Bisnis.com, BANDA ACEH — Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mengungkap kesenjangan jarak yang tajam jumlah penduduk miskin di ibu kota provinsi-provinsi Indonesia, Medan mencatatkan angka tertinggi sebesar 171,60 ribu jiwa, sementara Pangkalpinang menjadi yang terendah dengan hanya 9,99 ribu jiwa.

Kondisi kemiskinan di ibu kota provinsi mencerminkan ketimpangan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat maupun daerah. Angka ini menjadi sorotan mengingat ibu kota provinsi seharusnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengangkat taraf hidup masyarakat.

Dikutip dari BPS, Selasa (12/5/2026), tingginya jumlah penduduk miskin di sejumlah kota besar tidak lepas dari fenomena urbanisasi yang terus berlangsung tanpa diimbangi penyerapan tenaga kerja yang memadai.

Kota-kota seperti Medan, Palembang, dan Surabaya yang masing-masing mencatatkan 171,60 ribu, 162,31 ribu, dan 105,09 ribu jiwa penduduk miskin, menghadapi tekanan sosial-ekonomi akibat besarnya arus pendatang yang mencari peruntungan di kota namun tidak terserap sektor formal.

Kondisi ini diperparah oleh ketidaksesuaian antara keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan industri di perkotaan. Kota-kota besar dengan basis industri dan perdagangan yang kuat seperti Bandung (99,12 ribu jiwa) dan Semarang (74,36 ribu jiwa) pun tidak luput dari persoalan kemiskinan struktural yang berakar pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya akses terhadap layanan sosial dasar.

Berdasarkan data BPS 2025, dari 36 ibu kota provinsi yang tercatat, separuh lebih masih mencatatkan jumlah penduduk miskin di atas 20 ribu jiwa. Di sisi lain, sejumlah ibu kota provinsi di kawasan Kalimantan dan Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan angka yang relatif rendah, seperti Pangkalpinang (9,99 ribu jiwa), Banjarbaru (10,27 ribu jiwa), dan Palangkaraya (11,16 ribu jiwa).

Mengindikasikan bahwa skala kota yang lebih kecil dengan tekanan urbanisasi yang lebih rendah berkontribusi pada angka kemiskinan yang lebih terkendali.

Berikut data lengkap jumlah penduduk miskin di ibu kota provinsi seluruh Indonesia:

- Data DKI Jakarta mencakup keseluruhan wilayah provinsi.

- Tanjung Selor (Kalimantan Utara) dan Sofifi (Maluku Utara) tidak tersedia datanya secara terpisah dalam sumber data BPS.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla angkat suara mengenai kabar siswa sekolah dasar (SD) kelas IV di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bunuh diri.

Seperti diketahui, langkah bunuh diri tersebut diduga dipicu oleh ketidakmampuan keluarga membeli buku tulis dan pena. Polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan di lokasi saat evakuasi korban di lokasi kejadian.

Korban menulis sosok ibunya berinisial MGT (47) dalam sepucuk surat menggunakan bahasa Bajawa, di mana terdapat ungkapan kekecewaan dan perpisahan korban kepada ibunya.

Saat ditemui awak media usai mengisi materi dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTNBH di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, JK menegaskan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan kemiskinan yang masih menggerogoti banyak keluarga di seluruh penjuru tanah air.

Menurut JK, kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang harus dapat diselesaikan secara komprehensif oleh negara. Kebutuhan dasar pendidikan dan keluarga merupakan pekerjaan rumah yang sudah sepatutnya menjadi hak masyarakat yang harus dipenuhi negara.

"Ya itu lah, komentarnya kita sudah banyak yang dibicarakan bahwa Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi, karena itu akibat dari kemiskinan," beber JK, Jumat (6/2/2026).

Mengenai hal yang perlu diperbaiki oleh negara pascakejadian kematian bocah berumur 10 tahun tersebut, JK menjawab singkat bahwa keadaan ekonomi harus dapat segera dievaluasi dan ditingkatkan kapasitasnya, di mana negara tidak hanya sekadar memberikan bantuan atau stimulus yang bersifat sementara.

"[Apa yang perlu dievaluasi?] Ekonominya," tutup Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu singkat.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai kasus bunuh diri siswa SD berusia 10 tahun tersebut sebagai momentum bagi negara untuk menuntaskan persoalan kemiskinan struktural. Ia menilai insiden yang diduga dipicu ketidakmampuan membeli buku dan alat tulis dengan harga sangat murah merupakan potret kegagalan sistem dalam menjamin hak dasar anak.

Menurut Selly, kemiskinan tidak semata soal kekurangan materi, tetapi juga menyangkut runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan lemahnya perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak. Ia menilai tragedi ini menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin pendidikan yang layak dan bebas hambatan bagi kelompok paling rentan.

Dia juga menyoroti realitas bahwa dalam banyak keluarga miskin, beban ekonomi sering kali dipikul oleh ibu, sementara anak-anak menanggung dampak psikologis dan sosialnya. Padahal, konstitusi telah menegaskan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Selama akses pendidikan dasar masih dibebani biaya tidak langsung seperti buku dan perlengkapan sekolah, kehadiran negara dinilai belum utuh.

Selly menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus benar-benar inklusif, bermartabat, dan berpihak pada anak-anak miskin. Ia mendorong penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan adaptif, pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi.

Dia mendesak adanya penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial adaptif, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan.

“Negara tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat, tetapi harus memperkuat kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak usia sekolah, melalui penguatan ekonomi, akses pendidikan yang utuh, dan pendampingan sosial berbasis kebutuhan nyata di lapangan, agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi,” kata Selly.

Bisnis.com, JAKARTA - Peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak bisa dipandang semata sebagai tragedi personal sebuah keluarga kurang mampu.

Kasus ini membuka kembali persoalan lama yang belum tuntas, yaitu kemiskinan struktural yang secara nyata menghambat pemenuhan hak pendidikan anak.

Siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya, berinisial MGT (47 tahun). Dalam surat itu, sebagaimana telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, korban menuliskan:

“Surat buat Mama
Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis ya Mama
Tidak perlu Mama menangis dan mencari, atau mencari saya
Selamat tinggal Mama”.

Korban tersebut diketahui tinggal bersama neneknya, karena ibundanya, yang merupakan orangtua tunggal, bekerja sebagai petani dan kerja serabutan. Ibunda korban mengurusi lima orang anak, termasuk korban yang telah meninggal dunia.

Dugaan bahwa korban mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli perlengkapan alat tulis seharga Rp10.000 memperlihatkan rapuhnya sistem perlindungan sosial di lapisan terbawah masyarakat. Fakta tersebut menjadi alarm bahwa pendidikan dasar, yang diklaim gratis, masih menyisakan beban tidak langsung yang berat bagi keluarga miskin.

Presiden Prabowo Beri Atensi

Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap tragedi tersebut. Pemerintah menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam, serta menilai peristiwa ini sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan koordinasi lintas sektor guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Pertama, berkenaan dengan terjadinya kejadian yang menimpa adik kita di NTT, tepatnya di Kabupaten Ngada, kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait karena bagi kami, bagi kita semua, ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial untuk memastikan penanganan terhadap keluarga korban sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Langkah ini dimaksudkan agar keluarga miskin yang berhak tidak kembali terlewat dari sistem pendataan dan perlindungan negara.

Namun, dugaan bahwa keluarga korban belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial justru menegaskan adanya masalah sistemik dalam pendataan dan penjangkauan kelompok miskin. Pemerintah meminta publik menunggu hasil pendalaman aparat penegak hukum terkait penyebab pasti tragedi tersebut.

Tekanan Ekonomi

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus ini sebagai bagian dari kondisi darurat yang lebih luas. Data KPAI menunjukkan angka anak yang mengakhiri hidup di Indonesia masih tinggi dan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri dan kerap dipicu oleh kombinasi faktor, mulai dari tekanan ekonomi, pola pengasuhan, perundungan, hingga masalah psikososial lainnya.

KPAI juga mencatat bahwa kasus serupa pernah terjadi di sejumlah daerah, menunjukkan adanya pola kerentanan anak dari keluarga miskin yang belum tertangani secara komprehensif. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak meremehkan persoalan ini, terlebih karena kasus anak usia sekolah dasar yang mengakhiri hidup tercatat muncul setiap tahun. Dikatakannya, ada berbagai faktor penyebab kasus anak mengakhiri hidup.

"Data di KPAI menunjukkan bahwa faktor paling besar dari anak mengakhiri hidup itu adalah faktor bullying, kemudian faktor pengasuhan, ekonomi, game online, dan asmara," kata Diyah Puspitarini.

Melihat tingginya angka kasus di Indonesia, pihaknya pun meminta masyarakat jangan meremehkan kasus anak yang mengakhiri hidup.

"Kami berharap masyarakat jangan menganggap remeh karena anak yang mengakhiri hidup, bahkan (kasus mengakhiri hidup anak) SD itu juga ada setiap tahun," kata Diyah Puspitarini.

Korban di Ngada diketahui tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu merupakan orang tua tunggal yang bekerja sebagai petani serabutan dan menanggung lima anak. Kondisi ini mencerminkan bagaimana kemiskinan struktural bekerja secara senyap, membebani perempuan, meminggirkan anak, dan memutus akses terhadap kebutuhan pendidikan paling elementer.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai kasus bunuh diri siswa SD berusia 10 tahun tersebut sebagai momentum bagi negara untuk menuntaskan persoalan kemiskinan struktural. Ia menilai insiden yang diduga dipicu ketidakmampuan membeli buku dan alat tulis dengan harga sangat murah merupakan potret kegagalan sistem dalam menjamin hak dasar anak.

Menurut Selly, kemiskinan tidak semata soal kekurangan materi, tetapi juga menyangkut runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan lemahnya perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak. Ia menilai tragedi ini menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin pendidikan yang layak dan bebas hambatan bagi kelompok paling rentan.

Ia juga menyoroti realitas bahwa dalam banyak keluarga miskin, beban ekonomi sering kali dipikul oleh ibu, sementara anak-anak menanggung dampak psikologis dan sosialnya. Padahal, konstitusi telah menegaskan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Selama akses pendidikan dasar masih dibebani biaya tidak langsung seperti buku dan perlengkapan sekolah, kehadiran negara dinilai belum utuh.

Selly menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus benar-benar inklusif, bermartabat, dan berpihak pada anak-anak miskin. Ia mendorong penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan adaptif, pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi.

Ia mendesak adanya penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial adaptif, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan.

“Negara tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat, tetapi harus memperkuat kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak usia sekolah, melalui penguatan ekonomi, akses pendidikan yang utuh, dan pendampingan sosial berbasis kebutuhan nyata di lapangan, agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi,” kata Selly

Tragedi di Ngada menunjukkan bahwa kemiskinan struktural masih menjadi penghalang nyata bagi pemenuhan hak pendidikan anak. Selama kebutuhan dasar pendidikan dan perlindungan sosial keluarga rentan belum dijamin secara menyeluruh, anak-anak miskin akan terus berada dalam posisi paling rawan.

Mereka menanggung beban ekonomi, tekanan psikologis, dan kehilangan masa depan sehingga peristiwa serupa berisiko terus berulang tanpa perubahan kebijakan yang mendasar.