KOMPAS.com – Tarif token listrik Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari pelanggan listrik prabayar setelah pemerintah memastikan tarif listrik untuk periode Juli-September 2026 tidak mengalami perubahan.

Artinya, pelanggan yang membeli token listrik pada Juli 2026 masih akan memperoleh jumlah kWh yang relatif sama seperti bulan sebelumnya, sesuai golongan daya listrik dan besaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di masing-masing daerah.

Lantas, jika membeli token listrik senilai Rp 50.000, berapa jumlah kWh yang akan diperoleh pada Juli 2026?

Tarif token listrik Juli 2026

Pemerintah memutuskan tarif listrikPLN untuk pelanggan nonsubsidi tetap berlaku pada Triwulan III 2026 atau periode Juli hingga September 2026.

Dengan demikian, harga token listrik Juli 2026 tidak mengalami perubahan sehingga harga per kWh masih mengacu pada tarif yang berlaku sebelumnya.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daya saing dunia usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memilih tidak menaikkan tarif listrik meski hasil evaluasi indikator ekonomi sebenarnya mengarah pada kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Sebagai informasi, tarif listrik pelanggan nonsubsidi dievaluasi setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, yakni:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik Juli-September 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi pada Februari-April 2026. Berdasarkan formula penyesuaian tarif (tariff adjustment), hasil perhitungannya sebenarnya menunjukkan potensi kenaikan tarif.

Meski demikian, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap dipertahankan agar konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga.

Tarif listrik Juli 2026

Karena tidak ada perubahan tarif, pelanggan listrik prabayar masih menggunakan tarif listrik per kWh sebagai berikut:

• 900 VA (R-1/TR): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA-5.500 VA (R-2/TR): Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas (R-3/TR): Rp 1.699,53 per kWh

Tarif listrik PLN tersebut menjadi dasar perhitungan jumlah energi listrik (kWh) yang diterima pelanggan saat membeli token listrik.

Beli token listrik Rp 50.000 dapat berapa kWh?

Jumlah kWh yang diterima pelanggan tidak hanya ditentukan oleh nominal pembelian token, tetapi juga dipengaruhi tarif listrik sesuai golongan daya dan besaran PPJ yang berlaku di daerah masing-masing.

Rumus perhitungannya adalah: (Nominal pembelian token – PPJ) ÷ Tarif listrik per kWh.

Sebagai contoh, berikut simulasi pembelian token listrik Rp 50.000 untuk pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA dengan asumsi PPJ sebesar 3 persen.

• Nominal pembelian: Rp 50.000
• PPJ 3 persen: Rp 1.500
• Saldo setelah dipotong PPJ: Rp 48.500
• Tarif listrik: Rp 1.444,70 per kWh

Perhitungan: Rp 48.500 ÷ Rp 1.444,70 = sekitar 33,57 kWh

Dengan demikian, pembelian token listrik Rp 50.000 akan menghasilkan sekitar 33,57 kWh untuk pelanggan rumah tangga 1.300 VA dengan asumsi PPJ 3 persen.

Perlu diingat, jumlah kWh yang diterima setiap pelanggan bisa berbeda karena besaran PPJ di setiap daerah tidak sama dan tarif listrik bergantung pada golongan daya yang digunakan.

Itulah harga token listrik Juli 2026. Selain mempertahankan tarif listrik, pemerintah juga memastikan tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Tarif token listrik Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari pelanggan listrik prabayar setelah pemerintah memastikan tarif listrik untuk periode Juli-September 2026 tidak mengalami perubahan.

Artinya, pelanggan yang membeli token listrik pada Juli 2026 masih akan memperoleh jumlah kWh yang relatif sama seperti bulan sebelumnya, sesuai golongan daya listrik dan besaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di masing-masing daerah.

Lantas, jika membeli token listrik senilai Rp 50.000, berapa jumlah kWh yang akan diperoleh pada Juli 2026?

Tarif token listrik Juli 2026

Pemerintah memutuskan tarif listrikPLN untuk pelanggan nonsubsidi tetap berlaku pada Triwulan III 2026 atau periode Juli hingga September 2026.

Dengan demikian, harga token listrik Juli 2026 tidak mengalami perubahan sehingga harga per kWh masih mengacu pada tarif yang berlaku sebelumnya.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daya saing dunia usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memilih tidak menaikkan tarif listrik meski hasil evaluasi indikator ekonomi sebenarnya mengarah pada kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Sebagai informasi, tarif listrik pelanggan nonsubsidi dievaluasi setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, yakni:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik Juli-September 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi pada Februari-April 2026. Berdasarkan formula penyesuaian tarif (tariff adjustment), hasil perhitungannya sebenarnya menunjukkan potensi kenaikan tarif.

Meski demikian, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap dipertahankan agar konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga.

Tarif listrik Juli 2026

Karena tidak ada perubahan tarif, pelanggan listrik prabayar masih menggunakan tarif listrik per kWh sebagai berikut:

• 900 VA (R-1/TR): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA-5.500 VA (R-2/TR): Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas (R-3/TR): Rp 1.699,53 per kWh

Tarif listrik PLN tersebut menjadi dasar perhitungan jumlah energi listrik (kWh) yang diterima pelanggan saat membeli token listrik.

Beli token listrik Rp 50.000 dapat berapa kWh?

Jumlah kWh yang diterima pelanggan tidak hanya ditentukan oleh nominal pembelian token, tetapi juga dipengaruhi tarif listrik sesuai golongan daya dan besaran PPJ yang berlaku di daerah masing-masing.

Rumus perhitungannya adalah: (Nominal pembelian token – PPJ) ÷ Tarif listrik per kWh.

Sebagai contoh, berikut simulasi pembelian token listrik Rp 50.000 untuk pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA dengan asumsi PPJ sebesar 3 persen.

• Nominal pembelian: Rp 50.000
• PPJ 3 persen: Rp 1.500
• Saldo setelah dipotong PPJ: Rp 48.500
• Tarif listrik: Rp 1.444,70 per kWh

Perhitungan: Rp 48.500 ÷ Rp 1.444,70 = sekitar 33,57 kWh

Dengan demikian, pembelian token listrik Rp 50.000 akan menghasilkan sekitar 33,57 kWh untuk pelanggan rumah tangga 1.300 VA dengan asumsi PPJ 3 persen.

Perlu diingat, jumlah kWh yang diterima setiap pelanggan bisa berbeda karena besaran PPJ di setiap daerah tidak sama dan tarif listrik bergantung pada golongan daya yang digunakan.

Itulah harga token listrik Juli 2026. Selain mempertahankan tarif listrik, pemerintah juga memastikan tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Pemerintah memastikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan III 2026 atau periode Juli-September 2026 tidak mengalami kenaikan bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat daya saing industri, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah dinamika perekonomian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," tegas Bahlil dalam pernyataanya, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurutnya, kebijakan mempertahankan tarif listrik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan biaya energi tetap terkendali sehingga aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha dapat berjalan lebih baik.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," ujar Bahlil.

Penetapan tarif listrik Triwulan III 2026 mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro periode Februari hingga April 2026, yakni nilai tukar rupiah sebesar Rp16.959,32 per dolar Amerika Serikat, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Sesuai mekanisme tariff adjustment, akumulasi perubahan berbagai parameter ekonomi tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik.

Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif demi menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, ICP, inflasi, dan HBA.

Tarif Listrik Bersubsidi Tetap

Selain mempertahankan tarif bagi pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tidak mengalami perubahan. Subsidi listrik tetap diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Golongan pelanggan bersubsidi tersebut meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi sektor-sektor produktif.

Di sisi lain, Kementerian ESDM mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik agar masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta PLN sebagai pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen berupa layanan ketenagalistrikan yang terdampak akibat mati lampu bergilir beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menegaskan pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Moga menyebut kewajiban itu di antaranya memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada pelanggan. Pelaku usaha juga wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen secara tepat dan bertanggung jawab.

"Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen," jelas Moga dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (1/7).

Berdasarkan hasil koordinasi Kemendag dengan PLN, pemadaman meluas di Pulau Sumatra yang terjadi pada 22-24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi.

Kemudian, berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi awal yang telah dilakukan Bareskrim Polri, gangguan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Sementara itu, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan dua pembangkit Independent Power Producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

"Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag Immanuel Tarigan Sibero menekankan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik.

Hal tersebut seiring untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemendag juga menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat untuk memperkuat perlindungan konsumen.

"Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan instan WhatsApp di nomor 0853-1111-1010, surat elektronik ke [email protected], serta melalui layanan telepon di (021) 3441839. Berbagai saluran ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang cepat, responsif, dan mudah dijangkau," kata Immanuel.

PLN telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan (quick response and recovery action) yang telah dilakukan, antara lain pembentukan Posko Siaga Pusat yang beroperasi 24 jam dan pelaksanaan check point pemulihan secara berkala dengan unit-unit daerah.

BUMN itu juga mengoptimalisasi komunikasi langsung kepada pemangku kepentingan dan pelanggan, termasuk melalui berbagai kanal seperti media daring dan sosial, serta memobilisasi genset ke lokasi-lokasi prioritas untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit dan kantor pemerintah.

Terkait kompensasi kepada konsumen, pembayaran kompensasi masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik (pascabayar) atau pemberian token listrik (prabayar) yang diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token listrik pada bulan berikutnya.

Masyarakat yang terdampak pemadaman listrik dapat menyampaikan laporan atau mendapatkan informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan dengan menghubungi pusat panggilan (contact center) PLN melalui nomor telepon 123 atau aplikasi PLN Mobile serta media sosial resmi PLN.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT PLN (Persero) mencatat kenaikan beban pembelian tenaga listrik sepanjang 2025 di tengah meningkatnya biaya operasional perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025, beban pembelian tenaga listrik naik 9,3% menjadi Rp195,21 triliun dari Rp178,63 triliun pada 2024, sementara laba usaha turun menjadi Rp49,23 triliun dari Rp60,62 triliun.

Beban pembelian tenaga listrik tersebut tetap menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur beban usaha PLN. Sepanjang 2025, total beban usaha perseroan meningkat menjadi Rp533,46 triliun dari Rp484,76 triliun pada tahun sebelumnya.

Dalam catatan atas laporan keuangan, PLN menjelaskan bahwa beban pembelian tenaga listrik mencakup pembelian listrik dari independent power producer (IPP) berdasarkan power purchase agreement (PPA) dan energy sales contract (ESC). Pos tersebut juga meliputi pembelian listrik selama masa uji coba pembangkit serta pembelian atas kelebihan produksi dari IPP tertentu.

Secara rinci, pembelian listrik dari pihak berelasi meningkat menjadi Rp46,46 triliun dari Rp34,97 triliun pada 2024. Kenaikan terbesar tercatat pada transaksi dengan IRT yang mencapai Rp9,08 triliun, naik dari Rp890 juta. Pembelian dari PGE juga meningkat menjadi Rp5,00 triliun dari Rp3,83 triliun, sedangkan pembelian dari SS Pewali naik menjadi Rp1,31 triliun dari Rp24,23 miliar.

Sementara itu, pembelian tenaga listrik dari pihak ketiga tercatat sebesar Rp148,75 triliun. Tiga pemasok dengan nilai transaksi terbesar adalah PT Paiton Energy sebesar Rp16,84 triliun, PT Bhumi Jati Power Rp15,04 triliun, dan PT Bhimasena Power Indonesia Rp11,31 triliun.

PLN juga mengungkapkan bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik dengan IPP umumnya berlaku selama 20 hingga 30 tahun sejak tanggal operasi komersial. Selain itu, harga listrik ditetapkan berdasarkan formula yang diatur dalam masing-masing perjanjian, meliputi komponen biaya modal, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar, hingga biaya variabel operasi. Untuk pembangkit panas bumi, skema harga juga mencakup energy charge dan capacity charge.

Di sisi lain, saldo utang kepada IPP tercatat menurun menjadi Rp4,89 triliun pada 2025 dari Rp5,34 triliun pada 2024. Berdasarkan laporan keuangan, kewajiban tersebut merupakan utang yang telah direstrukturisasi melalui proses renegosiasi dengan produsen listrik swasta.

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 1-5 Juli 2026, telah ditetapkan tidak berubah. Artinya, harga listrik yang berlaku masih sama dengan periode sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan tarif listrik kuartal III-2026 tak mengalami penyesuaian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan mempertahankan tarif listrik ini juga bertujuan mendukung daya saing industri dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Penetapan tarif listrik Juli 2026

Penetapan tarif listrik pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam aturan itu, tarif listrik non-subsidi dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan.

Besaran tarif ditentukan berdasarkan sejumlah indikator ekonomi makro, seperti:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP)
• Tingkat inflasi
• Harga Batu Bara Acuan (HBA)

Untuk menetapkan tarif listrik kuartal III 2026, termasuk tarif listrik Juli 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi selama periode Februari hingga April 2026, dengan rincian sebagai berikut:

• Kurs: Rp 16.959,32 per dollar AS
• ICP: 96,12 dollar AS per barrel
• Inflasi: 0,21 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batubara

Meski hasil perhitungan menunjukkan adanya potensi perubahan tarif, namun diputuskan harga listrik tetap berlaku seperti sebelumnya.

Tarif listrik per kWh pada 1-5 Juli 2026

Tarif listrik PLN untuk pelanggan prabayar dan pascabayar tetap sama sesuai golongan daya yang digunakan. Perbedaannya hanya pada metode pembayaran.

Pelanggan prabayar membeli token listrik terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah periode pemakaian berakhir.

Berikut daftar tarif listrik per kWh terbaru pada 1-5 Juli 2026:

- Tarif listrik rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA subsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 1-5 Juli 2026. Bagi masyarakat yang ingin menghitung estimasi tagihan bulanan, daftar tarif listrik terbaru di atas dapat menjadi acuan sesuai golongan daya yang digunakan di rumah, tempat usaha, maupun instansi pemerintah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan hak konsumen yang terdampak gangguan pasokan listrik tetap terpenuhi, termasuk memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman, proses pemulihan, hingga mekanisme kompensasi yang berlaku.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan pihaknya memberi perhatian dan merespons keluhan masyarakat akibat gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen.

“Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen,” kata Moga dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Moga mengatakan pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen secara tepat dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Immanuel Tarigan Sibero menekankan Kemendag terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN, pemadaman listrik yang meluas di Pulau Sumatra pada 22–24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi. Hasil identifikasi dan investigasi awal Bareskrim Polri menunjukkan gangguan tersebut disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Adapun pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa dipicu gangguan teknis pada dua pembangkit Independent Power Producer (IPP) yang terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Per 21 Juni 2026, pemadaman bergilir telah berhasil diminimalisasi seiring pulihnya pembangkit dan membaiknya kondisi sistem kelistrikan karena pasokan energi primer tetap terjaga.

Kemendag juga menyampaikan pembayaran kompensasi kepada konsumen masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Lebih lanjut, bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar atau pemberian token listrik bagi pelanggan prabayar yang akan diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token pada bulan berikutnya.

Adapun untuk memperkuat perlindungan konsumen, Kemendag menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan instan WhatsApp di nomor 0853-1111-1010, surat elektronik ke pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, serta melalui layanan telepon di (021) 3441839.

Selain itu, masyarakat yang terdampak pemadaman listrik juga dapat menghubungi pusat panggilan (contact center) PLN melalui nomor telepon 123, aplikasi PLN Mobile, maupun media sosial resmi PLN untuk menyampaikan laporan atau memperoleh informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk periode Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi serta 24 golongan pelanggan bersubsidi.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi, Selasa (1/7/2026).

Penetapan tarif listrik tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan parameter ekonomi makro, yakni kurs rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Bahlil menjelaskan, parameter ekonomi makro untuk penetapan tarif listrik Triwulan III 2026 mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026. Nilai kurs tercatat sebesar Rp16.959,32 per dolar AS, ICP sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi 0,21 persen, dan HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara.

Menurut dia, berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut sebenarnya berpotensi menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun, pemerintah memilih mempertahankan tarif demi menjaga konsumsi masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga mempertahankan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi. Kelompok tersebut meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan listrik secara bijak dan efisien guna mendukung ketahanan serta kemandirian energi nasional. Di sisi lain, PT PLN (Persero) diminta terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan mengoptimalkan efisiensi operasional.

Adapun tarif listrik pelanggan bersubsidi yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 yakni rumah tangga 450 VA sebesar Rp415 per kWh, 900 VA subsidi Rp605 per kWh, dan 900 VA rumah tangga mampu Rp1.352 per kWh.

Sementara itu, tarif pelanggan rumah tangga nonsubsidi untuk daya 1.300 VA dan 2.200 VA ditetapkan sebesar Rp1.444,70 per kWh. Adapun pelanggan rumah tangga daya 3.500 VA ke atas dikenakan tarif Rp1.699,53 per kWh.

Untuk pelanggan bisnis dan pemerintah, tarif golongan B-2/TR dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA sebesar Rp1.444,70 per kWh. Sementara golongan P-1/TR untuk kantor pemerintah dan P-3/TR untuk penerangan jalan umum dikenakan tarif Rp1.699,53 per kWh.

KOMPAS.com – Informasi mengenai tarif listrik Juli 2026 menjadi perhatian banyak pelanggan PLN setelah pemerintah menetapkan harga listrik untuk periode Juli hingga September 2026.

Kabar baiknya, pemerintah memutuskan tarif listrik Juli 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi, sementara tarif bagi pelanggan bersubsidi juga tetap dipertahankan.

Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha agar tetap mampu menjaga daya saing.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan mempertahankan tarif listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Penetapan tarif listrik Juli 2026

Tarif listrik PLN bagi pelanggan non-subsidi pada dasarnya dievaluasi setiap tiga bulan melalui mekanisme tariff adjustment.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, yaitu:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk menetapkan tarif listrik Juli 2026 yang berlaku pada kuartal III, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi periode Februari hingga April 2026, yaitu:

• Kurs: Rp 16.959,32 per dollar AS
• ICP: 96,12 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,21 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara

Berdasarkan formula penyesuaian tarif, perubahan indikator ekonomi tersebut sebenarnya mengarah pada potensi kenaikan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi.

Namun, pemerintah memilih mempertahankan tarif PLN hingga September 2026 demi menjaga konsumsi masyarakat, stabilitas ekonomi, dan iklim usaha tetap kondusif.

Tarif listrik per kWh Juli 2026

- Tarif listrik Juli 2026 untuk pelanggan rumah tangga

Berikut daftar tarif listrik PLN yang berlaku pada Juli 2026 untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi:

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik Juli 2026 untuk pelanggan bisnis dan pemerintah

Bagi pelanggan bisnis dan instansi pemerintah, tarif listrik yang berlaku pada Juli 2026 adalah sebagai berikut:

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik Juli 2026 untuk pelanggan subsidi

Sementara itu, pelanggan subsidi tetap menikmati tarif listrik yang lebih rendah dibandingkan pelanggan non-subsidi. Berikut rincian tarif listrik subsidi yang berlaku sepanjang Juli 2026:

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik Juli 2026 untuk semua golongan pelanggan PLN. Dengan tidak adanya penyesuaian tarif pada Juli 2026, pelanggan tidak perlu menghadapi kenaikan biaya listrik dalam waktu dekat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menaikkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) pada kuartal III atau periode Juli-September 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik Triwulan III Tahun 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar US$96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar USD70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

[Gambas:Youtube]

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," jelas Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

KOMPAS.com – Pemerintah memastikan tarif listrik Juli-September 2026 tetap berlaku tanpa kenaikan bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan mempertahankan tarif listrik ini juga bertujuan mendukung daya saing industri dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Mengapa tarif listrik kuartal III 2026 tidak naik?

Penetapan tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi pada dasarnya dievaluasi setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan perubahan sejumlah indikator ekonomi makro, yaitu:

• Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk menetapkan tarif listrik kuartal III 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi selama periode Februari hingga April 2026, dengan rincian sebagai berikut:

• Kurs: Rp 16.959,32 per dollar AS
• ICP: 96,12 dollar AS per barrel
• Inflasi: 0,21 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batubara

Secara perhitungan berdasarkan formula tariff adjustment, perubahan indikator tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi.

Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik pada periode Juli hingga September 2026 sebagai bagian dari langkah menjaga konsumsi masyarakat dan kestabilan perekonomian.

Pelanggan bersubsidi juga tetap menikmati tarif listrik yang sama

Tak hanya pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah pada kuartal III 2026.

Kelompok yang masih memperoleh subsidi listrik tersebut meliputi:

• Pelanggan sosial
• Rumah tangga miskin
• Pelaku usaha kecil
• Industri kecil
• Pelanggan yang menggunakan listrik untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Bahlil menegaskan, keputusan mempertahankan tarif listrik merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang terjangkau sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," kata Bahlil.

Selain menetapkan tarif listrik tetap, Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) terus menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Indonesia.

PLN juga didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik agar masyarakat tetap memperoleh layanan kelistrikan yang andal dengan tarif yang terjangkau.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) selama triwulan III atau periode Juli-September tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi, tidak mengalami kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik triwulan III 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per dolar AS, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

Akan tetapi, pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," kata Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026