luar biasa kenaikannya ya sejak setahun terakhir

Mataram (ANTARA) - Pertumbuhan dan penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Nusa Tenggara Barat melonjak drastis hingga 8 kali lipat seiring meningkatnya keberadaan kendaraan listrik di wilayah itu.

General Manager PLN Wilayah NTB, Sri Heny Purwanti mengakui jumlah pendirian SPKLU di NTB baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa meningkat dari 38 unit kini menjadi 51 unit di tahun 2026.

"Jadi luar biasa kenaikannya ya sejak setahun terakhir dari 2025 ke 2026," ujarnya pada wartawan usai sosialisasi dan edukasi penggunaan SPKLU di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat.

Ia menyebutkan berdasarkan catatan PLN NTB, jumlah kendaraan listrik yang memanfaatkan pelayanan SPKLU di NTB saat ini di atas 500 unit lebih.

"Dari 4.000 KW jadi 32 ribu KW, sehingga ada peningkatan 8 kali lipat pemanfaatan SPKLU di NTB," kata Heny.

Heny mengatakan SPKLU ini tersebar hampir merata di kabupaten/kota di NTB, baik yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

"Jadi, kalau kepengin tahu lokasinya di mana saja, sudah tersedia aplikasi PLN Mobile. Nanti tinggal masyarakat mencari lokasinya di mana aja," terangnya.

Ia mencontohkan masyarakat yang ingin berpergian ke Kabupaten Lombok Timur nanti langsung terlihat lokasi SPKLU, begitu juga berapa jumlah kendaraan yang mengantri pengisian di SPKLU.

"Jadi, sampai begitu petunjuk yang diberikan melalui PLN Mobile tersebut," ujar Heny.

Selain itu, kata Heny, pihaknya juga memiliki aplikasi robotik untuk memantau atau mengawasi SPKLU yang mengalami gangguan pelayanan

"Jadi, setiap informasi gangguan SPKLU disampaikan melalui aplikasi robotik dan kami juga sudah memiliki tim untuk melakukan perbaikan ketika terjadi kendala," ucapnya.

Menurutnya dalam satu SPKLU terdiri dari dua nozel (konektor) pengisian. SPKLU terdiri 4 jenis pengisian daya (charging) untuk mobil listrik. Di antaranya standar charging untuk 2-7 KW Membutuhkan waktu sekitar 8-12 jam.

Selanjutnya medium charging untuk 7-22 KW, membutuhkan waktu sekitar 3-5 jam. Fast charging untuk 22-30 KW, membutuhkan waktu sekitar 1–2 jam. Kemudian ultra fast charging untuk lebih 30-60 KW, membutuhkan waktu sangat singkat, hanya 15-30 menit.

"Untuk penggunaan SPKLU ini, selain dari PLN kami juga mendorong masyarakat yang ingin mendirikan SPKLU mau perusahaan atau individu. Untuk mesin ultra fast charging itu butuh Rp400-500 juta. Jadi, tergantung di lokasi mana yang mau dibangun karena berbeda setiap, sehingga ini bisnis yang menguntungkan," kata Heny.

Lebih lanjut, Heny menyatakan ideal pengisian di satu SPKLU ini 1:10 kendaraan. Hal ini untuk memudahkan antrian sehingga tidak terlalu lama.

"Kenapa 1:10 biar menjaga kesabaran orang untuk mengantri dan pola antrian ini sudah diatur di aplikasi PLN Mobile," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MATARAM – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan percepatan konversi kendaraan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik sebagai upaya mempercepat transisi energi bersih.

Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi menjelaskan program konversi motor listrik telah memasuki tahap implementasi dan diarahkan menuju pengembangan berbasis dampak ekonomi.

Langkah strategis yang akan dilakukan antara lain pemanfaatan motor dinas tidak terpakai sebagai bahan konversi massal, peningkatan standar bengkel menuju grade A, serta penguatan sertifikasi dan pengujian produk.

Menurutnya penguatan ekosistem kendaraan listrik merupakan bagian penting dalam mendukung penurunan emisi karbon di daerah.

"Diperlukan langkah nyata melalui kolaborasi, dukungan pendanaan, serta peningkatan kualitas produk agar inovasi ini tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat," kata Aryadi, Jumat (8/5/2026).

Dari sisi implementasi, perwakilan SMK Negeri 3 Mataram menjelaskan bahwa hingga saat ini telah dilakukan konversi terhadap 34 unit motor, dengan 30 unit telah selesai secara administratif.

Sementara itu, 4 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian mutasi dokumen kendaraan. Terdapat kendala teknis terkait keterlambatan pengiriman unit ke Bekasi yang mengharuskan dilakukan penyesuaian ulang sebelum pengujian.

Sementara itu, Dinas Perhubungan menegaskan bahwa secara umum persyaratan menuju sertifikasi grade A telah terpenuhi, baik dari aspek teknis, pelatihan (diklat), hingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih diperlukan pengadaan satu peralatan utama yang menjadi syarat wajib sertifikasi.

"Setelah peralatan terpenuhi, kami akan memfasilitasi proses verifikasi lapangan dan menerbitkan surat rekomendasi sebagai dasar pengajuan ke kementerian," jelas perwakilan Dishub.

Sebagai tindak lanjut, koordinasi akan dilakukan bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam proses verifikasi dan legalitas, termasuk pengurusan hak kekayaan intelektual.

Seluruh rangkaian ini diharapkan dapat mendorong inovasi konversi motor listrik di NTB tidak hanya dimanfaatkan secara internal, tetapi juga berkembang menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.

Bisnis.com, MATARAM — PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan kesiapan pasokan listrik menghadapi peningkatan konsumsi selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026. Ketersediaan daya dinilai memadai dengan cadangan yang cukup untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

PLN memproyeksikan beban puncak tertinggi di wilayah ini mencapai 363 MW dari daya mampu pasok sebesar 407 MW.

General Manager PLN UIW NTB Sri Heny Purwanti menjelaskan, pada sistem kelistrikan Lombok tersedia cadangan daya sebesar 44 MW. Sementara itu, pada sistem Tambora, daya mampu pasok tercatat sebesar 183 MW dengan perkiraan beban puncak 144 MW dan cadangan daya mencapai 39 MW.

"Sesuai dengan laporan bahwa kondisi sistem kelistrikan di wilayah NTB berada dalam kondisi aman dengan cadangan daya yang memadai untuk menghadapi potensi peningkatan konsumsi listrik selama periode Ramadan dan Idulfitri," jelas Sri Heny, Selasa (17/2/2026).

Untuk menjaga keandalan tersebut, PLN NTB mengerahkan total 1.989 personel yang terdiri dari 877 pegawai PLN dan 1.112 tenaga alih daya (TAD) serta mitra kerja. Selain itu, disiapkan 132 unit peralatan pendukung dan 326 kendaraan operasional guna mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan.

PLN juga menyiapkan sejumlah posko siaga di berbagai unit kerja, meliputi 8 posko siaga pembangkit, 5 posko siaga transmisi, 1 posko siaga pengatur beban, serta 21 posko siaga distribusi. Dukungan tambahan diberikan melalui 1 posko siaga Icon+ dan 1 posko siaga PLN Nusa Daya untuk memastikan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan layanan teknis tetap optimal.

Dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama musim mudik, PLN menyiapkan 8 posko kesiapan siaga kelistrikan di lokasi strategis, yakni di 5 pelabuhan dan 3 bandara. Posko ini difokuskan untuk menjaga keandalan pasokan listrik di titik transportasi utama.

Selain itu, PLN NTB memprioritaskan pengamanan pasokan listrik di 61 lokasi penting yang mencakup 23 masjid dan lokasi pelaksanaan shalat Idulfitri, 21 kantor pemerintahan, 10 rumah sakit, serta 7 hotel.

PLN juga mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan menyediakan 46 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 38 lokasi di wilayah NTB. Fasilitas ini disiapkan untuk menunjang kenyamanan pengguna kendaraan listrik selama periode mudik Lebaran.

Sri Heny menegaskan, langkah-langkah tersebut merupakan bentuk komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

“Melalui kesiapan personel, peralatan, serta posko siaga yang tersebar di berbagai titik, kami memastikan sistem kelistrikan tetap andal sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman,” ujarnya.