SURABAYA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menegaskan pentingnya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi utama kemajuan industri kesehatan, pangan, dan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan saat memberikan kuliah umum di hadapan civitas akademika Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas Surabaya.

Taruna Ikrar menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam semata (SDA), melainkan oleh kualitas SDM yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan kewirausahaan. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan generasi yang tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja.

“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus diubah menjadi bonus produktivitas. Kuncinya adalah pendidikan berkualitas, riset yang berdampak, dan kolaborasi yang kuat antara akademisi, dunia usaha, serta pemerintah,” kata Taruna Ikrar, dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa sektor kesehatan, farmasi, pangan, kosmetik, obat bahan alam, bioteknologi, dan ekonomi digital akan menjadi sektor unggulan yang menentukan daya saing Indonesia pada masa mendatang. Karena itu, mahasiswa harus mulai membangun kompetensi multidisiplin, kemampuan berpikir kritis, penguasaan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan semangat inovasi.

Sementara itu, Rektor UHW Perbanas Surabaya Prof Lutfi mengapresiasi kehadiran Taruna Ikrar di kampus yang dipimpinnya. Menurutnya, sosok Taruna Ikrar merupakan contoh nyata putra bangsa yang mampu menorehkan prestasi di tingkat internasional melalui dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan pelayanan publik.

“Kehadiran Prof Taruna Ikrar memberikan inspirasi besar bagi mahasiswa kami. Beliau membuktikan bahwa ilmu pengetahuan, integritas, dan kerja keras dapat mengantarkan anak bangsa menjadi tokoh yang diperhitungkan di dunia internasional. Ini menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika UHW untuk terus berkarya dan berinovasi,” ujarnya.

Kegiatan tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara kampus, industri, dan pemerintah dalam mempersiapkan generasi masa depan Indonesia.

Momentum silaturahmi tersebut juga menjadi ajang implementasi nyata konsep Academic, Business, Government (ABG) yang selama ini terus diperjuangkan Taruna Ikrar. Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama strategis antara Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Harsen Laboratories, dan Nose Herbal Indo sebagai langkah konkret memperkuat hilirisasi riset dan pengembangan SDM nasional.

Kerja sama tersebut mencakup pengembangan penelitian bersama, program magang industri, peningkatan kompetensi mahasiswa, pengembangan produk inovatif, hingga peluang komersialisasi hasil riset kampus yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan industri.

Elsyeida Napitupulu, Managing Director Harsen Laboratories, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah merupakan kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

“Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang kolaborasi seperti ini. Kampus menghasilkan talenta dan inovasi, industri menghadirkan pengalaman serta kebutuhan pasar, sementara pemerintah menciptakan regulasi yang mendukung. Sinergi inilah yang akan melahirkan SDM unggul dan produk nasional yang mampu bersaing secara global,” ujar Elsyeida.

Senada dengan itu, Mr Kim, Co-Founder Nose Herbal Indo, menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kesehatan dan produk berbasis herbal yang didukung kekayaan biodiversitas nasional.

“Mahasiswa Indonesia memiliki kreativitas dan semangat yang luar biasa. Jika potensi tersebut dipadukan dengan riset yang kuat dan dukungan industri, Indonesia dapat menjadi salah satu pusat inovasi kesehatan dan herbal di kawasan Asia,” kata Mr Kim.

Melalui implementasi nyata konsep ABG, Taruna Ikrar optimistis Indonesia mampu melahirkan lebih banyak inovator, ilmuwan, profesional, dan entrepreneur yang akan menjadi motor penggerak industri kesehatan, pangan, dan ekonomi nasional menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Khususnya dalam aspek keamanan pangan.

Langkah ini akan memperkuat sinergi antarlembaga guna mendukung keamanan dan mutu pangan pada Program MBG. Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah ditandatangani Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor BGN, Jakarta.

Perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara BPOM dan BGN tentang Sinergitas Program Makan Bergizi Gratis yang telah ditandatangani pada 23 Januari 2025 lalu. Melalui kerja sama ini, BPOM dan BGN berkomitmen mendukung pelaksanaan Program MBG agar berjalan optimal, khususnya dalam aspek keamanan, mutu, dan pengawasan pangan.

Taruna Ikrar menyampaikan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang memerlukan sistem pengawasan pangan yang kuat dan terintegrasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan pangan yang diterima masyarakat aman, bermutu, dan memenuhi aspek gizi yang diperlukan penerima manfaat.

“Keamanan dan mutu pangan menjadi aspek fundamental yang harus dipenuhi dalam Program Makan Bergizi Gratis sehingga diperlukan sistem pengawasan yang kuat, terintegrasi, dan berbasis ilmiah untuk melindungi masyarakat,” ujar Taruna Ikrar dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Melalui skema swakelola tipe II, BPOM dan BGN melaksanakan kolaborasi pengawasan terhadap pangan yang disalurkan dalam program tersebut. Dukungan BPOM mencakup pengembangan metode analisis, pengawasan dan pengujian pangan, serta pembinaan dan pelatihan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program di lapangan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG.

Selain dukungan teknis, BPOM juga memperkuat pelaksanaan program melalui jejaring 83 unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil pengawasan dan pengujian yang dilakukan BPOM diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Program MBG di berbagai daerah. “Dengan jejaring 83 UPT di seluruh Indonesia, BPOM siap melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Program MBG,” imbuh Taruna.

Sementara itu, BGN memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana, alat dan bahan pengujian, serta pengembangan sistem informasi pengawasan Program MBG guna menunjang efektivitas pelaksanaan program. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan dalam program ini telah melalui proses pengawasan dan pengujian yang ketat sehingga aman dikonsumsi masyarakat,” ujar Dadan Hindayana.

Taruna Ikrar menambahkan bahwa kolaborasi antara BPOM dan BGN diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan pangan nasional sekaligus mendukung keberhasilan Program MBG secara berkelanjutan. “Kolaborasi ini akan memperkuat sistem pengawasan pangan nasional sekaligus mendukung keberhasilan Program MBG yang berdampak nyata untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia,” pungkasnya.

Melalui penandatanganan PKS ini, BPOM dan BGN berharap dapat terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. Kerja sama tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) Taruna Ikrar memaparkan pencapaian status WHO Listed Authority (WLA) pada Desember 2025 dalam kuliah di National University of Singapore (NUS). Status ini menempatkan BPOM sejajar dengan otoritas regulator negara maju.

Dalam paparannya di salah satu kampus terbaik dunia ini, Taruna Ikrar menjelaskan capaian WLA dan strategi transformasi yang komprehensif. Indonesia kini memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor produk farmasi dan makanan, meningkatkan kepercayaan global, serta menarik investasi di sektor kesehatan.

Dia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif yang tidak bisa dilepaskan dari dedikasi seluruh insan BPOM. “Capaian ini bukan tentang saya, tetapi tentang kerja keras dan ketulusan seluruh keluarga besar BPOM. Ini adalah bukti bahwa ketika kita bekerja dengan integritas dan niat mengabdi, hasilnya akan diakui dunia,” ujar Taruna Ikrar di Kampus NUS, Singapura, Rabu (21/4/2026).

Ia menambahkan, keberhasilan meraih WLA menjadi fondasi untuk mempercepat transformasi sistem pengawasan melalui pendekatan modern berbasis teknologi dan kolaborasi global. Di hadapan sivitas akademika NUS, Taruna Ikrar juga memperkenalkan konsep strategis ABG (Academic, Business, Government) sebagai pilar utama kemajuan bangsa.

Menurutnya, kekuatan masa depan Indonesia terletak pada integrasi riset akademik, kekuatan industri, dan arah kebijakan pemerintah dalam satu orkestrasi yang solid.

Transformasi BPOM, lanjut dia, juga ditopang oleh dua strategi utama. Pertama, digitalisasi pengawasan, melalui penerapan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik.

Kedua, penerapan reliance mechanism, yaitu percepatan proses registrasi obat inovatif dengan mengacu pada hasil evaluasi otoritas regulator internasional yang kredibel. Sehingga akses masyarakat terhadap produk kesehatan dapat dipercepat tanpa mengurangi standar keamanan dan mutu.

“Pendekatan reliance adalah keniscayaan di era global. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dan saling pengakuan antar regulator adalah kunci untuk menghadirkan akses kesehatan yang lebih cepat dan lebih luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Taruna Ikrar menyoroti bahwa sektor yang berada dalam pengawasan BPOM mulai dari obat, vaksin, pangan olahan, kosmetik hingga suplemen kesehatan memiliki nilai ekonomi strategis yang mencapai sekitar Rp6.000 triliun. Angka ini menegaskan bahwa BPOM bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga pilar penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menerima penghargaan Anugerah Kepemimpinan Visioner Pengawasan Obat dan Makanan 2026 dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan strategis dan transformasional dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Penghargaan diberikan di sela forum diskusi strategis membahas kenaikan harga obat di tengah gejolak global, termasuk tekanan geopolitik, gangguan rantai pasok bahan baku farmasi, serta fluktuasi biaya logistik internasional. Momentum ini menegaskan relevansi kepemimpinan BPOM dalam merespons isu-isu krusial yang dihadapi industri dan masyarakat.

Forum tersebut dihadiri oleh para pelaku industri farmasi, pemangku kepentingan kesehatan, serta perwakilan pemerintah, dan menjadi ruang konsolidasi nasional untuk merumuskan langkah bersama dalam menjaga stabilitas harga obat dan ketersediaannya di dalam negeri.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F. Tirto Koesnadi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan industri terhadap kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan pengawasan dan keberlanjutan industri di tengah tekanan global.

“Di bawah kepemimpinan Prof Taruna Ikrar, BPOM menunjukkan wajah baru, tegas dalam pengawasan, namun progresif dalam mendorong inovasi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, kepemimpinan visioner menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara akses masyarakat terhadap obat dan keberlangsungan industri,” ujarnya dikutip Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah capaian individu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BPOM dan kolaborasi erat dengan industri, akademisi, serta pemerintah.

“Penghargaan ini adalah amanah. BPOM akan terus memperkuat pengawasan berbasis sains, digitalisasi sistem perizinan, serta mendorong kemandirian farmasi nasional agar tidak rentan terhadap tekanan global. Kita tidak hanya menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga memastikan akses dan keterjangkauan obat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Taruna.

Ia juga menyoroti bahwa dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, telah memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasok farmasi dunia. Gangguan jalur distribusi strategis serta kenaikan biaya energi dan logistik berkontribusi terhadap meningkatnya harga bahan baku obat dan berpotensi memicu kenaikan harga obat di berbagai negara.

“Geopolitik hari ini berdampak langsung pada sektor kesehatan. Karena itu, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional di bidang farmasi, termasuk melalui hilirisasi bahan baku obat dan penguatan industri dalam negeri,” tegasnya.

Di bawah kepemimpinannya, BPOM mencatat sejumlah capaian strategis, termasuk keberhasilan meraih status WHO Listed Authority (WLA), yang menempatkan Indonesia sejajar dengan otoritas pengawas obat negara maju seperti US Food and Drug Administration dan European Medicines Agency. Status ini menjadi “paspor global” bagi produk farmasi Indonesia untuk menembus pasar internasional.

Selain itu, BPOM juga terus mendorong transformasi digital, memperkuat pengawasan rantai pasok obat dan makanan, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.

Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya

Padang (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menyebutkan lembaga tersebut hingga kini telah mengeluarkan sekitar 20 ribu izin edar khusus untuk berbagai macam jenis produk jamu, bahkan telah banyak mendapatkan pengakuan dunia.

"Kami sudah mengeluarkan 20 ribu izin edar khusus untuk jamu. Ini berarti jamu Indonesia banyak sekali dan sudah diakui dunia," kata Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Taruna Ikrar mengatakan kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar agar produk-produk jamu buatan Indonesia bisa semakin mendunia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap aspek kesehatan.

"Jadi Indonesia punya jamu terbesar di dunia," ucapnya.

Kepala BPOM menegaskan potensi yang ada tersebut hendaknya diamplifikasi. Dengan kata lain, lanjut dia, peluang ini harus diperluas atau ditingkatkan, meskipun hanya produk lokal tetapi dapat memberikan pengaruh secara global.

Hal tersebut, kata dia, sama halnya dengan produk lokal lainnya, seperti rendang dan rempah-rempah, yang memiliki potensi besar dan keunggulan sehingga dapat mendongkrak produk Indonesia menembus pasar internasional.

Bahkan khusus rendang yang merupakan masakan atau kuliner khas Minangkabau meraih peringkat pertama pada 2025 sebagai hidangan kelapa terbaik di dunia berdasarkan platform TasteAtlas. Hal ini sekaligus menandakan pengakuan dunia atas potensi Nusantara.

"Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya," ujar Taruna Ikrar.

Sementara untuk rempah, kata dia, sebagaimana diketahui telah menjadi produk unggulan sejak ratusan tahun lalu. Bahkan dulunya Indonesia diperebutkan bukan karena minyak bumi, melainkan karena rempah-rempahnya.

Pada saat bersamaan BPOM terus berupaya menyelesaikan segala permasalahan terkait rempah di Tanah Air, agar tetap menjadi produk unggulan yang dapat memberikan dampak, sekaligus memberikan kontribusi maupun jangkauan pasar yang lebih luas.

"Kami sempat khawatir saat BPOM Amerika menemukan kandungan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada cengkeh yang dikirim dari Indonesia beberapa waktu lalu. Namun kami sudah menyelesaikan segala permasalahannya, sehingga rempah itu sudah tidak bermasalah lagi," ucap Kepala BPOM Taruna Ikrar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya

Padang (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menyebutkan lembaga tersebut hingga kini telah mengeluarkan sekitar 20 ribu izin edar khusus untuk berbagai macam jenis produk jamu, bahkan telah banyak mendapatkan pengakuan dunia.

"Kami sudah mengeluarkan 20 ribu izin edar khusus untuk jamu. Ini berarti jamu Indonesia banyak sekali dan sudah diakui dunia," kata Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Taruna Ikrar mengatakan kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar agar produk-produk jamu buatan Indonesia bisa semakin mendunia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap aspek kesehatan.

"Jadi Indonesia punya jamu terbesar di dunia," ucapnya.

Kepala BPOM menegaskan potensi yang ada tersebut hendaknya diamplifikasi. Dengan kata lain, lanjut dia, peluang ini harus diperluas atau ditingkatkan, meskipun hanya produk lokal tetapi dapat memberikan pengaruh secara global.

Hal tersebut, kata dia, sama halnya dengan produk lokal lainnya, seperti rendang dan rempah-rempah, yang memiliki potensi besar dan keunggulan sehingga dapat mendongkrak produk Indonesia menembus pasar internasional.

Bahkan khusus rendang yang merupakan masakan atau kuliner khas Minangkabau meraih peringkat pertama pada 2025 sebagai hidangan kelapa terbaik di dunia berdasarkan platform TasteAtlas. Hal ini sekaligus menandakan pengakuan dunia atas potensi Nusantara.

"Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya," ujar Taruna Ikrar.

Sementara untuk rempah, kata dia, sebagaimana diketahui telah menjadi produk unggulan sejak ratusan tahun lalu. Bahkan dulunya Indonesia diperebutkan bukan karena minyak bumi, melainkan karena rempah-rempahnya.

Pada saat bersamaan BPOM terus berupaya menyelesaikan segala permasalahan terkait rempah di Tanah Air, agar tetap menjadi produk unggulan yang dapat memberikan dampak, sekaligus memberikan kontribusi maupun jangkauan pasar yang lebih luas.

"Kami sempat khawatir saat BPOM Amerika menemukan kandungan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada cengkeh yang dikirim dari Indonesia beberapa waktu lalu. Namun kami sudah menyelesaikan segala permasalahannya, sehingga rempah itu sudah tidak bermasalah lagi," ucap Kepala BPOM Taruna Ikrar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Depok (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mendorong Universitas Indonesia (UI) untuk menghasilkan riset inovatif mendukung pengembangan produk kosmetik dan suplemenantipenuaankarena miliki potensi pasar yang sangat besar di erasilver economy.

“Produk kosmetik anti-penuaan dan suplemen kesehatan memiliki potensi pasar yang sangat besar di erasilver economy. Namun, inovasi harus dibangun di atas fondasi sains yang kuat, uji keamanan yang komprehensif, serta regulasi yang mampu melindungi konsumen lansia sebagai kelompok rentan,” kataKepala BPOM Taruna Ikrar dalam keterangan tertulis dari UI, Rabu.

Taruna menegaskan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam kuliah umum di Fakultas Farmasi UI pada yang mengusung tema “Tren Global dan Respon Regulasi: Prospek Produk Kecantikan Anti-Penuaan dan Suplemen di Silver Economy”.

Taruna menjelaskan bahwasilver economymerupakan fenomena demografis yang tidak dapat terpisahkan dari peningkatan kebutuhan produk kesehatan, perawatan diri, dan suplemen bagi lansia.

Namun demikian, kelompok lansia juga memiliki karakteristik fisiologis berbeda, sehingga memerlukan perhatian khusus dari segi formulasi produk, klaim manfaat, serta aspek keamanan.

Ia mengatakan kuliah umum juga berperan sebagai ruang strategis untuk pertukaran gagasan terkait tantangan dan peluang industri kosmetik dan suplemen di tengah meningkatnya populasi lanjut usia di tingkat global.

Taruna juga menekankan peran BPOM dalam memastikan keamanan, mutu, dan klaim produk melalui pengawasan sebelum pemasaran dan pasca-pemasaran, penguatan standar, serta pendekatan regulasi berbasis risiko dan bukti ilmiah.

Ia juga menyoroti pentingnya literasi konsumen dan tanggung jawab industri dalam menyampaikan informasi produk secara etis dan akurat.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI Hamdi Muluk menilai bahwa kolaborasi antara akademisi dan regulator merupakan kunci dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Dia mengatakan Fakultas Farmasi UI memiliki peran strategis dalam menjembatani riset dengan kebutuhan regulasi dan industri.

Dekan Fakultas Farmasi UI Arry Yanuar menyampaikan bahwa kegiatan itu mencerminkan komitmen Fakultas Farmasi UI dalam mengintegrasikan sains, inovasi, dan regulasi.

“Public lectureini menjadi wujud nyata sinergi akademisi dan regulator dalam menjawab tantangan pengembangan produk kosmetik dan suplemen di erasilver economy, dengan menempatkan keselamatan dan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama,” ujar Arry Yanuar.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyita ribuan obat-obatan terlarang yang mengandung bahan kimia berbahaya di kawasan Jakarta Barat, salah satunya obat kuat. Selain menyita ribuan obat itu, satu pelaku berinisial MU pun diamankan petugas.

"Hasil pelaksanaan kegiatan penindakan khusus di DKI Jakarta hari ini, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2025 Penyidik PPNS BBPOM di Jakarta bersama penyidik Metro Jaya berhasil mengungkap gudang sediaan farmasi ilegal di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang telah beroperasi selama 4 tahun," ujar Kepala BPOM, Taruna Ikrar pada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, petugas berhasil menemukan dan menyita produk obat tanpa izin edar sebanyak 15 jenis dengan jumlah 4.027 kemasan senilai Rp 1,4 miliar, lalu produk obat bahan alam mengandung bahan kimia obat sebanyak 29 jenis berjumlah 3.151 kemasan senilai Rp770 juta.

Selanjutnya, produk suplemen kesehatan sebanyak 21 jenis dengan jumlah 1.899 kemasan senilai Rp551 juta, lalu alat elektronik dokumen dan kemasan dengan total temuan 65 item berjumlah 9.077 kemasan senilai Rp 2,74 miliar.

"Jadi ini khusus di daerah (Jakarta) untuk triwulan terakhir. Pelaku inisial MU berperan sebagai penyedia supplier produk obat, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan yang dipesan oleh pelanggan yang memiliki toko online kemudian didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.

Dia menerangkan, pelaku MU sejatinya tak memiliki toko, baik offline maupun online, hanya saja pelaku memasarkannya secara online melalui WhatsApp. Saat ada pelanggan memesan melalui WhatsApp dan telah dikonfirmasi, pelaku lantas mengirimkan obat-obatan tersebut.

"Kalau di online sistem, cyber Intelijen kami cepat bekerja, ini dia betul-betul kayak sell-sell dan motifnya dia lakukan di bawah meja gitu. Pemasaran produk dilakukan dengan cara pelaku menerima pesanan dari pelanggan melalui aplikasi WhatsApp atau WA, setelah pelaku mengnfirmasi ketersediaan produk, pelanggan akan mengirim resi pengiriman untuk dicek oleh pelaku kemudian pelaku mengirim produk sesuai resi tersebut. Jadi ini modusnya model baru," jelasnya

Dia mengungkap, produk yang disita itu mayoritas memiliki klaim bisa menambah stamina pria atau obat kuat lelaki yang sejatinya mengandung bahan kimia Sildenevil atau obat kimia terlarang turunannya.

Saat obat-obatan itu digunakan, penggunanya bisa mengalami kehilangan penglihatan, pendengaran, nyeri dada, pembengkakan wajah, serangan stroke hingga kematian secara mendadak.

"Penggunaan produk yang mengandung bahan kimia obat dengan klaim menambah stamina pria ini sangat berisiko, berbahaya sekali. Selain menyalahi aturan, obat bahan alam tidak boleh mengandung bahan kimia obat, tapi ini mengandung," katanya.

Akibat perbuatannya itu, tambahnya, pelaku dikenakan UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435 juncto Pasal 138 Ayat 2 dan atau pasal 436 ayat 1 Dan 2 juncto pasal 145 Ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.