JAKARTA - Kementerian Kesehatan kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai standardisasi kemasan (plain packaging) yaitu penyeragaman warna kemasan produk tembakau dan rokok elektronik .

Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, dari pengaruh promosi produk rokok yang selama ini dilakukan melalui desain kemasan. Melalui RPMK ini, pemerintah berupaya mengurangi daya tarik visual produk tembakau dengan menyeragamkan warna dan tampilan kemasan, tanpa menghilangkan identitas merek maupun peringatan kesehatan bergambar.

Kebijakan ini tidak melarang penjualan produk tembakau maupun menghapus identitas merek. Pengaturan yang diusulkan hanya membatasi penggunaan elemen visual yang dapat berfungsi sebagai alat promosi dan meningkatkan daya tarik produk, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.

“Rokok tidak boleh dipasarkan layaknya produk gaya hidup. Standardisasi kemasan diperlukan agar bungkus rokok tidak lagi menjadi alat promosi yang menargetkan anak-anak dan remaja,” kata Ketua Smoke Free Jakarta, Dollaris Riauaty Suhadi, Senin (22/6/2026).

Smoke Free Jakarta menegaskan kebijakan ini telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti membantu menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan, dan mencegah munculnya perokok baru. “Kami mendukung Kementerian Kesehatan untuk segera menetapkan aturan standardisasi kemasan rokok sebagai bagian dari komitmen melindungi kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Tobacco Control Support Center (TCSC) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menyatakan, kemasan yang didisain menarik adalah merupakan kepanjangan tangan dari strategi kampanye iklan dan marketing untuk menarik pembeli. Begitu juga dengan kemasan produk tembakau, baik yang batangan maupun elektronik.

Hakikat dari penerapan standardisasi kemasan rokok adalah mencegah kemasan rokok menjadi bagian dari taktik iklan dan marketing yang menyasar konsumen, khususnya anak dan remaja. Kemasan Standar akan menghilangkan elemen visual yang menciptakan kesan bahwa rokok adalah produk gaya hidup atau simbol status.

”Kami mendukung tujuan dari penerapan standardisasi kemasan ini. Desain kemasan yang menarik dan penuh warna telah menjadi strategi pemasaran yang efektif bagi industri tembakau, terutama untuk menarik perhatian anak muda,” kata Ketua TCSC IAKMI, dr Sumarjati Arjoso.

Kepala Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Roosita Meilani Dewi, menegaskan, standarisasi kemasan rokok bukan sekadar urusan tampilan, ini adalah kebijakan ekonomi yang melindungi rakyat. Setiap rupiah yang dihabiskan rumah tangga miskin untuk rokok adalah rupiah yang dicuri dari meja makan, dari bangku sekolah anak, dan dari tabungan masa depan keluarga.

Membiarkan logo dan elemen branding tetap hadir di kemasan rokok adalah membiarkan industri terus memasarkan produk adiktif kepada anak-anak kita dengan wajah yang lebih menarik. ”Kami mendesak Kemenkes untuk tidak mundur selangkah pun dari semangat plain packaging yang telah diamanatkan PP 28/2024. Ini bukan soal investasi industri, ini soal nyawa dan martabat bangsa," ujarnya.

Rekomendasi CHED kepada Kementerian Kesehatan di antaranya, pertama, mengembalikan dan mengkonsolidasikan ketentuan pengecualian dalam Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 3 secara eksplisit dan konsisten dengan pasal-pasal lainnya. Kedua, menghapus kata "logo" dari Pasal 16 ayat 2 huruf d demi konsistensi dengan prinsip standarisasi kemasan

Ketiga, menghapus secara konsisten seluruh rujukan "logo" dari Pasal 17 ayat 1e, 2e, 3e, 4d, dan 5d agar tidak ada celah bagi industri mempertahankan elemen branding. Keempat, meningkatkan ukuran Peringatan Kesehatan menjadi paling sedikit 80% dari luas permukaan kemasan dalam Pasal 13.

Kelima, menghapus total Pasal 20 Ayat 2. Keenam, memastikan konsistensi seluruh pasal dalam satu RPMK agar tidak menimbulkan multitafsir saat implementasi dan pengawasan.

LOMBOK BARAT - Transformasi kesehatan nasional yang tengah berlangsung harus tetap menempatkan mutu pelayanan dan aspek kemanusiaan sebagai fondasi utama. Digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan modernisasi sistem kesehatan dinilai penting, namun tidak boleh menjauhkan pelayanan kesehatan dari kebutuhan dan pengalaman masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) IV yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-6 Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (13/6/2026). PIFKI) IV mengangkat tema “Transformasi Global Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal”. JKN di Ujung Tanduk: Risiko Gagal Bayar yang Tidak Boleh Dibiarkan

Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, pimpinan fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, serta pemangku kepentingan sektor kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia. Momentum PIFKI IV menjadi penanda enam tahun perjalanan LAFKI dalam mendorong penguatan budaya mutu dan keselamatan pasien di berbagai fasilitas kesehatan Indonesia.

Ketua Panitia PIFKI IV dan HUT Ke-6 LAFKI, DR. Cashtry Meher mengatakan, tantangan terbesar transformasi kesehatan saat ini memastikan manfaat perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. "Transformasi yang tidak dirasakan pasien hanya akan menjadi perubahan di atas kertas," katanya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan transformasi kesehatan pada akhirnya ditentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Bukan semata banyaknya kebijakan atau teknologi yang diterapkan.

Cashtry juga mengingatkan di tengah perkembangan AI dan digitalisasi layanan kesehatan, aspek empati tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan. AI bisa membantu mengambil keputusan lebih cepat, tetapi sampai hari ini belum ada teknologi yang mampu menggantikan empati.

Pasien datang bukan hanya membawa data, tetapi juga membawa kecemasan, harapan, dan kepercayaan. ”Masyarakat tidak menuntut pelayanan yang sempurna, tetapi ingin merasa aman, didengar, dan yakin bahwa mereka berada di tangan yang tepat," ujarnya.

Ketua Umun LAFKI, dr. Benny H. Tumbelaka, menegaskan memasuki usia ke-6 tahun, LAFKI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan nasional. Ke depan, LAFKI ingin memastikan budaya mutu tidak hanya hadir saat proses akreditasi berlangsung, tetapi menjadi bagian dari pelayanan sehari-hari.

"Enam tahun adalah fondasi yang penting. Mutu harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar dokumen penilaian," katanya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara LAFKI dan PT Sucofindo, yang ditandatangani Ketua UMUM LAFKI dan Agus Permadi selaku Direktur Komersial didampingi Komisaris Independen PT Sucofindo. MoU tersebut sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam mendukung peningkatan mutu, tata kelola, dan pengembangan kapasitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Prabowo Komitmen Sediakan Obat Murah Agar Bisa Diakses Masyarakat

Sebagai bagian dari peringatan HUT ke-6, LAFKI juga menggelar bakti sosial kesehatan di UPT BLUD Puskesmas Narmada, Lombok Barat. Kegiatan tersebut meliputi skrining kesehatan, konsultasi, edukasi kesehatan, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dari Lombok, LAFKI mengirimkan pesan bahwa keberhasilan transformasi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan modernisasi system. Tetapi oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjaga mutu pelayanan, memperkuat keselamatan pasien, dan memastikan setiap perubahan tetap berorientasi pada manusia.

YOGYAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) menegaskan Peraturan BPOM No 5/2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain diterbitkan untuk memperkuat sistem pengawasan obat nasional sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat. Penegasan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) , Yogyakarta, Selasa (2/6/2026).

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif BPOM, dr Wiliam Adi Teja menjelaskan regulasi tersebut bukan mengatur kewajiban penempatan apoteker di setiap minimarket atau supermarket. ”Regulasi ini untuk memastikan seluruh proses pengelolaan obat dilakukan sesuai standar dan berada dalam pengawasan tenaga kefarmasian,” katanya dalam siaran pers, Rabu (3/6/2026). BPOM: Isu Wajib Apoteker di Minimarket Hoaks, yang Diatur Pengelolaan Obatnya

Menurut William, sesuai arahan serta penyampaian Kepala BPOM Prof dr Taruna Ikrar, keberadaan obat bebas dan obat bebas terbatas di sejumlah hypermarket, supermarket dan minimarket merupakan fenomena yang telah berlangsung lama sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat. ”Sebelum terbitnya Peraturan BPOM 5/2026, BPOM memiliki keterbatasan dalam memberikan sanksi administratif kepada fasilitas non-kefarmasian yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Dengan adanya regulasi baru ini, BPOM dapat melakukan pembinaan dan penegakan hukum administratif secara lebih efektif tanpa harus selalu mengedepankan pendekatan pidana. Dalam forum tersebut, William juga meluruskan sejumlah informasi yang berkembang di masyarakat.

Ia menegaskan tidak semua hypermartket, supermarket dan minimarket dapat menjual obat bebas maupun obat bebas terbatas. Hanya jaringan ritel yang telah memenuhi persyaratan pengawasan tenaga kefarmasian yang diperbolehkan melakukan pengelolaan dan penjualan obat sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jaringan ritel modern berskala besar, pengadaan obat wajib berada dibawa supervisi apoteker yang bertugas pada distribution center. Sementara itu minimarket atau supermartkot yang berdiri sendiri (stand alone) harus mendapatkan pengampuan dari tenaga teknis kefarmasian melalui toko obat yang memenuhi persyaratan regulasi.

William menegaskan setap pengadaan obat wajib melalui mekanisme pengawasan tenga kefarmasian. Tanpa persetujuan dan dokumentasi yang sah dari tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab, pengadaan obat tidak dapat dilakukan dan tidak akan dilayani oleh perusahaan farmasi maupun distributor resmi.

Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan rantai distribusi obat hingga sampai ke tangan masyarakat. Peraturan BPOM No 5/2026 juga dinilai memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pelaku usaha ritel, tenaga kefarmasian serta masyarakat sebagai konsumen. Regulasi tersebut menghadirkan instrumen pengawasan yang lebih proporsional melalui pembinaan, penagawasan administratif dan penguatan tata kelola distribusi obat yang bertanggung jawab.

Melalui kebijakan ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh obat yang beredar di Indonesia tetap memenuhi aspek mutu, keamanan dan khasiat. Di saat yang sama, BPOM berupaya menciptakan keseimbangan antara kemudahan akses masyarakat terhadap obat bebas dan perlindungan kesehatan publik melalui pengawasan yang lebih kuat dan terukur.

JAKARTA - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memberikan manfaat nyata bagi para peserta, khususnya dalam membantu mengontrol penyakit kronis agar tetap stabil.

Manfaat tersebut dirasakan oleh Iko (38), salah seorang peserta JKN yang telah mengikuti PROLANIS selama satu tahun lebih. Ia merupakan penderita hipertensi yang sebelumnya kerap mengalami kenaikan tekanan darah secara tiba-tiba.

Sebelum mengikuti PROLANIS, Iko mengaku kondisi kesehatannya sering tidak stabil sehingga cukup mengganggu aktivitas sehari-harinya. Namun, sejak rutin mengikuti kegiatan dalam program tersebut, ia mulai merasakan adanya perubahan yang cukup baik pada kesehatannya.

“Selama mengikuti program ini, saya merasakan perubahan yang cukup signifikan terhadap kondisi saya. Sekarang tensinya jadi lebih terkontrol. Kalau dulu itu masih sering kambuh dibandingkan sekarang. Saat ini sih jadi lebih sering buat olahraga ringan aja kayak futsal ataupun lari,” ujar Iko, Selasa (26/5/2026).

Iko juga berupaya menjaga kondisi kesehatannya dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang dilakukan berkala secara rutin. Iko mengaku lebih sering berolahraga demi menjaga kebugaran dan mempertahankan kesehatan tubuh.

Selain Iko, manfaat PROLANIS juga dirasakan oleh Zainudin (44), peserta JKN lainnya yang terdiagnosis penyakit diabetes. Ia mengungkapkan baru mengetahui penyakit tersebut setelah menjalani medical check up di tempat kerjanya.

“Saya baru tahu kalau kena diabetes itu setelah saya medical check up di perusahaan. Dari situ saya mulai lebih waspada lagi sama kesehatan saya,” ujar Zainudin.

Meski sibuk, Zainudin selalu menyempatkan diri turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PROLANIS, Zainudin mengaku merasakan manfaat dari program tersebut. Ia kini lebih berhati-hati dalam menjaga pola hidupnya dan memantau kondisi kesehatannya.

“Kalo sekarang sih saya coba lebih hati-hati sama kondisi kesehatan ya, biar tetep stabil juga, apalagi kemarin diajarin untuk pantau kesehatan lewat Mobile JKN aja, jadi lebih mudah dan saya juga lebih bisa teratur untuk maintain pola hidup,” terangnya.

Menurutnya, kesadaran untuk menjaga pola makan dan memantau kondisi kesehatan menjadi hal yang cukup penting agar penyakit yang ada didalam tubuh tidak semakin memburuk.

Selama menjadi peserta JKN, baik Iko maupun Zainudin mengaku merasakan manfaat dari pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal itu tersebut cukup membuat mereka percaya terhadap program JKN dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat secara merata.

Keduanya juga menyampaikan harapan agar Program JKN, khususnya PROLANIS dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Harapannya ke depan program seperti PROLANIS bisa terus ada dan semakin banyak inovasi BPJS Kesehatan yang membantu masyarakat, mungkin tidak hanya ke peserta yang terdiagnosis penyakit kronis, tapi juga ke peserta yang lain,” pungkas Zainudin.

CIREBON - Program cek kesehatan gratis di Kota Cirebon baru menyentuh 21% dari target sepanjang 2025. Sebagai bentuk dukungan program prioritas Kementerian Kesehatan itu, Dexa Group melalui Dharma Dexa membawa Cek Segitiga untuk pertama kalinya ke kota ini.

Di Stadion Bima, Minggu (24/5/2026), 582 warga mengikuti skrining tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara gratis. Hasilnya 62,7% terdeteksi berisiko tinggi penyakit tidak menular. Rinciannya, 40,5% mengalami hipertensi, 31,6% kadar kolesterol tinggi, dan 14,1% terindikasi diabetes. Kelompok usia 41 hingga 60 tahun mendominasi peserta. Punya Kolesterol Tinggi? Hindari 5 Sarapan Ini Agar Jantung Tetap Sehat

Dokter Umum RS Mitra Plumbon Cirebon, dr Ruhil S, menyebut temuan ini mencerminkan pola yang ia temui di ruang perawatan setiap harinya. "Di rumah sakit kami cukup sering menemukan pasien yang sebelumnya tidak mengetahui memiliki hipertensi atau diabetes, tetapi sudah datang dengan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Karena itu skrining kesehatan menjadi penting untuk deteksi dini," katanya.

Ia menambahkan pola makan sehari-hari sebagai akar masalah yang berulang. "Banyak peserta memiliki pola konsumsi tinggi garam, makanan cepat saji, hingga asupan gula berlebih. Kondisi ini berkaitan langsung dengan risiko hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes," jelasnya.

Sales Director OGB-Zeta PT Dexa Medica, Jopie Johansyah, mengatakan angka capaian CKG Cirebon yang baru menyentuh 21% itulah yang mendorong perusahaan memilih kota ini sebagai lokasi berikutnya. ”Kami ingin memastikan warga Cirebon punya akses yang sama untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sendiri, sebelum terlambat. Ini baru langkah pertama, dan kami berkomitmen untuk terus hadir," katanya.

Akses pengobatan yang terjangkau melengkapi manfaat deteksi dini. OGB Merah, lini obat generik berlogo produksi Dexa Medica sejak 1991, hadir untuk menjawab bagian itu. Lebih dari tiga dekade, OGB Merah menjadi pilihan obat berkualitas yang bisa dijangkau masyarakat luas, bagian dari komitmen Dexa Group bahwa kesehatan yang berkualitas bisa diakses masyarakat Indonesia. Berhasil Raih 2 Penghargaan, Seluruh Produk Dexa Group Bersertifikat Halal

Cirebon adalah bagian terbaru dari perjalanan Cek Segitiga yang kini telah menjangkau lebih dari dua belas ribu warga di berbagai kota. Dexa Group berencana memperluas program ini ke lebih banyak kota, sejalan dengan target pemerintah meningkatkan cakupan kesehatan preventif nasional.

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2014-2019

PADA Februari 2026, rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional tercatat mencapai 111,86%, tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Artinya, setiap bulan BPJS Kesehatan mengeluarkan Rp111,86 untuk setiap Rp100 iuran yang diterima. Februari 2026 saja, pendapatan iuran sebesar Rp29,26 triliun harus berhadapan dengan beban klaim Rp32,73 triliun. Selisih Rp3,47 triliun yang harus ditambal dari cadangan dana yang semakin tipis.

Ini bukan anomali sesaat. Ini adalah tren yang merayap dengan konsistensi mengkhawatirkan: 104,72% pada 2023, naik menjadi 105,78% pada 2024, lalu 107,69% pada 2025, dan kini menembus 111,86%. Setiap tahun, lubang itu semakin melebar, sementara cadangan yang tersedia untuk menutupnya semakin menyempit.

Aset bersih DJS yang pada 2022 sempat mencapai Rp56,67 triliun, telah menyusut menjadi Rp49,52 triliun pada akhir 2024. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperingatkan, jika tidak ada perubahan kebijakan, ketahanan DJS dapat menjadi negatif mulai 2026, dengan proyeksi defisit akumulatif bisa melampaui Rp58 triliun. Pemerintah sendiri memperkirakan defisit tahunan BPJS Kesehatan berpotensi mencapai Rp20 hingga Rp30 triliun per tahun.

Memahami Anatomi Krisis

Untuk memahami mengapa ini terjadi, kita perlu melihat tiga tekanan yang bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, lonjakan utilisasi yang bersifat struktural. Selama satu dekade terakhir, program Jaminan Kesehatan (JK) atau yang lebih familier dengan sebutan JKN berhasil mengubah perilaku kesehatan masyarakat Indonesia secara fundamental.

Warga yang sebelumnya menahan diri berobat karena biaya, kini datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan lebih leluasa. Ini adalah keberhasilan program, sekaligus tekanan pada sisi keuangannya. Biaya jaminan kesehatan yang pada 2019 sebesar Rp108 triliun diproyeksikan melampaui Rp200 triliun pada 2025, bertumbuh hampir dua kali lipat dalam enam tahun.

Kedua, beban penyakit katastropik yang terus membengkak. Gagal ginjal saja telah menguras Rp13 triliun dari kas JKN sepanjang 2025, dengan pasien yang membutuhkan cuci darah dua hingga tiga kali seminggu seumur hidup. Belum lagi jantung koroner, kanker, stroke, thalasemia, diabetes, dan sirosis hati, secara bersama-sama menyerap porsi terbesar pembiayaan. Jauh melampaui perkiraan dalam desain awal program.

Ketiga, rendahnya keaktifan dan tingginya tunggakan peserta mandiri. Per Februari 2026, terdapat 58,32 juta peserta yang tidak aktif, sebagian besar berasal dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta mandiri yang menunggak iuran. Fenomena adverse selection, di mana seseorang mendaftar hanya ketika sakit, lalu berhenti membayar ketika sehat, menggerogoti prinsip gotong royong yang menjadi ruh program ini.

Risiko Nyata bagi Warga

Gagal bayar BPJS Kesehatan bukan ancaman abstrak. Ia memiliki wajah yang konkret: rumah sakit dan fasyankes lain menunda pembelian obat dan alat medis karena menunggu pembayaran klaim yang terlambat, perusahaan farmasi mengurangi produksi dan menunda distribusi karena menunggu pembayaran dari rumah sakit, dokter dan perawat frustrasi karena ketidakpastian operasional, pasien tidak mendapat layanan optimal karena fasilitas kesehatan mengalami masalah likuiditas, dan seterusnya.

Kisah nyata di atas pernah kita alami. Antara 2014 dan 2019, BPJS Kesehatan mengalami defisit berulang yang berujung pada keterlambatan pembayaran ke rumah sakit, penolakan pasien di sejumlah fasilitas, dan krisis kepercayaan terhadap sistem. Situasi itu baru terstabilkan setelah kenaikan iuran pada 2020.

Kini, dengan rasio klaim yang lebih tinggi dan cadangan DJS yang lebih tipis, risiko itu kembali mengancam dan kali ini dalam skala yang lebih besar, karena basis kepesertaan juga jauh lebih besar. Jika krisis keuangan JKN tidak ditangani serius, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah mereka yang paling bergantung pada program ini: warga miskin, penderita penyakit kronis, dan keluarga yang tidak memiliki pilihan lain.

Intervensi yang Tidak Dapat Ditunda

Solusi untuk krisis finansial JKN tidak sederhana dan tidak ada satu langkah ajaib yang menyelesaikan semuanya. Namun ada beberapa intervensi yang tidak dapat ditunda. Pertama, penyesuaian iuran PBI perlu segera dikaji secara serius. Iuran PBI yang saat ini sebesar Rp42.000 per orang per bulan sudah tidak lagi mencerminkan biaya riil pelayanan kesehatan.

DJSN telah merekomendasikan kenaikan ke sekitar Rp70.000. Kenaikan ini memang akan menambah beban APBN, namun konsekuensi dari tidak menaikkannya, erosi cadangan DJS yang tidak terkendali, jauh lebih mahal dalam jangka panjang.

Kedua, mengimplementasikan strategi pembelian layanan kesehatan yang cerdas (strategic health purchasing) secara masif. BPJS Kesehatan memiliki posisi tawar sebagai pembeli tunggal terbesar di pasar kesehatan Indonesia. Kekuatan itu belum sepenuhnya digunakan untuk menegosiasikan harga obat, alat medis, dan lainnya secara lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas.

Ketiga, program promotif dan preventif harus mendapat porsi investasi yang lebih besar. Mencegah seseorang jatuh sakit jauh lebih efisien daripada membiayai pengobatannya. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pencegahan obesitas, diabetes, hipertensi, sakit jantung, strok, akan menghemat puluhan rupiah biaya klaim penyakit katastropik di masa depan.

Preventif dapat dilakukan oleh: keluarga, sekolah, masyarakat, dan terutama pemerintah. Pemerintah mampu membuat regulasi untuk membatasi konsumsi makanan atau minuman yang dapat membahayakan kesehatan warganya, seperti: gula, garam, dan lemak (GGL).

Secara spesifik dapat mengenakan cukai pada Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Dengan prinsip, primum non nocere atau first, do no harm (pertama-tama, jangan merugikan atau jangan membahayakan). Setelah itu, pemerintah menciptakan ekosistem terbaik untuk terwujudnya pola hidup sehat di tengah masyarakat.

Keempat, keaktifan peserta mandiri harus ditingkatkan melalui kombinasi insentif dan kemudahan. Model diskon iuran parsial yang berhasil diterapkan BPJS Ketenagakerjaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dapat diadaptasi untuk mendorong keaktifan peserta mandiri JKN.

Kelima, revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan perlu dilakukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi BPJS Kesehatan dalam manajemen aset dan likuiditas, sekaligus memperkuat transparansi pelaporan keuangan hingga ke tingkat daerah.

Catatan Akhir: Keberhasilan yang Tidak Boleh Disia-siakan

JKN adalah program jaminan sosial terbesar yang pernah dijalankan negeri ini. Dalam satu dekade, ia telah membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun sistem perlindungan kesehatan berbasis solidaritas sosial dalam skala yang bahkan membuat banyak negara berdecak kagum.

Keberlanjutan program JKN bukan sekadar urusan kementerian/lembaga, aktuaria, dan neraca keuangan semata, tapi juga menjadi urusan dan harapan seluruh warga yang menjadi peserta. Mengapa? Karena JKN adalah pertaruhan moral bangsa: apakah kita serius mempertahankan janji konstitusional bahwa setiap warga berhak atas layanan kesehatan, atau kita akan membiarkannya runtuh karena keengganan mengambil keputusan yang boleh jadi tidak populer namun sangat perlu.

Sebagai bangsa, kita tidak boleh membiarkan JKN di ujung tanduk. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya angka di neraca BPJS, melainkan kesehatan, martabat, dan masa depan ratusan juta pesertanya. Wallahu a'lam bish-shawab.

BANDUNG - Dexa Group terus memperluas akses masyarakat terhadap deteksi dini dan edukasi kesehatan melalui program Cek Segitiga: Cek Kesehatan Gratis. Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program inisiatif melalui Dharma Dexa ini telah menjangkau lebih dari 12.000 warga di berbagai kota di Indonesia.

Pada pelaksanaan di GOR Saparua, Bandung, Minggu (10/5/2026), Dexa Group bekerja sama dengan RS Santo Yusup menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi 602 warga. Dari total peserta yang mengikuti pemeriksaan, sebanyak 67,8% teridentifikasi memiliki potensi risiko kesehatan tinggi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan 44,9% peserta terdeteksi mengalami hipertensi , 37,2% memiliki kadar kolesterol tinggi, dan 8,6% terindikasi diabetes. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala, terutama karena sebagian peserta tidak menyadari adanya potensi risiko kesehatan sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Hipertensi Mulai Serang Usia Muda, Kenali Penyebab dan Cara Mencegahnya

Dokter dari RS Santo Yusup, dr Sriyani, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pencegahan penyakit kronis di masyarakat. “Banyak peserta merasa dirinya sehat, tetapi setelah diperiksa ternyata memiliki tekanan darah atau kolesterol yang cukup tinggi. Karena itu, deteksi dini sangat penting agar risiko penyakit bisa dicegah lebih awal,” katanya.

Ia menambahkan gaya hidup modern, seperti kurang olahraga, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta kurang istirahat, turut memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat saat ini. “Lifestyle menjadi faktor yang sangat menentukan. Menjaga pola makan, rutin bergerak, dan cek kesehatan berkala adalah langkah sederhana yang penting untuk kesehatan jangka panjang,” tambahnya.

Direktur Utama PT Dexa Medica, V Hery Sutanto, mengatakan program Cek Kesehatan Gratis merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung pendekatan promotif dan preventif di bidang kesehatan.

“Kami ingin mendorong masyarakat agar semakin sadar bahwa menjaga kesehatan perlu dimulai dari langkah sederhana, salah satunya melalui pemeriksaan kesehatan rutin,” ujarnya.

Menurut Hery, deteksi dini perlu menjadi kebiasaan masyarakat agar potensi risiko kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditangani dengan lebih tepat. “Ke depan, kami ingin terus memperluas jangkauan program ini agar semakin banyak masyarakat mendapatkan akses edukasi dan pemeriksaan kesehatan, khususnya untuk membantu mencegah risiko penyakit tidak menular sejak dini,” lanjutnya.

Komitmen memperluas akses kesehatan yang berkualitas juga telah menjadi bagian dari perjalanan Dexa Medica melalui OGB Merah, lini obat generik berlogo yang diproduksi sejak 1991. Selama lebih dari tiga dekade, OGB Merah hadir sebagai pilihan obat berkualitas yang terjangkau bagi masyarakat luas. Melalui program Cek Kesehatan Gratis, komitmen tersebut diperluas dalam bentuk edukasi dan deteksi dini kesehatan masyarakat. Cek Kesehatan Gratis di Bogor, 7 dari 10 Peserta Berisiko Penyakit Kronis

Antusiasme peserta terlihat langsung di lapangan. Adila Yuliandawati (24), salah seorang peserta, mengaku kegiatan ini membuka kesadarannya untuk lebih memperhatikan kesehatan. “Seru banget karena bisa olahraga bareng, cek kesehatan gratis, dan dapat edukasi juga. Jadi bukan cuma datang buat periksa, tapi sekalian jadi lebih aware buat mulai hidup sehat,” katanya.

Melalui program Cek Segitiga: Cek Kesehatan Gratis, Dexa Group memperkuat kontribusinya dalam mendorong masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya deteksi dini. Termasuk pemeriksaan kesehatan berkala, dan penerapan gaya hidup sehat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

JAKARTA - Muhammad Rizky Perwira Zain dinobatkan sebagai wisudawan termuda Universitas Gadjah Mada ( UGM )pada Wisuda Program Pascasarjana Periode III Tahun Akademik 2025/2026. Berikut ini sosoknya.

Ia merupakan wisudawan dari Prodi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM.

Ia berhasil menyelesaikan studi dengan usia yang terbilang sangat muda, yakni 22 tahun 2 bulan 8 hari. Padahal rata-rata usia lulusan Program Magister (S2) pada periode ini mencapai 29 tahun 6 bulan 15 hari.

Kiki, sapaan akrabnya, bercerita, ia mengikuti program Block Elective sejak masih menempuh sarjana Kedokteran di UGM. Program tersebut memberinya ruang untuk menentukan arah pengembangan akademik, termasuk memilih jalur percepatan dengan mulai mengambil studi magister sejak semester akhir. Ia menuturkan bahwa program tersebut menggabungkan pendidikan sarjana Kedokteran dan magister Kesehatan Masyarakat dalam waktu beririsan. Keputusan tersebut sudah ia tekadkan sejak semester enam.

Akan tetapi, ia menyebut bahwa keputusan ini bukanlah hal sederhana karena harus melalui diskusi panjang bersama dengan keluarga. Pasalnya, ia harus menunda pendidikan profesi dokter (koas) selama satu tahun. “Ini keputusan yang agak besar karena saya harus menunda waktu koas satu tahun untuk menjalani S2 dulu,” katanya, dikutip dari laman UGM, Kamis (30/4/2026).

Selama menjalani percepatan studi, ia menghadapi berbagai macam tantangan, terutama dalam hal manajemen waktu dan beban akademik yang berlapis. Pada saat yang bersamaan, ia dituntut menyelesaikan skripsi S1 sekaligus mengikuti perkuliahan S2 yang berlangsung padat hampir setiap hari.

Situasi ini membuat ritme belajarnya jauh lebih intens dibandingkan mahasiswa lainnya. Meskipun di tengah tuntutan akademik tersebut, ia juga tetap aktif dalam kegiatan organisasi Tim Bantuan Medis, yang turut menyita waktu dan energi. “Di semester itu saya harus menyelesaikan skripsi dan menjalani semester satu pada program magister yang cukup padat,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan beradaptasi di lingkungan yang didominasi oleh mahasiswa senior. Perbedaan tersebut menuntutnya untuk mampu menempatkan diri, menjaga etika komunikasi, serta membangun kepercayaan dalam kerja kelompok, tanpa mengabaikan kontribusi yang ia miliki. Tekanan semakin meningkat ketika memasuki semester kedua, saat ia dituntut turun ke lapangan sekaligus menyusun rancangan awal tesis.

Kondisi tersebut membuatnya sempat mengalami kelelahan. “Sempat mengalami burnout karena banyak kegiatan yang dihadapi, tapi ya enggak apa-apa, dijalani saja,” tuturnya.

Dalam tesis nya, Kiki mengangkat topik mengenai faktor yang berhubungan dengan keberhasilan berhenti merokok di Indonesia. Ia bercerita bahwa penelitiannya menggunakan data skala nasional dengan 14 variabel yang dianalisis dengan sumber global seperti World Health Organization (WHO).

Sempat mengalami dilema dalam menentukan topik agar tetap realistis tetapi berdampak luas. Tetapi pada akhirnya ia bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan temuan menarik terkait perilaku merokok berdasar usia. “Yang muda banyak yang berupaya berhenti, tapi yang benar-benar berhasil justru yang lebih tua karena sudah terdorong penyakit,” jelasnya.

Motivasinya dalam menyelesaikan studi tidak lepas dari adanya dukungan keluarga yang menyertai serta kesadaran akan tanggung jawab profesinya di bidang kesehatan. Ia menekankan bahwa kesungguhan dalam belajar menjadi hal krusial, terutama dalam bidang kedokteran yang berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. “Kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, nanti kita bisa salah memberi diagnosis. Jadi memang harus benar-benar serius dalam belajar,” ujarnya.

Kiki menegaskan bahwa pencapaiannya lulus di usia muda bukanlah tujuan utama dalam perjalanan studinya. Ia menilai setiap orang memiliki ritme dan fase yang berbeda dalam pendidikan, sehingga usia kelulusan tidak bisa dijadikan tolok ukur tunggal keberhasilan.

Menurutnya, hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat nyata bagi orang lain. Ia menekankan bahwa esensi pendidikan tidak terletak pada kecepatan, melainkan pada dampak yang dihasilkan. Karena pada akhirnya, bukan soal siapa paling cepat lulus, tapi bagaimana ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi orang lain,” tuturnya.

Menutup penuturannya, Kiki berpesan kepada mahasiswa yang tengah berjuang menyelesaikan tugas akhir agar selalu menekankan konsistensi dalam usaha. Ia menyebut bahwa kunci utama bukan pada kecerdasan semata, melainkan pada ketekunan dan kedisiplinan dalam menjalani setiap tahapan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menyeimbangkan usaha dengan doa agar proses studi dapat berjalan efektif. “Yang penting itu tekun, disiplin, telaten, dan sabar. Kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, jangan lupa juga berdoa dan minta doa orang tua,” pungkas Kiki.

JAKARTA - Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) menyelenggarakan halalbihalal nasional dengan tema “Merajut Kebersamaan untuk Usaha Farmasi yang Produktif, Efisien, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”. Acara ini juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin , serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof Taruna Ikrar di Angsana Ballroom, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha farmasi dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, cukup memberikan dampak terhadap rantai pasok global.

Kenaikan harga energi dunia serta gangguan logistik internasional berdampak langsung pada biaya produksi industri, termasuk sektor farmasi yang sampai saat ini masih bergantung pada bahan baku impor Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menyampaikan pentingnya memperkuat ketahanan farmasi nasional melalui kolaborasi lintas sektor.

Kementerian Kesehatan berkomitmen memastikan akses obat di Indonesia tetap terjaga ketersediaannya dan terjangkau harganya, dengan memberikan dukungan penuh bagi pembangunan dan penguatan usaha farmasi dalam negeri. Pemerintah juga mendorong pelaku industri untuk berinvestasi serta berinovasi, termasuk mencari alternatif komposisi dan komponen obat (seperti kemasan) guna mengurangi ketergantungan impor di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku.

Selain itu, Kementerian Kesehatan membuka ruang dialog yang luas untuk mendukung kebutuhan industri. ”Dalam hal ini, GP Farmasi berperan kuat sebagai wadah strategis bagi pelaku industri untuk menjembatani komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta mendorong kemandirian dan daya saing sektor farmasi nasional,” katanya.

Kepala BPOM Prof Taruna Ikrar menambahkan stabilitas usaha farmasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada koordinasi erat dengan pelaku usaha farmasi. Peran BPOM dalam menjaga ketersediaan obat sekaligus memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat, antara lain melalui penguatan pengawasan rantai pasok obat dan makanan.

Taruna juga menyampaikan keyakinannya bahwa sebagian besar produsen farmasi di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik (excellent). Ia menegaskan komitmen BPOM untuk terus berkomunikasi dengan industri guna menjamin kualitas obat, termasuk dari aspek komposisi dan ketersediaan komponen.

Dalam konteks ini, GP Farmasi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah untuk menjembatani komunikasi antara regulator dan pelaku usaha farmasi. ”Sekaligus memastikan anggotanya dapat memenuhi standar kualitas dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan obat di Indonesia,” jelasnya.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F Tirto Kusnadi, menegaskan GP Farmasi Indonesia memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan industri dan pemerintah. Di tengah tekanan global, GP Farmasi Indonesia berkomitmen menjadi penghubung strategis antara regulator dan pelaku usaha, guna memastikan ketersediaan obat tetap terjaga, harga tetap stabil, dan industri farmasi nasional tetap kompetitif.

GP Farmasi Indonesia sudah melakukan pendataan bahwa stok obat nasional masih sangat baik peredarannya di masyarakat sampai 3 bulan kedepan. ”Kami juga yakin bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan dan BPOM akan membawa dampaik baik dalam menjaga stabilitas obat di Indonesia,” tandasnya.

Dengan semangat kebersamaan yang diangkat dari filosofi Nusantara, GP Farmasi Indonesia mendorong terciptanya harmoni antara inovasi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Ke depan, sinergi antara pemerintah, regulator, dan industri farmasi diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional, menjaga stabilitas harga obat, serta memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

BOGOR - Warga Bogor dan sekitarnya menyambut baik cek kesehatan gratis dalam Program Cek Segitiga PT Dexa Medica yang diselenggarakan di Bogor, Minggu 12 April 2026. Hasil dari cek kesehatan gratis yang diikuti ratusan warga menunjukkan bahwa 7 dari 10 (73,8%) peserta berisiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol.

Hasil pemeriksaan kesehatan ini menekankan pentingnya deteksi dini sebagai upaya menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Tingginya angka risiko tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum menyadari kondisi kesehatannya. Punya Kolesterol Tinggi? Hindari 5 Sarapan Ini Agar Jantung Tetap Sehat

Cek kesehatan gratis ini diikuti oleh 679 warga Bogor dan sekitarnya. Hasil skrining di lapangan menemukan 54,2% memiliki kadar kolesterol di atas normal (>199 mg/dL), 42,1% terdeteksi tekanan darah tinggi, dan 10,3% memiliki kadar gula darah sewaktu di atas 200 mg/dL.

Dokter umum dari RS Mulia Pajajaran dr Ghivarel Adriensa mengatakan, hasil ini sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini yang semakin rentan terhadap gaya hidup kurang aktif. Ia juga menambahkan bahwa banyak peserta yang sebenarnya sudah berada pada kondisi cukup serius, namun tidak menyadarinya karena tidak merasakan gejala.

“Ada peserta dengan gula darah sangat tinggi, bahkan sampai 500 mg/dL, atau tekanan darah di atas 200, tapi tidak ada keluhan. Ini yang berbahaya, karena penyakit-penyakit ini sering tidak bergejala di awal. Makanya skrining itu sangat penting,” katanya.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga gaya hidup sehat secara konsisten, tidak hanya bergantung pada hasil pemeriksaan. “Kesehatan itu dinamis. Hari ini sehat, belum tentu besok. Jadi penting untuk menjaga pola makan sesuai guideline, rutin olahraga 3–5 kali seminggu, tidak merokok, serta mengelola stres. Yang paling penting, hindari gaya hidup sedentary dan mulai aktif bergerak,” pesannya.

Manager Dharma Dexa Mateus Ramidi menegaskan program ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan Dexa Group dalam mendukung upaya pemerintah untuk mendukung kesehatan nasional. “Tahun 2026 ini, program Cek Segitiga dimulai dari Bogor. Kami berharap partisipasi masyarakat terus meningkat agar program ini benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam menyediakan layanan kesehatan gratis,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa Dexa Group tidak hanya berfokus pada layanan preventif, tetapi juga memastikan akses terhadap pengobatan yang berkualitas. Dexa Medica terus berkomitmen menyediakan obat generik berkualitas dengan jangkauan luas melalui 38 cabang di seluruh Indonesia. ”Kami percaya, ketersediaan obat yang merata menjadi bagian penting dalam mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” tambahnya. Cek Segitiga Dexa Medica di Jogja, Deteksi 6 dari 10 Warga Risiko Penyakit Kronis

Melalui program Cek Segitiga, Dexa Group berharap dapat terus memperluas jangkauan layanan kesehatan preventif sekaligus membangun budaya deteksi dini di tengah masyarakat. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan penyakit tidak menular yang masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia.

JAKARTA - Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP) akan melaporkan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara ke kepolisian. Pelaporan terkait pernyataannya yang menyebut penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagai perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Koordinator FSKMP, Purwanto M Ali, menegaskan pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar, menyesatkan publik, dan berdampak pada marwah pemerintah pusat. “Pernyataan Wali Kota Denpasar itu ceroboh, tanpa dasar data yang valid, tendensius, dan berpotensi menjadi fitnah karena menyudutkan Presiden. Dampaknya nyata: menimbulkan kegaduhan sosial, keresahan, serta kebingungan di masyarakat,” kata Purwanto dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (17/2/2026). Mensos Sebut 40.000 Peserta BPJS PBI JKN Sudah Ajukan Reaktivasi

Menurut Purwanto, pernyataan yang kemudian viral di ruang publik telah membentuk persepsi keliru seolah-olah Presiden memerintahkan penonaktifan PBI JK bagi masyarakat kategori desil 6 hingga 10. Padahal, kata dia, kebijakan PBI JK berbasis data terpadu dan kriteria program, bukan keputusan sepihak yang dapat disematkan kepada Presiden.

FSKMP juga menyoroti rencana Pemkot Denpasar mengaktifkan kembali PBI JK untuk desil 6 hingga 10 menggunakan APBD. Langkah itu dinilai dapat memperkuat persepsi negatif di tengah masyarakat seakan-akan pemerintah pusat “tidak berpihak kepada rakyat”.

“Padahal berdasarkan data yang ada, kategori desil 6 sampai 10 tergolong masyarakat mampu dan berada di atas garis kemiskinan. Narasi yang berkembang justru memelintir kebijakan dan mengarahkan opini publik pada kesimpulan yang keliru,” lanjutnya.

Atas dasar itu, FSKMP akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan pernyataan I Gusti Ngurah Jaya Negara ke aparat penegak hukum. FSKMP juga menyampaikan telah menyiapkan tim kuasa hukum untuk mengawal proses tersebut.

FSKMP menunjuk Hamzah Rahayaan dan rekan-rekan sebagai kuasa hukum untuk menindaklanjuti proses hukum ini. “Dalam rangka menegakkan kebenaran dan hukum, kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan melakukan pelaporan kepada kepolisian. Proses akan kami jalankan secara tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

JAKARTA - Perda DKI Jakarta No 7/2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) resmi disahkan dan diundangkan. Perda ini diharapkan menjadi instrumen hukum dalam mendukung upaya perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Namun, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Sehat menyampaikan catatan terkait adanya perbedaan substansi. Yakni antara naskah raperda hasil Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 23 Desember 2025 dengan perda yang telah diundangkan tertanggal 31 Desember 2025. Perda KTR Disorot Publik: Sejauh Mana Aturan Baru Ini Ubah Peta Sosial dan Ekonomi Jakarta?

Koalisi menilai terdapat perubahan pada beberapa pasal yang sebelumnya telah disepakati dalam sidang paripurna. Salah satu yang disoroti adalah Pasal 17 ayat (6). Dalam naskah Rancangan Perda hasil paripurna, ketentuan tersebut memuat larangan penyelenggaraan reklame rokok di seluruh wilayah DKI Jakarta. Namun, dalam Perda No 7/2025, ketentuan tersebut berubah menjadi larangan mengiklankan produk tembakau dan rokok elektronik di media sosial berbasis digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat penambahan Pasal 17 ayat (7) yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan larangan memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam peraturan gubernur. Perubahan tersebut juga berdampak pada ketentuan sanksi administratif.

Dalam raperda hasil paripurna, Pasal 18 ayat (6) mengatur sanksi denda sebesar Rp10 juta bagi pihak yang memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok di tempat umum. Ketentuan ini tidak tercantum dalam Perda yang telah diundangkan. Demikian pula Pasal 18 ayat (8) yang sebelumnya mengatur denda Rp100 juta bagi penyelenggara reklame rokok di seluruh wilayah DKI Jakarta, juga tidak lagi dimuat.

Sekjen Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi mengatakan, perubahan substansi setelah sidang paripurna perlu mendapat penjelasan. Menurutnya, sidang paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam proses pembentukan peraturan daerah.

“Perda No 7/2025 ini cacat prosedur karena mengubah hasil sidang paripurna DPRD yang merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam pembentukan peraturan perundangan,” katanya dalam siaran tertulis, Jumat (13/2/2026).

Pendapat senada diungkapkan Sekjen Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Tubagus Haryo Karbyanto. Ia menyoroti dihapusnya sanksi administratif atas larangan memajang produk rokok di tempat penjualan.

“Dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok ini, ayat larangan memajang bungkus rokok di tempat penjualan masih ada, namun sanksinya dihapus. Artinya ayat larangan memajang tersebut dilemahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Manik Marganamahendra dari Indonesia Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) mengatakan, perda ini mengindikasikan intervensi kuat pihak lain selama 14 tahun Jakarta tanpa Perda KTR hingga hari ini. Menurutnya, Jakarta seharusnya menjadi barometer nasional. Pedagang Tolak Larangan Penjualan Rokok di Pasar Tradisional

Sayangnya perda baru ini tidak menunjukan itikad untuk lebih ketat mengatur iklan, promosi, dan sponsorship rokok di Jakarta. ”Jangan sampai kesehatan warga digadaikan untuk berkompromi dengan industri rokok,” tuturnya.

Sementara Yun Indriaty dari Smokefree Jakarta (SFJ) menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam proses legislasi untuk menjaga kepercayaan publik. “Jika hasil paripurna bisa diubah secara sepihak, ini akan menjadi preseden buruk, yang di kemudian hari orang akan beranggapan bahwa pihak manapun bisa mengubah peraturan perundangan sesuai kepentingannya walaupun telah disepakati di sidang paripurna,” tutur Yun Indriaty.