JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kehadiran Presiden Lukashenko ke Indonesia merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya berkunjung pada 2013.

Sebelumnya, Prabowo dan Lukashenko juga pernah bertemu pada Selasa, 15 Juli 2025. Pertemuan tersebut digelar di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk.

Kala itu, Prabowo dan Lukashenko bertemu selama tiga jam dalam suasana yang santai dan bersahabat ini mencerminkan kedekatan dan rasa hormat antara kedua pemimpin negara. Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.

Diketahui, Lukashenko tiba di Jakarta, pada Rabu (1/7/2026). Pesawat yang membawa rombongan Presiden Lukashenko tiba melalui Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma. Kedatangan Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsoeddin yang mewakili Prabowo.

"Saya mewakili Presiden RI menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafri yang dibagikan lewat akun media sosial Instagram miliknya @sjafrie.sjamsoeddin.

Sementara itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus. "Sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko tiba di Jakarta, pada Rabu (1/7/2026). Pesawat yang membawa rombongan Presiden Lukashenko tiba melalui Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Kedatangan Presiden Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsoeddin yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mewakili Presiden RI menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafri yang dibagikan lewat akun media sosial Instagram miliknya @sjafrie.sjamsoeddin.

Diagendakan, Presiden Lukashenko akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo pada keesokan harinya, pada Kamis (2/7/2026).

Sementara itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus.

"Sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah Indonesia ingin memperluas peluang kerja bagi warga negara Indonesia (WNI) di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi. Hal itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/5/2026).

"Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi," kata Prabowo.

Selain membahas kerja sama ketenagakerjaan, Prabowo mengatakan dirinya dan Presiden Steinmeier memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui jalur perundingan. Menurutnya, Indonesia dan Jerman akan terus bekerja sama dalam bidang diplomasi guna menjaga perdamaian dan stabilitas global.

"Presiden Steinmeier dan saya juga sependapat bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan dan kita bekerja sama di bidang diplomasi untuk meningkatkan dan memastikan perdamaian dan stabilitas global," ujarnya.

Prabowo juga menilai Jerman perlu memainkan peran yang lebih aktif dan lebih penting dalam berbagai isu internasional. Ia menegaskan Indonesia membutuhkan kemitraan yang erat dengan Jerman dan negara-negara Eropa.

"Saudara-saudara sekalian, saya sangat berkeyakinan bahwa Jerman harus memainkan peran yang lebih aktif dan lebih penting karena kami butuh kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa. Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih," pungkasnya.

Bisnis.com, SACHEON – Korea Aerospace Industry Ltd. (KAI) selaku pengembang jet tempur KF-21 Boramae mengungkapkan sudah ada beberapa negara yang melakukan inquiry untuk pesawat jet tempur hasil kolaborasi dengan Indonesia tersebut.

Seonghee Park, Senior Manager & Team Leader International Business Development KAI mengatakana sejauh ini sudah banyak potensi pelanggan untuk jet tempur KF-21 yang baru saja selesai dirampungkan.

"Beberapa negara sudah bertanya dan berdiskusi tentang program ini, tapi kami yakin Indonesia akan menjadi yang pertama karena merupakan mitra pengembang (co-developer) dalam program ini," kata Park dalam pertemuan Indonesian Next-Generation Journalist Network yang diselenggarakan Korea Foundation (KF) dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), dikutip Senin (15/6/2026)

Adapun, fase pengembangan jet tempur KF-21 Boramae atau KFX/IFX akan rampung pada akhir Juni 2026.

Park menambahkan bahwa saat ini kedua pemerintah sudah sepakat untuk mengirimkan satu prototype KF-21 ke Indonesia. Dia pun berharap Indonesia dan Korea Selatan dapat memperdalam kerjasama di bidang procurement dalam proyek KFX/IFX ini.

Adapun, pengembangan KF-21 ini disebut akan turut menggairahkan sektor riil di Indonesia karena banyak komponen dan suku cadang yang akan diproduksi di Indonesia.

Junhyun Jo, Directr & Head International Business Development KAI.m menambahkan saat ini pihaknya tengah melaksanakan program tambahan yang sebagian besar akan diharap oleh mitra dari Indonesia yaitu PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Kami sangat ingin untuk melanjutkan kemitraan kita. Untuk program KF-21, kami berencana untuk memindahkan lini produksinya di Indonesia, jadi kita bisa menggunakan lini produksi di Indonesia untuk kebutuhan ekspor," ujar Jo.

Adapun, spesifikasi jet tempur yang disepakati kedua negara, yaitu pesawat tempur generasi 4,5 dengan kemampuan, antara lain semi-stealth, smart avionics with sensor fusion, beyond and within visual range weapon system, highly manuverable, dan interoperability concept.

JAKARTA - Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier tiba di Indonesia. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Steinmeier tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan pantauan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Steinmeier tiba disambut oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, ketibaan Steinmeier dan istri Elke Büdenbender juga disambut tarian tradisional.

Dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia ini, Presiden Steinmeier bakal bertemu Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan rilis Kantor Presiden Federal Jerman, Steinmeier akan disambut Prabowo melalui upacara militer di Istana Merdeka.

Kedua kepala negara akan membahas upaya memperkuat kerja sama dan hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Beberapa di antaranya di bidang ekonomi dan bisnis, energi, iklim, perekrutan tenaga kerja terampil, serta kebudayaan.

Selain itu, Indonesia dan Jerman juga akan menegaskan komitmen bersama dalam mendukung demokrasi, tatanan internasional berbasis aturan, serta penguatan kerja sama multilateral di kawasan Indo-Pasifik.

Setelah agenda kenegaraan di Istana Merdeka, Steinmeier dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal. Di lokasi tersebut, Steinmeier akan berkeliling kompleks masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Steinmeier juga akan melintasi Terowongan Silaturahmi menuju Gereja Katedral Jakarta yang berada tepat di seberang Masjid Istiqlal

Kunjungan ke dua rumah ibadah tersebut untuk melihat nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang menjadi salah satu ciri kehidupan masyarakat Indonesia. Agenda itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi antaragama dalam hubungan kedua negara.

Selanjutnya, Steinmeier akan mengikuti forum diskusi bersama para peneliti dan perwakilan lembaga kajian Indonesia. Pertemuan itu akan membahas peran negara-negara berkekuatan menengah atau middle powers dalam menghadapi dinamika perubahan tatanan global.

Lawatan Presiden Steinmeier ini menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan strategis Indonesia dan Jerman yang selama ini berkembang di berbagai bidang. Mulai dari ekonomi, investasi, energi hijau, pendidikan, hingga kebudayaan. Dalam kunjungan tersebut, Steinmeier turut didampingi delegasi yang terdiri atas pelaku usaha dan kalangan peneliti.

Setelah menuntaskan seluruh agenda di Jakarta, Presiden Steinmeier dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Manila, Filipina sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di kawasan Asia Tenggara.

JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) menggelar perayaan 250 tahun kemerdekaan AS di Kediaman Duta Besar AS, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen untuk memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia.

US Embassy Charge d’Affaires Peter M. Haymond menegaskan, Indonesia adalah salah satu mitra penting Amerika Serikat sejak awal masa kemerdekaannya. Menurutnya, kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara demokrasi.

Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menjunjung tinggi kebebasan rakyat, kedaulatan negara, serta pembangunan kesejahteraan masyarakat. “Ketika Indonesia merayakan kemerdekaan ke-80 tahun dan saya juga bangga sekali bahwa Amerika telah menjadi mitra Indonesia sejak saat itu,” ujar Haymond dalam sambutannya.



Haymond mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan AS akan terus diperkuat, mulai dari sektor keamanan, perdagangan, investasi, hingga penanganan kejahatan lintas negara yang berkembang di era digital.

“Kita akan melanjutkan upaya kita mendukung keamanan para mitra kita di kawasan ini, termasuk di Indonesia. Kita akan dukung upaya negara mitra kita dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan online, dan juga akan mendukung perdagangan serta investasi untuk pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Haymond juga menjelaskan bahwa kedua negara telah menyepakati Comprehensive Strategic Partnership pada 2023. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan sektor ekonomi, khususnya teknologi baru, mineral kritis, investasi, dan perdagangan.

Selain ekonomi, kerja sama keamanan juga menjadi prioritas. Haymond menyoroti tantangan baru berupa judi online, penipuan digital, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) yang membutuhkan kolaborasi lintas negara.

“AI merupakan hal yang bagus jika digunakan secara positif, namun akan berbahaya jika digunakan untuk kejahatan. Itulah sebabnya kita harus bermitra untuk menanggulangi masalah-masalah ini,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu pondasi hubungan kedua negara. Amerika Serikat ingin memperluas peluang pelajar Indonesia untuk belajar di AS.

Menurut Haymond, masa depan pemuda sangat penting bagi negara. Sehingga ia membahas kemungkinan program pendidikan bersama antara institusi pendidikan kedua negara.

“Kedua negara kita sangat peduli dengan para pemuda demi masa depan negara kita. Mereka adalah masa depan negara kita,” ujar Haymond.

Muh Jusrianto

(Direktur Eksekutif Reform Syndicate)

MANUVER diplomatik yang diorkestrasi Presiden Prabowo, sejak dilantik Oktober 2024 hingga Mei 2026, mencatat rekor fantastis dalam lawatan resmi kenegaraan ke berbagai negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Intensitas ini menunjukkan lanskap politik bebas aktif yang semakin dinamis dan ekspansif sebagai pengejawantahan konkret dari konsep heavy strategic hedging (Gindarsah, 2026).

Namun, aktivitas diplomatik yang intens rupanya memicu gelombang kritik domestik, di tengah narasi efisiensi anggaran yang selalu digaungkan pemerintah. Sehingga mobilitas presiden hanya dianggap sebagai pemborosan. Dinamika ini akhirnya berimplikasi pada tereduksinya substansi dibalik kunjungan yang melahirkan berbagai kesepakatan bilateral.

Secara analitis, intensitas diplomasi Prabowo menyerupai sebuah “otot” yang kokoh dan energik, namun secara implisit memiliki kelemahan fundamental. Pasalnya, menguatnya leadership-driven diplomacy, dalam jangka panjang rentan menciptakan personifikasi politik luar negeri yang substansinya lemah secara institusional sehingga kebijakan menjadi tidak sustainable.

Agar peluang emas di balik gaya diplomasi masif Prabowo tidak berkulminasi ke dalam kesia-siaan lantaran cenderung berpijak pada energi satu orang, maka diperlukan suatu rekonstruksi diplomasi dengan mengedepankan penguatan kelembagaan lewat institusi profesional dan sekama follow-up yang rigid. Rekonstruksi ini dimaksudkan agar model diplomasi Indonesia tetap berpijak pada institution-driven.

Otot Diplomasi Prabowo

Selama masa jabatannya, frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo mengalami lonjakan drastis, yang secara komparatif, melampaui kunjungan Joko Widodo pada periode serupa. Manuver diplomatik ini tergolong unik karena intensitas kunjungan berulang ke mitra-mitra yang dianggap strategis, seperti Malaysia (lima kali), Uni Emirat Arab serta Perancis yang tercatat sudah empat kali.

Langgam diplomatik ini bukan sekadar eksposure bilateral, melainkan instrumen agenda setting dan locking-in kepentingan nasional jangka panjang, yang saat ini terbukti efektif dalam melahirkan kerja sama konkret yang bernilai jumbo. Paling tidak tercatat, hingga awal 2026, total komitmen investasi yang diperoleh dari intensitas manuver diplomatik kurang lebih mencapai US$90 miliar.

Selain capaian investasi, diplomasi ofensif yang diorkestrasi turut menorehkan capaian lain, berupa penurunan tarif dagang Amerika Serikat, kemajuan perundingan IEU-CEPA, penguatan ketahanan energi domestik serta perluasan kemitraan pertahanan strategis. Artinya kerja sama pertahanan, hilirisasi, dan energi bukan lagi berhenti pada level menteri, tapi naik ke meja pemimpin.

Realitas ini menegaskan bahwa diplomasi luar negeri yang dinavigasi secara ofensif oleh pemimpin, pada batas tertentu, memiliki efektifitas dan relevansi di tengah konfigurasi geopolitik global yang antagonistik dan volatil. Meski demikian, efektifitas dan relevansi dibalik model “otot” diplomasi Prabowo cenderung bersyarat: optimal untuk penetrasi awal, namun beresiko terjebak personalisasi.

Corak diplomasi tersebut jika hanya bergantung pada energi pemimpin, maka kebijakan berpotensi terputus ketika tampuk kepemimpinan berganti. Begitu pula diplomasi yang tidak diperkuat dengan mekanisme kelembagaan dan tindak lanjut teknokratis, beresiko menggerus trust mitra. Dari lensa realisme, memang sosok pemimpin yang berkarakter menjadi kunci dalam menciptakan peluang dan menjaga national interest (Morgenthau, 1948). Namun, hasil dari semua ini ditentukan oleh kapasitas kelembagaan.

Kelemahan Leadership-Driven

Kebijakan luar negeri yang terkonsentrasi pada persona dan energi pemimpinan bukan tanpa konsekuensi. Ketergantungan ekstrim dengan mekanisme leadership-driven dapat menciptakan risiko struktural berupa kerapuhan, inkonsistensi, instabilitas institusional dalam menghadapi dinamika ekonomi dan politik yang volatil. Konsekuensi dari semua ini adalah sustainability gap.

Kendati miliaran dolar investasi dan ratusan Nota Kesepahaman (MoU) berhasil dicapai melalui perundingan di tingkat pemimpin negara dan pemerintahan. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan tidak terjadi disparitas antara retorika dan realisasi lapangan. Apalagi ego sektoral, patologi birokrasi serta koordinasi yang lemah seringkali menjadi hambatan eksekusi kebijakan.

Oleh karena itu, efektivitas diplomasi pemerintahan Prabowo tidak dapat dinilai secara reduksionis hanya berdasarkan kuantitas komitmen investasi dan kesepakatan bilateral, melainkan secara krusial harus diukur dari kemampuan negara dalam mengonversi apa yang dicapai menjadi hasil yang lebih konkret yang berdampak pada kepentingan publik dan negara.

Dalam konteks inilah, politik luar negeri yang cenderung bergantung kepada mekanisme leadership-driven menyisakan kelemahan fundamental. Pasalnya, kapasitas institusional merupakan prasyarat penting dalam menjembatani, antara capaian diplomatik dengan eksekusi kebijakan. Jika kapasitas institusi direduksi menjadi kapasitas pemimpin maka konsekuensi struktural menjadi tidak terelakkan.

Bagaimanapun juga, kepentingan nasional dalam konstruksi realisme, harus diupayakan secara prudent dan rasional. Bukan malah digerakkan semangat personal (Morgenthau, 1948). Posisi pemimpin tetap penting sebagai penetrasi awal untuk membuka peluang, namun bukan berarti pada tahapan selanjutnya, semuanya diserahkan pada improvisasi individu yang mengabaikan logika kelembagaan.

Prinsipnya, tanpa dukungan sistemik, diplomasi bebas aktif yang dinamis dan ekspansif yang diorkestrasi Presiden Prabowo beresiko melahirkan jebakan transformasional dari instrumen strategis menjadi beban keuangan dan manuver politik yang kontraproduktif. Kondisi saat ini yang terpotret dari kritik publik sejatinya menggambarkan persoalan di mana, tendensi leadership-driven yang dominan telah mengaburkan capaian substansial dari setiap kunjungan Presiden.

Penguatan Kelembagaan

Rekonstruksi terhadap pendekatan leadership-driven diplomacy yang mendapat kritikan lantaran dinilai paradoks dengan narasi efisiensi, seharusnya tidak dilakukan lewat pola pengkerdilan peranan Presiden, melainkan harus melalui penguatan institusi diplomasi secara sistematis. Diperlukan keseimbangan antara energi personal dengan mekanisme institusi yang berpijak pada rasionalitas teknokratis.

Kedudukan Kementerian Luar Negeri serta lembaga-lembaga lain, yang terkait langsung dengan tujuan kerja sama, mesti diletakkan sebagai motor penggerak di dalam panggung diplomasi. Keberadaan lembaga ini tidak boleh dilihat normatif, melainkan peranan dan fungsinya harus dikonstruksi selaku arsitek sekaligus eksekutor yang ikut menyusun peta jalan dalam proses negosiasi.

Jika diilustrasi maka posisi Presiden adalah ujung tombak yang memegang kendali pada isu-isu high-stakes, baik dalam konteks kesepakatan energi strategis maupun negosiasi pertahanan, sementara untuk kunjungan teknis dan follow-up rutin tetap diserahkan ke lembaga terkait. Pembagian kerja ini bukan hanya relevan dalam logika efisiensi, namun penting bagi keberlanjutan dan kredibilitas diplomasi.

Dalam upaya mencegah risiko terjadinya gap antara retorika dan realisasi, membangun mekanisme pengawasan guna memantau perkembangan realisasi terhadap kesepakatan diplomatik, dengan indikator kinerja yang komprehensif, menjadi keharusan. Dengan ini semuanya menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga skeptisme yang mengendap di balik kritik akan runtuh.

Tentu, rekonstruksi ini bukan dimaksudkan untuk mengamputasi ruang gerak Presiden dalam arena diplomasi, melainkan upaya strategis untuk penguatan national interest ala konsepsi realisme. Dengan menempatkan Presiden sebagai aktor-rasional yang berpijak dalam kalkulasi kelembagaan, maka proses diplomasi jauh lebih konsisten, adaptif serta berkelanjutan.

Proses yang demikian melambangkan bahwa politik Indonesia - terlepas dari siapapun pemimpinnya - harus berpijak dan merepresentasikan preferensi kepentingan nasional, bukan sebaliknya: pilihan personal. Pelembagaan atas proses diplomasi memungkinkan negara bergerak sesuai hukum objektif politik luar negeri dalam mengartikulasi kepentingan nasional secara jangka panjang di tengah sistem yang anarkis.

Harryanto Aryodiguno, Ph.D.

Ass. Prof. International Relations, President University

Penandatanganan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan sekadar peristiwa bilateral dalam bidang pertahanan. Ia mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam politik global, khususnya bagaimana regionalisme di Asia berkembang dan berfungsi. Dalam banyak literatur hubungan internasional, regionalisme Asia tidak mengikuti pola integratif seperti Uni Eropa. Sebaliknya, ia berkembang dalam bentuk yang terfragmentasi, saling tumpang tindih, dan berlapis-lapis—atau yang dapat disebut sebagai layered regionalism.

Kawasan Asia-Pasifik hari ini dipenuhi oleh berbagai kerangka kerja regional yang berjalan secara paralel. ASEAN menjadi fondasi utama kerja sama kawasan Asia Tenggara, sementara APEC menghubungkan ekonomi lintas kawasan. Di sisi lain, mekanisme seperti ASEAN+3 dan kerangka Indo-Pasifik menghadirkan konfigurasi yang berbeda dengan aktor dan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Dalam konteks ini, tidak ada satu arsitektur regional tunggal yang dominan, melainkan banyak lapisan kerja sama yang saling beririsan.

Implikasi dari kondisi ini terlihat jelas dalam kasus MDCP. Kerja sama pertahanan Indonesia–Amerika Serikat tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan bilateral, melainkan sebagai bagian dari lapisan regionalisme Indo-Pasifik yang lebih luas. Indonesia tetap menjadi bagian dari ASEAN, tetapi pada saat yang sama juga masuk ke dalam orbit kerja sama keamanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Yang menarik, keterlibatan ini tidak mengharuskan Indonesia keluar dari struktur regional lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai overlapping regional commitments, di mana negara berpartisipasi dalam berbagai kerangka kerja sekaligus tanpa komitmen eksklusif.

Dalam perspektif teoritis, hal ini sejalan dengan pandangan Andrew Hurrell yang menekankan bahwa regionalisme sering kali bukan alternatif dari tatanan global, melainkan reproduksi dari tatanan tersebut. Dalam konteks Asia-Pasifik, Amerika Serikat tetap berperan sebagai penyedia keamanan utama (security provider), dan berbagai inisiatif regional, termasuk Indo-Pasifik, dapat dipahami sebagai ekstensi dari sistem global yang berpusat pada Amerika. Dengan demikian, MDCP tidak menunjukkan bahwa Indonesia keluar dari sistem tersebut, melainkan bahwa Indonesia sedang mengadaptasi posisinya di dalamnya.

Di sinilah relevansi pernyataan bahwa Asia tidak sedang menjadi independen, tetapi beradaptasi dalam struktur global yang ada. Negara-negara di kawasan ini tidak berupaya memutus hubungan dengan kekuatan besar, melainkan mencari cara untuk menavigasi dan memanfaatkan hubungan tersebut demi kepentingan nasional mereka.

Strategi Indonesia dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk strategic hedging. Asia-Pasifik dikenal sebagai kawasan di mana negara-negara tidak memilih satu blok secara tegas, tidak membentuk aliansi militer yang kaku, tetapi juga tidak sepenuhnya netral. Indonesia, misalnya, menjalin kerja sama militer dengan Amerika Serikat, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga hubungan ekonomi dan politik dengan Tiongkok. Lebih jauh lagi, Indonesia secara tegas menolak memberikan akses bebas bagi pesawat militer asing ke wilayah udaranya. Sikap ini mencerminkan strategi “berpartisipasi tanpa berkomitmen penuh,” sebuah pendekatan yang memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika geopolitik.

Namun demikian, praktik ini juga mengungkap ketegangan mendasar dalam regionalisme Asia, yaitu antara prinsip ASEAN centrality dan penetrasi kekuatan eksternal. Di satu sisi, ASEAN berupaya mempertahankan otonomi kawasan dan menjadi pusat arsitektur regional. Di sisi lain, realitas geopolitik menunjukkan bahwa kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tetap memiliki pengaruh yang signifikan. MDCP menunjukkan bahwa ASEAN belum cukup kuat untuk menjadi kerangka keamanan yang sepenuhnya mandiri, sehingga negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, masih membutuhkan kerja sama eksternal untuk menjaga keseimbangan kekuatan.

Meski demikian, satu hal yang tetap menjadi garis merah dalam kebijakan Indonesia adalah kedaulatan. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa setiap kerja sama harus melalui evaluasi ketat dan tidak boleh mengorbankan prinsip kedaulatan nasional. Dalam teori regionalisme, pendekatan ini dikenal sebagai sovereignty-sensitive regionalism, yaitu bentuk kerja sama yang tetap mempertahankan kontrol penuh negara terhadap kebijakan domestik dan keamanan nasional. Berbeda dengan model integrasi Eropa yang rela mengorbankan sebagian kedaulatan demi integrasi yang lebih dalam, Asia memilih jalur yang lebih berhati-hati dan pragmatis.

Akhirnya, regionalisme di Asia-Pasifik juga tidak dapat dilepaskan dari konteks kompetisi kekuatan besar. Kawasan ini menjadi arena di mana Amerika Serikat dan Tiongkok berupaya memperluas pengaruhnya. Dalam kerangka ini, MDCP dapat dilihat sebagai bagian dari strategi Amerika Serikat untuk memperkuat posisinya di Indo-Pasifik, termasuk dengan menarik Indonesia lebih dekat dalam kerja sama keamanan. Namun, Indonesia tidak serta-merta menerima atau menolak sepenuhnya. Sebaliknya, Indonesia memilih untuk mempertahankan ambiguitas strategis sebagai instrumen kebijakan.

Dengan demikian, MDCP bukanlah tanda bahwa Indonesia sedang memilih pihak, melainkan cerminan dari strategi yang lebih kompleks. Indonesia berpartisipasi dalam struktur global, tetapi tidak sepenuhnya tunduk; bekerja sama dengan kekuatan besar, tetapi tetap menjaga jarak. Inilah wajah regionalisme Asia kontemporer—bukan tentang kemandirian absolut, melainkan tentang kemampuan untuk beradaptasi, menavigasi, dan mempertahankan ruang otonomi di tengah tekanan sistem global.

JAKARTA - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan bertemu Presiden Lee Jae Myung menghasilkan 10 kerja sama di sektor prioritas, mulai dari ekonomi, energi, digital, hingga kesehatan dan industri masa depan. Presiden Prabowo pun menyaksikan secara langsung pengumuman dan pertukaran 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dihasilkan antara Republik Indonesia dan Republik Korea dalam kunjungan kenegaraannya di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), pada Rabu (1/4/2026).

Pertukaran MoU ini menjadi wujud konkret penguatan kemitraan strategis kedua negara yang terus berkembang dan berorientasi jangka panjang.

Adapun sepuluh MoU yang dipertukarkan meliputi:

1. Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Dialog Strategis Komprehensif Khusus

2. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Ekonomi 2.0

3. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Kemitraan Mineral Kritis

4. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Digital

5. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di bidang AI untuk Kesehatan Dasar dan Pembangunan Manusia

6. Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kerja Sama di Bidang Energi Bersih

7. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS)

8. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Industri Jasa Pembangkit Lepas Pantai

9. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual

10. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Keuangan (Danantara–Exim Bank of Korea)

Pemerintah menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang tangguh melalui kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan industri, serta mempercepat transformasi menuju ekonomi berbasis teknologi dan energi bersih.

Instrumen kerja sama tersebut juga menjadi langkah nyata dalam memperdalam hubungan bilateral Indonesia–Republik Korea, sekaligus memperkuat posisi kedua negara sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan global.

Melalui kerja sama ini, Indonesia dan Korea Selatan menegaskan arah bersama menuju pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing industri, serta kolaborasi jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Korea Lee Jae Myung mengungkapkan kemitraan strategis yang spesial dengan Indonesia. Kedua negara pun telah bersepakat untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor.

Hal itu diungkap Lee Jae Myung setelah menjamu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House) pada hari ini, Rabu (1/4/2026).

Setibanya di kompleks Blue House, Prabowo disambut secara resmi oleh Lee Jae Myung di depan gedung utama. Pertemuan keduanya kemudian berlangsung dalam format tête-à-tête. Lalu, terdapat pertemuan bilateral yang melibatkan delegasi masing-masing negara.

Kemudian, terdapat pertukaran dokumen kerjasama antara Indonesia dan Republik Korea. Sebanyak sepuluh nota kesepahaman telah ditandatangani sebagai bentuk konkret penguatan kemitraan strategis di berbagai sektor.

Lee Jae Myung mengatakan Korea Selatan berkomitmen untuk memajukan hubungan bilateral dengan Indonesia ke tingkat tertinggi.

"Pada kesempatan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Korea ini, sungguh bermakna bahwa kita akan menuai hasil bersejarah dalam meningkatkan hubungan bilateral kita menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus, dan Republik Korea hanya memiliki satu hubungan seperti ini dengan negara mana pun di dunia," ujar Lee Jae Myung.

Menurutnya, kedua negara memiliki makna khusus satu sama lainnya. Dia juga percaya bahwa Indonesia dan Korea Selatan akan dapat membuktikan satu sama lain alasan kedua negara memiliki makna khusus.

"Indonesia adalah tujuan investasi pertama bagi perusahaan Korea dan mitra berharga yang telah membantu mewujudkan industri pertahanan Korea. Lebih jauh lagi, kendaraan listrik pertama Indonesia diproduksi bersama dengan perusahaan Korea," katanya.

Berdasarkan hasil kerja sama yang sukses hingga saat ini, Indonesia dan Korea Selatan menurutnya akan berupaya menciptakan lebih banyak proyek di masa depan yang lebih bermanfaat bagi rakyat.

"Selama lebih dari 50 tahun sejak terjalinnya hubungan diplomatik, kita telah menjadi sahabat yang dapat dipercaya dan mitra yang berharga dalam perjalanan kita, saling membimbing dan mendukung berdasarkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kepercayaan masing-masing," ujarnya.

Adapun, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia dan Republik Korea memiliki kepentingan bersama yang kuat, khususnya sebagai negara di kawasan Pasifik dan sebagai negara dengan orientasi perdagangan. Menurut Prabowo, kedua negara memiliki potensi saling melengkapi dalam berbagai sektor strategis.

“Kita berdua adalah negara di Pasifik. Kita berdua adalah negara perdagangan. Kita membutuhkan hubungan yang baik untuk kesejahteraan ekonomi kedua negara kita, dan mungkin kita memiliki peran yang saling melengkapi,” kata Prabowo.

Prabowo juga menilai kemajuan pesat Korea Selatan di bidang industri, sains, dan teknologi dapat bersinergi dengan kekuatan Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah serta pasar yang besar.

JAKARTA - Raja Abdullah II ibn Al Hussein menyebut Yordania sebagai “rumah kedua” bagi Presiden Prabowo Subianto saat menerima kunjungan bilateral di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2/2026). Pernyataan tersebut mencerminkan kedekatan hubungan personal maupun diplomatik antara kedua pemimpin serta eratnya persahabatan Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiah.

“Selalu menyenangkan bertemu Anda, khususnya di rumah kedua Anda di Yordania. Saya tahu bahwa orang-orang saya, orang-orang Anda, tahu bahwa kita memiliki hubungan persaudaraan yang sangat istimewa di antara kami berdua selama bertahun-tahun,” ujar Raja Abdullah II.

Raja Abdullah II juga memuji komitmen Indonesia dalam memperjuangkan solusi dua negara dalam konflik global. “Peran bangsa anda, saya pikir, dalam semua tantangan di wilayah itu sangat penting. Saya tahu betapa Anda berkomitmen pada solusi dua negara, betapa Anda menghargai masa depan orang-orang positif,” ucap Raja Abdullah II.



Raja Abdullah II menekankan bahwa upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian merupakan langkah yang sangat penting. Hal tersebut, lebih lanjut, memberikan makna mendalam bagi rakyat Yordania.

“Ini adalah sesuatu, jelas, yang menghangatkan hati kita. Saya tahu bahwa Anda berkomitmen untuk kedamaian dan ketenangan yang besar. Dan sekali lagi, komitmen Anda yang sungguh-sungguh untuk melindungi orang-orang, kita semua, saya pikir, sangat penting,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Abdullah II juga menyampaikan kesiapan Yordania untuk mendukung peran Indonesia dalam upaya tersebut. Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis baik secara politik maupun ekonomi.

“Saya menantikan diskusi ini tentang bagaimana kita dapat membantu saudara dan saudari kita dalam usaha ini,” tandasnya.

Bisnis.com, BANDUNG—Kepala Badan Pengelola (BP) Rebana Helmy Yahya mengusulkan agar institusi yang ia pimpin menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) agar bisa mengakselerasi dan memperkuat peran dalam menggaet investasi di kawasan Rebana.

Permintaan ini disampaikan Helmy di Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2026 yang digelar di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu (25/2/2026) saat menyampaikan perannya mendongkrak perekonomian di wilayah yang mencakup Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.

Helmy mula-mula menuturkan pengalamannya bersama BP Rebana mengunjungi China selama hampir satu minggu. Melawat ke Shanghai, Hangzhou, hingga Nanjing dengan mengunjungi tiga kampus terbaik di China, tiga kawasan industri.

“Kami sudah bertemu juga dengan hampir 30 pengusaha China dari berbagai bidang yang menyatakan minat untuk bekerja sama dengan kami, khususnya di Rebana,” tuturnya.

Menurutnya Rebana yang memiliki kawasan seluas 43.000 hektare, dilengkapi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Pelabuhan Patimban memikat pengusaha China mengingat salah satu produsen otomotif BYD sudah hadir di sana. Hasil kunjungan ini akan ditindaklanjuti di Jakarta untuk mewujud menjadi kerja sama bilateral.

“Saya sudah lobi tiap hari, yang datang Rusia, UAE, Jepang, Jerman, Belanda mau kasih kapal keruk tuh buat Cirebon. Luar biasa Pak, cuma bantu saya,” ujarnya.

Mantan Direktur Utama TVRI ini menuturkan ada dua hal yang membuat minat investor masuk ke Jawa Barat tertahan, yakni pertama soal kesiapan birokrasi. Hal ini merujuk pada kawasan industri di Batang, Jawa Tengah asal China yang sudah dua tahun ijin industrinya belum keluar.

“Ini PR kita, tumpang tindih aturan, ketidakjelasan aturan antara pusat, provinsi sama daerah tidak jalan. Tiba-tiba BYD sudah bikin pabrik sebagian sawah katanya, kumaha aturannya? Perlu ada kesamaan. Mereka mengeluh dua tahun, kita sebagai ASN, sebagai birokrasi andil besar. Kita dianggap lamban, tidak menguasai persoalan, tidak business minded, terlalu sibuk. Mohon maaf, ada cost-cost yang tidak bisa mereka bukukan. Itu catatan kita,” paparnya.

Menurutnya urusan integritas harus jadi perhatian semua pihak, agar bisa menunjukan wajah yang ramah pada investasi. Urusan kedua adalah investor yang sudah ditemui pihaknya cenderung ingin bekerja sama dengan skema B to B bukan B to G. Hal tersebut yang mendasari keinginan BP Rebana menjadi BUMD.

“Ini PR kita sama-sama, saya kepengen banget tuh, ya sudahlah Rebana dibadanusahakan saja. Nggak tumpang tindih juga, kami juga minta kewenangannya ditambah,” katanya.

Helmy mengaku kinerja Rebana saat ini hanya ditopang oleh bantuan 19 tenaga staff, namun karena kecintaannya pada Jawa Barat maka pihaknya tetap berkomitmen. “Saya berjuang dengan 19 karyawan saya di Rebana, saya semangatin mereka, tolonglah,” katanya.

Dasar Hukum Utama pembentukan BP Rebana sendiri lahir Perpres No. 87 Tahun 2021 yang ditetapkan 9 September 2021, badan ini kemudian dibentuk untuk mengoordinasikan rencana aksi 2020-2030, diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2023.

Kawasan Rebana diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan.