Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang untuk mengkaji usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus Andrie Yunus. Namun, hingga saat ini, pemerintah masih melakukan koordinasi internal sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses penanganan kasus tersebut saat ini telah berjalan.

“Nanti kami koordinasikan dulu ya. Kan sekarang prosesnya juga sudah berjalan dengan cepat, transparan,” ujar Prasetyo usai menghadiri Taklimat Presiden di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menekankan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan proses penanganan kasus berjalan secara profesional dan akuntabel.

Dengan penanganan yang disebut berlangsung cepat dan transparan, pemerintah tampaknya ingin memastikan kepercayaan publik tetap terjaga tanpa harus terburu-buru mengambil langkah tambahan seperti pembentukan TGPF.

Menanggapi adanya dorongan pembentukan TGPF, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan opsi tersebut.

“Bahwa ada pemikiran atau ada usulan, nanti kita coba kaji,” tandas Prasetyo.

Dalam perkembangan terbaru, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ke Bareskrim Polri.

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya mengatakan laporan ini dilakukan sebagaimana respons pihaknya terkait langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan perkara ini ke Puspom TNI.

"Jadi kami hari ini kemudian menindaklanjutinya juga dengan membuat laporan tipe B atau laporan langsung dari korban, yang diwakilkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi," ujar Dimas di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).