JAKARTA - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bersama World Health Organization (WHO) Indonesia kembali memperkuat kerja sama strategis dalam mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. Kerja sama itu disepakati melalui penandatanganan Grant Agreement dan penyusunan Joint Work Plan (JWP) Biennium 2026-2027.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dan WHO Representative to Indonesia N. Paranietharan secara desk-to-desk. Kerja sama ini merupakan kelanjutan kemitraan antara BPOM dan WHO Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 2020.

Memasuki tahun keempat implementasi hibah, kedua pihak terus mendorong sinergi program yang sejalan dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional, mandat WHO, serta kebutuhan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

"Pada Biennium 2026–2027, nilai hibah yang disepakati mencapai USD 997.853 atau sekitar Rp17 miliar. Dukungan tersebut akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan 63 kegiatan lintas unit kerja di lingkungan BPOM, termasuk unit standardisasi, pengawasan, serta laboratorium," kata Taruna Ikrar di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup capacity building, policy dialogue, expert support, dan technical assistance. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi penguatan sistem kesehatan (health systems), peningkatan kesehatan populasi (healthier populations), pengendalian penyakit menular dan imunisasi, hingga kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan kesehatan.

Kepala BPOM menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BPOM. “Kerja sama antara BPOM dan WHO Indonesia tidak hanya memberikan dukungan teknis, tetapi juga memperkuat harmonisasi kebijakan dengan standar dunia serta mendukung komitmen BPOM dalam memastikan pengawasan obat dan makanan yang efektif, sekaligus menjaga kapasitas BPOM sebagai WHO-Listed Authority untuk vaksin,” ujar Taruna Ikrar.

Terpisah, Perwakilan WHO Indonesia Phoubandith Soulivong menyampaikan apresiasi kepada BPOM atas kemitraan yang telah terjalin selama ini.

“Kerja sama BPOM dan WHO Indonesia merupakan salah satu kerja sama penting bagi kami, mengingat BPOM merupakan salah satu mitra strategis WHO Indonesia. Kami berharap melalui kerja sama Biennium 2026–2027 ini tidak hanya semakin memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, tetapi juga dapat mendukung upaya bersama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, adaptif, dan berdaya saing. Ke depan, kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan nasional guna mendukung perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis aturan khusus terkait pelayanan dan fasilitas kepabeanan bagi barang milik jemaah haji, baik yang dibawa langsung maupun dikirim dari luar negeri.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 96 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, yang diteken Menteri Keuangan 2016-2025 Sri Mulyani pada 6 Januari 2025.

Kepala Seksi Impor III Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Cindhe Marjuang Praja mengatakan aturan tersebut diterbitkan untuk memberikan kemudahan sekaligus memastikan tata kelola barang jemaah haji lebih tertib.

"Selama ini memang tidak ada pengaturan khusus, baik untuk barang yang dibawa langsung oleh jemaah ketika pulang maupun barang yang dikirimkan. Sehingga pelaksanaan di lapangan belum rapi. Karena itu di tahun lalu kami menginisiasi pengaturan khusus untuk barang-barang jemaah haji," ujar Marjuang dalam kegiatan edukasi yang digelar secara virtual pada Kamis (16/4).

Dalam PMK tersebut, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas pajak bagi jemaah haji, di antaranya pembebasan bea masuk dan pajak untuk barang bawaan hingga total US$3.000 per orang dalam satu periode haji. Pengiriman dibatasi maksimal dua kali dengan nilai paling tinggi US$1.500 per pengiriman.

Fasilitas ini hanya berlaku bagi jemaah haji yang berangkat melalui kuota resmi pemerintah, baik haji reguler maupun haji khusus (ONH Plus). Selain itu, barang yang mendapatkan pembebasan harus merupakan barang pribadi, termasuk oleh-oleh, dan tidak untuk tujuan komersial.

[Gambas:Youtube]

Untuk barang bawaan penumpang, jemaah haji reguler diberikan pembebasan penuh tanpa batas nilai selama masih dalam kategori barang pribadi. Sementara jemaah haji khusus dibatasi hingga nilai US$2.500, dengan kelebihan dikenakan bea masuk sebesar 10 persen serta pajak sesuai ketentuan.

Aturan itu juga menetapkan sejumlah ketentuan teknis, seperti kewajiban mencantumkan nomor paspor dalam dokumen pengiriman, batas dimensi paket maksimal 60 cm x 60 cm x 80 cm, serta periode pengiriman yang dibatasi mulai keberangkatan kloter pertama hingga 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir.

Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, DJBC mencatat sejumlah jenis barang yang paling banyak dikirim jemaah haji ke Indonesia, didominasi produk tekstil seperti garmen, abaya, dan sajadah. Parfum dan kosmetik juga menjadi kategori yang cukup banyak dikirim, disusul produk makanan seperti cokelat dan oleh-oleh khas lainnya.

Marjuang mengatakan pola tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar barang yang dikirim merupakan oleh-oleh atau kebutuhan pribadi jemaah.

Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan adanya ketentuan dari instansi lain seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta karantina terkait pembatasan barang tertentu, termasuk kosmetik dan makanan.

BPOM memberikan relaksasi dengan batas maksimal 20 pieces untuk produk kosmetik dalam satu pengiriman. Sementara untuk produk makanan seperti cokelat dan sejenisnya, ditetapkan batas maksimal 5 kilogram.

Marjuang menekankan pentingnya pemahaman jemaah terhadap batasan tersebut agar tidak mengalami kendala dalam proses kepabeanan, baik untuk barang yang dibawa langsung maupun yang dikirim dari luar negeri.

"Ini perlu menjadi perhatian agar belanja jemaah lebih terukur, sehingga saat masuk ke Indonesia prosesnya bisa lebih lancar," ujarnya.

Melalui kebijakan ini, DJBC berharap pelayanan terhadap barang jemaah haji dapat berjalan lebih optimal sekaligus memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menerima penghargaan Anugerah Kepemimpinan Visioner Pengawasan Obat dan Makanan 2026 dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan strategis dan transformasional dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Penghargaan diberikan di sela forum diskusi strategis membahas kenaikan harga obat di tengah gejolak global, termasuk tekanan geopolitik, gangguan rantai pasok bahan baku farmasi, serta fluktuasi biaya logistik internasional. Momentum ini menegaskan relevansi kepemimpinan BPOM dalam merespons isu-isu krusial yang dihadapi industri dan masyarakat.

Forum tersebut dihadiri oleh para pelaku industri farmasi, pemangku kepentingan kesehatan, serta perwakilan pemerintah, dan menjadi ruang konsolidasi nasional untuk merumuskan langkah bersama dalam menjaga stabilitas harga obat dan ketersediaannya di dalam negeri.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F. Tirto Koesnadi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan industri terhadap kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan pengawasan dan keberlanjutan industri di tengah tekanan global.

“Di bawah kepemimpinan Prof Taruna Ikrar, BPOM menunjukkan wajah baru, tegas dalam pengawasan, namun progresif dalam mendorong inovasi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, kepemimpinan visioner menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara akses masyarakat terhadap obat dan keberlangsungan industri,” ujarnya dikutip Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah capaian individu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BPOM dan kolaborasi erat dengan industri, akademisi, serta pemerintah.

“Penghargaan ini adalah amanah. BPOM akan terus memperkuat pengawasan berbasis sains, digitalisasi sistem perizinan, serta mendorong kemandirian farmasi nasional agar tidak rentan terhadap tekanan global. Kita tidak hanya menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga memastikan akses dan keterjangkauan obat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Taruna.

Ia juga menyoroti bahwa dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, telah memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasok farmasi dunia. Gangguan jalur distribusi strategis serta kenaikan biaya energi dan logistik berkontribusi terhadap meningkatnya harga bahan baku obat dan berpotensi memicu kenaikan harga obat di berbagai negara.

“Geopolitik hari ini berdampak langsung pada sektor kesehatan. Karena itu, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional di bidang farmasi, termasuk melalui hilirisasi bahan baku obat dan penguatan industri dalam negeri,” tegasnya.

Di bawah kepemimpinannya, BPOM mencatat sejumlah capaian strategis, termasuk keberhasilan meraih status WHO Listed Authority (WLA), yang menempatkan Indonesia sejajar dengan otoritas pengawas obat negara maju seperti US Food and Drug Administration dan European Medicines Agency. Status ini menjadi “paspor global” bagi produk farmasi Indonesia untuk menembus pasar internasional.

Selain itu, BPOM juga terus mendorong transformasi digital, memperkuat pengawasan rantai pasok obat dan makanan, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.

JAKARTA - Sebanyak 122 tabung gas Dinitrogen Monoksida (N2O) atau yang dikenal sebagai "gas tertawa" dengan label Baby Whip disita oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tabung-tabung tersebut disita karena diduga disalahgunakan dan diedarkan secara ilegal kepada masyarakat luas.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Hal ini mengingat gas N2O dikategorikan sebagai gas medis yang tidak memiliki izin edar untuk masyarakat umum, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016.

Sebagai gas medis, penggunaan N2O hanya terbatas pada fasilitas kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1199/2025 tentang Formularium Nasional. Oleh karena itu, peredarannya secara bebas di tengah masyarakat adalah tindakan ilegal.

“Dinitrogen monoksida termasuk sebagai gas medik penggunaannya sebagai gas medik terbatas pada fasilitas pelayanan kesehatan. Gas medik tidak memiliki izin edar karena penggunaannya hanya dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan bukan didistribusikan ke masyarakat,” kata Taruna dalam konferensi pers di Kantor BPOM Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2026).

Selain diedarkan secara ilegal, ditemukan pula unsur penyalahgunaan. Seharusnya, penggunaan gas tersebut di fasilitas kesehatan wajib melalui prosedur ketat oleh tenaga medis ahli.

“Berhubungan dengan nitrogen monoksida ini sudah beberapa hari, beberapa bulan menjadi hot topic dan menjadi atensi nasional karena diduga akibat dari penyalahgunaan gas medis ini terdapat korban jiwa,” ucap dia.

Taruna juga menyoroti modus operandi pelaku yang mengedarkan barang tersebut melalui platform daring (online). Pada bagian luar kemasan, produk tersebut diklaim sebagai produk keperluan pangan (food grade) dan disertai label peringatan untuk tidak dihirup. Namun, BPOM menemukan fakta sebaliknya di mana terdapat tata cara menghirup gas di bagian dalam kemasan.

“Nah contoh paling lucu disini, dia tulis disini food dietary, jadi untuk makanan. Terus dia contohnya ini, ini betul-betul kan, don't not inhale, tidak bisa dihisap. Tapi kenyataannya di dalamnya ada petunjuk cara menghirup, ini kan betul-betul ilegal,” ungkap Taruna.

Taruna menjelaskan bahwa peredaran tabung gas N2O itu terungkap setelah Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan didampingi Korwas PPNS Bareskrim Polri melakukan operasi penindakan pada sebuah rumah tinggal di Jalan Kapuk, Gang Kebon Jahe Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada 2 April 2026 kemarin.

“Rumah tinggal tersebut diduga difungsikan sebagai sarana peredaran dan gudang penyimpanan sediaan farmasi jenis gas medik dinitrogen monoksida atau N2O merek Baby Whip, alat dan bahan kemasan dengan modus operandi penjualan secara daring,”

Ia merinci 122 tabung tersebut diantaranya adalah 51 tabung berisi gas N2O Baby Whip 2,2 liter, 42 tabung berisi gas N2O Baby Whip 640 gram, dua tabung gas NO2 satu kilogram, satu tabung gas NO2 dua kilogram, dua tabung gas NO2 empat kilogram, empat tabung gas NO2 tujuh kilogram.

Kemudian ada beberapa tabung kosong yang menjadi barang bukti diantaranya adalah lima tabung kosong gas NO2 Baby Whip 2,2 liter, satu tabung kosong gas NO2 Baby Whip 1.250 gram, 10 tabung kosong gas NO2 Baby Whip 640 gram, empat tabung kosong gas NO2 tujuh kilogram.

Selain itu terdapat juga satu alat pemanas, dua rol plastik untuk membungkus, satu bungkus plastik, tiga kardus kemasan 640 gram kali enam, 61 kardus kemasan 640 gram kali satu, satu tutup tabung, lima bungkus kabel ties, tiga buah lakban dan tiga dus Nosle sebagai alat bantu penggunaan gas N2O.

Sementara itu, Deputi Bidang Penindakan BPOM, Tubagus Ade Hidayat menuturkan bahwa saat ini kasus pengedaran gas N2O atau gas tertawa ini sudah naik ke tahap penyidikan.

Di sisi lain, terdapat satu orang yang telah diamankan, namun ia menegaskan bahwa pihaknya belum bisa mengungkap inisial dari pelaku yang diamankan. Mengingat penetapan tersangka masih dalam proses pendampingan.

“Penetapan tersangkanya masih berproses dalam pendampingan dengan Korwas untuk dalam waktu dekat akan kita lakukan penetapan tersangkanya. Sementara masih satu orang, kemudian hari ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang, inisialnya nanti menyusul,” pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan bahwa konsep kolaborasi Academia-Business-Government (ABG) merupakan peta strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing global di tengah dinamika perubahan dunia yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan yang digagas Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (IAPPI) di Auditorium BJ Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sabtu (14/2/2026).

Taruna menjelaskan, berbagai indikator internasional menunjukkan posisi Indonesia masih berada pada level moderat dan membutuhkan lompatan transformasi yang sistematis.

Pada World Competitiveness Index (IMD), daya saing nasional dipengaruhi oleh kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, serta infrastruktur. Sementara pada Global Health Security (GHS) Index, yang mengukur kesiapsiagaan 195 negara menghadapi pandemi.

Indonesia masih berada pada kategori menengah meskipun pernah dipercaya menjadi tuan rumah Global Health Security Agenda ke-5 sebagai bagian dari peran aktif dalam dialog kesehatan global," kata Taruna, dikutip Minggu (15/2/2026).

Di sektor ketahanan pangan, Global Food Security Index (GFSI) menargetkan peningkatan dari 76,20 pada 2024 menjadi 80,72 pada 2029. Namun tantangan global seperti Society 5.0, digitalisasi, perubahan iklim, kemajuan teknologi komunikasi, serta potensi silent pandemic menuntut pendekatan lintas sektor yang lebih terintegrasi.

Menurut Taruna Ikrar, seluruh tantangan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Perguruan tinggi harus menjadi pusat lahirnya solusi global melalui riset yang relevan, inovasi yang terhilirisasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu BPOM siap bersinergi dengan kampus dan dunia usaha agar inovasi tidak berhenti pada publikasi, tetapi menjadi produk nyata yang memberi manfaat kesehatan dan ekonomi. Taruna juga menyoroti Global Innovation Index 2025 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-55 dari 139 negara.

"Dengan jumlah perguruan tinggi mencapai 4.416, Indonesia dinilai memiliki potensi inovasi sangat besar, namun memerlukan percepatan penguatan ekosistem riset berdampak tinggi, hilirisasi industri, serta kolaborasi internasional," ujarnya.

Alumni Kedokteran Unhas ini menekankan bahwa konsep ABG bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan model ekosistem nasional. Akademisi melahirkan ilmu dan teknologi, industri mengubahnya menjadi nilai ekonomi, sementara pemerintah memastikan regulasi dan perlindungan publik berjalan seimbang.

“Negara maju bukan hanya yang kaya sumber daya, tetapi yang mampu mengubah pengetahuan menjadi produk, dan produk menjadi kekuatan ekonomi. ABG adalah jembatan transformasi itu,” tandasnya. Dalam konteks internasional, BPOM juga terus membangun reputasi sebagai otoritas regulatori obat yang kredibel.

BPOM telah menjadi National Regulatory Authority (NRA) pertama dari negara berkembang yang masuk dalam WHO Listed Authority (WLA). Pengakuan Organisasi Kesehatan Dunia tersebut bukan sekadar simbol, tetapi validasi internasional atas kapasitas, tata kelola, dan kredibilitas sistem regulasi obat Indonesia.

Status WLA membuat keputusan regulatori BPOM dapat menjadi rujukan bagi negara lain. Dengan posisi sebagai reference National Regulatory Authority, proses registrasi dan penerimaan produk Indonesia di pasar global menjadi lebih cepat dan lebih dipercaya.

Dampak lanjutannya adalah penguatan ekonomi nasional karena industri farmasi dan produk kesehatan dalam negeri memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif. Selain meningkatkan ekspor, capaian ini juga memperkuat diplomasi kesehatan Indonesia di forum internasional.

Bagi perguruan tinggi dan dunia riset, pengakuan tersebut membuka peluang besar hilirisasi inovasi obat dan produk kesehatan karena didukung sistem regulasi yang telah diakui dunia. Dia menyebut WLA sebagai game changer yang menghubungkan riset, industri, regulasi, dan daya saing global Indonesia.

Taruna menegaskan kontribusi sektor obat dan makanan terhadap perekonomian nasional sangat besar. Aktivitas industri besar dan UMKM di bawah pengawasan BPOM diperkirakan bernilai sekitar Rp10.000 triliun (sekitar USD594 miliar). Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dari hulu hingga hilir, BPOM memegang peran strategis dalam menjaga kepercayaan pasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini terdapat 45.216 industri skala besar dan sekitar 4,2 juta UMKM berada dalam lingkup pengawasan BPOM. Rinciannya meliputi 272 industri obat dan 3.217 pedagang besar farmasi; 239 industri obat bahan alam dan 1.207 usaha obat bahan alam; 208 industri suplemen kesehatan; 143 industri kosmetik dan 1.183 UMKM kosmetik; 11.137 industri pangan olahan, 10.111 UMKM pangan olahan, 196.849 industri rumah tangga pangan, serta sekitar 30.000 ritel makanan modern.

Sepanjang 2025, BPOM menerbitkan sedikitnya 424.301 sertifikat yang mencakup izin edar produk, sertifikat sarana produksi dan distribusi, serta surat keterangan ekspor dan impor. Hal ini menunjukkan peran pengawasan sekaligus fasilitasi BPOM dalam menjaga keamanan produk sekaligus mempercepat aktivitas ekonomi.

Melalui pendekatan ABG dan dukungan sistem regulasi berstandar internasional, BPOM menempatkan pengawasan tidak hanya sebagai fungsi kontrol, tetapi juga akselerator inovasi nasional. Regulasi diposisikan sebagai enabler agar riset, industri kesehatan, pangan, dan obat tradisional Indonesia mampu menembus pasar global secara aman dan terpercaya.

Menurut Taruna, masa depan daya saing Indonesia tidak ditentukan oleh satu sektor saja, melainkan oleh kemampuan menyatukan sains, industri, dan kebijakan publik dalam satu arah pembangunan. Sehingga konsep ABG diharapkan menjadi fondasi menuju Indonesia berdaya saing global sekaligus berdaulat di bidang kesehatan dan pangan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjelaskan status izin peredaran Whip Pink menyusul sorotan publik atas dugaan penyalahgunaan produk tersebut.

Isu dugaan penyalahgunaan Whip Pink muncul di tengah peristiwa kematian selebgram Lula Lahfah.

Mendag Budi Santoso menyatakan tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan aspek perizinan dan pengawasan produk tersebut.

"Pada prinsipnya kita sudah koordinasi dengan Badan POM. Kita cek lagi apakah itu dianggap sebagai penyimpangan, karena secara teknis kebijakannya memang ada di Badan POM," ujar Budi dalam konferensi pers di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).

Ia menegaskan koordinasi tersebut penting agar langkah pengawasan di lapangan tidak keliru, mengingat Whip Pink merupakan produk pangan yang selama ini digunakan untuk kebutuhan kuliner. Kemendag tidak akan bergerak sendiri dalam melakukan pengawasan.

"Kita jangan sampai salah ketika melakukan pengawasan ke lapangan. Tentu kita akan bersama-sama dengan Badan POM," katanya.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menambahkan Whip Pink mengandung nitrous oxide (N2O), yang secara regulasi merupakan bahan tambahan pangan yang diizinkan oleh BPOM sebagai propelan dalam produk makanan.

Karena itu, Moga menjelaskam izin edar dan pengawasan teknis berada di bawah kewenangan BPOM.

"Itu merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan sebagai propelan. Izinnya dikeluarkan oleh Badan POM dan pengawasannya ada di sana," ujarnya.

Ia membandingkan kasus Whip Pink dengan penyalahgunaan produk lain di luar fungsi aslinya. Persoalan muncul bukan pada izin produk, melainkan pada penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

"Ini sama seperti dulu kasus lem Aibon. Sebenarnya digunakan untuk sepatu atau kayu, tapi disalahgunakan dengan cara dihirup," katanya.

Terkait aspek penegakan hukum, Moga menyebut penanganan penyalahgunaan Whip Pink telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut jika terdapat aspek hukum perdagangan yang perlu ditelusuri.

"Kalau sudah ditangani oleh aparat penegak hukum lain, kita sudah. Dari aspek hukumnya nanti kita akan koordinasi," ujarnya.

Sebagai informasi, Whip Pink merupakan produk kuliner yang mengandung gas N2O yang berfungsi sebagai propelan untuk mengeluarkan whipped cream dari tabung.

Produk ini bukan untuk dihirup. Namun, belakangan Whip Pink disorot karena disalahgunakan untuk mendapatkan efek euforia sesaat.

Fenomena ini menjadi perhatian DPR RI dalam rapat kerja Komisi III dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sejumlah anggota dewan menilai penyalahgunaan Whip Pink di kalangan remaja semakin mengkhawatirkan dan berpotensi membahayakan kesehatan, meski produk tersebut secara legal memiliki izin edar sebagai bahan tambahan pangan.

Sorotan publik semakin menguat setelah Whip Pink dikaitkan dengan kematian selebgram Lula Lahfah. Meski penyebab kematian masih didalami, para ahli mengingatkan penggunaan nitrous oxide di luar fungsi kuliner dan tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) meraih penghargaan “Pelopor Herbal Indonesia - Penjaga Marwah Jamu Aman Nasional” dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Malam Inagurasi Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-25 BPOM di Auditorium Gedung Merah Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).

Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi Sido Muncul dalam menerapkan standar keamanan produk jamu yang berbasis uji ilmiah di Tanah Air.

Direktur Sido Muncul Dr (HC) Irwan Hidayat mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen perusahaan.

Komitmen itu, lanjut dia, diwujudkan dengan memastikan produk jamu yang beredar di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan keamanannya secara ilmiah.

“Produk jamu yang kami hasilkan tidak hanya diperkenalkan ke masyarakat, tetapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan keamanannya secara ilmiah,” ujar Irwan kepada Kompas.com, Sabtu.

Menurut Irwan, tidak semua produk bisa begitu saja diklaim aman. Setiap produk memiliki potensi risiko jika tidak melalui proses pengujian yang ketat.

Oleh karena itu, lanjut Irwan, produsen wajib memastikan seluruh produk aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar ilmiah yang dapat diuji.

Ia menuturkan, seluruh produk Sido Muncul diuji melalui berbagai tahapan pengujian, mulai dari uji toksisitas hingga uji khasiat.

Penilaian tersebut menjadi bagian dari dasar BPOM memberikan penghargaan kepada Sido Muncul sebagai pelopor herbal Indonesia yang konsisten menjaga keamanan jamu.

“Keamanan ini bukan sekadar klaim. Semua dibuktikan lewat pengujian yang ketat,” kata Irwan.

Selain pengujian internal, pengawasan dari BPOM juga dilakukan secara berkala. Irwan menyebut, untuk perusahaan dengan skala produksi dan penjualan besar, inspeksi BPOM dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun sesuai periode audit yang ditetapkan.

Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, Irwan mengakui kepercayaan publik menjadi aset yang sangat rapuh.

Menurut dia, sedikit saja muncul keraguan, kepercayaan masyarakat bisa langsung menurun. Namun, pihaknya memilih tidak berdebat di ruang publik digital.

Ia menambahkan, seluruh proses produksi Sido Muncul telah memenuhi syarat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Setiap hasil produksi diuji ulang untuk memastikan bebas dari pestisida, aflatoksin, logam berat, DNA babi, serta kontaminan lainnya. Seluruh proses tersebut terdokumentasi dalam sertifikat analisis pada setiap batch produksi.

“Kalau ada yang meragukan keamanan produk, kami menjawabnya dengan data ilmiah dan bukti proses produksi yang memenuhi standar,” ujarnya.

Audit produk dan pabrik

Pada kesempatan sama, Research and Quality Operation Head Sido Muncul, Apt Wahyu Widayani, SSi, menuturkan bahwa audit yang dijalani perusahaan mencakup audit produk dan audit pabrik.

Produk diperiksa melalui pengambilan sampel setiap batch sebelum dipasarkan. Sementara, pabrik diawasi untuk memastikan proses produksi sesuai standar.

“Semua hasil uji harus memenuhi standar keamanan sebelum produk beredar,” tutur Wahyu.
Wahyu menjelaskan, audit dari BPOM dilakukan secara insidental minimal setahun sekali.

Pemeriksaan tersebut biasanya dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga proses produksi di lapangan.

Menurut Wahyu, Sido Muncul menerapkan tiga lapis pengamanan dalam menjaga kualitas produknya.

“Pertama, keamanan produk melalui uji ilmiah. Kedua, pengawasan ketat terhadap fasilitas produksi yang harus memenuhi standar. Ketiga, setiap batch produksi wajib lolos uji sebelum dipasarkan ke konsumen,” terang Wahyu.

Pengawasan berbasis sains

Kepala BPOM Prof dr Taruna Ikrar, MBiomed, MD, PhD, menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan, termasuk jamu, memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.

Menurut dia, produk-produk yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari menyentuh seluruh siklus kehidupan manusia, mulai dari bayi hingga lanjut usia.

“Apa yang kami awasi dan jamin keamanannya berdampak langsung pada setiap insan di negeri ini, mulai dari bayi sampai orang tua, dari masyarakat biasa hingga pimpinan negara,” ujar Taruna.

Taruna menjelaskan, seluruh kebijakan dan keputusan BPOM dalam pengawasan obat dan makanan didasarkan pada dua landasan utama, yakni sains dan regulasi.

Pendekatan ilmiah menjadi rujukan utama dalam menilai keamanan, mutu, dan khasiat produk. Sementara, regulasi berfungsi sebagai pagar untuk melindungi masyarakat dari risiko produk yang tidak memenuhi standar.

Menurut Taruna, pengawasan bukan hanya dilakukan secara simbolik, melainkan melalui proses profesional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

BPOM juga melakukan audit serta pemeriksaan, baik secara berkala maupun insidental, terhadap pelaku usaha untuk memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai ketentuan.

“Landasan kerja kami jelas, yaitu ilmu pengetahuan dan aturan. Setiap keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Taruna.

PT Nestlé Indonesia menegaskan seluruh produk yang diproduksi di Indonesia aman untuk dikonsumsi, termasuk susu formula bayi.

Perusahaan menekankan fasilitas produksi di Indonesia tidak terdampak isu kontaminasi racun pada susu formula bayi.

Sebelumnya, Nestlé global melakukan penarikan produk susu formula bayi di 49 negara karena diduga terkontaminasi racun. Dampak yang ditimbulkan dari produk tersebut berupa mual dan muntah parah.

Menindaklanjuti pemberitaan mengenai penarikan beberapa bets produk susu formula bayi Nestlé di sejumlah negara, Nestlé Indonesia menyampaikan beberapa informasi terbaru.

"Nestlé Indonesia menegaskan fasilitas produksi di Indonesia tidak terdampak oleh isu ini, dan seluruh produk yang diproduksi di Indonesia tetap aman untuk dikonsumsi," jelas perusahaan dalam keterangan resminya, Rabu (14/1).

Selain itu, perusahaan meyakinkan produk impor yang dijual Nestlé Indonesia tetap memenuhi seluruh persyaratan keamanan pangan dan mutu. Hal itu sesuai standar nasional maupun internasional, dan sudah dikonfirmasi melalui pengujian komprehensif.

"Hanya terdapat dua bets produk yang diimpor ke Indonesia dari Swiss yang dinilai berpotensi terdampak, yaitu WyethS-26Promil Gold pHPro1 untuk bayi usia 0-6 bulan (dengan nomor bets 51530017C2 dan 51540017A1)," ungkap perusahaan.

Kedua bets tersebut telah diuji menggunakan metode pengujian paling akurat, dan hasilnya memastikan bahwa cereulide tidak terdeteksi.

Namun demikian, sebagai langkah kehati-hatian dan sejalan dengan pernyataan BPOM yang dipublikasikan pada Rabu (14/1), Nestlé Indonesia telah menghentikan distribusi dan menghentikan sementara impor produk tersebut. Perusahaan juga melakukan penarikan produk secara sukarela terhadap dua bets terdampak, di bawah pengawasan BPOM.

Adapun bagi konsumen yang memiliki produk terdampak WyethS-26Promil Gold pHPro- yakni bets 51530017C2 dan 51540017A1 - diimbau untuk menghubungi layanan konsumen Nestlé Indonesia di 0800 182 1028 atau melalui email di [email protected].

"Nestlé Indonesia meyakinkan konsumen bahwa tidak ada produk yang dipasarkan Nestlé Indonesia atau Wyeth lainnya, maupun bets lain dari produk yang ditarik, yang terdampak oleh isu ini," tegas Nestlé Indonesia.

Ke depan, perusahaan dengan logo burung pipit tetap berkomitmen pada standar mutu dan keamanan pangan tertinggi, serta menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada orang tua, dan masyarakat luas.

Hingga Kamis (15/1) pagi, Nestlé global mengklaim belum ada kasus penyakit yang dikonfirmasi terkait produk dengan tiga merek yang sudah ditarik di 49 negara tersebut.

"Hingga saat ini, belum ada kasus penyakit yang dikonfirmasi terkait produk yang terlibat. Nestlé menanggapi semua pertanyaan konsumen dengan sangat serius dan sedang menyelidikinya," kata perusahaan dilansir dari laman resmi Nestlé global, Rabu (14/1).

Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membeberkan alasanya meminta PT Nestle Indonesia untuk menghentikan peredaran produk susu formula bayi, serta importasi ke RI. Penarikan produk formula bayi produksi Nestlé Suisse SA - Pabrik Konolfingen, Swiss di beberapa negara disebabkan potensi cemaran toksin cereulide pada bahan baku asam arakidonat (ARA) dan minyak tertentu yang digunakan dalam proses produksi.

Berikut daftar 49 negara yang terkena dampak penarikan produk susu formula Nestle:

- Eropa: Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Kazakhstan, Lithuania, Macedonia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Ukraina, dan Uzbekistan.

- Amerika: Argentina, Brasil, Chili, Meksiko, Paraguay, Peru dan Uruguay.

- Asia, Oceania dan Afrika: Australia, bagian Daratan China, China Raya, serta Daratan China untuk perdagangan online lintas batas (CBEC), Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dan Daratan China, Timur Tengah dan Afrika Utara (Bahrain, Mesir, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab), Selandia Baru, Filipina, Afrika Selatan, Taiwan dan Daratan China, serta Vietnam.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat usai terjadi kasus keracunan.

Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan langkah itu dilakukan setelah BGN menurunkan Tim Investigasi Independen bersama Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) untuk menindaklanjuti kasus keracunan di SMPN 1 Cisarua.

"Kami sangat menyesalkan insiden ini. Kami telah mengirim tim investigasi untuk memastikan penyebabnya dan memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan penanganan yang layak," ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10).

Sementara itu, Ketua Tim Investigasi Independen BGN Karimah Muhammad mengatakan pihaknya telah menyambangi dua unit dapur MBG yang bertanggung jawab dalam pendistribusian, yakni SPPG Cisarua Jambudipa 1 dan SPPG Cisarua Pasirlangu. Keduanya berada di bawah naungan Yayasan Tarbiyatul Qur'an Cisarua (TARBIQU).

Ia mengatakan pada 14 Oktober kemarin, sebanyak 115 siswa SMPN 1 Cisarua mengalami gejala pusing, mual, dan muntah. Mereka pusing, mual, dan muntah, setelah mengonsumsi menu MBG dari SPPG Jambudipa 1.

Hari itu menu yang disiapkan adalah ayam black pepper, tahu goreng, tumis wortel kembang kol, dan buah melon.

Keesokan harinya, tujuh siswa kembali mengalami gejala serupa. Tiga di antaranya penerima hidangan MBG dari Jambudipa 1 dan 4, sementara empat siswa lainnya dari SPPG Pasirlangu, yang menyajikan menu ayam yakiniku, edamame, tempura jamur tiram, dan semangka.

Analisis sementara, tim menyebut adanya kemungkinan kontaminasi silang dari bahan pangan yang sama. Selain itu, keterlambatan penghentian distribusi dari SPPG Jambudipa 1 meski telah ada laporan KLB pukul 10.00 WIB, turut menjadi faktor risiko.

Namun, penyebab pasti dari insiden ini masih menunggu hasil dari uji laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setempat.

"KLB terjadi berselang 1 hari, menandakan kemungkinan kontaminasi bahan baku terutama daging ayam atau bahan olahan yang sama. Higienitas dapur dan lingkungan yang kurang baik juga jadi kemungkinan penyebab. Sementara keputusan penghentian distribusi SPPG Cisarua Jambudipa 1 yang terlambat setelah laporan KLB jam 10 pagi dari SMPN 1 Cisarua, menambah risiko," kata Karimah.

Tim juga menemukan fakta bahwa kedua dapur itu belum sepenuhnya memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan, mulai dari segi infrastruktur hingga peralatan yang digunakan untuk memasak. Fakta lainnya, lokasi SPPG Pasirlangu berdekatan dengan kebun warga dan ditemukan banyak lalat di area dapur.

Atas berbagai temuan di lapangan, BGN memutuskan untuk menghentikan distribusi MBG di kedua SPPG.

Selanjutnya, SPPG Jambudipa 1 dan Pasirlangu diminta segera memperbaiki infrastruktur serta wajib mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sementara itu, jumlah korban dugaan keracunan usai menyantap menu MBG di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat mencapai 449 siswa dari sejumlah sekolah per Rabu kemarin.

Koordinator Posko SMPN 1 Cisarua Aep Kunaefi mengatakan para korban yang sebelumnya mengeluhkan gejala seperti mual, muntah, dan pusing, sebagian besar sudah mendapatkan penanganan cepat dari tim medis dan petugas kesehatan yang disiagakan di sekolah maupun puskesmas terdekat.