Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan memindahkan tempat pendaftaran dan pelaporan usaha sejumlah wajib pajak (WP) orang pribadi dan badan besar ke kantor WP besar alias Large Tax Office (LTO).

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-0004/PDH-CHT/PK/2026 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pertimbangannya, Dirjen Pajak menilai perlu evaluasi, yaitu penataan kembali terhadap WP, orang pribadi dan badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di lingkungan DJP.

"Menetapkan tempat terdaftar dan tempat pelaporan usaha Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini," demikian bunyi diktum kesatu Keputusan Dirjen Pajak itu, dikutip Kamis (7/5/2026).

Diktum kedua ini mengatur bahwa pendaftaran dan pelaporan usaha bagi WP, orang pribadi, dan Badan ditetapkan sejak 1 Juli 2026. Artinya, peraturan baru ini akan berlaku dalam periode dua bulan ke depan.

"Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," bunyi diktum ketiga.

Adapun aturan ini merupakan produk hukum yang ditujukan bagi lingkungan internal DJP, baik pejabat eselon II DJP, kepala kantor wilayah terkait, kepala pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan, kepala kantor pelayanan pajak terkait, serta kepala kantor layanan informasi dan pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

Dilansir dari situs resmi DJP, KPP WP Besar atau dikenal sebagai KPP LTO merupakan instansi vertikal di bawah Kanwil DJP WP Besar. Ada empat buah KPP LTO yang berlokasi di Jakarta, yakni KPP WP Besar Satu, KPP WP Besar Dua, KPP WP Besar Tiga serta KPP WP Besar Empat.

Bisnis telah mencoba meminta konfirmasi dari Direktur Peraturan Perpajakan Rosmauli serta Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Inge Diana Rismawanti mengenai Kepdirjen baru ini. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini ditayangkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayano memberikan penghapusan sanksi administratif atas sejumlah keterlambatan kewajiban pajak bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-251/PJ/2025 tentang Kebijakan Administrasi Perpajakan Sehubungan dengan Bencana Alam di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025.

Pada diktum kesatu itu, Dirjen Pajak menetapkan keadaan darurat bencana alam yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat 2025 sebagai keadaan kahar (force majeure).

Selanjutnya, pada diktum kedua, otoritas pajak memberikan penghapusan sanksi administratif atas empat keterlambatan kewajiban perpajakan wajib pajak (WP). Pertama, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang jatuh tempo pada 30 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Kedua, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang jatuh tempo pada 30 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ketiga, pembayaran dan/atau penyetoran pajak dan/atau utang pajak yang jatuh tempo pada 25 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Keempat, pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada Masa Pajak November dan Desember 2025.

"Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dan huruf b serta pembayaran dan/atau penyetoran pajak dan/atau utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c dilaksanakan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 30 Januari 2026," demikian dikutip dari salinan Keputusan Dirjen Pajak itu, Kamis (18/12/2025).

Sementara itu, faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d dibuat oleh Wajib Pajak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal 30 Januari 2026.

Adapun sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selanjutnya, denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12/1994 tentang Perubahan atas UU No.12/1985 tentang PBB.

"Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan," bunyi salinan tersebut.

Di sisi lain, dalam hal atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan.

Keputusan itu berlaku pada saat ditetapkan yakni 15 Desember 2025.