Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Indonesia dengan Malaysia.

Keputusan diambil dalam rapat yang digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026). Sebelum mengambil keputusan, Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan menjelaskan bahwa kerja sama ini bagian dari upaya penguatan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara.

"Pimpinan dan anggota Komisi I yang terhormat, persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Turki maupun Malaysia belum dapat diberlakukan meski telah ditandatangani kedua negara.

Hal itu karena berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, kerja sama baru akan berlaku setelah masing-masing pihak menyelesaikan seluruh prosedur hukum dan administrasi di dalam negeri, yang ditandai dengan diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui jalur diplomatik.

"Berdasarkan persetujuan kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut, belum dapat diterapkan mengingat syarat pemberlakuan berdasarkan perjanjian kerja sama dimaksud, yang menyatakan bahwa persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri oleh para pihak," kata Donny.

Setelah itu sebelum menutup rapat, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, meminta pendapat kepada seluruh fraksi yang hadir terkait persetujuan ratifikasi di mana pada intinya seluruh fraksi menyetujui RUU ini.

"Untuk menyetujui ratifikasi kerja sama pertahanan Republik Indonesia dengan Republik Turki. Setuju ya?" ucap Utut sesaat setelahnya mengetuk palu.

"Setuju," jawab anggota rapat.

Pengambilan keputusan juga dilakukan untuk ratifikasi kerja sama pertahanan RI dan Malaysia. Setelah itu, Donny menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi I DPR RI yang telah menyetujui RUU.

Setelah itu, pembahasan RUU dibahas ditingkat Panja dan akan diambil keputusan tingkat I di hari yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum melakukan rapat bersama dengan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia.

Rapat digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Utut Adianto. Adapun pihak pemerintah yang hadir Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan; Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Ricky Suhendar; mewakili Menteri Hukum, Dirjen Perundang-undangan Dhahana Putra, dan sejumlah jajaran dari masing-masing kementerian.

"Berdasarkan catatan dari sekretariat, telah hadir tujuh fraksi dan lebih dari separuh anggota-anggota Komisi I. Dengan ini rapat saya buka dan mohon izin ini terbuka untuk umum. Setuju ya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat saya buka dan terbuka untuk umum," kata Utut.

Utut menjelaskan, DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada 21 April terkait kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki, serta Malaysia.

"Atas dasar surat ini, ada surat dari Wakil Ketua DPR yang membidangi Korpolkam, yaitu Bapak Sufmi Dasco Ahmad, tertanggal 26 Mei, untuk Komisi I membahas dan segera untuk meratifikasi," sambungnya.

Utut menuturkan bahwa ratifikasi hanya mencakup dua pasal. Pembahasannya berbeda dengan undang-undang di mana tidak membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Pemerintah menjelaskan kedua pokok eh kerja sama itu dengan Republik Turki dan Kerajaan Malaysia, setelah itu kita, kita membahas dalam bentuk Panja, nanti Panja melaporkan ke sini, baru kita ratifikasi," kata Utut.

Dia memahami bahwa semua pihak setuju dengan RUU ini, tetapi tetap harus mengikuti mekanisme dan hukum acara yang berlaku agar meminimalisir digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena potensi selalu digugat di MK. Tetapi kalau ratifikasi jarang yang menggugat biasanya negara tetangga kalau ada keberatan," tandasnya.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul terus memantau dan berkoordinasi secara intensif dengan Korea Coast Guard (KCG) terkait insiden tenggelamnya kapal penangkap ikan yang turut diawaki oleh 6 ABK WNI, di perairan Busan pada 25 Juni 2026. Dalam insiden ini dua ABK WNI masih belum dalam pencarian.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah mengungkapkan informasi dari KCG, insiden terjadi pada 25 Juni 2026 sekitar pukul 10.10 WS, ketika sebuah kapal penangkap ikan berbobot 79 ton bertabrakan dengan kapal pengangkut LPG berbobot 992 ton di perairan sekitar Gijang, Busan.

"Pada saat kejadian, terdapat 8 ABK di atas kapal penangkap ikan, terdiri dari 6 WNI dan 2 WN Korea Selatan. Dari jumlah tersebut, 6 ABK (4 di antaranya WNI) berhasil diselamatkan, sementara 2 ABK WNI lainnya masih dalam proses pencarian," ungkap Heni, Kamis (25/6/2026).

Heni pun mengatakan otoritas Korea Selatan saat ini mengerahkan berbagai unsur pencarian dan penyelamatan, termasuk kapal patroli Penjaga Pantai, kapal Angkatan Laut, helikopter, kapal pemerintah lainnya, dan kapal milik nelayan di sekitar lokasi kejadian.

KBRI Seoul, kata Heni, terus berkoordinasi dengan KCG untuk memperoleh perkembangan terkini terkait operasi pencarian dan kondisi para awak kapal. KBRI juga telah menjalin komunikasi dengan keluarga para awak kapal guna menyampaikan perkembangan informasi serta memberikan pendampingan yang diperlukan.

"Kemlu RI dan KBRI Seoul akan terus memantau penanganan insiden melalui koordinasi dengan otoritas setempat dan mengikuti dengan seksama perkembangan lebih lanjut proses pencarian dimaksud," pungkasnya.

Lihat video: Mengapa Penanganan WNI di Luar Negeri Jadi Beban Besar Kementerian Luar Negeri?

PT Pertamina (Persero) mengungkap nasib dua kapal tanker yang tertahan di Selat Hormuz setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) perjanjian damai.

Dua kapal tanker yang tertahan di Selat Hormuz itu milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyambut baik penandatanganan MoU perjanjian damai tersebut.

"Pertamina menyambut positif setiap perkembangan yang mengarah pada terciptanya stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah, termasuk pembukaan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi strategis dunia," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/6).

Melalui PIS, Baron mengatakan Pertamina terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan situasi keamanan di kawasan.

Pertamina disebut juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI, otoritas setempat, dan mitra internasional guna memastikan keselamatan pelayaran dan kesiapan operasional armada.

Ia mengatakan saat ini dua kapal PIS masih berada di kawasan Teluk Arab dan dalam kondisi aman.

"Terkait rencana melintasi Selat Hormuz, keputusan operasional akan dilakukan berdasarkan hasil asesmen risiko terkini, rekomendasi otoritas terkait," ujar Baron.

Pertamina tetap mengedepankan aspek keselamatan awak kapal dan keamanan asset sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional.

AS dan Iran menandatangani MoU yang menjadi cikal bakal perjanjian damai pada Rabu (17/6). MoU itu diteken Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terpisah. Trump menandatanganinya di Prancis, sedangkan Pezeshkian di Iran.

Kesepakatan itu berisi 14 poin, di antaranya mengenai kesepakatan untuk menghentikan perang di semua front, termasuk di Lebanon.

Sejak perang AS-Israel vs Iran pecah, Lebanon selatan turut menjadi target serangan karena keterlibatan kelompok milisi Hizbullah. Hingga kini, Israel masih menyerbu Lebanon, walau kedua pihak sudah sepakat gencatan senjata pada April lalu.

Dalam MoU, AS dan Iran juga sepakat untuk membuka kembali Selat Hormuz yang ditutup Teheran usai diserang pada 28 Februari.

Pembukaan kembali Selat Hormuz akan dimulai dengan pembersihan ranjau selama 30 hari sejak kesepakatan diteken, dan dilanjutkan dengan perjalanan aman secara gratis bagi kapal-kapal komersial.

MoU juga mencakup janji Washington untuk mencabut blokade angkatan lautnya terhadap Teheran. Pasukan AS juga disebut akan mundur dari wilayah sekitar Iran dalam 30 hari setelah perjanjian final ditandatangani.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) RI memastikan pemerintah telah memberikan pendampingan terhadap seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial YY yang menjadi korban penganiayaan di Malaysia. Polisi setempat disebut telah menangkap empat orang atas peristiwa itu.

"Kepolisian setempat dilaporkan telah mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut, terdiri dari dua orang perempuan dan dua orang laki-laki," Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Heni menyampaikan, KJRI Johor Bahru juga telah melakukan penjemputan terhadap dua korban lain yang berada di Johor Bahru dan satu orang lainnya di Kuala Lumpur. Para korban rencananya juga akan dimintai keterangan pihak kepolisjan setempat.

"Rencananya korban yang berada di Kuala Lumpur akan diantarkan ke Johor Bahru pada 15 Juni 2026, untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian setempat," ujarnya.

Heni juga memastikan perwakilan Indonesia akan memfasilitasi proses hukum dan pelindungan bagi para korban. Di lain sisi menurutnya KJRI Johor Bahru juga menjamin hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum.

"Perwakilan RI terkait akan memfasilitasi proses hukum dan pelindungan hukum terhadap korban melalui pendampingan oleh retainer lawyer. KJRI Johor Bahru akan memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum berjalan," tandasnya.

Diketahui, video terkait penganiayaan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar seorang wanita terlihat dianiaya oleh empat orang. Meski demikian, belum diketahui latar belakang peristiwa apa yang membuat para pelaku menganiaya WNI itu.

Arsitektur diplomatik memiliki kriteria berbeda. Ia harus memenuhi kebutuhan dua pemerintah secara bersamaan, menavigasi kerangka peraturan yang tidak menggunakan bahasa yang sama, dan menghasilkan bangunan yang berfungsi sebagai lembaga berdaulat, pernyataan budaya, dan keamanan dalam satu dinding.

Konsulat Jenderal Indonesia yang baru di Jeddah, dirancang oleh INJ Architects di bawah pimpinan Arsitek Ibrahim Nawaf Joharji, menerapkan konsep tersebut dengan gaya berbeda.

Kompleks seluas 5.832 meter persegi yang selesai dibangun pada awal tahun 2026 itu didesain memenuhi navigasi simultan terhadap peraturan perencanaan Kota Saudi, saluran otorisasi Kementerian Luar Negeri, dan protokol keamanan yang mengatur fasilitas diplomatik yang dilindungi secara internasional.

Co-founder INJ Architect, Dr. Azhar Magrabi mengatakan bahwa kerangka kerja ini beroperasi melalui rantai otoritas yang berbeda dan tidak saling berkaitan secara langsung.

"Dalam konteks ini, arsitek berfungsi kurang lebih sebagai perancang dan sebagai mediator teknis antara lembaga-lembaga yang komunikasinya melalui protokol, bukan obrolan," kata Azhar.

Satu hal yang paling menonjol, adalah fasad utama bangunan. Distrik Al-Balad dikenal memiliki elemen arsitektur tradisional khas wilayah Hijaz yang mencakup Jeddah, Makkah, dan Madinah, yakni Rawshan.

Menjadi definisi karakter perkotaan selama ratusan tahun, Rawshan adalah layar kisi-kisi berornamen menyerupai balkon tertutup yang terbuat dari batu karang. Peraturan setempat mengharuskan bangunan baru di Jeddah untuk selaras dengan tradisi arsitektur ini.

INJ Architect pun mendapatkan cara berbeda mengimplimentasikan peraturan tersebut, yakni dengan memadukan batik sebagai kultur Indonesia.

"Alih-alih memperlakukan persyaratan ini sebagai batasan, desain menerjemahkan geometri tekstil Batik Indonesia ke dalam layar logam berlubang yang membawa logika struktural Rawshan sambil mengekspresikan identitas budaya Indonesia yang paling dikenal," tutur. Azhar

Pola perforasi yang dikembangkan secara parametrik dan dikalibrasi terhadap geometri matahari dari orientasi spesifik bangunan, mempersatukan kinerja lingkungan dan ekspresi budaya dalam sistem fasad yang sama. Garis atap merujuk pada vernakular Rumah Gadang di Sumatra Barat, dengan lengkungan ke atas yang ditafsirkan ulang dalam persyaratan formal Kode Bangunan Saudi.

Pada saat bersamaan, bangunan juga mengusung nilai keberlanjutan. Semua perlengkapan dan sistem konstruksi didatangkan dari sumber lokal, yang bertujuan mengurangi emisi transportasi dan jejak karbon proyek, serta melindungi komisi dari gangguan rantai pasokan global selama periode ketidakpastian geopolitik regional. Proyek ini diselesaikan tepat waktu.

Kompleks ini terdiri dari bangunan operasional administrasi konsuler, tempat tinggal diplomat, dan fasilitas khusus untuk Misi Haji Indonesia, dengan jalur sirkulasi terpisah yang dirancang untuk mengelola volume jamaah haji puncak tanpa mengganggu operasi harian atau membahayakan infrastruktur keamanan kompleks.

Hingga kini, arsitektur diplomatik jarang mendapat perhatian seperti bangunan sipil atau budaya. Penyebabnya mulai masalah pembangunan yang kurang terlihat, proses persetujuan yang kurang dipahami, hingga kewajiban budaya yang kompleks.

INJ Architect menjawab semua tantangan melalui pembangunan gedung konsulat Indonesia di Jeddah, melebur budaya dari dua negara dalam satu karakter arsitektur.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima kredensial sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat, mulai dari Korea Utara hingga Qatar di Istana Negara pada hari ini Selasa (9/6/2026).

Deretan duta besar negara-negara sahabat yang diterima kredensialnya oleh Prabowo hari ini antara lain:

1. Manuel Estuardo Roldan Barillas, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Guatemala untuk Republik Indonesia;
2. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Negara Qatar untuk Republik Indonesia;
3. Abdirashid Salat Abdille, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Kenya untuk Republik Indonesia;
4. Ratu Isoa Delamisi Tikoca, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Fiji untuk Republik Indonesia;
5. Redouane Houssaini, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Maroko untuk Republik Indonesia;
6. Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Portugal untuk Republik Indonesia;
7. Bernardo Brea Rodriguez, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Panama untuk Republik Indonesia;
8. Hong Kwang Il, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Republik Indonesia;
9. Antonio Rodrigues Jose, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Mozambik untuk Republik Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa secara tradisional, dalam penyerah kredensial para duta besar masing-masing negara sahabat menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu terdapat ramah tamah secara informal.

"Jadi yang kami lakukan adalah sekarang tradisi menerima surat kepercayaan dari para duta besar, yang mereka suratnya biasanya ditandatangani oleh bisa Presiden, bisa Raja, jadi tergantung dari negaranya masing-masing," ujarnya.

Sementara, dalam ramah tamah itu menurut Havas, Prabowo menyampaikan rasa senangnya atas kehadiran para duta besar negara sahabat.

"Beliau [Presiden Prabowo] juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri, bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini, agar-agara bekerja sama dan membuat berbagai macam kerja sama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan," ujarnya.

Adapun, Havas menjelaskan bahwa secara tradisi, duta besar tidak menyampaikan substansi. Biasanya, para duta besar itu menyampaikan salam dari kepala negaranya.

"Jadi, satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia," tuturnya.

Sehari sebelumnya, pada Senin (8/6/2026), Prabowo pun telah menerima kredensial delapan duta besar negara-negara sahabat, mulai dari Filipina hingga Palestina di Istana Negara.

Sebanyak delapan duta besar negara sahabat yang diterima oleh Prabowo pada kemarin, antara lain:

1. Sumadhurika Sashikala Premawardhane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia;
2. Christopher Baltazar Montero, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Filipina untuk Republik Indonesia;
3. Yoon Soongu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Korea untuk Republik Indonesia;
4. Petr Kopřiva, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ceko untuk Republik Indonesia;
5. Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Palestina untuk Republik Indonesia;
6. Dimitrios Michalopoulos, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Yunani untuk Republik Indonesia;
7. Salam Al Achkar, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Lebanon untuk Republik Indonesia; dan
8. Menissa Rambally, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Saint Lucia untuk Republik Indonesia.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sedang mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang wanita berwarga negara Indonesia oleh pria yang juga WNI di Kota Chitose, Hokkaido, Jepang. Kemlu menyebutkan, korban bernama Sri Rahayu (21) tewas usai ditusuk oleh pelaku.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Tokyo tengah menangani kasus penusukan terhadap seorang WNI berinisial SR yang dilakukan oleh seorang WNI berinisial MALA di Kota Chitose, Hokkaido, Jepang,” kata juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

Yvonne menerangkan, berdasarkan informasi yang diperoleh KBRI, korban sempat dibawa ke rumah sakit setempat, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Dalam peristiwa ini, kata dia, dilaporkan seorang polisi Jepang dan satu WNI lainnya mengalami luka di lokasi yang sama.

“Dalam peristiwa ini juga dilaporkan adanya seorang Polisi Jepang dan seorang WNI lain yang mengalami luka di lokasi kejadian,” ujar dia.

Dia menambahkan, KBRI Tokyo telah berkomunikasi dengan Kepolisian Chitose dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas korban. Saat ini, telah dilakukan penangkapan dan penahanan pelaku oleh Kepolisian Chitose.

“Kementerian Luar Negeri c.q. KBRI Tokyo dan Dit. PWNI akan terus memantau perkembangan penanganan kasus yang dilakukan oleh Kepolisian, serta kemungkinan rencana pemulangan jenazah ke Indonesia,” jelas dia.

JAKARTA - Rangkaian acara puncak final Youth ESG in Maritime Innovation Challenge resmi berakhir Rabu, (3/6/2026). Sebanyak 8 peserta terbaik dari berbagai daerah dan negara diterbangkan langsung ke Jakarta untuk mengikuti rangkaian lokakarya (workshop) intensif dan tahap penjurian akhir selama tiga hari berturut-turut.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) berkolaborasi menggelar Youth ESG in Maritime Innovation Challenge 2026. Langkah strategis ini dirancang untuk menjaring pemimpin muda dari kalangan pelajar SMA dan mahasiswa S1 dari seluruh Kawasan Asia Tenggara agar melahirkan inovasi nyata dalam melindungi ekosistem laut , khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Program ini dirancang secara khusus untuk menjembatani kesenjangan antargenerasi dengan melibatkan kaum muda dalam kreasi bersama yang strategis guna membangun ekonomi maritim yang siap menghadapi masa depan. Kompetisi ini menggunakan kerangka kerja Blue Ocean untuk memicu ide-ide segar yang mampu menciptakan ruang pasar baru yang tidak diperebutkan (uncontested market space).

Program kolaborasi yang diinisiasi Sampoerna University dan Blue Ocean Academy ini sukses menjaring ratusan inovator muda dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara yang siap membawa perubahan nyata melalui pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG).

Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno yang juga Distinguished Fellow dalam inisiatif Youth ESG in Maritime Innovation Challenge ini menegaskan pentingnya aksi nyata dari generasi muda di tengah besarnya tekanan lingkungan maritim saat ini. Menurutnya, lautan bukan sekadar bentangan air, melainkan urat nadi kehidupan bagi mayoritas masyarakat di kawasan.

Wamenlu Havas sampaikan ide mengenai tema laut sebagai benang merah yang perlu diangkat dalam kerja sama dengan BOSF. “Saya percaya bahwa Anda sangat sadar bahwa laut adalah bagian penting dari hidup kita. 70 persen bagian dari bumi dan hampir 70 persen kawasan Asia Tenggara adalah laut," ujar Havas, melalui siaran pers, dikutip Jumat (5/6/2026).

Fakta menunjukkan adanya ketergantungan yang luar biasa tinggi antara wilayah pesisir dengan laut. "Saya berpikir hanya Laos yang tidak memiliki laut. Negara lain seperti Myanmar, Korea, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Indonesia semuanya negara yang memiliki laut," paparnya di hadapan para finalis Youth ESG in Maritime Innovation Challenge 2026.

Ia menambahkan, ketergantungan ini terlihat dari pola pemukiman warga. “Jika kita bicara tentang Indonesia, saya pikir 60 persen masyrakat tinggal di wilayah pesisir dan sepanjang garis pantai," ujar Mantan Dubes RI untuk Jerman tersebut.

Namun, kekayaan maritim ini terus menghadapi ancaman serius, mulai dari isu sampah plastik, kerusakan terumbu karang, hingga deforestasi mangrove. Melalui platform Youth ESG in Maritime Innovation Challenge, para peserta ditantang merumuskan solusi berbasis Environmental, Social, dan Governance (ESG).

Dalam kesempatan yang sama, Sora Lokita, asisten deputi di kemenko bidang infrastruktur dan Pembangunan kewilayahan, selaku senior associate fellow BOSF menegaskan, bahwa pemerintah maupun industri tidak akan mampu bergerak sendiri dalam menghadapi isu maritim yang kian kompleks di Asia Tenggara. Dibutuhkan cara baru dan keterlibatan penuh generasi muda untuk menyelamatkan masa depan laut regional.

"Hari ini bukan hanya mengenai memilih pemenang, tetapi juga mengenai merayakan ide, inovasi, dan komitmen orang muda di seluruh Asia Tenggara untuk membangun masa depan kemaritiman yang lebih berkembang," ujar Sora.

Kepada para finalis dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi, Sora memberikan apresiasi tinggi atas keberanian mereka melahirkan gagasan-gagasan kreatif. Bagi peserta yang belum berhasil menembus babak final, ia berpesan agar tidak patah arang karena inovasi sejati adalah sebuah proses yang berkelanjutan.

Pemerintah optimistis, kolaborasi yang kuat antara ide anak muda, dukungan kebijakan, dan implementasi industri akan menjadi kunci utama keberlanjutan sektor maritim regional.

"Ide-ide yang dibagikan hari ini mungkin hanya sebuah proyek pelajar, tapi esok, kita tidak tahu, mereka mungkin menjadi kebijakan, ide bisnis, teknologi, atau pergerakan yang membantu kemajuan masa depan. Terima kasih, dan saya berharap semuanya berjaya," kata Sora.

Melalui Youth ESG in Maritime Innovation Challenge 2026, kolaborasi Kemenlu dan BOSF ini diharapkan mampu mencetak pemimpin-pemimpin muda masa depan yang tidak hanya kaya akan ide, tetapi juga tangguh dan mandiri dalam mengeksekusi solusi nyata demi keberlanjutan laut dunia.

Bisnis.com, JAKARTA – Momen menarik mewarnai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Sebelum upacara dimulai, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, terlihat menolak secara halus ajakan Prabowo untuk berjalan berdampingan menuju lapangan upacara.

Peristiwa tersebut terjadi setelah Prabowo menerima laporan dari Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa di dalam Gedung Pancasila. Saat itu, Prabowo didampingi Megawati dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usai menerima laporan, Prabowo sempat memberi isyarat kepada Megawati untuk berjalan sejajar bersamanya menuju lokasi upacara.

Namun, Megawati yang mengenakan kebaya merah memilih mempersilakan kepala negara berjalan lebih dahulu. Gestur tersebut disambut Prabowo yang kemudian melanjutkan langkah menuju lapangan upacara sebagai Inspektur Upacara.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai sejak pukul 09.40 WIB dengan ditandai tiupan terompet pertama. Lima menit kemudian, pasukan upacara memasuki lapangan, disusul kedatangan Presiden Prabowo bersama Megawati dan Wakil Presiden Gibran.

Sejak pagi, para pejabat negara telah berdatangan ke kawasan Gedung Pancasila. Tamu undangan mulai hadir sekitar pukul 08.32 WIB untuk mengikuti rangkaian acara yang tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia.

Setelah memasuki lapangan upacara, Presiden Prabowo menuju mimbar utama untuk memimpin jalannya upacara. Sementara itu, posisi Komandan Upacara dipercayakan kepada Kolonel Didin Nasruddin Darsono.

Rangkaian acara berlangsung khidmat diawali dengan Salam Kebangsaan, Penghormatan Kebesaran, serta Mengheningkan Cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendapat tugas membacakan teks Pancasila yang diikuti seluruh peserta upacara. Selanjutnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri upacara tersebut, di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Hadir pula pimpinan lembaga tinggi negara, jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat setingkat menteri, pimpinan TNI-Polri, dan berbagai unsur masyarakat.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Direktorat Pelindungan WNI telah memfasilitasi ketibaan 6 dari 7 orang relawan Indonesia peserta Global Sumud Land Convoy (GSLC). Sementara satu orang relawan Indonesia masih berada di Istanbul hingga beberapa hari ke depan.

Kemlu mengungkapkan 6 dari 7 relawan Indonesia GSLC tersebut tiba di Jakarta pada 29 Mei 2026 pukul 17.35 WIB. Misi yang membawa bantuan kemanusiaan dunia untuk Palestina ini dilakukan Global Sumud Flotilla (GSF) melalui jalur laut dan jalur darat.

"Para relawan yang tergabung dalam GSLC menempuh rute Libya – Mesir – Gaza dan dikuti oleh para relawan dunia termasuk 7 orang relawan Indonesia," tulis Kemlu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Sejak awal keberangkatan, Kemlu RI dan juga Perwakilan RI terkait termasuk KBRI Tripoli telah melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak guna memantau dan memastikan keselamatan mereka.

"Dalam perjalanannya, GSLC tidak berhasil memperoleh izin melintas di wilayah Sirte, perbatasan Libya barat - Libya timur," ungkap Kemlu.

Kemlu menjelaskan pada 25 dan 26 Mei 2026, KBRI Tripoli berhasil menjemput ketujuh relawan Indonesia dan selama di Tripoli, ketujuh relawan terus diberikan pendampingan dan ditampung di Wisma KBRI Tripoli, sambil menunggu proses kepulangan ke Indonesia. "Para relawan menyampaikan apresiasi atas bantuan dan pendampingan Kemlu dan Perwakilan RI," tulisnya.

Lihat video: Eropa Membara! Ribuan Warga Marah Israel Serbu Armada Global Sumud Flotilla



Kemlu menegaskan pemerintah Indonesia kembali menegaskan Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia menghargai semangat kemanusiaan masyarakat Indonesia yang ingin menyalurkan bantuan ke wilayah konflik.

"Namun, mengingat tingginya risiko keamanan, masyarakat Indonesia yang ingin menjadi relawan diimbau untuk mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan secara matang atau menyalurkan bantuannya melalui lembaga kemanusiaan yang memiliki akreditasi serta jaringan di wilayah tujuan," imbau Kemlu.

Jakarta: Hubungan bilateral antara Indonesia dan China kembali diperkuat lewat komitmen untuk meningkatkan kerja sama strategis di berbagai bidang.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono di sela-sela forum tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa.

Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat mempererat komunikasi tingkat tinggi, memperkuat koordinasi multilateral, serta mendorong pengembangan hubungan bilateral yang lebih luas di tengah dinamika global yang terus berubah.

Wang Yi menegaskan China dan Indonesia sebagai dua kekuatan ekonomi berkembang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas global serta memperkuat peran PBB sebagai pusat sistem internasional.

Menurutnya, kerja sama kedua negara menjadi semakin penting di tengah meningkatnya tantangan geopolitik dan ketidakpastian dunia. China, kata Wang, siap memperdalam kemitraan dengan Indonesia melalui peningkatan pertukaran tingkat tinggi, penguatan perencanaan kerja sama, hingga koordinasi yang lebih erat dalam forum multilateral.

“Dengan tujuan membangun komunitas dengan masa depan bersama, China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk mengintensifkan pertukaran tingkat tinggi, memperkuat perencanaan bersama untuk kerja sama, memperdalam koordinasi multilateral, dan mendorong pengembangan hubungan bilateral yang lebih besar,” ujar ujar Wang Yi.

Sementara itu, Menlu Sugiono menekankan Indonesia memandang hubungan dengan China sebagai salah satu kemitraan penting di kawasan. Pemerintah Indonesia juga membuka ruang lebih luas bagi peningkatan investasi dan kerja sama ekonomi dengan perusahaan-perusahaan China.

Indonesia, lanjut Sugiono, berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memperkuat kolaborasi di sektor strategis seperti energi, mineral, dan pembangunan maritim.
Selain membahas kerja sama bilateral, kedua menteri luar negeri juga bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan internasional, termasuk perkembangan situasi di Timur Tengah.

Melalui penguatan kemitraan strategis komprehensif ini, Indonesia dan China berharap dapat terus mendorong terciptanya stabilitas kawasan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta kerja sama global yang lebih erat.

(SAW)