JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin akan meneken kerja sama Defence Cooperation Arrangement (DCA) dengan Menteri Pertahanan Jepang HE Koizumi Shinjiro, Senin (4/5/2026). Dalam kesepakatan kerja sama pertahanan itu, Sjafrie ingin kedua negara tukar-menukar informasi terkait perkembangan strategis di dunia.

Hal itu disampaikan Sjafrie sebelum membahas kesepakafan DCA di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026). Awalnya, Sjafrie mengucapkan selamat datang pada Koizumi yang telah bertamu ke Jakarta.

"Hubungan antara Indonesia-Jepang bagi kami sudah merupakan historical background yang sudah dilaksanakan sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945," ucap Sjafrie.

Sjafrie mengatakan, semangat disiplin dari TNI diperoleh saat mendapat pelatihan bersama dari Pembela Tanah Air (PETA) yang juga dididik oleh tentara Jepang.

Lebih lanjut, Sjafrie menyampaikan, pihaknya akan membahas Defense Ministers' Meeting tahun 2026 antara Indonesia-Jepang. Dalam pertamuan itu, Indonesia-Jepang akan melakukan mutual respect dan mutual benefit, mutual advantage.

"Kami akan melakukan pertukaran pandangan secara konstruktif mengenai pembangunan pertahanan kedua negara dan juga kita akan saling bekerja sama di dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam," tutur Sjafrie.

Hal itu dituangkan dalam bentuk DCA antara Kementerian Pertahanan Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Jepang. Perjanjian ini juga merupakan instrumen dalam memperkuat kerangka kerja sama di bidang kegiatan pertahanan antara kedua negara.

"Kami berdua sudah sepakat untuk mendorong kerja sama secara substantif di bidang industri pertahanan dan juga di bidang pembangunan pengawakan dari personel-personel antara kedua negara Indonesia dan Jepang dengan memperhatikan kepentingan nasional masing-masing," ucap Sjafrie.

Bahkan, Sjafrie menilai, Indonesia-Jepang perlu tukar-menukar informasi terkait perkembangan strategis dinamika global, dengan menghormati konstitusi yang berlaku di negara masing-masing.

"Kami juga sudah melakukan pertukaran pikiran sejak berada di Bali sampai dengan pagi ini bahwa kita memang perlu untuk tukar menukar informasi tentang perkembangan strategis dan kita harus menunjukkan bahwa kita menghormati kepentingan nasional masing-masing dan menghormati konstitusi yang berlaku di negara kami antara Indonesia dan Jepang," ucap Sjafrie.

Sementara itu, Menhan Jepang H.E. Koizumi Shinjiro mengucapkan terima kasih kepada Sjafrie dan seluruh jajaran Kemhan. Ia mengaku pertama kali bertemu Sjafrie pada akhir tahun lalubdi Malaysia. Pertemuan itu, berlanjut di Tokyo dan komunikasi terus dijalin melalui sambungan telepon.

"Tidak banyak mitra kerja yang menjalin komunikasi seerat dan seterbuka ini dalam kurun waktu yang singkat," kata Koizumi.

JAKARTA - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan bertemu Presiden Lee Jae Myung menghasilkan 10 kerja sama di sektor prioritas, mulai dari ekonomi, energi, digital, hingga kesehatan dan industri masa depan. Presiden Prabowo pun menyaksikan secara langsung pengumuman dan pertukaran 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dihasilkan antara Republik Indonesia dan Republik Korea dalam kunjungan kenegaraannya di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), pada Rabu (1/4/2026).

Pertukaran MoU ini menjadi wujud konkret penguatan kemitraan strategis kedua negara yang terus berkembang dan berorientasi jangka panjang.

Adapun sepuluh MoU yang dipertukarkan meliputi:

1. Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Dialog Strategis Komprehensif Khusus

2. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Ekonomi 2.0

3. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Kemitraan Mineral Kritis

4. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Digital

5. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di bidang AI untuk Kesehatan Dasar dan Pembangunan Manusia

6. Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kerja Sama di Bidang Energi Bersih

7. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS)

8. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Industri Jasa Pembangkit Lepas Pantai

9. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual

10. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Keuangan (Danantara–Exim Bank of Korea)

Pemerintah menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang tangguh melalui kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan industri, serta mempercepat transformasi menuju ekonomi berbasis teknologi dan energi bersih.

Instrumen kerja sama tersebut juga menjadi langkah nyata dalam memperdalam hubungan bilateral Indonesia–Republik Korea, sekaligus memperkuat posisi kedua negara sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan global.

Melalui kerja sama ini, Indonesia dan Korea Selatan menegaskan arah bersama menuju pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing industri, serta kolaborasi jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memangkas berbagai hambatan birokrasi. Hal itu dikatakan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Di hadapan para investor Jepang, Presiden secara khusus memuji efektivitas Gugus Tugas Khusus Debottlenecking. Satgas ini dibentuk untuk menjadi solusi cepat bagi para pengusaha yang menghadapi kendala administratif maupun hambatan bisnis lainnya di lapangan.

"Kami telah membentuk gugus tugas khusus, yang kami sebut Gugus Tugas Debottlenecking. Perusahaan mana pun di Indonesia, yang aktif di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi penundaan, rintangan administratif, dieksploitasi, dapat langsung menghubungi Gugus Tugas ini," tegas Presiden Prabowo.

Investasi Jepang Rp370 Triliun Bakal Guyur Indonesia, Sektor Apa Saja?



Presiden menyebut, gugus tugas yang dipimpin Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ini telah menunjukkan hasil nyata, dengan fokus utama menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan seringkali dianggap tidak rasional bagi pelaku usaha.

“Kami telah menyelesaikan banyak masalah karena langsung menangani masalah inti,” ungkapnya.

Presiden bahkan menyatakan siap menerima langsung keluhan pengusaha yang mengalami kendala bisnis. "Anda dapat langsung mengajukan keluhan kepada saya melalui duta besar, perwakilan, atau apa pun yang bersedia anda gunakan. Saya bersedia menerima keluhan," ujar Prabowo.

Sidang Debottlenecking, Purbaya Soroti Dugaan Kemplang Pajak Kapal Asing



Saat ini Satgas Debottlenecking sedang menangani hambatan investasi proyek LNG Blok Masela, salah satu investasi hulu migas terbesar yang dioperatori INPEX Corporation melalui anak usahanya INPEX Masela Ltd.

Ketika memimpin sidang Debottlenecking pada 24 Februari 2026, Menkeu Purbaya menegaskan, Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti aduan melalui kanal Debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.

"Sidang ini bukan hanya untuk menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu, memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha demi memperkuat iklim usaha yang sehat,” tukas Menkeu Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati 10 nota kesepahaman (MoU) senilai sekitar 23,1 miliar dollar AS atau setara Rp392,7 triliun dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi bilateral ke tahap yang lebih strategis.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang, yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dalam forum bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, Senin (30/3/2026), Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya melanjutkan kerja sama yang sudah ada, tetapi juga mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi.

“Saya hadir di sini bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang sudah ada, tetapi untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih cepat,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai, di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kolaborasi ekonomi menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan hubungan jangka panjang antarnegara.

“Jika kita memiliki kepentingan bersama, kita akan menjaga masa kini dan masa depan,” lanjutnya.

Selain penandatanganan MoU, kedua negara juga tengah memperbarui skema kerja sama dagang melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Pembaruan ini diharapkan memperkuat fondasi hubungan ekonomi melalui peningkatan akses pasar, perluasan kolaborasi, serta modernisasi kerangka ekonomi bilateral.

Hubungan Indonesia dan Jepang sendiri telah terjalin selama 68 tahun dan berkembang menjadi kemitraan komprehensif di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara ekonomi, Jepang saat ini merupakan tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia dengan nilai mencapai 17,61 miliar dollar AS.

Negeri Sakura juga menjadi salah satu investor utama dengan realisasi investasi sebesar 3,13 miliar dollar AS, terutama di sektor otomotif, alat transportasi, kimia, dan farmasi.

Di sisi lain, Jepang juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia, termasuk di sektor transportasi, pelabuhan, energi, dan kawasan perkotaan.

Prabowo menilai investasi Jepang memiliki kualitas tinggi, terutama dalam hal disiplin, penguasaan teknologi, serta komitmen jangka panjang.

“Jepang membawa kualitas dalam investasi, disiplin, teknologi, dan komitmen jangka panjang,” ujarnya.

Ke depan, kerja sama kedua negara diarahkan untuk melampaui pola tradisional menuju kolaborasi berbasis masa depan.

Fokusnya mencakup transisi energi dan pertumbuhan hijau, transformasi industri dan hilirisasi, serta penguatan rantai pasok global.

Di sisi lain selaku Menko Perekonomian Airlangga menyebut bahwa, penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam membangun kemitraan yang lebih erat dan berkelanjutan.

“Indonesia percaya bahwa masa depan kemitraan ini terletak pada bekerja, berinovasi, dan bertumbuh bersama,” kata Airlangga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Jepang telah resmi menandatangani 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama strategis dengan nilai kesepakatan mencapai US$23,63 miliar atau setara Rp401,71 triliun.

Penandatanganan 11 perjanjian kerja sama antara kedua negara dilakukan dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang yang digelar di Imperial Hotel Tokyo, Senin (30/3/2026) dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Di hadapan Presiden Prabowo, perwakilan perusahaan dari kedua negara secara bergantian menyampaikan dan menampilkan kerja sama yang telah disepakati. Hal ini sekaligus menjadi simbol komitmen dunia usaha Indonesia dan Jepang untuk memperluas kolaborasi yang konkret.

Adapun, sejumlah kerja sama yang diumumkan meliputi pengembangan proyek hilirisasi berbasis energi bersih seperti produksi metanol dari emisi karbon, kerja sama eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas, pengembangan energi panas bumi, hingga penguatan ekosistem keuangan inklusif dan investasi strategis.

Berikut daftar 11 Mou & perjanjian kerja sama strategis RI-Jepang:

1. MoU tentang produksi metanol dengan memanfaatkan emisi CO2 dari PKT di Bontang, Kalimantan Timur antara PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Kaltim Methanol Industri;
2. MoU tentang kerja sama di bidang perdagangan, niaga, dan investasi antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) dan Japan Chamber of Commerce and Industry;
3. Kerja sama strategis untuk pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Indonesia antara PT Pertamina (Persero) dan INPEX;
4. MoU untuk peluang kemitraan potensial di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara antara PT Pertamina Hulu Energi dan INPEX;
5. MoU tentang Pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia dan Jepang; desain dan manufaktur chip elektronik serta kecerdasan buatan antara PT Eblo Teknologi Indonesia dan Hayashi Kinzoku Co., Ltd.;
6. MoU terkait berbagai kajian menuju realisasi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Rajabasa antara PT Supreme Energy Rajabasa dan INPEX;
7. MoU antara SMBC Indonesia dan Pegadaian untuk berkontribusi pada ekosistem emas Indonesia serta inklusi keuangan antara PT Pegadaian dan PT Bank SMBC Indonesia;
8. MoU tentang Indonesia-Japan Strategic Beauty Partnership antara PT Nose Herbal Indo dan 2Way World;
9. MoU tentang Mandiri Aviation Leasing Fund antara Danantara dan Mandiri Investment Management dan SMBC Aviation Capital;
10. MoU tentang Penguatan hubungan kerja sama antara JETRO dan PT Danantara Investment Management.
11. MoU tentang Hululais Geothermal Power Plant Project antara Pemerintah Indonesia dengan JICA.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut mayoritas komitmen investasi Jepang ke Indonesia berasal dari proyek-proyek strategis berskala besar, khususnya di sektor energi.

“Ini membuktikan bahwa kepercayaan Pemerintah Jepang dan pengusaha Jepang terhadap Indonesia tetap besar dan sangat komit. Totalnya sekitar US$23,3 miliar,” ujar Rosan dalam keterangan pers, Senin (30/3/2026).

Dia mengungkapkan, porsi terbesar berasal dari proyek energi yang melibatkan Pertamina dengan nilai mencapai sekitar US$20,9 miliar. Proyek ini disebut sebagai salah satu investasi terbesar yang akan segera direalisasikan.

Selain sektor energi, sejumlah kerja sama strategis juga tercapai di berbagai bidang. Di sektor pembiayaan, kerja sama antara SMBC Aviation Leasing dengan Danantara mencatat nilai sekitar US$800 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dinilai perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat kerja sama perdagangan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jepang disebut sebagai mitra strategis yang selama puluhan tahun berperan besar dalam menopang perekonomian Indonesia.

Ekonom Indef Didik J. Rachbini mengatakan, hubungan dagang Indonesia dan Jepang bersifat saling melengkapi atau komplementer. Pola ini dinilai lebih menguntungkan karena kedua negara dapat tumbuh bersama tanpa saling menekan.

"Perdagangan dengan Jepang itu saling mengisi. Indonesia memasok energi, bahan mentah, dan produk pertanian. Sebaliknya, Jepang memasok teknologi, mesin, dan investasi industri," ujar Didik dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Menurut dia, model kerja sama seperti ini memberikan nilai tambah yang nyata. Selain memperkuat cadangan devisa, hal ini juga mendorong Indonesia masuk ke rantai pasok global. Dampaknya terasa pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor manufaktur di dalam negeri.

Didik mengingatkan, pola perdagangan seperti ini berbeda dengan hubungan dagang Indonesia dengan sejumlah negara lain, terutama China. Ia menilai perdagangan dengan China cenderung bersifat substitusi atau saling menggantikan sehingga memicu persaingan langsung pada produk sejenis.

"Kalau produknya sama, akhirnya kita bersaing. Yang kuat akan menang. Indonesia sering kali berada pada posisi yang dirugikan karena kalah harga," katanya.

Ia menambahkan kondisi tersebut turut menekan industri domestik. Bahkan, gejala deindustrialisasi dini mulai terlihat akibat derasnya produk impor yang lebih murah. Tidak sedikit pelaku usaha kecil dan menengah yang akhirnya hanya menjadi distributor barang impor.

Karena itu, Didik menekankan pentingnya strategi lanjutan setelah kunjungan Presiden. Pemerintah diminta tidak berhenti pada seremoni diplomasi, tetapi segera menindaklanjuti dengan program konkret yang memperkuat kerja sama ekonomi dengan Jepang.

"Tim ekonomi harus menyiapkan langkah nyata. Promosi investasi, penguatan industri, hingga transfer teknologi harus menjadi fokus," ujarnya.

Ia menilai meskipun pertumbuhan ekonomi Jepang relatif rendah, skala ekonominya masih sangat besar dan berpengaruh secara global. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperdalam kemitraan yang lebih berkualitas.

"Jangan sampai kunjungan ini hanya simbolik. Harus ada hasil yang dirasakan masyarakat, terutama dalam bentuk lapangan kerja dan penguatan industri dalam negeri," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto akan bertemu dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Sanae Takaichi dalam lawatannya ke Jepang.

Prabowo telah bertolak ke Jepang pada hari ini, Minggu (29/3/2026). Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.35 WIB.

Presiden dalam penerbangan menuju Jepang ditemani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kunjungan Presiden ke Jepang itu dalam rangka memenuhi undangan dari Kaisar Naruhito.

"Jadi tentunya agendanya adalah ada pertemuan dengan kaisar dan tentunya juga dilanjutkan pertemuan dengan Perdana Menteri Takaichi," kata Prasetyo pada Minggu (29/3/2026).

Menurutnya, pertemuan-pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama persahabatan kedua negara.

"Memang secara khusus Pak Presiden tentu akan banyak membicarakan hal-hal strategis yang menjadi selama ini menjadi kekuatan kerja sama kita dengan Pemerintah Jepang. Contoh dalam hal perdagangan, kemudian teknologi, kemudian pendidikan, dan termasuk dalam lingkup dalam hal kerja sama kehutanan dan lingkungan," kata Prasetyo.

Sementara, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa kunjungan Prabowo ke Jepang menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang. "Ada beberapa kerja sama di bidang investasi, energi, kelautan, dan digital," kata Teddy dalam keterangan tertulis pada Minggu (29/3/2026).

JAKARTA - Kerja sama Indonesia dan Jepang di sektor energi dan mineral kritis dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong transisi energi hijau sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan energi nuklir, ekspor LNG, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Hendry Cahyono menilai kesepakatan ini menjadi sinyal positif bahwa Indonesia semakin serius dalam mengembangkan energi bersih berbasis teknologi maju.

“Dari sisi teknis dan ekonomi, Indonesia sebenarnya sudah berencana mengembangkan PLTN sejak era 1960-an. MoU ini menunjukkan ada langkah maju, meskipun jalan menuju realisasinya masih panjang,” kata Hendry saat dihubungi wartawan, Selasa (17/3).

Jalankan Mandat Prabowo Terkait Transisi Energi, Pertamina Wujudkan Transportasi Hijau



Kerja sama ini tertuang dalam Memorandum of Cooperation (MoC) yang ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Ryosei Akazawa.

Menurut dia, kerja sama dengan Jepang memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat penguasaan teknologi energi baru, termasuk nuklir yang selama ini terkendala biaya investasi dan transfer teknologi. Hendry menekankan, potensi keuntungan kerja sama ini juga sangat besar jika dikaitkan dengan kekayaan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah, terutama untuk mendukung ekosistem energi bersih.

“Indonesia memiliki sekitar 43 persen cadangan nikel dunia, serta cadangan bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang. Ini menjadi modal kuat untuk hilirisasi dan pengembangan industri energi hijau,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama ini tidak hanya soal pasokan energi, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak ekonomi berlapis bagi Indonesia. Mulai dari peningkatan efisiensi produksi hingga penciptaan lapangan kerja.

“Diharapkan ada multiplier effect bagi efisiensi produksi nasional, peningkatan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja,” kata Hendry.

Pacu Transisi Energi 100 Gigawatt Tenaga Surya, Prabowo: Banyak Negara Lebih Menyedihkan



Lebih lanjut, Hendry menyebut di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, langkah Indonesia memperkuat kerja sama energi dinilai sebagai keputusan yang tepat dan visioner.

“Langkah ini merupakan respons rasional terhadap disrupsi geopolitik. Posisi Indonesia saat ini justru berada pada window of opportunity yang sangat baik,” ujarnya.

Meski demikian, Hendry mengingatkan, pentingnya memastikan implementasi kerja sama berjalan optimal, terutama dalam aspek alih teknologi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Meskipun Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara maju dalam pengembangan energi nuklir, Hendry menyebut kondisi tersebut justru memberi keuntungan tersendiri.

“Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara lain, termasuk dari kasus Fukushima, sehingga bisa langsung mengadopsi teknologi yang lebih aman tanpa mengulang kesalahan masa lalu,” pungkasnya.

Sebelumnya penandatanganan MoU energi ini dilakukan Bahlil dan Akazawa dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela kegiatan Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/2026).

Kerja sama di bidang energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi dengan tetap mengutamakan standar keselamatan yang tinggi. Melalui kerja sama ini, Indonesia berpeluang memanfaatkan pengalaman dan teknologi Jepang untuk mengembangkan energi rendah karbon.