Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang untuk mengkaji usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus Andrie Yunus. Namun, hingga saat ini, pemerintah masih melakukan koordinasi internal sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses penanganan kasus tersebut saat ini telah berjalan.

“Nanti kami koordinasikan dulu ya. Kan sekarang prosesnya juga sudah berjalan dengan cepat, transparan,” ujar Prasetyo usai menghadiri Taklimat Presiden di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menekankan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan proses penanganan kasus berjalan secara profesional dan akuntabel.

Dengan penanganan yang disebut berlangsung cepat dan transparan, pemerintah tampaknya ingin memastikan kepercayaan publik tetap terjaga tanpa harus terburu-buru mengambil langkah tambahan seperti pembentukan TGPF.

Menanggapi adanya dorongan pembentukan TGPF, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan opsi tersebut.

“Bahwa ada pemikiran atau ada usulan, nanti kita coba kaji,” tandas Prasetyo.

Dalam perkembangan terbaru, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ke Bareskrim Polri.

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya mengatakan laporan ini dilakukan sebagaimana respons pihaknya terkait langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan perkara ini ke Puspom TNI.

"Jadi kami hari ini kemudian menindaklanjutinya juga dengan membuat laporan tipe B atau laporan langsung dari korban, yang diwakilkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi," ujar Dimas di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan penyiraman air keras oleh orang tidak kenal kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus adalah bentuk perlawanan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman atas kesimpulan rapat khusus Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026). Dia menilai tindakan penyiraman air keras adalah bentuk kejahatan demokrasi.

"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aksi penyiraman air keras terhadap saudara Andrie Yunus merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita," katanya.

Dia menegaskan, Andrie Yunus wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana hukum nasional maupun hukum internasional yang diakui oleh Tanah Air, terlebih peristiwa pidana tersebut menimpa seorang aktivis.

Selain itu, dia turut mendesak Polri segera merampungkan penyidikan secara transparan dan akuntabel sesuai mekanisme yang tertuang dalam perundang-undangan.

"Komisi III DPR meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andrie Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mungkin mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

Habiburokhman menginginkan Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk berkoordinasi memberikan perlindungan bagi keluarga hingga organisasi untuk memberikan kemanan agar kekerasan serupa tidak terjadi.

Selain itu, Komisi III menginginkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menanggung seluruh biaya pengobatan Andrie Yunus karena mendapatkan luka yang cukup serius.

Komisi III juga menjadwalkan mengadakan rapat bersama aparat penegak hukum untuk memastikan penanganan kasus tersebut.

"Komisi III DPR RI akan terus mengawal penanganan kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andrie Yunus untuk memastikan ditegakkannya hukum, kebenaran, dan keadilan bagi saudara Andrie Yunus dengan melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat secara berkala dengan aparat penegak hukum terkait," tandasnya.

Sekadar informasi, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) pukul 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta .

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Sontak, kejadian itu telah memberikan luka fatal bagi Andrie Yunus. Dalam hal ini, setidaknya sejumlah tubuh korban yang mengalami luka yakni area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata dengan total luka bakar 24%.

JAKARTA - Bareskrim Polri mencatat ada sebanyak 325.345 kasus kejahatan sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, 248.076 kasus berhasil diselesaikan dengan tingkat crime clearance rata-rata 76,22%.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono mengatakan, capaian itu merupakan hasil kerja seluruh jajaran kepolisian di tingkat pusat maupun daerah. "Bareskrim dan jajaran selama tahun 2025 mencatat crime total sebanyak 325.345 kasus dengan penyelesaian 248.076 kasus atau crime clearance rata-rata 76,22%,” kata Syahar saat rilis akhir tahun di Mabes Polri, Selasa (30/12/2025). 36 Kombes Polisi Dimutasi Kapolri Jelang Akhir 2025, Ini Nama-namanya

Sementara itu, untuk kinerja Bareskrim Polri sendiri beserta jajaran, tercatat 850 kasus dengan 803 kasus berhasil diselesaikan. Dengan demikian tingkat penyelesaian perkara mencapai 94%.

Dalam kesempatan tersebut, Syahar juga mengapresiasi kepada tiga polda dengan tingkat penyelesaian perkara tertinggi, yakni Polda Jawa Timur dengan 119%, Polda Kalimantan Tengah (109,89%), dan Polda Papua (109,71%). "Angka penyelesaian di atas 100% ini karena selain menyelesaikan kasus yang berjalan, jajaran juga menuntaskan perkara tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Berdasarkan klasifikasi jenis kejahatan, tingkat penyelesaian perkara untuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan negara masing-masing berada di angka 76%. Sementara itu, kejahatan yang berimplikasi pada konvergensi teknologi mencatat tingkat penyelesaian hampir 96%.

Dalam mendukung program Asta Cita di bidang penegakan hukum, Polri menetapkan empat prioritas utama. Pertama, pemberantasan judi online dengan pengungkapan 665 kasus dan 741 tersangka. Dari penindakan tersebut, Polri menyita aset dan uang senilai sekitar Rp1,5 triliun, memblokir 231.517 situs judi online, serta melaksanakan 1.764 kegiatan preventif.

Kedua, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Sepanjang 2025, Polri mengungkap 64.046 tersangka dengan total barang bukti mencapai 590 ton, senilai sekitar Rp41 triliun.

Selain itu, upaya restorative justice dalam perkara narkotika mengalami peningkatan signifikan dengan 13.880 kasus. Lebih lanjut, Syahar menjelaskan, dalam upaya pencegahan, Direktorat Tindak Pidana Narkoba juga melakukan langkah preemtif dengan mengubah 228 kampung narkoba menjadi 118 kampung bebas narkoba.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipitder) Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka Lin Jingzhang, warga negara RRT yang menjabat sebagai Direktur di PT PMT,

Jakarta (ANTARA) - Satgas Penanganan Cesium (Cs-137) menyampaikan Polri menetapkan Direktur PT Peter Metal Technology (PMT) Lin Jingzhang sebagai tersangka kasus pencemaran lingkungan akibat paparan radioaktif Cs-137 di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten.

“Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipitder) Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka Lin Jingzhang, warga negara RRT yang menjabat sebagai Direktur di PT PMT," kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan, di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan intensif yang melibatkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Polisi juga telah mengajukan pencekalan terhadap yang bersangkutan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, dan yang bersangkutan resmi dicegah bepergian ke luar negeri.

Dirinya menjelaskan, kasus ini bermula dari pengecekan paparan radiasi yang dilakukan penyidik Tipidter Bareskrim Polri bersama Bapeten di lokasi PT PMT pada 26 Agustus 2025.

Dari hasil pengukuran, ditemukan paparan radiasi sebesar 216 mikrosivert per jam pada tungku bakar luar. Pendalaman lanjutan pada 29 Agustus 2025 menunjukkan paparan lebih tinggi, yakni 700 mikrosivert per jam pada tungku bakar dalam perusahaan tersebut.

PT PMT diketahui mulai beroperasi pada September 2024 dan menghentikan kegiatan operasionalnya pada Juli 2025. Dalam proses produksinya, perusahaan tersebut mengolah bahan baku stainless yang berasal dari scrap dan barang bekas.

Bara menyampaikan, bahan baku dipress, dilebur dalam tungku dengan suhu antara 1.500 hingga 1.700 derajat Celsius selama sekitar dua jam, kemudian dicetak menjadi billet sepanjang empat meter untuk selanjutnya dikeringkan menjadi produk stainless steel.

Selama 2024, PT PMT menerima pasokan bahan baku dari 66 pemasok yang berasal dari wilayah Jakarta, Banten, Tangerang, dan Surabaya. Sementara pada 2025, jumlah pemasok meningkat menjadi 82 yang berasal dari Jakarta, Kalimantan, Surabaya, dan Sumatera. Total bahan baku yang diterima mencapai 3.448,7 ton.

“Hasil produksi stainless steel PT PMT seluruhnya 100 persen diekspor ke Republik Rakyat Tiongkok,” katanya lagi.

Dalam penyelidikan, kata dia pula, aparat juga menemukan limbah sisa industri berupa refraktori bekas yang diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Limbah tersebut ditemukan dalam bentuk material padat berwarna hitam, putih, dan cokelat yang tersimpan di gudang produksi tanpa pengelolaan sesuai ketentuan. Selain itu, sebagian limbah diduga dibuang ke salah satu lapak rongsok di wilayah Cikande untuk keperluan urukan.

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 40 saksi yang terdiri atas pihak internal PT PMT, pemilik dan pengelola lapak rongsok, pengambil limbah, para pemasok bahan baku, pengelola kawasan industri Modern Cikande, Bapeten, Kementerian Lingkungan Hidup, serta notaris.

Atas perbuatannya, kata dia lagi, tersangka dijerat dengan Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 103, serta Pasal 104 juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, Kasubdit II Direktorat Tipidter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Sardo MP Sibarani menyampaikan ancaman hukuman yang akan dihadapi bersangkutan yakni pidana 3 sampai 10 tahun, serta denda Rp8 miliar.

“Perkara ini ancaman hukumannya antara 3 sampai 10 tahun, denda Rp8 miliar,” kata dia pula.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025