Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis sektor kesehatan dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% pada 2028–2029. Percepatan hilirisasi industri farmasi, pengembangan industri plasma darah, hingga penguatan ekosistem kesehatan nasional yang terintegrasi dengan kawasan Asean menjadi beberapa upaya yang dilakukan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan belanja kesehatan Indonesia terus meningkat dan secara historis telah mencapai lebih dari 10% setiap tahun. Pertumbuhan belanja ini bahkan menyentuh 16% pada tahun lalu. Namun, besarnya belanja tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional lantaran sebagian besar masih digunakan untuk membeli produk impor.
"Semua belanja ini belum tertranslasikan menjadi pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan, karena sebagian besar masih impor. Jadi yang menikmati GDP growth dan job growth itu di negara lain," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Rabu (24/6/2026).
Oleh karena itu, pemerintah berupaya membangun rantai pasok industri kesehatan dari hulu hingga hilir agar belanja kesehatan dapat menciptakan nilai tambah, investasi, serta lapangan kerja di dalam negeri.
Menurut Budi, strategi tersebut mencakup pembangunan industri bahan baku obat (active pharmaceutical ingredient/API) hingga pengembangan industri biologis berbasis plasma darah.
Dia mencontohkan produksi parasetamol yang selama ini masih bergantung pada impor bahan baku antara seperti fenol. Padahal, bahan baku dasar berupa benzena telah tersedia di Indonesia.
"Kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibikin di Indonesia, belanja yang 12%–13% itu bisa ditranslasikan jadi GDP di sektor kesehatan," katanya.
Selain bahan baku obat, pemerintah juga mempercepat pembangunan industri fraksionasi plasma darah yang akan menghasilkan berbagai produk strategis seperti albumin, immunoglobulin intravena (IVIG), faktor VIII, dan faktor IX yang selama ini hampir seluruhnya masih diimpor.
Budi menyebut, pabrik fraksionasi plasma pertama di Indonesia yang dibangun di Karawang dengan investasi sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun ditargetkan mulai berproduksi pada awal 2027 setelah memperoleh izin operasional. "Tinggal nunggu izinnya, mudah-mudahan 2027 bisa produksi 600.000 liter. Kita nggak usah impor lagi," ungkapnya.
Menurut dia, proyek tersebut merupakan contoh bagaimana sumber daya domestik dapat diolah menjadi produk kesehatan bernilai tambah tinggi.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat. Jika sebelumnya lebih dari 90% API masih didatangkan dari luar negeri, kini porsinya telah ditekan menjadi sekitar 70%–80%.
Budi mengatakan sebanyak 35 jenis API telah berhasil diproduksi di dalam negeri dan jumlahnya akan terus ditingkatkan seiring penyederhanaan regulasi agar industri lebih mudah beralih menggunakan bahan baku lokal.
"Sekarang kita bikin supaya API-nya juga bisa dibikin di Indonesia dan itu akan kita tingkatkan terus sehingga hilirisasi terjadi. Kita jangan beli di ujungnya saja, tapi pabriknya beli bahan bakunya juga dari Indonesia,” sebutnya.
Perkuat Pabrik Vaksin
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai penguatan sektor kesehatan merupakan salah satu agenda konkret pemerintah yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan, penguatan industri farmasi, serta transformasi sistem kesehatan akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. “Tinggal meng-upgrade yang sudah ada. Saya kira ini penting karena masalah kesehatan itu masalah kunci,” ucap Luhut.
Dia menambahkan, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%–8% pada 2028 dapat dicapai melalui kombinasi transformasi sektor kesehatan dan implementasi Government Technology berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. “Kalau ini terjadi, akan membuat Indonesia lebih bagus,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menekankan bahwa penguatan industri kesehatan nasional juga harus dibangun melalui kerja sama regional Asean, terutama dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.
Menurutnya, pengalaman pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya membangun kapasitas produksi vaksin dan obat di kawasan agar tidak bergantung pada negara lain ketika terjadi krisis kesehatan global.
"Jangan tunggu pandemi berikutnya baru kita panik lagi. Pada saat belum ada pandemi, kita harus mempersiapkan diri," tegasnya.
Mari menjelaskan Asean memiliki potensi pasar sekitar 650 juta penduduk yang dapat menjadi fondasi pengembangan industri vaksin regional. Untuk itu, diperlukan integrasi rantai pasok, harmonisasi regulasi melaluimutual recognition agreement (MRA), serta penguatan riset dan pengembangan bersama antarnegara anggota.
Dia menilai kolaborasi tersebut akan memperkuat ketahanan kesehatan kawasan sekaligus mendukung pengembangan industri kesehatan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di masing-masing negara.
“Bisa saja mata rantai vaksin manufacturing itu berada di masing-masing negara, tetapi yang penting bagaimana kita membangun sistem rantai pasok yang kuat secara regional, dan dapat diakses secara regional," tuturnya.
Industri Dorong Sektor Hulu
Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan dan Laboratorium sekaligus pelaku industri biofarmasi FX Sudirman mengatakan industri farmasi nasional pada dasarnya telah memiliki kapasitas manufaktur yang cukup di sisi hilir. Namun, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi tantangan utama yang membuat nilai tambah industri lebih banyak mengalir ke luar negeri.
"Hilirisasinya sudah oke, hulunya yang masih belum kuat kita, sehingga kita masih tergantung sama luar negeri," ucapnya kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).
Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 250 industri farmasi yang memproduksi obat jadi. Namun, sebagian besar masih mengandalkan bahan baku impor dan melakukan proses formulasi, pengemasan, serta produksi di dalam negeri.
Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan sektor lain yang memiliki sumber daya hulu domestik. Dalam industri farmasi, justru sektor hulu memproduksi bahan baku obatlah yang perlu diperkuat agar belanja kesehatan nasional memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Sudirman menyebut sejumlah perusahaan mulai mengembangkan produksi bahan baku obat di dalam negeri. Saat ini, Indonesia telah mampu memproduksi sekitar 90 jenis bahan baku obat dari ribuan jenis yang digunakan industri farmasi.
"Kalau kita bisa pakai semua bahan baku obat itu untuk kepentingan di hilirnya, maka kita bisa hemat impor bahan baku itu belasan persen dari nilai impor kita," katanya.
Terkait pembangunan industri fraksionasi plasma darah, Sudirman menyampaikan upaya tersebut berpotensi menghemat devisa dalam jumlah signifikan. "Kalau kita bisa bikin, itu juga akan menghemat devisa kita. Berarti kita bisa hemat ratusan juta dolar juga," tegasnya.
Kendati demikian, dia mengingatkan keberhasilan industri plasma darah juga bergantung pada ketersediaan bahan baku plasma. Karena itu, regulasi mengenai pengelolaan donor darah dinilai perlu lebih fleksibel agar pasokan plasma dapat memenuhi kebutuhan industri.
Di sisi lain, pengembangan industri bahan baku obat dinilai menghadapi tantangan dari sisi skala ekonomi. Banyak bahan baku obat kimia berasal dari industri petrokimia yang membutuhkan investasi besar dengan tingkat pengembalian yang relatif panjang.
Oleh karenanya, Sudirman menilai pemerintah perlu memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun industri strategis tersebut.
"Kalau diberikan ke bisnis atau swasta mungkin enggak menguntungkan. Tapi dalam jangka panjang itu bisa memperkuat ketahanan kesehatan kita," katanya.
Selain penugasan kepada BUMN, dia juga mendorong pemerintah memberikan kepastian pasar melalui prioritas belanja produk yang menggunakan bahan baku dalam negeri. Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan perlindungan terhadap investasi yang dilakukan pelaku industri.
Dia mengemukakan bahwa berbagai insentif fiskal seperti tax holiday sebenarnya sudah tersedia, tetapi skemanya belum sesuai dengan karakteristik industri farmasi yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai titik keseimbangan.
Di samping itu, Sudirman menilai pemerintah perlu menetapkan obat dan vaksin sebagai barang strategis agar arah kebijakan sejalan dengan upaya membangun kemandirian industri kesehatan nasional. "Sampai sekarang obat dan vaksin itu masih belum merupakan barang strategis. Di satu sisi pemerintah menganggap ini penting, tetapi dari sisi kebijakannya nggak dianggap penting," singgungnya.
Terlepas dari tekanan jangka pendek akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya impor bahan baku, Sudirman optimistis prospek industri farmasi nasional tetap positif seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi dan keberadaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai pembeli utama produk farmasi, menurutnya akan menjadi penopang utama pertumbuhan industri dalam jangka panjang.
"Yang tekanan sekarang adalah biaya karena dolar dan supply. Bukan pada potensi market. Industri melihatnya potensi market, dan saya yakin industrinya akan tumbuh lebih kencang kalau ekonominya baik," katanya.