Jakarta: Persoalan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kembali mencuat menjelang Lebaran. Pemerintah mencatat ribuan laporan dari pekerja, dengan kasus THR tidak dibayarkan menjadi keluhan paling dominan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Ismail Pakaya, mengungkapkan bahwa Posko THR dan Bonus Hari Raya (BHR) menerima ribuan aduan dalam beberapa hari terakhir.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Ismail Pakaya menyampaikan, selama periode 13-18 Maret 2026 sampai dengan pukul 15.00 WIB, Posko THR dan BHR telah menerima 2.113 aduan yang melibatkan 1.388 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, aduan terbanyak adalah THR tidak dibayarkan sebanyak 1.273 laporan, disusul THR tidak sesuai ketentuan sebanyak 474 laporan, dan THR terlambat dibayar sebanyak 366 laporan.

Tiga provinsi penyumbang aduan tertinggi

Secara wilayah, tiga provinsi dengan jumlah aduan tertinggi adalah DKI Jakarta sebanyak 573 aduan dari 461 perusahaan, Jawa Barat sebanyak 461 aduan dari 173 perusahaan, serta Banten sebanyak 173 aduan.

Ismail mengimbau perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menunggu hingga batas akhir pembayaran.

“Kami tegaskan, setiap aduan yang masuk, terutama terkait THR yang tidak dibayarkan, menjadi prioritas pengawasan kami. Kami minta perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan agar hak pekerja dapat diterima tepat waktu,” ucapnya dikutip dari siaran pers, Jumat, 20 Maret 2026.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai membuka layanan aduan terkait tunjangan hari raya (THR) pada Jumat (14/3/2026) menjelang lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pembukaan layanan aduan ini menyusul layanan konsultasi THR dan bonus hari raya (BHR) ojek/kurir online yang telah dibuka sejak 2 Maret 2026 lalu.

“Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 memiliki 2 layanan, yaitu konsultasi dan aduan. Mulai hari ini, layanan aduan sudah kami buka," kata Yassierli dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (14/3/2026).

Dia menjelaskan, layanan konsultasi tersebut melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak penerimaan THR bagi pekerja dan BHR bagi mitra ojek daring, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, melalui layanan pengaduan, pekerja atau buruh dapat melaporkan berbagai permasalahan pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayar atau yang dibayarkan secara dicicil.

"Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di posko. Jadi, kami harapkan masyarakat yang mengalami kendala terkait pembayaran THR atau BHR silahkan lakukan pengaduan di posko," tutur Yassierli.

Sejauh ini, Kemnaker telah mencatat 1.134 konsultasi baik secara daring, tatap muka, hingga melalui pusat bantuan sepanjanga 2 Maret hingga 12 Maret 2026.

Masyarakat dapat mengakses layanan konsultasi dan pengaduan seputar THR dan BHR secara daring melalui situs web poskothr.kemnaker.go.id dan layanan WhatsApp di nomor 081280001112.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian terkait untuk meninjau kembali penyaluran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Dalam sambutannya pada Rapat Kabinet Paripurna terkait kesiapan Idul Fitri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo juga memerintahkan agar seluruh hak pekerja tersebut dapat diterima sesuai ketentuan.

"Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan dan Menteri Investasi, pastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN pusat dan daerah dilaksanakan tepat waktu," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menuntut Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pengemudi ojek online (ojol), bukan Bonus Hari Raya (BHR).

Ketua SPAI Lily Pujiati meminta SE tahun ini menjadi peraturan yang mengikat tentang pemberian THR kepada pekerja platform pengemudi ojol, taksol, kurir dan pengantaran.

Lily menuturkan, selama ini alasan Kemnaker tidak memberikan THR kepada pengemudi ojol adalah karena status sebagai mitra.

“Padahal, realitas sehari-hari status hubungan yang tercipta antara perusahaan platform dengan pengemudi adalah hubungan kerja,” tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Hubungan kerja tersebut terlihat dari pekerjaan pengantaran penumpang, barang dan makanan yang mendapatkan upah/pendapatan disertai adanya sanksi bila perintah pengantaran tidak diselesaikan.

Dengan demikian, ketiga unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, upah dan perintah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 13/2003 Ketenagakerjaan, telah terpenuhi di dalam aplikasi pengemudi ojol.

Alih-alih THR, saat ini Kemnaker memang berencana melanjutkan aturan BHR seperti tahun sebelumnya.

“Padahal kita ingat bahwa Surat Edaran Menaker soal BHR hanya sekedar imbauan. Akhirnya platform justru mengakali aturan tersebut atas nama produktivitas dengan membuat berbagai syarat yang diskriminatif,” tambahnya.

Lily memandang, kriteria yang tidak adil itu meliputi ketentuan per bulan dan selama 12 bulan terakhir yaitu berupa kerja 200 jam online, 25 hari kerja, rating penyelesaian order 90% dan lainnya.

Kriteria tersebut sekilas masuk akal, tetapi menjadi mustahil karena tidak ada order dari platform yang dapat dijalankan pengemudi karena skema tarif hemat dan promo seperti Bike Hemat dan Gacor Berbayar.

Pengemudi ojol yang tidak berlangganan program tersebut, sulit untuk mendapat order. Kalaupun berlangganan, ada biayanya hingga Rp20.000 per hari.

Maka untuk menjamin tunjangan layak, SPAI menuntut THR sebesar 1 kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tanpa syarat yang wajib dibayarkan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, InDrive, Lalamove, Deliveree, Borzo, dan lainnya kepada setiap pengemudinya.

“Bagi platform yang melanggar, pemerintah wajib memberi sanksi tegas,” tutup Lily.

Jika menengok catatan Bisnis pada 2025, Kemnaker mengimbau perusahaan layanan transportasi berbasis daring untuk memberikan BHR kepada pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melalui Surat Edaran No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

“Bonus hari raya keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi,” tulis Yassierli dalam surat edaran, dikutip Rabu (12/3/2025).

Dalam surat edaran tersebut, pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik akan memperoleh bonus secara proposional sesuai kinerja, berupa uang tunai dengan perhitungan 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Sementara itu, pengemudi dan kurir yang tidak termasuk kategori tersebut akan menerima BHR keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.