Bisnis.com, MALANG — BPJS Kesehatan Cabang Malang menegaskan proses perpanjangan kerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) dilakukan sesuai ketentuan dan tidak dipungut biaya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hernina Agustin menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pemberitaan terkait dugaan fraud dalam proses kerja sama perpanjangan dengan fasilitas kesehatan.

“Proses tersebut dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kredensialing/rekredensialing oleh tim yang terdiri dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan asosiasi fasilitas Kesehatan,” katanya Jumat (27/3/2026).

Dia menjelaskan, setelah proses kredensialing dan rekredensialing, penetapan kelayakan fasilitas kesehatan dilakukan melalui rapat pleno.

Menurutnya, klarifikasi atas pemberitaan tersebut juga telah dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.

Hernina menegaskan seluruh proses kerja sama dilaksanakan secara transparan dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

BPJS Kesehatan, lanjutnya, menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk gratifikasi dan pungutan liar. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan selalu komitmen untuk tetap menghadirkan layanan yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam setiap proses kerja sama dengan fasilitas kesehatan di wilayah Malang Raya,” ucap Hernina.

Dia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Masyarakat maupun mitra fasilitas kesehatan didorong untuk melaporkan apabila terdapat Duta BPJS Kesehatan atau pihak lain yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan dan terbukti meminta atau menerima gratifikasi.

“Apabila terdapat Duta BPJS Kesehatan ataupun oknum yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan yang melakukan pelanggaran kode etik agar dapat segera dilaporkan melalui saluran whistle blowing system pada website https://wbs.bpjs-kesehatan.go.id dan Unit Pengendali Gratifikasi dan Anti Penyuapan (UPGAP) BPJS Kesehatan Cabang Malang untuk segera kami tindak lanjuti dan tentunya harus didukung dengan bukti atau eviden yang kuat,” ucapnya.

BPJS Kesehatan juga menyatakan terus mendorong penerapan tata kelola yang baik (good governance) dalam pelaksanaan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, guna mendukung peningkatan kualitas layanan program JKN.

Bisnis.com, MALANG — Pelayanan publik di lingkup Pemkot Malang pada hari pertama masuk kerja pascalibur Hari Raya Idulfitri 1447 H, Rabu (25/3/2026), diklaim berjalan normal.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa titik pelayanan publik di Kota Malang untuk memastikan layanan hari ini. “Pelayanan publik terpantau sudah berjalan normal,” katanya.

Tercatat sebanyak 452 pengunjung telah mengakses berbagai layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Merdeka hingga pukul 12.00 WIB. Layanan yang paling banyak diakses masyarakat didominasi oleh layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta BPJS Kesehatan. Layanan tersebut antara lain adalah pembuatan dan pembaruan KTP, serta pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Seluruh tenan di MPP sudah siap memberikan pelayanan sejak hari pertama. Meski jumlah pengunjung masih sekitar 50 persen dibandingkan hari normal, kondisi ini justru membuat pelayanan lebih cepat dan antrean tidak terlalu panjang, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan lebih optimal,” ujarnya.

Wali kota menegaskan, Pemkot Malang berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan publik di seluruh perangkat daerah.Selain memastikan pelayanan publik, dia juga melakukan pengecekan terhadap tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Hasilnya menunjukkan tingkat kehadiran ASN di perangkat daerah pelayanan cukup tinggi.

“Di beberapa dinas pelayanan, seperti Disnaker PMPTSP, kehadiran ASN mencapai 100 persen tanpa ada yang izin. Hal ini sejalan dengan kebijakan bahwa perangkat daerah pelayanan tidak mendapatkan cuti tambahan,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, MALANG — Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dinonaktifkan di wilayah kerja Malang Raya 126.034 peserta dengan rincian Kota Malang 9.920 peserta, Kabupaten Malang 112.140 peserta, dan Kota Batu 3.974 peserta.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hernina Agustin Arifin mengatakan penonaktifan peserta PBI JK merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026, sebagai bagian dari pembaruan dan pemutakhiran data kepesertaan secara nasional.

“Dalam Surat Keputusan Menteri Sosial tersebut telah dilakukan penyesuaian data peserta PBI JK, di mana sejumlah peserta yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru, sehingga secara jumlah total peserta PBI JK tetap terjaga. Pembaruan data ini dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial agar bantuan iuran tepat sasaran,” ujarnya dikutip Selasa (11/2/2026).

Menyikapi informasi terkait penonaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Jaminan Kesehatan (PBI JK), dia menjelaskan, peserta PBI JK yang dinonaktifkan dan membutuhkan layanan kesehatan dapat mengajukan permohonan melalui Dinas Sosial setempat dengan mekanisme yang diawali dari desa/kelurahan.

Proses verifikasi terhadap pengajuan data reaktifasi menjadi kewenangan Dinsos dan Kemensos. Selanjutnya jika data tersebut telah disetujui oleh Pusdatin Kemensos maka BPJS Kesehatan dapat melakukan aktifasi terhadap data yang telah di setujui oleh instansi terkait.

“Apabila masyarakat berkonsultasi terkait mekanisme untuk kembali menjadi peserta JKN dengan penjaminan pemerintah, kami arahkan untuk mengikuti alur melalui kelurahan dan Dinas Sosial sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Ina, sapaan akrab Hernina Agustin Arifin.

Sebagai langkah antisipatif atas penonaktifan kepesertaan PBI JK secara masal, ujar dia, BPJS Kesehatan Cabang Malang telah melakukan koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan, baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan, termasuk rumah sakit, terkait penyampaian informasi status kepesertaan dan alur penanganan peserta yang dinonaktifkan.

Koordinasi ini dilakukan agar petugas fasilitas kesehatan dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada pasien serta mengarahkan peserta sesuai mekanisme yang berlaku.

BPJS Kesehatan Cabang Malang, dia meyakinkan, juga memastikan pendampingan informasi di rumah sakit melalui petugas BPJS SATU!, khususnya bagi peserta yang status kepesertaannya diketahui tidak aktif saat mengakses layanan.

Petugas BPJS SATU! membantu memberikan penjelasan status kepesertaan JKN serta mengarahkan peserta dan keluarga untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial melalui jalur yang telah ditetapkan.

Khusus bagi Peserta PBI JK dengan kondisi medis yang membutuhkan layanan berkelanjutan, seperti pasien cuci darah (hemodialisis), jantung atau sedang perawatan medis, agar segera melakukan reaktivasi melalui kelurahan atau desa dan Dinsos dengan membawa surat keterangan dari Faskes dan surat keterangan desil dari kelurahan atau desa.

Dia meyakinkan pula, BPJS Kesehatan Cabang Malang terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan instansi terkait agar pasien tetap memperoleh penanganan medis sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mendapatkan informasi yang jelas mengenai langkah administratif yang perlu ditempuh untuk proses pengajuan kepesertaan selanjutnya.

Untuk memastikan status keaktifan kepesertaan JKN, masyarakat dapat memanfaatkan kanal Mobile JKN, Care Center 165, layanan PANDAWA melalui WhatsApp di nomor 0811-816-5165, maupun datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

“Kami mengimbau masyarakat agar secara berkala mengecek status keaktifan kepesertaan JKN dan memahami mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, hak peserta tetap terlindungi dan akses layanan kesehatan dapat berjalan optimal,” ujarnya. (K24).

Bisnis.com, MALANG — Pemkot Malang meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah kategori utama dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 atas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa Universal Health Coverage merupakan kondisi ketika seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dan memiliki tingkat keaktifan yang baik. Dengan demikian, mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

“Keberhasilan daerah dalam mencapai UHC menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang Kesehatan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/1/2026).

Cak Imin, sapaan akrabnya, berharap pemerintah daerah terus mempertahankan serta meningkatkan capaian tersebut.

“Tahun depan, daerah yang masih berstatus madya harus meningkat menjadi utama. Bagi daerah yang sudah berstatus utama, tidak ada pilihan lain selain fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu fokus utama Pemkot Malang, sejalan dengan Dasa Bakti Kota Malang yakni Ngalam Tahes.

“Program JKN kami tetapkan sebagai program prioritas daerah melalui penguatan kebijakan, komitmen penganggaran, serta penerapan strategi Universal Health Coverage. Kesehatan adalah hak dasar warga dan faktor strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Data Dinas Kesehatan Kota Malang menyebutkan, kepesertaan JKN di Kota Malang terus mengalami peningkatan signifikan sejak diberlakukan secara nasional pada 1 Januari 2014.

Pemkot Malang secara bertahap mendaftarkan penduduk, khususnya kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Wahyu mengeklaim keberhasilan Program JKN tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, didukung oleh regulasi yang jelas serta kolaborasi lintas sektor.

Ke depan, pihaknya akan terus memperkuat sistem pendataan kepesertaan, meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan, serta menjaga komitmen penganggaran agar perlindungan JKN dapat berkelanjutan dan tepat sasaran.