Hampir setiap konflik atau perang besar menemukan jalan menuju Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebuntuan politik, krisis pangan, pengungsian massal, perubahan iklim, dan pelanggaran hukum internasional, juga kerap berakhir di ruang sidang organisasi itu. Akan tetapi, semakin sering dunia mengetuk pintu PBB, semakin terang pula keterbatasannya. PBB menjadi tempat semua pihak mencari legitimasi, tetapi tidak selalu menjadi tempat kekuasaan bersedia dibatasi.

Di situlah ironi multilateralisme hari ini. PBB diminta menanggung beban dunia, sementara negara-negara besar tetap mempertahankan hak istimewa untuk menentukan kapan aturan internasional berlaku dan kapan aturan itu boleh diabaikan. PBB tidak kekurangan agenda. PBB kekurangan otoritas politik untuk membuat kekuatan besar tunduk pada prinsip bersama.

Peringatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa status quo tidak dapat dipertahankan perlu dibaca dari ironi tersebut. UN80 bukan sekadar proyek merapikan birokrasi internasional.

PBB memang menghadapi mandat menumpuk, pendanaan menyusut, struktur kelembagaan rumit, dan tuntutan publik global yang terus meningkat. Persoalan lebih dalam terletak pada kepercayaan. Dunia masih membutuhkan PBB, tetapi tidak lagi sepenuhnya yakin bahwa PBB mampu bertindak adil saat kepentingan negara besar terlibat langsung.

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan kabar jauh dari New York. PBB yang melemah berarti menyempitnya ruang negara menengah untuk memperjuangkan kepentingan melalui hukum, diplomasi, dan forum bersama. Dunia tanpa multilateralisme yang dipercaya akan lebih mudah berubah menjadi arena tekanan kekuasaan. Dalam dunia seperti itu, negara berkembang dan negara menengah paling cepat kehilangan ruang tawar.

Bulan Pancasila ini memberi alasan untuk membaca krisis ini melalui ingatan politik luar negeri Indonesia. Pada 1960, Presiden Sukarno menyampaikan pidato “To Build the World Anew” di Sidang Umum PBB. Pidato itu penting karena Sukarno membawa Pancasila ke forum dunia. Nilai utamanya terletak pada keberanian membaca ketimpangan struktur internasional dan menolak anggapan bahwa perdamaian dapat dibangun oleh segelintir pemenang sejarah.

Krisis Otoritas

Krisis PBB sering disebut krisis efektivitas. Sebutan itu tidak salah, tetapi belum menyentuh akar persoalan. Masalah yang lebih serius adalah krisis otoritas. PBB tetap dapat menggelar sidang, menyusun resolusi, mengirim laporan, dan menjalankan operasi kemanusiaan. Namun kewibawaan politiknya justru sering berhenti ketika berhadapan dengan kepentingan negara kuat.

Hukum internasional masih dipakai sebagai bahasa bersama. Pelaksanaannya sering bergantung pada siapa pelaku pelanggaran, siapa korban, dan negara mana yang menjadi pelindung politiknya. Dalam beberapa krisis, istilah kemanusiaan, perdamaian, dan perlindungan sipil tetap terdengar di ruang diplomasi. Tapi daya paksanya melemah saat menyentuh kepentingan kekuatan besar atau sekutunya.

Dewan Keamanan PBB memperlihatkan masalah itu secara paling jelas. Badan ini memegang mandat utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi struktur keanggotaan tetapnya masih mewakili keseimbangan kekuasaan sesudah Perang Dunia II. Dunia sekarang telah berubah jauh. Afrika belum memiliki kursi tetap. Banyak negara berkembang tetap berada di pinggir proses pengambilan keputusan, meski sering menjadi kawasan paling terdampak konflik, krisis pangan, perpindahan penduduk, dan operasi perdamaian.

Reformasi PBB perlu membenahi birokrasi, tetapi tidak boleh berhenti hanya sebagai agenda efisiensi. Mandat yang tumpang tindih, laporan berlapis, badan yang bekerja sendiri-sendiri, dan koordinasi lapangan yang lemah memang perlu ditata kembali. PBB tidak boleh menjadi mesin administrasi yang lebih sibuk merawat dirinya sendiri daripada menjawab krisis dunia.

Masalahnya, PBB yang lebih ramping tidak otomatis menjadi PBB yang lebih adil. Penghematan anggaran, pemindahan fungsi ke lokasi berbiaya lebih rendah, penyederhanaan layanan, dan penggabungan badan tertentu hanya berguna apabila disertai pembaruan politik. Dunia tidak membutuhkan PBB yang sekadar lebih murah. Dunia membutuhkan PBB yang lebih dipercaya.

Pancasila dan Dunia

Indonesia memiliki alasan kuat untuk tidak menjadi penonton. Indonesia bukan kekuatan militer global, tetapi juga bukan negara kecil yang cukup bersembunyi di balik pagar nasional. Indonesia adalah negara kepulauan besar, anggota G20, jangkar utama ASEAN, bagian penting dunia Islam, dan salah satu suara historis negara berkembang. Kepentingan nasional Indonesia bertumpu pada tata internasional yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan besar.

Pengalaman Indonesia dalam isu Laut Cina Selatan, Palestina, Myanmar, perlindungan warga negara, keamanan maritim, perubahan iklim, dan kerja sama pembangunan, memperlihatkan bahwa multilateralisme bukan hiasan diplomatik. Multilateralisme adalah kebutuhan strategis. Indonesia membutuhkan PBB bukan karena organisasi itu sempurna, melainkan karena dunia tanpa PBB akan jauh lebih keras bagi negara-negara di luar lingkaran kekuatan utama.

Di titik inilah Pancasila memiliki makna global. Sukarno berbicara di PBB dari posisi bangsa yang baru merdeka, dalam dunia yang masih dibayangi kolonialisme, Perang Dingin, dan perebutan pengaruh blok besar. Pesannya bukan romantisme ideologis. Perdamaian tidak akan kokoh bila sebagian bangsa diperlakukan sebagai objek. Kemerdekaan politik tidak cukup bila struktur ekonomi dan keamanan global tetap menempatkan mayoritas dunia sebagai penonton.

Pancasila dalam kerangka itu bukan sekadar dasar negara. Pancasila menjadi cara Indonesia memandang martabat manusia, kedaulatan bangsa, musyawarah antarnegara, dan keadilan sosial dalam hubungan internasional. Sukarno tidak membawa Pancasila ke PBB sebagai simbol domestik. Pancasila diajukan sebagai kritik terhadap tata dunia yang timpang dan sebagai tawaran agar hubungan antarbangsa tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan.

Relevansi itu kembali terasa hari ini. Dunia tidak lagi dibelah oleh Perang Dingin lama, tetapi persaingan kekuatan besar kembali mengunci banyak lembaga internasional. Negara berkembang diminta mematuhi aturan, sementara negara besar kerap menafsirkan aturan sesuai kepentingannya sendiri. Pancasila tidak cukup dipakai hanya sebagai bahasa moral. Pancasila perlu diterjemahkan menjadi posisi diplomatik yang konkret.

Agenda Diplomasi

Reformasi PBB perlu diarahkan pada tiga sasaran. Pertama, efektivitas kerja agar PBB tidak tenggelam dalam tumpukan mandat dan prosedur. Kedua, representasi yang lebih adil agar keputusan global tidak terus didominasi struktur lama. Ketiga, perlindungan agenda pembangunan dan kemanusiaan agar reformasi tidak menjadi dalih pengurangan tanggung jawab negara kaya terhadap negara miskin dan rentan.

Kementerian Luar Negeri perlu menyusun posisi nasional yang lebih terperinci mengenai UN80 dan reformasi PBB. Sekadar dukungan umum terhadap reformasi tidak cukup. Pemerintah perlu menjelaskan jenis reformasi yang didukung, bagian yang perlu dikritisi, serta koalisi yang hendak dibangun. Diplomasi yang tidak hanya hadir di ruang sidang. Diplomasi menyiapkan peta jalan, membaca keseimbangan kepentingan, dan membangun dukungan sebelum keputusan diambil.

Dalam isu Dewan Keamanan, Indonesia perlu terus mendorong perluasan representasi negara berkembang, termasuk dukungan bagi kursi tetap Afrika. Ini bukan sekadar solidaritas Selatan Global. Ini adalah soal legitimasi sistem internasional. Dewan Keamanan sulit mengklaim mandat menjaga perdamaian dunia bila kawasan besar dengan beban konflik berat tetap berada di luar keanggotaan tetap.

Pembatasan veto juga perlu terus dibicarakan, terutama dalam kasus genosida, kejahatan perang, agresi, dan pelanggaran berat hukum kemanusiaan. Hak istimewa tidak boleh berubah menjadi izin untuk membekukan nurani dunia. Reformasi Dewan Keamanan memang sulit, tetapi kesulitan bukan alasan membiarkan struktur yang semakin jauh dari kenyataan global.

Agenda pembangunan juga tidak boleh menjadi korban reformasi berbasis penghematan. Bantuan pembangunan global menurun saat belanja pertahanan meningkat. Dunia lebih mudah membiayai persiapan perang daripada memenuhi janji pembangunan. Padahal konflik, kemiskinan, pangan, iklim, dan lemahnya layanan publik saling berhubungan. PBB yang terlalu lemah dalam pembangunan akan kehilangan salah satu fondasi perdamaian jangka panjang.

Di dalam negeri, DPR memiliki ruang untuk memastikan politik luar negeri tetap aktif dan terukur. Komisi I DPR RI dapat mendorong pemerintah agar reformasi PBB tidak diperlakukan sebagai isu rutin diplomatik. Pemerintah perlu menyampaikan prioritas Indonesia, mulai dari Dewan Keamanan, operasi perdamaian, pendanaan pembangunan, reformasi badan PBB, sampai peran negara berkembang dalam tata kelola global. Ambisi besar tanpa konsolidasi lintas kementerian, data yang kuat, dan koalisi internasional yang rapi akan berhenti sebagai pernyataan normatif.

Bulan Pancasila

Sukarno membawa Pancasila ke PBB bukan agar Indonesia tampil sebagai pengamat bermoral, melainkan agar Indonesia ikut mengajukan arah bagi tata dunia. Semangat itu masih relevan bila diterjemahkan dengan bahasa dan kerja diplomasi masa kini. Indonesia tidak perlu berbicara paling keras. Indonesia perlu berbicara paling jelas.

PBB mungkin tidak pernah menjadi lembaga sempurna. Sejak awal, organisasi ini lahir dari kompromi kekuatan. Kelemahannya tetap tidak boleh membuat dunia menyerah pada hukum rimba. Bagi Indonesia dan banyak negara menengah lain, PBB masih menjadi ruang penting untuk menjaga agar kedaulatan, hukum, dan kemanusiaan tidak sepenuhnya dikalahkan oleh kekuatan.

Juni adalah bulan Pancasila, yang semestinya membawa Indonesia keluar dari perayaan simbolik menuju keberanian substantif. Reformasi PBB adalah salah satu ujian, apakah Pancasila hanya dikenang sebagai pidato besar masa lalu, atau diteruskan menjadi agenda diplomasi yang konkret, terukur, dan berpihak pada tata dunia yang lebih adil.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hukum laut internasional, untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam Security Council High-Level Open Debate bertema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” di Markas Besar PBB, New York, Rabu (27/5/2026).

Dalam forum tingkat tinggi tersebut, Indonesia menyoroti pentingnya penghormatan terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB sebagai fondasi menciptakan stabilitas internasional.

Sugiono menegaskan bahwa laut dan jalur pelayaran internasional tidak boleh dijadikan arena konflik maupun alat tekanan politik antarnegara.

“Pentingnya penghormatan terhadap UNCLOS dalam rangka menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian dan tidak menjadikan laut ataupun alur laut sebagai daerah konflik ataupun tekanan ataupun juga sebagai leverage untuk kepentingan-kepentingan politik,” ujar Sugiono.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, lanjut Sugiono, memiliki kepentingan strategis terhadap pengakuan dan stabilitas wilayah perairannya, termasuk keamanan jalur laut internasional.

“Sebagai negara kepulauan kita juga perlu mendapatkan garansi ini sehingga pengakuan terhadap kepulauan, terhadap alur-alur laut kita dan situasi serta stabilitas di sana juga bisa menjadi perhatian,” katanya.

Selain isu hukum laut, Menlu RI juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas di berbagai wilayah konflik dunia.

Sugiono mengungkapkan Indonesia baru saja mengalami kehilangan empat personel pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon.

“Kita juga kemarin mengalami suatu situasi di mana empat pasukan penjaga perdamaian kita yang bergabung di UNIFIL gugur,” ujar Sugiono.

Oleh karena itu, kata Sugiono, Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban komunitas internasional dan bagian inti dari mandat PBB, khususnya Dewan Keamanan.

“Bukan sesuatu yang opsional tapi merupakan sebuah kewajiban karena ini merupakan juga inti ataupun core daripada apa yang harus dilakukan oleh PBB khususnya Dewan Keamanan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar menjadi lebih representatif, demokratis, transparan, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang.

Menurut Sugiono, reformasi diperlukan agar tujuan utama pembentukan PBB sebagai penjaga perdamaian antarbangsa dapat diwujudkan secara lebih efektif di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Indonesia menilai keterwakilan negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global menjadi penting untuk memastikan sistem multilateral berjalan lebih adil dan inklusif.

“Kami mendorong suatu reformasi Dewan Keamanan yang lebih representatif, lebih demokratis, lebih transparan dan juga mampu mencerminkan atau mewakili suara-suara di negara-negara berkembang sehingga cita-cita dan tujuan di bentuknya PBB ini itu dalam rangka penjaga perdamaian antarabangsa-bangsa itu bisa dicapai dan bisa dilaksanakan,” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa situasi di Palestina menjadi ujian nyata komitmen komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme secara adil dan konsisten.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Rabu (26/5/2026).

Pertemuan tingkat tinggi itu dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok selaku Presiden DK PBB bulan Mei 2026 dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Dalam pidatonya, Sugiono menilai tantangan global saat ini bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan akibat penerapan hukum internasional dan multilateralisme yang dinilai masih bersifat selektif.

“Situasi di Palestina, khususnya Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” ujar Sugiono.

Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara (two-state solution) berdasarkan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB yang relevan sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Selain isu Palestina, Sugiono juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik. Menurutnya, serangan terhadap pasukan perdamaian sama halnya dengan serangan terhadap prinsip multilateralisme itu sendiri.

Karena itu, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan penuh terhadap personel penjaga perdamaian PBB yang bertugas di berbagai kawasan dunia.

Sugiono turut mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea, serta menjaga jalur pelayaran strategis internasional agar tidak menjadi arena konfrontasi maupun alat tawar-menawar politik.

Dalam forum tersebut, Sugiono juga menyinggung meningkatnya ancaman keamanan global seiring perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence dan autonomous weapons yang dinilai mulai mengubah karakter konflik modern.

Indonesia, lanjut Sugiono, kembali mendorong reformasi DK PBB agar menjadi lebih representatif, transparan, akuntabel, serta mampu mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang.

“Dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara,” tandas Sugiono.

Di sela agenda pertemuan, Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China Wang Yi serta Menteri Luar Negeri Argentina guna membahas isu strategis bilateral maupun perkembangan kawasan dan global.

Selain itu, Menlu RI juga melakukan pull-aside meeting dengan para menteri luar negeri dari Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba.

Bisnis.com, JAKARTA - Sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat ditangkap Israel saat berlayar dengan Global Sumud Flotilla (GSF) untuk membawa misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina, akhirnya pulang dengan selamat ke Indonesia.

Mereka tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (24/5/2026) sore. Mereka disambut meriah oleh keluarga, saudara, kerabat, dan rekan-rekan sejawat. Kebahagiaan dicampur harus tampak terpancar dari raut muka relawan maupun yang menyambut.

Sejak ditangkap pada Senin (18/5/2026), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) terus berupaya melakukan langkah diplomatik, menghubungi negara negara sahabat seperti Turki, Yordania, dan Mesir

Upaya pemulangan diwarnai ketegangan tatkala Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dikejar waktu karena para WNI disandera otoritas Israel, serta KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman.

“Keberhasilan evakuasi dan pembebasan ini merupakan buah dari kerja keras serta koordinasi intensif yang dilakukan Pemerintah Indonesia secara berlapis. Kemlu RI melalui Direktorat Perlindungan WNI terus mengoptimalkan jalur diplomasi dengan menggerakkan lima perwakilan RI di kawasan strategis, yaitu KBRI Ankara, KJRI Istanbul, KBRI Amman, KBRI Kairo, dan KBRI Roma," katanya saat menyambut kepulangan 9 WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (24/5/2026).

Menurutnya, Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan pencegatan kapal di perairan internasional serta perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan oleh militer Israel.

Dia menjelaskan bahwa tindak sewenang-wenang yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apa pun.

Kendati demikian, sepanjang waktu diplomasi, publik dibuat khawatir atas beredarnya video GSF yang tengah ditahan oleh militer Israel. Video disebarkan oleh Menteri Keamanan Israel Itamar Ben Gvir melalui akun X pribadinya.

Dalam video, tampak para relawan dipaksa sujud dengan tangan terikat kebelakang. Itamar dengan lantang mengaku telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar para tahanan tersebut diserahkan kepadanya untuk ditempatkan dalam penjara teroris dalam waktu yang sangat lama. Menurutnya, langkah itu merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan.

"Saya katakan kepada Perdana Menteri Netanyahu serahkan mereka kepada saya untuk waktu yang sangat lama, serahkan mereka kepada kami di penjara teroris. Beginilah seharusnya," ucapnya.

Apakah Upaya tersebut Sudah Optimal?

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah mencerminkan hadirnya negara dalam melindungi warga negara di luar negeri.

Menurutnya, proses pemulangan tidak berlangsung sederhana mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Namun, pemerintah dinilai mampu memanfaatkan dukungan negara sahabat dan forum internasional sehingga pemulangan berlangsung relatif cepat.

“Hal ini mencerminkan kapasitas diplomasi Indonesia yang berlandaskan solidaritas kemanusiaan serta prinsip politik luar negeri yang konsisten,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/5/2026).

Dave mengatakan keberhasilan pemulangan tersebut tidak lepas dari koordinasi lintas kementerian serta dukungan masyarakat internasional. Meski demikian, kasus ini dinilai menjadi momentum evaluasi terhadap mekanisme perlindungan WNI, terutama relawan kemanusiaan yang bertugas di kawasan konflik.

Menurut dia, negara perlu memperkuat mitigasi risiko sejak pra-keberangkatan, monitoring di lapangan, hingga kepastian perlindungan hukum dan diplomasi apabila terjadi insiden.

“Indonesia harus konsisten menegaskan bahwa perlindungan WNI adalah mandat konstitusional sekaligus bagian dari kontribusi bangsa terhadap perdamaian dunia,” katanya.

Ke depan, katanya, tantangan diplomasi Indonesia akan semakin kompleks, terutama dalam melindungi WNI di wilayah konflik yang tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan pemerintah setempat.

Oleh karena itu, Komisi I DPR RI mendorong penguatan jejaring diplomasi multilateral, pemanfaatan peran negara sahabat, serta optimalisasi forum internasional sebagai sarana advokasi kemanusiaan.

"Kami tetap yakin bahwa pengalaman ini akan memperkuat kapasitas diplomasi Indonesia dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang," tandasnya.

Di sisi lain, Doktor bidang Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran sekaligus pendiri Indonesian Centre for Middle East Studies (ICMES) Dina Y. Sulaeman menilai pemerintah memang patut diapresiasi karena berhasil memulangkan seluruh WNI dalam kondisi selamat.

Namun, diplomasi dinilai belum menyentuh akar persoalan yang lebih besar. Menurut Dina, jika diplomasi hanya berhenti pada pembebasan WNI tanpa menyoroti dugaan pelanggaran hukum internasional terhadap misi kemanusiaan sipil dan blokade Gaza, Indonesia berisiko ikut membantu meredam tekanan internasional terhadap Israel.

“Israel membebaskan aktivis flotilla hanya sebagai mitigasi kekacauan diplomatik setelah viralnya video penyiksaan oleh IDF dan tekanan publik, tanpa ada permintaan maaf, dan tetap mempertahankan narasi bahwa aktivis GSF yang salah,” katanya saat dihubungi.

Dia menilai deportasi terhadap relawan kemanusiaan selama ini menjadi pola berulang tanpa diikuti pengakuan kesalahan maupun perubahan kebijakan Israel terhadap Gaza.

Dina menilai Indonesia seharusnya tidak hanya mengandalkan jalur komunikasi tertutup, tetapi juga memperkuat tekanan moral dan politik melalui forum internasional.

“Pemerintah perlu lebih tegas menyatakan bahwa penahanan aktivis kemanusiaan dan blokade Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional,” tegasnya.

Menurutnya, ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel justru dapat menjadi kekuatan moral Indonesia dalam isu Palestina. Indonesia dinilai memiliki legitimasi historis sebagai negara pendukung kemerdekaan Palestina sekaligus pewaris semangat anti-kolonial Konferensi Asia Afrika 1955.

“Punya hubungan diplomatik tidak menjamin WNI selamat dari kejahatan Israel,” ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap framing komunikasi pemerintah selama proses diplomasi berlangsung.

Pemerintah diimbau perlu berhati-hati agar bahasa resmi yang digunakan tidak terkesan mengadopsi sudut pandang keamanan Israel dan mengaburkan dimensi pelanggaran hukum internasional dalam kasus tersebut.

Selain itu, menurutnya perlindungan WNI di wilayah konflik tidak cukup dimaknai sebatas evakuasi setelah insiden terjadi. Pemerintah diminta perlu membangun sistem mitigasi yang lebih kuat, mulai dari pemetaan ancaman, koordinasi lintas kementerian, jalur komunikasi darurat, hingga penguatan dukungan diplomatik multilateral sejak awal.

Kasus Global Sumud Flotilla pun memperlihatkan tantangan diplomasi Indonesia yang semakin kompleks di tengah eskalasi konflik geopolitik global. Di satu sisi, pemerintah dituntut memastikan keselamatan warga negara melalui jalur diplomasi yang cepat.

Namun, di sisi lain, tekanan publik juga menguat agar Indonesia tetap mempertahankan posisi politik luar negeri yang tegas terhadap isu kemanusiaan Palestina.

Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan bahwa perlindungan WNI di kawasan konflik tidak lagi cukup hanya mengandalkan respons darurat ketika krisis terjadi. Kapasitas mitigasi, diplomasi multilateral, serta konsistensi sikap politik luar negeri akan semakin menentukan efektivitas perlindungan negara terhadap warganya di tengah konflik internasional yang kian terbuka dan tidak menentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut secara langsung kepulangan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Minggu (24/5/2026) sore.

Sugiono menyampaikan, WNI yang ikut serta dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza tersebut telah kembali dalam kondisi selamat.

“Alhamdulillah pada sore hari ini ke sembilan saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di Tanah Air. Kami dari Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas kerja sama koordinasi dari semua pihak,” ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (24/5/2026).

Sembilan WNI tersebut yakni Herman Budianto Sudarsono, Ronggo Wirasanu, Andi Angga Prasadewa, Asad Aras Muhammad, dan Hendro Prasetyo. Sementara empat lainnya berasal dari kalangan jurnalis, yakni Bambang Noroyono, Thoudy Badai Rifan Billah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo.

Meski dalam kondisi selamat, Sugiono menyampaikan bahwa perlakuan militer Israel yang mengintersepsi rombongan kapal yang hendak mengirim bantuan ke Gaza tersebut menyebabkan trauma fisik bagi para relawan.

“Tadi dari laporan ada beberapa rekan kita yang mengalami trauma fisik yang akan juga ditangani lebih lanjut,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, sembilan WNI tersebut ditahan oleh militer Israel di perairan sekitar Siprus atau di wilayah dekat Gaza sejak Senin (18/5/2026).

Sugiono turut berterima kasih kepada Pemerintah Turki yang telah membantu penjemputan para WNI.

Dirinya kembali mengecam perlakuan yang dilakukan oleh Israel. Sugiono juga telah menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei lalu karena merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan.

“Perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya,” lanjutnya.

Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Harfin mengemukakan selama menjadi tahanan, para relawan melaporkan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi.

Kekerasan itu di antaranya berupa pemukulan, penggunaan taser dan peluru karet, penghinaan dan pelecehan, pemaksaan posisi menyakitkan, hingga menyebabkan beberapa korban mengalami luka serius.

"[Kami] menegaskan bahwa seluruh operasi intersepsi kapal di perairan internasional, penculikan sipil, penahanan sewenang-wenang, hingga tindakan kekerasan terhadap aktivis kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional," tutur Harfin.

Bisnis.com, JAKARTA — Sembilan warga negara Indonesia (WNI) dipastikan ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza.

Sembilan WNI tersebut yakni Herman Budianto Sudarsono, Ronggo Wirasanu, Andi Angga Prasadewa, Asad Aras Muhammad, dan Hendro Prasetyo. Sementara empat lainnya berasal dari kalangan jurnalis, yakni Bambang Noroyono, Thoudy Badai Rifan Billah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo.

Para WNI ditangkap secara bertahap oleh militer Israel di perairan sekitar Siprus atau di wilayah dekat Gaza sejak Senin (18/5/2026). Padahal, para relawan datang bukan membawa senjata, melainkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan logistik untuk warga sipil Palestina.

Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Harfin, mengungkapkan seluruh relawan GSF dan Freedom Flotilla Coalition (FFC), termasuk sembilan WNI, telah keluar dari fasilitas penahanan Israel.

"Seluruh delegasi Global Sumud Flotilla dan Freedom Flotilla Coalition yang sebelumnya ditahan di Penjara Ktziot telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Israel," ujar Harfin dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Selanjutnya, seluruh relawan kemanusiaan tengah menjalani proses deportasi dan pemulangan dari wilayah Israel melalui Bandara Ramon Eilat menuju Istanbul, Turki.

Namun demikian, tim advokasi GSF terus memantau proses tersebut untuk memastikan seluruh aktivis dapat keluar dengan aman tanpa penundaan tambahan.

"Para delegasi saat ini sedang dalam proses deportasi dan pemulangan keluar dari wilayah Israel melalui Bandara Ramon/Eilat menuju Istanbul, Turki," imbuhnya.

Tawanan Alami Kekerasan

Harfin mengemukakan selama menjadi tahanan, para relawan melaporkan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi.

Kekerasan itu di antaranya berupa pemukulan, penggunaan taser dan peluru karet, penghinaan dan pelecehan, pemaksaan posisi menyakitkan, hingga menyebabkan beberapa korban mengalami luka serius.

"Adalah menegaskan bahwa seluruh operasi intersepsi kapal di perairan internasional, penculikan sipil, penahanan sewenang-wenang, hingga tindakan kekerasan terhadap aktivis kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional," tutur Harfin.

Berdasarkan video yang dibagikan GSF, salah satu pejabat Israel juga memperlihatkan perlakuan terhadap para relawan yang ditangkap. Pejabat tersebut ialah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir.

Politikus Partai sayap kanan Jewish Power itu mengunggah video kondisi penangkapan ratusan relawan GSF. Dalam video tersebut, Ben Gvir tampak mencemooh para relawan yang menjalankan misi kemanusiaan.

"Beginilah cara kita menerima para pendukung terorisme. Selamat datang di Israel," cuit Ben Gvir melalui akun @itamarbengvir di X pada Rabu (20/5/2026).

Dalam video itu terlihat para relawan diseret dan dikumpulkan di satu lokasi. Selain itu, para relawan juga diposisikan tiarap dengan kedua tangan diikat ke belakang.

Pada cuplikan lain, seorang relawan perempuan yang meneriakkan “free-free Palestine” langsung ditarik kepalanya oleh salah satu petugas Israel hingga dipaksa bersujud.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apapun. Pendukung teroris," ujar Ben Gvir.

Koordinasi Terus Diupayakan

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pemerintah terus melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak Israel melalui bantuan Turki, Yordania, dan Mesir untuk memastikan kondisi para WNI tetap aman.

“Kemudian diproses secepat-cepatnya untuk segera bisa kembali, untuk bisa dideportasi ke Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apa pun,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu (20/5/2026).

Sugiono juga menuturkan proses deportasi WNI tersebut tidak memiliki persyaratan khusus dengan berkaca pada kasus serupa sebelumnya.

"Kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, proses yang terjadi adalah mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi kembali ke negara-negaranya," imbuhnya.

Lebih jauh, Sugiono menyebut tindakan militer Israel lebih tepat disebut sebagai pencegatan atau intersepsi, bukan penculikan maupun penyanderaan.

Pasalnya, kata dia, militer Israel menjalankan larangan terhadap kapal apa pun yang menuju wilayah tersebut, termasuk untuk kepentingan kemanusiaan.

“Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaan di-intercept karena memang mereka melarang," tambahnya.

Sugiono menambahkan para relawan yang tergabung dalam misi tersebut telah memahami risiko sejak awal keberangkatan. Meski demikian, dia tetap mengapresiasi keberanian para relawan dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

“Saya apresiasi courage-nya, keberaniannya, dan kita berharap tujuan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ini bisa terus terlaksana lewat berbagai jalur dan berbagai sumber,” pungkasnya.

Pemerintah Didesak Bebaskan Aktivis WNI

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan pemerintah Indonesia perlu mengupayakan pembebasan para WNI yang ditahan otoritas Israel.

"Saat ini Indonesia perlu berupaya untuk membebaskan para WNI yang ditahan oleh otoritas Israel," ujar Hikmahanto kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Namun demikian, Hikmahanto menilai Indonesia tidak perlu berhubungan langsung dengan pemerintah Israel karena dikhawatirkan dimanfaatkan untuk kepentingan diplomatik Israel, termasuk dorongan pembukaan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut juga berpotensi memicu gejolak di dalam negeri apabila sampai terjadi.

"Masalah penahanan WNI adalah masalah dunia dengan Israel. Oleh karenanya Indonesia dalam melindungi warganya harus bertindak secara koordinatif dengan negara-negara yang warganya ditahan oleh Israel," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan militer Israel terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemenlu RI pada Kamis (21/5/2026).

Dalam keterangannya, Kemenlu menilai tindakan terhadap armada kemanusiaan dan para relawan yang tergabung di dalamnya sebagai tindakan tidak manusiawi serta bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Pemerintah Indonesia juga menegaskan tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan berbagai langkah diplomatik guna membebaskan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap dalam insiden tersebut. Kemenlu bersama perwakilan Indonesia di sejumlah negara terkait disebut telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan perlindungan para WNI.

“Kami akan terus mengawal proses pembebasan hingga seluruh WNI dapat kembali dengan selamat ke tanah air,” demikian salah satu poin dalam pernyataan resmi tersebut.

Kemenlu juga menegaskan perlindungan terhadap WNI menjadi prioritas utama pemerintah di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik kemanusiaan di Gaza.

“Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga seluruh WNI dapat kembali dengan selamat ke tanah air secepatnya,” pungkas Kemenlu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dalam misi kemanusiaan internasional. Dalam insiden tersebut, seorang jurnalis Indonesia dari media Republika dilaporkan ditangkap.

Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan situasi di lapangan masih sangat dinamis sehingga berbagai kemungkinan perkembangan perlu terus diantisipasi.

"Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur," kata Yvonne dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 10 kapal yang dikonfirmasi dicegat, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.

Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), di kapal Josef terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI dan Rumah Zakat.

Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis Republika, Bambang Nuroyono, belum dapat dihubungi. Status kapal tersebut, termasuk kondisi Bambang Nuroyono yang berada di dalamnya, juga belum diketahui.

"Kementerian Luar Negeri RI mendesak Pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh awak kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional tersebut, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai dengan hukum humaniter internasional," tegas Yvonne.

Sejak awal, Kemlu melalui Direktorat Pelindungan WNI (PWNI) telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah antisipatif guna memastikan keselamatan serta mempercepat proses pemulangan para WNI.

Yvonne menuturkan, hingga saat ini pihaknya terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan.

Dia memastikan bahwa pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat.

Sebelumnya, Bambang Nuroyono sempat menyampaikan pesan SOS apabila terjadi intersepsi oleh tentara Israel pada Senin (18/5/2026) pagi waktu Turki. Pesan darurat tersebut diunggah melalui akun resmi @republikaonline.

"Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini berada dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya," kata pria yang akrab disapa Abeng.

Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, mengecam keras tindakan intersepsi yang dilakukan militer Israel terhadap para jurnalis tersebut.

Dia menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, prinsip kemanusiaan universal, serta kebebasan sipil warga dunia yang membawa bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza.

"Para relawan datang bukan membawa senjata, melainkan solidaritas, obat-obatan, bantuan logistik, dan suara nurani dunia untuk warga sipil Palestina yang selama berbulan-bulan menghadapi blokade, kelaparan, dan agresi tanpa henti," ujar Andi dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).

Bisnis.com, SEMARANG — Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyerukan negara-negara BRICS untuk mengecam tindakan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menurutnya melanggar hukum internasional.

Seruan tersebut disampaikan di tengah dominasi perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah serta krisis bahan bakar yang menjadi fokus utama dalam pertemuan menteri luar negeri BRICS di New Delhi, India.

Mengutip dari Al Jazeera, Araghchi mengatakan bahwa Iran merupakan korban ekspansionisme ilegal dan provokasi perang. Tak hanya itu, Araghchi juga mendesak negara-negara BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab untuk melawan hegemoni barat, serta rasa kebal hukum yang menurut Amerika Serikat menjadi hak mereka.

“Oleh karena itu, Iran menyerukan kepada negara-negara anggota BRICS dan semua anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab untuk secara tegas mengutuk pelanggaran hukum internasional oleh Amerika Serikat dan Israel,” tutur Araghchi, dikutip dari Al Jazeera, Jumat (15/05/2026)

Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut, Araghchi mengatakan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah terlibat langsung dalam agresi yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran. Sebelumnya, sebagai tanggapan atas serangan AS dan Israel terhadap Iran, Teheran telah melancarkan serangan terhadap situs dan aset militer AS yang berada di negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab.

Di sisi lain, negara India yang saat ini menjabat sebagai ketua BRICS tahun 2026, menjadi salah satu pihak yang paling terdampak oleh penutupan efektif Selat Hormuz oleh Iran sejak perang berlangsung. India yang menjadi importir minyak terbesar ketiga di dunia sekaligus pengguna utama selat ini, biasanya bisa memperoleh sekitar setengah dari minyak mentahnya melalui Selat Hormuz sebelum penutupan ditetapkan.

Usai penutupan Selat Hormuz oleh Iran, negara India telah mengalami gangguan pasokan besar, dan telah kehilangan pelaut dalam serangan pada kapal-kapal yang melintas di Teluk.

“Ketegangan yang terus berlanjut, risiko terhadap lalu lintas maritim, dan gangguan terhadap infrastruktur energi menyoroti kerapuhan situasi,” tutur Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, dikutip dari the Express Tribune, Senin (18/05/2026).

Jaishankar juga menegaskan bahwa kelancaran arus pelayaran di jalur perairan internasional, termasuk Selat Hormuz dan Laut Merah, menjadi hal yang krusial bagi stabilitas ekonomi global.

Selain itu, tanpa menyebut pihak manapun, Jaishankar turut menyoroti peningkatan penggunaan sanksi dan tindakan koersif sepihak yang dinilainya tidak sejalan dengan hukum internasional maupun Piagam PBB.

“Langkah-langkah seperti itu secara tidak proporsional berdampak pada negara-negara berkembang. Langkah-langkah yang tidak dapat dibenarkan ini tidak dapat menggantikan dialog, begitu lupa dengan tekanan yang tidak dapat menggantikan diplomasi,” tambah Jaishankar.

Dengan adanya perpecahan yang mendalam di antara beberapa anggota terkait perang di Timur Tengah, tidak jelas apakah BRICS, yang beroperasi berdasarkan konsensus, akan mengeluarkan pernyataan bersama di akhir pertemuan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajak para pemimpin negara ASEAN untuk mendorong penegakan hukum internasional atas setiap pelanggaran yang terjadi di tengah konflik kawasan, khususnya di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi pleno ASEAN Summit yang digelar di Mactan Expo, Cebu, Filipina, Jumat (8/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pentingnya perlindungan warga negara ASEAN yang berada di kawasan konflik Timur Tengah. Menurutnya, banyak negara ASEAN memiliki ribuan warga yang bekerja maupun tinggal di wilayah tersebut.

"Terakhir, keselamatan dan kesejahteraan warga kita di Timur Tengah menuntut perhatian penuh kita. Saya rasa banyak dari negara kita memiliki ribuan warga negara di sana," ucap Prabowo.

Presiden menegaskan perlindungan warga negara harus menjadi prioritas utama negara-negara ASEAN. Prabowo juga menyambut tawaran Singapura untuk bekerja sama dalam proses evakuasi warga negara jika diperlukan.

"Perlindungan warga negara harus tetap menjadi prioritas utama. Saya menyambut baik tawaran Singapura untuk bekerja sama dengan negara lain jika kita harus mengevakuasi warga kita," kata dia.

Prabowo menjelaskan, ASEAN perlu memiliki pendekatan kolektif dalam menghadapi dampak konflik global terhadap kawasan.

"Saya pikir kita harus memiliki pendekatan kolektif ASEAN. Indonesia bersedia bekerja sama sangat erat dengan rekan-rekan di ASEAN," ujarnya.

Prabowo juga menyinggung gugurnya prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, menuntut adanya akuntabilitas dan penghormatan terhadap misi penjaga perdamaian.

"Kami telah kehilangan prajurit Indonesia yang bertugas di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kami menuntut pertanggungjawaban bahwa tugas-tugas menjaga perdamaian harus dihormati oleh semua pihak," sebut Prabowo.

Dalam forum tersebut, Prabowo mengajak negara-negara ASEAN bersatu menyuarakan penegakan hukum internasional dan akuntabilitas atas pelanggaran yang terjadi.

"ASEAN harus berbicara dengan satu suara. Kita harus menuntut semua pihak untuk menegakkan hukum internasional dan mendorong akuntabilitas atas setiap pelanggaran," tegasnya.

Dia menegaskan, ASEAN harus menunjukkan pengaruh politiknya di tengah meningkatnya ketegangan global.

"Inilah saatnya bagi ASEAN untuk menunjukkan pengaruhnya. Kita harus memiliki suara politik kolektif yang kuat," pungkasnya.

JAKARTA - Indonesia mengecam serangan rudal dan drone ke fasilitas kilang minyak di Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin (4/5/2026). Indonesia mengajak semua pihak menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk perlindungan terhadap infrastruktur sipil.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menilai serangan tersebut berisiko meningkatkan ketegangan, melanggar kesepakatan gencatan senjata, serta mengganggu rantai pasok, dan keamanan energi global.

“Serangan tersebut berisiko meningkatkan ketegangan, melanggar kesepakatan gencatan senjata, dan mengganggu rantai pasok dan keamanan energi global, yang dampaknya dapat meluas hingga ke negara-negara di luar kawasan,” kata Kemlu melalui akun X-nya, Rabu (6/5/2026).

Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan tersebut. “Indonesia mendesak seluruh pihak untuk menahan diri, menghormati kesepakatan gencatan senjata secara penuh, dan menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk perlindungan terhadap infrastruktur sipil,” tuturnya.

Indonesia juga siap mendukung berbagai upaya deeskalasi dan mengedepankan dialog untuk mendorong terwujudnya perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan.

“Seluruh WNI juga dihimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta senantiasa mengikuti arahan Pemerintah setempat serta Perwakilan RI di Perserikatan Emirat Arab,” pungkasnya.

Arie Afriansyah

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI)

SETIAP 1 Mei, perbincangan tentang Papua sebaiknya tidak hanya diletakkan dalam kerangka emosi politik, tetapi juga dalam bingkai hukum internasional yang jernih. Tanggal itu penting bukan semata karena nilainya secara historis.

Melainkan karena ia menandai satu tahap yang nyata dalam proses internasional yang menempatkan Papua ke dalam tanggung jawab negara Indonesia.

Legalitas Hukum Internasional

Dari sudut hukum internasional, posisi Indonesia atas Papua tidak berdiri di ruang kosong. Dasarnya bertumpu pada rangkaian proses yang melibatkan Perjanjian New York 1962, administrasi sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), penyerahan administrasi kepada Indonesia pada 1 Mei 1963, dan proses lanjutan yang kemudian dibawa ke forum PBB.

Perjanjian New York 1962 mempunyai arti yang sangat penting dalam konstruksi legal tersebut. Perjanjian itu menjadi dasar internasional yang mengatur peralihan administrasi dari Belanda kepada UNTEA, lalu dari UNTEA kepada Indonesia, sehingga perpindahan itu bukan tindakan sepihak, melainkan bagian dari pengaturan internasional yang disepakati.

Karena itu, 1 Mei 1963 memiliki makna hukum yang tegas. Pada tanggal itulah Indonesia secara resmi menerima administrasi Papua melalui mekanisme yang memperoleh landasan dalam suatu instrumen internasional dan dijalankan di bawah pengawasan institusional PBB.

Dalam konteks itu, sulit untuk mengatakan bahwa kehadiran Indonesia di Papua sama sekali tidak mempunyai dasar hukum internasional. Justru sebaliknya, dari perspektif legal-formal, terdapat pijakan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia berlangsung melalui proses yang, setidaknya pada tingkat struktur hukumnya, dihubungkan dengan perjanjian internasional dan keterlibatan PBB.

Penegasan legalitas itu menjadi lebih kuat bila dilihat dari perkembangan sesudahnya. Proses Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969, dengan segala perdebatan yang terus menyertainya, tetap berlangsung dalam kerangka yang dirujuk oleh Perjanjian New York dan dihadiri unsur perwakilan Sekretaris Jenderal PBB.

Hasil proses tersebut kemudian dibawa ke Majelis Umum PBB, yang melalui Resolusi 2504 (XXIV) mengambil catatan atas pelaksanaan hasil Penentuan Pendapat Rakyat itu. Dari sudut praktik kelembagaan internasional, langkah ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan Papua tidak dibiarkan menggantung tanpa respons dalam forum universal yang paling relevan.

Memang benar, secara akademik dan politik selalu ada ruang untuk memperdebatkan kualitas representasi, derajat kebebasan, dan tingkat partisipasi dalam proses tahun 1969. Namun, perdebatan itu tidak serta-merta menghapus kenyataan bahwa dalam praktik hukum internasional, posisi Indonesia kemudian memperoleh bentuk penerimaan yang cukup luas dan tidak terus-menerus dibuka kembali sebagai sengketa status oleh sistem PBB.

Karena itu, kurang tepat apabila isu Papua terus dibingkai seolah Indonesia sama sekali tidak memiliki dasar legal internasional. Kritik terhadap sejarah integrasi dapat saja diajukan, tetapi kritik tersebut perlu dibedakan secara hati-hati dari klaim bahwa seluruh fondasi hukum Indonesia atas Papua bersifat nihil atau sepenuhnya tidak sah.

Dalam hukum internasional, legalitas sering kali dibentuk oleh kombinasi antara instrumen hukum, proses kelembagaan, dan penerimaan dalam praktik internasional. Dalam perkara Papua, ketiga unsur itu hadir dalam kadar yang cukup berarti: ada perjanjian internasional, ada keterlibatan PBB, dan ada perkembangan praktik internasional yang pada akhirnya menempatkan Papua sebagai bagian dari Indonesia dalam pergaulan antarnegara.

Atas dasar itu, Indonesia sesungguhnya memiliki landasan yang kuat untuk menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari wilayahnya menurut hukum internasional. Posisi ini penting untuk dinyatakan dengan tenang dan konsisten, terutama ketika muncul narasi yang cenderung menyederhanakan sejarah Papua seolah seluruh prosesnya hanya dapat dibaca sebagai tindakan sepihak tanpa dasar legal.

Perubahan Pandangan

Namun demikian, penegasan legalitas tidak seharusnya membuat negara berhenti pada rasa aman normatif. Dalam pengalaman banyak negara, legalitas formal akan jauh lebih kokoh bila ia disertai legitimasi yang hidup dalam pengalaman warga sehari-hari.

Di titik inilah negara perlu melihat bahwa pekerjaan besar di Papua belum selesai. Persoalannya bukan terutama pada ketiadaan dasar hukum internasional bagi Indonesia, melainkan pada bagaimana dasar hukum itu diterjemahkan menjadi keadilan, kepercayaan, dan rasa memiliki di kalangan orang Papua sendiri.

Dengan kata lain, pertanyaan mendasarnya kini bukan lagi semata “apakah Papua sah bagian dari Indonesia”. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah bagaimana Indonesia membuktikan, melalui hukum dan kebijakan yang nyata, bahwa status tersebut menghadirkan perlindungan, penghormatan, dan masa depan yang lebih baik bagi warga Papua.

Karena itu, pendekatan terhadap Papua tidak cukup hanya bersandar pada argumen keamanan atau pembangunan fisik. Negara perlu memperkuat Otonomi Khusus sebagai sarana distribusi kewenangan yang bermakna, membuka ruang partisipasi yang lebih sehat, dan memastikan bahwa penghormatan terhadap identitas lokal berjalan seiring dengan penguatan kebangsaan Indonesia.

Negara juga perlu berhati-hati agar ekspresi kritik di Papua tidak selalu dibaca melalui kacamata ancaman. Kekerasan tentu tidak dapat dibenarkan, tetapi negara demokratis perlu tetap membedakan secara cermat antara tindakan kriminal, aspirasi politik, kritik kebijakan, dan tuntutan atas keadilan sosial.

Selain itu, pembangunan Papua perlu dinilai bukan hanya dari infrastruktur, angka pertumbuhan, atau besarnya investasi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat Papua merasakan layanan publik yang adil, perlindungan hak yang nyata, akses ekonomi yang setara, serta pengelolaan sumber daya alam yang menghormati masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

Dari perspektif hukum internasional modern, pendekatan seperti itu justru memperkuat posisi Indonesia. Penegasan kedaulatan pada masa kini tidak cukup hanya ditopang oleh arsip legal dan pengakuan eksternal, tetapi juga oleh kemampuan negara menjalankan kekuasaan secara adil, inklusif, dan bermartabat terhadap seluruh warganya.

Maka, 1 Mei semestinya diperingati dengan keyakinan yang tenang, bukan dengan kegelisahan yang defensif. Tanggal itu dapat ditegaskan sebagai penanda legalitas Papua dalam Indonesia menurut hukum internasional, tetapi sekaligus sebagai pengingat bahwa legalitas yang baik harus terus disempurnakan melalui keadilan yang dirasakan nyata.

Jika Indonesia mampu menjaga kedua hal itu sekaligus, yakni ketegasan atas dasar hukumnya dan kesungguhan dalam menghadirkan keadilan, maka posisi Papua dalam NKRI akan semakin kuat secara hukum maupun politik. Pada saat itulah, 1 Mei tidak hanya dikenang sebagai hari peralihan administrasi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa janji hukum harus selalu disempurnakan oleh kehadiran negara yang beradab.