan siklus industri sebelumnya.

Jika kayu itu dipanen, pertanyaan berikutnya menjadi tidak kalah penting: siapa pembelinya, siapa yang mengendalikan pasar, dan kemana aliran kayu tersebut bermuara?

Jika pada akhirnya kembali masuk ke rantai pasok industri pulp dan kertas, maka publik perlu berani membaca situasi ini secara lebih jujur: jangan-jangan perhutanan sosial sedang diarahkan untuk menjaga kesinambungan pasokan industri di tengah keterbatasan areal konsesi.

Nama masyarakat dipakai sebagai legitimasi sosial, tetapi keuntungan ekonomi tetap berputar pada aktor yang memiliki kuasa politik, modal dan pasar.

Di sinilah ancaman policy capture atau pembajakan kebijakan menjadi nyata. Surat keputusan diterbitkan atas nama kelompok masyarakat, tetapi arah produksi, pembeli hasil, akses modal, hingga struktur ekonomi sesungguhnya dikendalikan oleh perusahaan, elite lokal atau broker kayu.

Jika pola seperti ini dibiarkan, maka perhutanan sosial justru berpotensi berubah menjadi model ekstraksi baru dengan wajah yang lebih rapi, lebih sosial dan karena itu lebih sulit dipersoalkan.

Situasi ini semakin diperburuk oleh lemahnya transparansi negara. Hingga kini, publik masih kesulitan mengakses peta fungsi ekosistem gambut, dokumen hidro topografi, rencana kerja perhutanan sosial, hasil evaluasi lapangan, maupun keterhubungan antara areal perhutanan sosial dengan PBPH di sekitarnya.

Ketertutupan ini menciptakan ruang abu-abu yang berbahaya: masyarakat diminta percaya, tetapi tidak diberi alat yang cukup untuk mengawasi.

Padahal taruhannya terlalu besar untuk dipertaruhkan secara gegabah. Gambut bukan lahan kosong yang menunggu diproduktifkan. Ia adalah penyimpan karbon raksasa, pengatur tata air, benteng pencegah kebakaran, rumah bagi keanekaragaman hayati, sekaligus ruang hidup masyarakat desa.

Indonesia telah terlalu sering membayar mahal akibat salah urus gambut, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kabut asap lintas wilayah, gangguan kesehatan, sekolah yang terpaksa ditutup, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Kerusakan gambut tidak pernah berhenti di batas konsesi; dampaknya selalu ditanggung oleh masyarakat secara luas.

Karena itu, posisi kita harus tegas: perhutanan sosial di kawasan gambut hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar memperkuat pemulihan ekosistem, sekaligus memperbesar kedaulatan masyarakat atas ruang hidupnya. Bukan menjadi pintu belakang bagi kepentingan PBPH dan industri pulp-kertas.

Jika SK 849/2023 pada akhirnya dipakai untuk melegitimasi pemanenan kayu, mempertahankan kanal pengering atau menghidupkan kembali pola produksi lama di fungsi lindung gambut, maka kebijakan ini telah bergeser jauh dari mandat perlindungan. Ia bukan lagi instrumen pemulihan, melainkan mekanisme pemutihan eksploitasi.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus terus dikawal publik bukan lagi sekadar apakah perhutanan sosial berjalan atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari Perhutanan Sosial?

Apakah masyarakat yang selama ini dijanjikan keadilan ekologis atau industri yang sedang mencari jalan baru agar rantai pasoknya tetap hidup dengan nama yang berbeda?

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan komitmennya dalam menjalankan penugasan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Zona Rokan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Optimis proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan
Sebagai perusahaan yang memegang teguh prinsip bisnis berkelanjutan, PHR menjalankan penugasan yang diberikan regulator berdasarkan Surat SKK Migas Nomor SRT-0406/SKKMA0000/2021/S1 tanggal 26 Juli 2021 terkait kegiatan pascaoperasi dan penanganan TTM di Zona Rokan yang berasal dari operasi kontraktor sebelumnya.
Sebanyak 250 lokasi pemulihan tersebar di lima kota dan/atau kabupaten di Provinsi Riau dengan estimasi luas area terdampak mencapai sekitar 9,3 juta meter persegi atau sekitar 6 juta meter kubik volume tanah terkontaminasi. Sebagian besar lokasi berada di lahan milik masyarakat dengan total sekitar 3.000 persil lahan.
Hingga akhir April 2026, PHR telah menyampaikan 88 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dari jumlah tersebut, 63 lokasi telah memperoleh persetujuan RPFLH dan tengah atau sudah dilakukan pemulihan.
Dari 63 lokasi yang telah disetujui, sebanyak 20 lokasi telah selesai dilakukan pemulihan, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Selain itu, terdapat 162 lokasi lainnya yang saat ini sedang dalam proses persiapan sebelum dapat masuk ke tahap pemulihan. Proses persiapan tersebut antara lain meliputi penyiapan akses lahan, pengumpulan/validasi data, pengadaan, koordinasi dengan para pihak terkait, serta penyusunan dokumen teknis yang dibutuhkan untuk mendukung proses persetujuan dan pelaksanaan pemulihan.
Untuk mendukung percepatan, PHR bekerja sama dengan tiga kontraktor pelaksana yang ditunjuk melalui proses pengadaan resmi dan transparan. Seluruh kegiatan pemulihan juga berada dalam pengawasan aparat penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) hingga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).
“Pemulihan TTM merupakan proses panjang yang melibatkan persetujuan teknis, akses lahan, validasi data, hingga evaluasi hasil pemulihan oleh KLH. PHR berkomitmen penuh untuk menyelesaikan penugasan ini sesuai arahan regulator, dengan tetap menjaga aspek keselamatan, lingkungan, sosial, serta keberlanjutan operasi Zona Rokan,” ujar Aryo Banowo, Pjs VP Remediation & Asset Retirement PHR Regional 1 Sumatra.

Sebagai bagian dari upaya percepatan tersebut, PHR bersama SKK Migas dan KLH juga telah menyepakati roadmap percepatan pemulihan hingga tahun 2030 ditambah satu tahun periode monitoring yang sangat agresif. Roadmap tersebut menjadi acuan pelaksanaan pemulihan secara bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
PHR berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis, perizinan, akses lahan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. PHR juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan penugasan tetap memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan keberlanjutan operasi di Zona Rokan.

Jakarta (ANTARA) - Setiap hari, Indonesia menghasilkan jutaan kilogram sampah yang sebagian besar tidak pernah benar-benar selesai ditangani.

Sebagian dibakar di belakang rumah, sebagian hanyut ke sungai dan laut, sementara sisanya menumpuk diam-diam di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin kritis.

Di tengah situasi itu, ada fakta yang mengejutkan bahwa pada 2026, timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 51,8 juta ton, namun sekitar 75 persen di antaranya masih belum terkelola dengan baik.

Angka itu bukan sekadar statistik lingkungan, melainkan gambaran tentang pola hidup modern perlahan menciptakan ancaman baru bagi kesehatan, kota, hingga masa depan pembangunan Indonesia.

Oleh karena itulah, ketika pemerintah mulai menegaskan langkah lebih keras terhadap pengelolaan sampah nasional, persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan kebersihan semata, melainkan pertaruhan besar tentang kualitas hidup generasi mendatang.

Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup, mulai menunjukkan keseriusan lebih besar dalam menghadapi persoalan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, menegaskan negara akan menggunakan berbagai instrumen dan kewenangan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih serius dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi “Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang Berkelanjutan” yang digelar secara daring oleh Great Institute di Jakarta, belum lama ini.

Pesan yang disampaikan pemerintah sebenarnya menunjukkan satu hal penting bahwa persoalan sampah, kini telah berubah menjadi agenda strategis nasional.

Selama bertahun-tahun, isu sampah sering hanya muncul ketika banjir terjadi, gunungan sampah viral di media sosial, atau ketika tempat pembuangan akhir mengalami kebakaran dan longsor. Padahal dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar persoalan visual lingkungan yang kotor.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem laut, memperburuk kualitas udara, hingga meningkatkan ancaman penyakit bagi masyarakat.

Kualitas pembangunan

Dalam jangka panjang, persoalan sampah juga mempengaruhi kualitas ekonomi perkotaan, sektor pariwisata, kesehatan publik, bahkan produktivitas masyarakat. Karena itu pengelolaan sampah sesungguhnya berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan sebuah negara.

Menteri LH mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan 63,54 persen sampah nasional dapat terkelola pada 2026 dan meningkat menjadi 100 persen pada 2029.

Target tersebut tentu bukan pekerjaan ringan, mengingat Indonesia memiliki tantangan geografis, kepadatan penduduk, dan kemampuan pengelolaan daerah yang sangat beragam.

Namun, menariknya, pemerintah mulai menekankan bahwa solusi persoalan sampah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir, seperti tempat pemrosesan akhir atau sekadar memperbanyak armada pengangkut sampah.

Pendekatan lama terbukti belum cukup menyelesaikan persoalan karena hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain.

Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu menjadi kunci utama. Rumah tangga dipandang sebagai titik paling penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional.

Ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik sebenarnya terlihat sederhana. Namun jika dilakukan secara luas dan konsisten, dampaknya dapat mengurangi beban lingkungan secara signifikan.

Di banyak negara, keberhasilan pengelolaan sampah justru dimulai dari kebiasaan kecil masyarakat sehari-hari.

Kesadaran memilah sampah, membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, hingga membangun budaya daur ulang menjadi fondasi penting sebelum teknologi pengolahan sampah diterapkan dalam skala besar.

Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung, menambahkan sekitar 75 persen persoalan pengelolaan sampah justru berada di tingkat kabupaten dan kota. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam membangun sistem yang efektif dan konsisten.

Banyak kota besar di Indonesia masih belum mengelola sampah dengan baik, sehingga memunculkan berbagai persoalan lingkungan baru.

Jakarta mulai menunjukkan perkembangan lebih baik karena pemilahan sampah sudah mulai dilakukan dari hulunya, meski daerah-daerah sekitar Jakarta masih menghadapi tantangan serupa.

Fakta itu memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal teknologi atau anggaran, melainkan juga tentang kepemimpinan daerah, tata kelola kota, pendidikan lingkungan, dan kedisiplinan sosial masyarakat. Kota yang bersih biasanya lahir dari kombinasi antara kebijakan yang tegas dan budaya masyarakat yang sadar menjaga ruang hidup bersama.

Rencana aksi

Forum diskusi yang digelar di Jakarta itu juga menunjukkan bahwa persoalan sampah, kini semakin dipandang sebagai isu lintas sektor.

Forum tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, pemerintah daerah, praktisi energi terbarukan, aktivis lingkungan, hingga kalangan industri untuk membahas masa depan pengelolaan sampah Indonesia.

Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa diskusi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Langkah ini penting karena pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kehadiran berbagai pembicara dari sektor energi, biomassa, industri semen, perguruan tinggi, hingga peneliti limbah juga menunjukkan bahwa sampah, kini mulai dipandang bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi energi dan memiliki nilai ekonomi.

Meski demikian, teknologi pengolahan sampah secanggih apa pun tidak akan cukup tanpa perubahan budaya masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, hingga rendahnya kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.

Karena itu, persoalan sampah sesungguhnya adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan lingkungan hidupnya sendiri.

Negara yang berhasil menjaga kebersihan biasanya bukan hanya memiliki teknologi modern, tetapi juga masyarakat yang disiplin dan pemerintah yang konsisten menjalankan aturan.

Indonesia memang masih menghadapi jalan panjang menuju sistem pengelolaan sampah yang ideal. Namun, meningkatnya perhatian pemerintah, keterlibatan banyak pihak, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa perubahan perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

Di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan lingkungan global yang semakin besar, langkah memperbaiki tata kelola sampah bukan lagi sekadar pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas hidup dan masa depan generasi mendatang.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak enam pejabat negara hari ini, Senin (27/4/2026), di Istana Kepresidenan Jakarta. Mayoritas dari mereka adalah orang lama, atau yang sebelumnya juga berada di Kabinet Merah Putih.

Seperti, Muhammad Qodari yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) akan dilantik sebagai Kelala Badan Komunikasi Pemerintah.

Kemudian Dudung Abdurachman yang merupakan Penasihat Khusus Presiden akan dilantik menjadi KSP. Selain itu, ada Hanif Faisol yang saat ini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pejabat lainnya ada Hasan Nasbi yang disebut akan dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kemudian, Badul Kadir Karding juga akan dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Terakhir, ada Jumhur Hidayat. Dia sebut aman menerima jabatan Menteri Lingkungan Hidup.

Keenam orang tampak berbaris rapi di Istana Negara Jakarta. Mereka terlihat mengenakan jas dan peci hitam, serta menggunakan dasi biru.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Dudung mengatakan bahwa dirinya siap mengemban jabatan yang diamanahkan Presiden Prabowo kepadanya. "Saya prajurit, harus siap ya apalagi perintah Presiden," tegasnya.

Dudung sebelumnya mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Dirinya pun mengatakan bahwa jabatannya akan diserahkan terimakan ketika mengemban jabatan baru. "Ya mungkin nanti dalam waktu dekat diserahterimakan yang lama. Nanti petunjuk bapak Presiden aja."

"Ya arahannya bahwa tugas-tugas KSP sebagaimana sebagai mengendalikan, mengawasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional, nanti saya jelaskan lah setelah dilantik," paparnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koodinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) di Istana Negara, Senin (27/4).

"Harap ikuti mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung Prabowo.

Sebelum diangkat menjadi wamenko pangan, Hanif menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Dengan pelantikan ini, maka Hanif akan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan(Zulhas) untuk memastikan ketahanan pangan hingga peningkatan gizi dalam negeri.

Sebelumnya, Hanif dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Oktober 2024.

Ia merupakan pejabat yang memulai karirnya di Kementerian Lingkungan Hidup. Sebelum menduduki posisi menteri, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengutip website Kementerian LH, perjalanan karirnya dimulai pada 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan. Pada 1995 diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan dan pada 1999 dipromosikan menjadi Kepala BKPH di Batulicin.

Selanjutnya ia menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Kemudian pada 2007 menjadi Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada 2016, beliau diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian pada 2023, diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[Gambas:Youtube]