Ombudsman RI menerima 1.461 pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026, termasuk temuan praktik pembayaran THR secara dicicil.

Temuan tersebut merupakan hasil monitoring Ombudsman di 11 provinsi sepanjang Maret 2026, yang mengungkap berbagai persoalan mulai dari level kebijakan, implementasi di lapangan, pengelolaan pengaduan, hingga persoalan pada tataran makro.

Pada level kebijakan, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti lemahnya instrumen regulasi yang masih berbentuk surat edaran, sehingga memiliki daya ikat terbatas.

Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara regulasi ketenagakerjaan terkait penegakan aturan, dengan regulasi perizinan yang terkait dengan penegakan sanksi.

Ombudsman menilai kewenangan Pemda juga minim dalam implementasi perizinan di bidang ketenagakerjaan.

Permasalahan tersebut setidaknya ditemukan di sejumlah kabupaten dengan kawasan padat industri di Pulau Jawa.

Kemudian, pada level implementasi di lapangan, ada dua isu krusial. Pertama, absennya standar operasional prosedur (SOP) akibat belum adanya panduan teknis yang mengintegrasikan alur penanganan pelanggaran dari tahap pengawasan hingga eksekusi sanksi.

Kedua, terbatasnya kewenangan pengawas ketenagakerjaan yang hanya mampu menjalankan fungsi pembinaan tanpa daya paksa.

"Ketiadaan SOP mengakibatkan penanganan kasus di lapangan sangat bergantung pada diskresi dan inisiatif individu pejabat di daerah, tanpa standar layanan dan sistem kerja yang baku," kata Robert dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3).

Dalam hal pengelolaan pengaduan, Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan.

Di antaranya, belum optimalnya pemutakhiran data pengaduan di tingkat kabupaten/kota seperti yang ditemukan di Provinsi Jambi serta ketiadaan standar waktu penyelesaian pengaduan seperti yang ditemukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor.

Ombudsman juga menemukan belum terintegrasinya posko pengaduan THR di daerah dengan sistem nasional poskothr.kemnaker.go.id.

Pada tataran makro, hasil temuan lapangan Ombudsman menunjukkan adanya praktik maladministrasi pelayanan publik.

Di antaranya, penundaan pembayaran THR, pengabaian terhadap larangan pembayaran THR secara dicicil, serta tidak diberikannya pelayanan penerbitan nota pemeriksaan kepada perusahaan yang melanggar.

Robert bilang, bentuk maladministrasi tersebut terus terjadi sejak 2023 hingga 2025, yakni sebanyak 652 pengaduan.

Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dinilai sangat penting untuk memastikan setiap pengaduan THR memperoleh penyelesaian.

"Pada tahun 2026, terdapat 1.461 pengaduan baru yang berpotensi menjadi 'hutang' pada tahun mendatang apabila tidak segera diselesaikan," ujar Robert.

Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pemerintah daerah (Pemda), kembali diingatkan untuk tidak mengabaikan kewajiban hukum dalam memastikan hak pekerja terpenuhi secara utuh dan tepat waktu.

Ombudsman pun meminta Kemnaker dan pemerintah daerah melakukan pembenahan menyeluruh.

Pembenahan itu seperti perbaikan kebijakan dan penegakan aturan terkait larangan pembayaran THR secara dicicil serta penguatan pengawasan melalui harmonisasi penegakan sanksi lintas kementerian.

Sistem kerja posko THR juga diminta dioptimalisasi sehingga mampu lebih terintegrasi, yang mana dapat meliputi berbagi data dan proses bisnis.

Robert juga mengungkap perlunya peningkatan dukungan anggaran bagi pengawasan ketenagakerjaan.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menjamin keadilan administratif dan substantif bagi pekerja atas hak normatifnya, sekaligus mendorong praktik bisnis yang adil dan menyejahterakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) melonjak signifikan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Adapun, kasus THR yang tidak dibayarkan menjadi keluhan paling dominan dari para pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Ismail Pakaya mengatakan selama periode 13–18 Maret 2026 hingga pukul 15.00 WIB, Posko THR dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026 menerima 2.113 aduan yang melibatkan 1.388 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.273 laporan merupakan kasus THR tidak dibayarkan. Selain itu, terdapat 474 laporan terkait pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan dan 366 laporan terkait keterlambatan pembayaran.

“Kami tegaskan, setiap aduan yang masuk, terutama terkait THR yang tidak dibayarkan, menjadi prioritas pengawasan kami. Kami minta perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan agar hak pekerja dapat diterima tepat waktu,” kata Ismail dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3/2026).

Ismail mengimbau perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menunggu hingga batas akhir pembayaran.

Berdasarkan sebaran wilayah, aduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta dengan 573 laporan dari 461 perusahaan. Disusul Jawa Barat dengan 461 aduan dari 173 perusahaan, serta Banten dengan 173 aduan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 tetap beroperasi selama libur nasional dan cuti bersama Nyepi serta Lebaran. Langkah ini diambil untuk menjamin akses layanan pengaduan tetap terbuka di tengah meningkatnya kebutuhan pekerja.

“Pekerja/buruh yang ingin mengadukan THR maupun pengemudi dan kurir online yang ingin berkonsultasi seputar BHR tetap bisa menggunakan layanan yang kami sediakan, baik secara tatap muka maupun daring,” jelas Yassierli.

Dia menegaskan pengawasan juga diperketat dengan menyiagakan pengawas ketenagakerjaan guna mempercepat penanganan laporan.

“Khusus untuk aduan THR, kami juga menyiagakan Pengawas Ketenagakerjaan agar setiap laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti. Kami juga akan berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi, jadi penanganannya akan lebih cepat,” terangnya.

Adapun, layanan ini tetap tersedia baik secara tatap muka maupun daring selama periode libur. Layanan langsung dibuka setiap hari pukul 08.00–15.00 WIB di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker.

Sementara itu, layanan online dapat diakses melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id dan WhatsApp di nomor 081280001112. Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 Kemnaker direncanakan tetap dibuka hingga H+7 Idulfitri.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa selama periode 4–17 Maret 2026, Posko THR dan BHR Kemnaker telah menerima 2.488 layanan konsultasi. Dari jumlah tersebut, 1.993 konsultasi terkait THR dan 495 konsultasi terkait BHR.

Menurut Indah, kanal live chat pada situs poskothr.kemnaker.go.id menjadi layanan yang paling banyak digunakan masyarakat, yakni sebanyak 2.246 layanan, terdiri atas 1.752 konsultasi THR dan 494 konsultasi BHR.

Selain itu, Pusat Bantuan Kemnaker pada situs bantuan.kemnaker.go.id menerima 222 konsultasi yang seluruhnya terkait THR, sedangkan layanan tatap muka mencatat 20 layanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa perusahaan yang melanggar ketentuan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja akan dikenakan denda tambahan sebesar 5% dari besaran THR yang seharusnya diberikan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa setiap tahunnya selalu terdapat aduan mengenai pemberian THR oleh perusahaan, baik yang tidak membayar, terlambat membayar, maupun membayar tidak sesuai ketentuan.

“Tiap tahun itu pasti ada aduan dan kita tindak lanjuti. Setelah kita tindak lanjuti, mereka harus membayar. Nanti masuk ke nota pemeriksaan. Mereka harus membayar ditambah dendanya 5%,” kata Yassierli usai pelepasan mudik bersama di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, setiap pengaduan terkait THR akan ditindaklanjuti Kemnaker melalui sejumlah proses, diawali dengan verifikasi berupa mendatangi maupun memanggil perusahaan terkait untuk memberikan keterangan.

Apabila pelanggaran pemberian THR oleh perusahaan dinyatakan benar, maka pengawas ketenagakerjaan akan mengambil tindak lanjut dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga Selasa pukul 10.00 WIB, Posko THR Kemnaker telah mencatat aduan terhadap 1.121 perusahaan. Sebanyak 975 perusahaan diadukan karena tidak membayar THR, 378 perusahaan karena membayar tidak sesuai ketentuan, serta 302 lainnya karena terlambat membayarkan THR.

Yassierli menambahkan bahwa sejak H-14 hingga H-7 Lebaran Idulfitri 2025, pihaknya telah melayani ribuan konsultasi mengenai THR. Saat ini, Posko THR Kemnaker fokus melayani aduan terkait pemberian THR, mengingat batas waktu pembayaran adalah paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.

“Sekarang posko-posko kami dijaga oleh para pengawas yang akan menindaklanjuti aduan. Jadi silakan sampaikan aduan jika mereka seharusnya mendapatkan THR. Posko ini juga ada di daerah dan ini terus kita monitor,” ujar Yassierli.

Adapun, Menaker telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026 tentang THR Keagamaan. Edaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Salah satu poin yang termaktub dalam surat edaran tersebut adalah THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan diimbau untuk dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai membuka layanan aduan terkait tunjangan hari raya (THR) pada Jumat (14/3/2026) menjelang lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pembukaan layanan aduan ini menyusul layanan konsultasi THR dan bonus hari raya (BHR) ojek/kurir online yang telah dibuka sejak 2 Maret 2026 lalu.

“Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 memiliki 2 layanan, yaitu konsultasi dan aduan. Mulai hari ini, layanan aduan sudah kami buka," kata Yassierli dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (14/3/2026).

Dia menjelaskan, layanan konsultasi tersebut melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak penerimaan THR bagi pekerja dan BHR bagi mitra ojek daring, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, melalui layanan pengaduan, pekerja atau buruh dapat melaporkan berbagai permasalahan pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayar atau yang dibayarkan secara dicicil.

"Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di posko. Jadi, kami harapkan masyarakat yang mengalami kendala terkait pembayaran THR atau BHR silahkan lakukan pengaduan di posko," tutur Yassierli.

Sejauh ini, Kemnaker telah mencatat 1.134 konsultasi baik secara daring, tatap muka, hingga melalui pusat bantuan sepanjanga 2 Maret hingga 12 Maret 2026.

Masyarakat dapat mengakses layanan konsultasi dan pengaduan seputar THR dan BHR secara daring melalui situs web poskothr.kemnaker.go.id dan layanan WhatsApp di nomor 081280001112.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian terkait untuk meninjau kembali penyaluran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Dalam sambutannya pada Rapat Kabinet Paripurna terkait kesiapan Idul Fitri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo juga memerintahkan agar seluruh hak pekerja tersebut dapat diterima sesuai ketentuan.

"Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan dan Menteri Investasi, pastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN pusat dan daerah dilaksanakan tepat waktu," kata Prabowo.

Bisnis.com, MEDAN — Dinas Ketenagakerjaan Sumatra Utara (Disnaker Sumut) mewanti-wanti seluruh perusahaan swasta agar membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja paling lambat 7 hari sebelum lebaran.

Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar mengatakan ketentuan ini wajib dipatuhi sesuai regulasi yang berlaku sehingga ada konsekuensi bagi yang tidak taat.

"Maksimal H-7 Lebaran. Ada Permenaker [Peraturan Menteri Tenaga Kerja] sehingga sifatnya wajib. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayarkan THR kepada pekerja dapat dikenakan sanksi dan denda," ujar Yuliani, Rabu (11/3/2026).

Apabila lebaran atau idulfitri jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026 maka pembayaran THR paling lambat adalah Sabtu, 14 Maret 2026. Jika lebaran 2026 jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 maka pembayaran THR paling lambat adalah Jumat, 13 Maret 2026 atau besok.

Dia menjelaskan ketentuan pemberian THR mengacu pada Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dalam beleid itu diatur secara jelas mengenai kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR kepada pekerja. Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja maupun buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan, baik secara terus menerus atau lebih.

Bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, lanjutnya, berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sementara pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerjanya.

“Nanti dihitung dulu, masa kerjanya dikalikan satu bulan upah lalu dibagi dua belas. Tapi kalau masa kerjanya masih di bawah satu bulan dia tidak menerima THR,” jelas Yuliani.

Adapun besaran THR yang wajib dibayarkan perusahaan yakni senilai satu bulan upah dengan komponen berupa upah tanpa tunjangan (upah bersih) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Dia menambahkan, sesuai Permenaker pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran.

Selain denda, pengusaha yang terlambat membayar THR juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pengaduan persoalan THR dapat disampaikan pekerja secara daring melalui laman resmi Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id.

Yuliani pun menyebut Kemnaker telah menginstruksikan pembentukan Posko Pengaduan THR di seluruh daerah, termasuk di Sumatra Utara guna memastikan pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai aturan.

"Kami buka posko pengaduan di semua UPT Disnaker dan di kantor Disnaker sendiri. Ada enam UPT dan satu dinas," tambahnya.

Posko pengaduan THR di Sumut dibuka mulai tanggal 13 Maret 2026 hingga dua pekan setelah Lebaran. (240)

Bisnis.com, MEDAN — Dinas Ketenagakerjaan Sumatra Utara (Sumut) membuka tujuh posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) mulai Jumat (13/3/2026) untuk memastikan hak pekerja jelang Idulfitri 1447 Hijriah dipenuhi oleh perusahaan.

Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar mengatakan ketujuh posko yang berlokasi di unit pelaksana teknis (UPT) di kabupaten/kota serta kantor Disnaker Sumut tersebut akan dibuka h-7 Idulfitri hingga setelah Lebaran.

"Posko nanti aktif mulai tanggal 13 Maret sampai dua minggu setelah lebaran. Lokasinya di 6 UPT kami dan kantor Disnaker Provinsi Sumut sendiri," ujar Yuliani, Rabu (11/3/2026).

Dijelaskan Yuliani pembentukan posko pengaduan THR di daerah merupakan instruksi langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai aturan.

Posko-posko tersebut nantinya akan menerima laporan dari pekerja terkait pembayaran THR. Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan.

"Jika nanti ditemukan perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan, maka akan dilakukan pemeriksaan langsung oleh pengawas ketenagakerjaan," tegasnya.

Adapun perusahaan ditekankan untuk membayar THR kepada pekerja paling lama h-7 Idulfitri.

Besaran THR yang wajib dibayarkan perusahaan senilai satu bulan upah dengan komponen berupa upah tanpa tunjangan (upah bersih) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Yuli mengatakan pengusaha bisa dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran jika terlambat membayar THR kepada para pekerja. Pengusaha juga bisa dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pelaporan langsung ke posko, pengaduan persoalan THR juga dapat disampaikan pekerja secara daring melalui laman resmi Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id.

Yuliani berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi ketentuan pembayaran THR yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 tahun 2016 ini.

"Kami harap perusahaan-perusahaan patuh sehingga hubungan kerja yang harmonis di Sumut tetap terjaga dan hak pekerja menjelang hari raya keagamaan terpenuhi," ujarnya. (240)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) untuk 2.093.225 pegawai di tingkat pusat dan daerah serta 3.618.884 pensiunan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis kementerian di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa pada 10 Maret 2026 dana THR untuk ASN pusat sebanyak Rp11,16 triliun telah dibayarkan kepada 2.076.377 pegawai/personel.

Perincian alokasi dananya, Rp6,12 triliun untuk 825.928 ASN, Rp752,8 miliar untuk 295.054 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Rp1,84 triliun untuk 461.119 personel Polri, Rp2,23 triliun untuk 452.874 personel TNI, dan Rp153,42 miliar untuk 39.486 pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN).

Pembayaran THR untuk ASN pusat dilakukan melalui 8.279 satuan kerja kementerian/lembaga.

Sementara itu, sebanyak Rp127,6 miliar dana THR untuk ASN daerah per 9 Maret 2026 telah disalurkan kepada 16.848 pegawai oleh tiga dari 546 pemerintah daerah (0,54 persen).

Kementerian Keuangan juga telah menyalurkan dana THR sebanyak Rp11,54 triliun untuk 3.618.884 pensiunan (94,63 persen).

Dalam hal ini, PT Taspen menyalurkan dana THR sebanyak Rp10,1 triliun untuk 3.115.324 pensiunan (94,02 persen) dan PT Asabri menyalurkan dana Rp1,44 triliun untuk 503.560 pensiunan (99,13 persen).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa dana THR untuk ASN telah tersedia dan siap dicairkan, tetapi belum semuanya tersalurkan karena masih ada instansi yang mengajukan permohonan pencairan dana ke Kementerian Keuangan.

Pemerintah menyiapkan dana Rp55 triliun untuk memberikan THR kepada ASN pusat, ASN daerah, PPPK, TNI, Polri, dan pensiunan pada 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa alokasi dana pemerintah untuk THR tahun 2026 meningkat sekitar 10 persen dari Rp49 triliun pada tahun lalu.

Pemerintah mencairkan dana THR untuk pegawai secara bertahap mulai 26 Februari 2026 hingga maksimal H-7 sebelum Lebaran.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Taspen (Persero)berhasil menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) lebih cepat dari ketentuan yang ditetapkan pemerintah, dengan 99% penerima manfaat telah menerima hak mereka 12 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri pada 2026.

Secara total, nilai THR yang disalurkan mencapai Rp10,5 triliun kepada sekitar 3,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Percepatan tersebut didorong oleh transformasi digital yang dilakukan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui sistem layanan yang telah terdigitalisasi, proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu hingga tiga hari kini dapat diselesaikan hanya dalam satu hari. Perbaikan sistem ini turut mempercepat keseluruhan proses pembayaran kepada para pensiunan.

Jika pada tahun 2025 pembayaran THR dilakukan sekitar 10 hari menjelang Idulfitri, maka pada tahun ini TASPEN berhasil menyelesaikan proses pembayaran 12 hari sebelum hari raya. Capaian tersebut menjadi salah satu proses penyaluran THR tercepat yang pernah dilakukan perusahaan.

Percepatan ini juga dirasakan langsung oleh para penerima manfaat. Fitri, seorang pensiunan pegawai negeri sipil di Kota Medan, mengaku terkejut karena pencairan THR tahun ini berlangsung sangat cepat.

“Saya baru dikabari Taspen kemarin bahwa uang THR saya akan cair. Hari ini saya datang sudah terima. Terima kasih untuk ketegasan arahan dari Presiden sehingga hak kami ini dapat kami terima tepat waktu,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik, Komisaris Utama Taspen Fary Francis turut melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Cabang Medan serta Kantor Pos Medan yang menjadi mitra pembayaran. Kunjungan tersebut dilakukan bersama jajaran direksi dan dewan komisaris untuk memastikan proses layanan kepada para pensiunan berjalan lancar.

Fary Francis menegaskan bahwa percepatan pembayaran THR Lebaran merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan amanah pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, percepatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran THR kepada masyarakat.

“THR merupakan hak sekaligus kebutuhan masyarakat. Karena itu, TASPEN berkomitmen untuk memastikan penyalurannya berjalan tepat waktu dan semakin cepat melalui perbaikan sistem layanan,” ujar Fary.

Fary Francis juga mendorong berbagai terobosan strategis di lingkungan perusahaan, termasuk transformasi digital layanan serta pengembangan TASPEN Dashboard atau TasBoard. Sistem ini memungkinkan Dewan Komisaris memantau pelaksanaan kebijakan dan memastikan arahan kepada direksi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Selain itu, jajaran direksi juga didorong untuk lebih sering turun langsung ke lapangan guna mendengar masukan dari para pensiunan sekaligus mempercepat peningkatan kualitas layanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membayarkan tunjangan hari raya (THR) untuk 2,2 juta aparatur sipil negara (ASN). Namun, jumlah yang sudah dibayarkan oleh masing-masing instansi baru kepada 631.000 pegawai.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pihaknya sudah membayarkan anggaran THR namun belum semua instansi telah mencairkannya kepada masing-masing ASN.

"Mungkin seminggu ke depan. Sebagian besar sudah keluar sekarang. Kalau instansinya belum minta ya belum dicairkan, belum keluar. Tetapi mereka sudah bisa mencairkan sejak pagi ini," ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (7/3/2026).

Secara rinci, jelasnya, Kemenkeu telah membayarkan THR senilai Rp3 triliun untuk 631.000 ASN. Total penerima THR Idulfitri bagi ASN ini mencapai 2,2 juta pegawai.

"Berarti ada yang masih belum diambil," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Selain THR ASN, Bendahara Negara juga sudah membayarkan gaji ke-13 pensiunan senilai Rp11,4 triliun untuk 3,56 juta pensiunan atau 93,5%.

Sementara itu, realisasi pembayaran THR untuk ASN daerah telah mencapai Rp127,6 miliar untuk 16.848 pegawai yang telah dilakukan oleh tiga pemda dari 546 pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Jadi seperti itu, tapi sudah siap semua tinggal berapa cepat mereka mencairkan itu," pungkas Purbaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkeu telah menganggarkan senilai Rp55 triliun untuk THR ASN maupun TNI-Polri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat belum sepenuhnya terealisasi.

Purbaya menjelaskan pencairan THR bergantung pada proses pengajuan dari masing-masing instansi. Jika instansi belum mengajukan pencairan, maka pencairan belum dapat dilakukan.

"Kalau instansinya belum minta ya belum dicairkan. Tapi sejak pagi ini mereka sebenarnya sudah bisa mencairkan," kata Purbaya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Keuaangan, Jumat (6/3).

Kementerian Keuangan mencatat hingga Jumat (6/3) pukul 16.30 WIB, realisasi pembayaran THR bagi ASN pemerintah pusat telah mencapai Rp3 triliun. Dana tersebut telah dibayarkan kepada sekitar 631 ribu pegawai dari total sekitar 2,2 juta ASN.

Purbaya mengatakan selisih jumlah tersebut bukan berarti anggaran belum tersedia, melainkan sebagian instansi masih menyelesaikan proses administrasi pencairan.

"Aparatur negara pada pemerintah pusat, jumlah realisasi THR yang telah dibayarkan pada 6 Maret 2026 sebesar Rp3 triliun untuk 631 ribu pegawai, dari total 2,2 juta ASN," kata Purbaya dalam media briefing dan buka puasa bersama media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3).

Ia menambahkan pemerintah telah menyiapkan seluruh anggaran THR sehingga masing-masing kementerian dan lembaga dapat menyalurkannya secara bertahap kepada pegawai.

Menurutnya, sebagian pegawai kemungkinan belum menerima atau mengambil THR karena instansi terkait masih memproses pencairan.

"Mungkin sebagian besar sudah keluar sekarang. Saya tidak tahu kalau instansinya belum meminta atau belum mencairkan. Tapi mereka sudah bisa mencairkan sejak pagi ini," ujarnya.

Selain ASN aktif, pemerintah juga telah menyalurkan THR kepada para pensiunan. Hingga saat ini, pembayaran untuk pensiunan mencapai Rp11,4 triliun kepada 3.568.570 penerima atau sekitar 93,55 persen dari total penerima yang berhak.

Sementara itu, realisasi THR bagi ASN pemerintah daerah masih relatif kecil. Hingga waktu yang sama, tercatat baru tiga pemerintah daerah (pemda) dari total 546 pemda yang telah melakukan pembayaran.

Total THR yang telah dibayarkan oleh tiga pemerintah daerah tersebut mencapai Rp127,6 miliar kepada 16.848 pegawai daerah.

"THR bagi ASN daerah terealisasi Rp127,6 miliar untuk 16.848 pegawai yang telah dilakukan oleh tiga pemda dari 546 pemda. Jadi seperti itu, tapi semuanya sudah siap, tinggal seberapa cepat mereka mencairkan," kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak segan untuk menindak perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut.

"THR dan BHR adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi. Kami tidak akan segan menindak pemberi kerja yang mengabaikan kewajiban ini. Negara hadir untuk memastikan setiap pekerja dapat merayakan hari raya dengan tenang dan bergembira bersama keluarga," kata Yassierli dikutip dari keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, pekerja atau buruh yang mengalami permasalahan terkait dengan THR atau BHR dapat menyampaikan aduan ke Posko THR yang berlokasi di Kantor Kemnaker. Posko THR berlokasi di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker, Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan, Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 menyediakan dua layanan utama, yaitu layanan konsultasi dan layanan pengaduan. Layanan konsultasi telah dibuka sejak 2 Maret 2026, melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak THR dan BHR, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yassierli mengaku banyak mendapatkan pertanyaan dari para pekerja di Posko ini terkait dengan hak dan mekanisme penghitungan THR, termasuk dalam situasi PHK.

"Yang biasanya ditanyakan itu, apakah saya layak mendapatkan THR ketika saya bekerja tapi tiba-tiba ada kasus PHK dan seterusnya. Kemudian cara menghitungnya seperti apa. Posko ini hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu," ujarnya.

Selain layanan konsultasi, Posko juga menyediakan layanan pengaduan yang mulai diaktifkan pada H-7 sebelum Hari Raya, sesuai dengan batas waktu pembayaran THR yang ditetapkan pemerintah. Layanan pengaduan ini beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, termasuk Sabtu, Minggu, bahkan saat hari raya sekalipun. Melalui layanan ini, pekerja dapat melaporkan berbagai permasalahan pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayar atau dibayarkan secara dicicil.

Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di Posko. Dengan mekanisme ini, Kemnaker memastikan setiap laporan dari pekerja mendapatkan respons cepat dan penanganan yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan THR

Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan surat edaran (SE) terbaru yang mengatur perihal pemberian tunjangan hari raya (THR) menjelang hari raya lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026. Edaran ini mengacu pada kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

“THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih,” kata Yassierli saat membacakan poin pertama SE tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, SE tersebut menegaskan bahwa THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak.

Poin kedua, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, tetapi perusahaan diimbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

Berikutnya, Menaker juga memerinci bahwa THR senilai satu bulan upah diberikan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang dari ketentuan tersebut diberikan secara proporsional. Perhitungan proporsional yang dimaksud adalah masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali nilai upah satu bulan.

Aturan BHR

Selain itu, pemerintah melalui Kemnaker juga telah menerbitkan aturan BHR untuk ojek online dan kurir online. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/4/HK.04.00/III/2026. Ketentuan pemberian BHR oleh perusahan aplikator kepada mitra pengemudi ini bersifat imbauan.

“Pemerintah menghimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan BHR,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Dalam surat tersebut, Menaker menjelaskan bahwa BHR keagamaan 2026 diberikan dengan memperhatikan sejumlah hal. Pertama. BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.

Poin kedua, pemberian BHR dilakukan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih pengemudi atau kurir selama 12 bulan terakhir. Berikutnya, perusahaan aplikasi diimbau agar transparan dalam perhitungan besaran BHR, serta diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pensiunan mulai dilakukan melalui mitra bayar PT TASPEN (Persero) di berbagai daerah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, proses penyaluran tersebut dipantau langsung oleh Komisaris Independen PT TASPEN, Ariawan.

Ariawan mengatakan proses pembayaran THR kepada para pensiunan berjalan lancar dan mendapat respons positif dari para penerima manfaat. Ia menilai pelayanan yang diberikan oleh mitra bayar berjalan baik.

"Hari ini kami memantau secara langsung penyerahan atau pemberian Tunjangan Hari Raya bagi pensiunan. Tadi kita lihat semuanya berjalan dengan baik, para pensiunan juga sangat senang. Pelayanan yang diberikan oleh mitra bayar TASPEN, terutama di Bank Mantap ini sangat baik dan prima," kata Ariawan dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3).

Menurut Ariawan, kualitas pelayanan kepada para pensiunan diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun layanan saat ini dinilai sudah baik, peningkatan tetap diperlukan agar manfaat yang diterima para pensiunan semakin optimal.

Ia juga menuturkan antusiasme para pensiunan untuk mengambil THR biasanya meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan rumah tangga untuk persiapan lebaran.

"Harapan kita tentu meskipun pelayanan sudah bagus harus terus ditingkatkan agar pelayanan kepada para pensiunan, baik gaji pensiun maupun THR, dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Apalagi menjelang hari raya, antusias masyarakat biasanya lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan biasa," jelasnya.

Airawan menjelaskan, pembayaran THR telah dimulai sejak diumumkan dan dapat diambil oleh para pensiunan di seluruh cabang mitra bayar.

"Di semua cabang mitra bayar sudah dilakukan mulai kemarin sejak diumumkan pembayaran THR," katanya.

Ariawan juga menegaskan tidak ada batas akhir pengambilan THR bagi para pensiunan. Bahkan, dana tersebut masih bisa diambil hingga sehari sebelum Hari Raya Idulfitri.

"Tidak ada hari terakhir. Sampai H-1 pun masih bisa diambil. Tapi biasanya para pensiunan justru mengambil lebih awal karena kebutuhan persiapan lebaran cukup tinggi," ujarnya.

Sementara di Makassar, pembayaran THR melalui Bank Mandiri TASPEN (Mantap) melayani sekitar 21 ribu pensiunan dengan total dana yang disalurkan mencapai sekitar Rp70 miliar. Secara keseluruhan, Bank Mantap melayani sekitar 250 ribu nasabah pensiunan.

Selain layanan pembayaran, para pensiunan juga mendapatkan sejumlah fasilitas tambahan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis serta kehadiran pelaku UMKM dari kalangan pensiunan yang menjajakan produknya di lokasi layanan.

Di sisi lain, Ariawan mengimbau para pensiunan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang kerap muncul menjelang hari raya. Penipuan biasanya dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, mulai dari pesan WhatsApp, SMS, telepon, hingga media sosial.

"Kami menghimbau kepada para pensiunan untuk mewaspadai adanya modus-modus penipuan, karena biasanya menjelang hari raya banyak sekali penipuan yang terjadi," katanya.

Tak ketinggalan, Ariawan juga mengingatkan agar para pensiunan selalu memastikan kebenaran informasi melalui kantor cabang resmi atau situs resmi PT TASPEN dan mitra bayar.

"Pastikan informasinya ke kantor cabang terdekat atau melalui website resmi PT TASPEN maupun mitra bayar. Jangan sampai yang seharusnya hari raya bahagia justru terganggu, karena menjadi korban penipuan," pungkasnya.