JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang membuat kegaduhan, terutama setelah pemilihan umum (pemilu). Hal itu disampaikannya saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Prabowo menekankan, kegaduhan yang kerap terjadi setelah pemilu tidak akan menyejahterakan rakyat. “Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita," kata Prabowo.

Prabowo menekankan, kewajiban anak bangsa, para pemimpin, dan orang-orang pintar adalah menyejahterakan masyarakat. Para pemimpin dan orang-orang pintar seharusnya mengabdikan diri untuk rakyat, terutama yang paling miskin dan lemah.

"Bukankah segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah. Bukankah itu?” ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan bila ada pendapat berbeda. Prabowo tak masalah jika ada yang berpendapat kegaduhan, kebencian, permusuhan, dan maki memaki merupakan tindakan yang produktif.

Namun, Prabowo mengingatkan negara lain saat ini terus berkembang menuju negara yang sejahtera. "Silakan kalau ada yang berpendapat lain hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan," ucap Prabowo.

Prabowo meminta semua elemen bangsa untuk merenungkan persoalan bernegara. Sebagai seorang pemimpin, Prabowo berupaya persuasif. Meski kalah dalam empat kali pemilu, Prabowo mengaku tidak pernah mengganggu presiden dan pemerintahan yang mendapat mandat rakyat.

"Saya selalu berusaha persuasif, saya sebagai pemimpin politik saya dipilih secara demokratis, saya maju ke rakyat, lima kali minta mandat, empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," imbuhnya.

Hal ini karena Prabowo menyadari dan menghormati sistem demokrasi yang dipilih rakyat Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa? Karena kita sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya pemilihan," pungkasnya.

JAKARTA - Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan upaya pendataan seluruh kegiatan usaha di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha. Data yang dihasilkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ), manfaat SE2026 dapat dirasakan melalui berbagai program pemberdayaan usaha. Data yang lengkap dan mutakhir membantu pemerintah mengenali karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di setiap daerah. Dengan demikian, berbagai program dukungan usaha dapat dirancang sesuai kondisi yang dihadapi masyarakat.

Hasil SE2026 juga mendukung upaya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Melalui data sensus, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai potensi usaha yang perlu didorong agar berkembang lebih cepat.

Wakil Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah: Ada Jutaan Harapan di Balik Data Statistik



Informasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam merancang program pembiayaan dan pendampingan usaha sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

Selain itu data SE2026 membantu pemerintah menyusun program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan peningkatan keterampilan, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan produk dapat dipetakan secara lebih baik. Pelatihan yang tepat akan membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Manfaat lain dari SE2026 adalah tersedianya informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha di berbagai wilayah. Data tersebut membantu pemerintah memahami pola distribusi barang dan jasa serta mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Informasi ini penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai Besok 15 Juni 2026, Usaha Nasional Didata Tanpa Terkecuali



Data SE2026 juga menjadi sumber informasi penting bagi dunia pendidikan, penelitian, dan perencanaan pembangunan. Akademisi, peneliti, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk memahami dinamika ekonomi, mengidentifikasi peluang usaha, dan menyusun berbagai program pembangunan yang lebih efektif.

Pada akhirnya, SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Setiap informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan pembangunan ekonomi Indonesia. Data yang akurat membantu pemerintah melihat sektor usaha yang tumbuh, sektor yang memerlukan dukungan, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan di masa depan.

Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat

Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris berharap peralihan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) Tapah dari PetroChina International Jabung Ltd ke Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan mampu mendongkrak produksi.

"Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat," kata Al Haris di Jambi, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa wilayah kerja itu dulunya dikelola oleh PetroChina, setelah masa kontrak tersebut habis, pengelolaan wilayah kerja dikembalikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui SKK Migas. Hingga akhirnya resmi diserahterimakan ke perusahaan baru.

Selain mengejar target produksi, gubernur berharap manajemen yang baru bisa menyerap tenaga kerja lokal. Untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Manajemen Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia, Fatah Riani Abdul Rahman menyatakan komitmen untuk mengoptimalkan potensi migas di wilayah kerja Tapah.

Menurut dia, saat ini prospek sumber daya migas di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 400 juta barel setara minyak.

Sebagai langkah awal, pihaknya berencana melakukan kegiatan peninjauan lapangan, melakukan survei eksplorasi (seismik) tiga dimensi (3D), di area yang telah ditemukan guna memperoleh potensi cadangan baru yang selama ini belum terlihat.

Lanjut dia, setelah penandatanganan kesepakatan bersama, selanjutnya akan dilakukan proses konstruksi dan persiapan produksi.

Kegiatan itu rencananya akan dimulai tahun depan dengan target komersil paling singkat di tahun 2027 atau hingga awal 2028.

Dalam jangka panjang, perusahaan menargetkan angka produksi dapat menembus di atas 2.000 barel minyak per hari. Dengan dukungan teknologi terbaru serta pemanfaatan data yang lebih lengkap.

Manajemen memastikan keberadaan industri migas ini kedepannya akan melibatkan putra daerah. Hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah daerah.

"Kita melanjutkan, dan akan mengembangkan lagi untuk menaikkan produksi," jelas Fatah.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Pemenang Lelang Penawaran Langsung untuk sembilan Wilayah Kerja (WK) migas.

Pemenang sembilan wilayah kerja dimaksud yaitu untuk Wilayah Kerja Bintuni, Wilayah Kerja Karunia, Wilayah Kerja Drawa, Wilayah Kerja Jalu, Wilayah Kerja Southwest Andaman, Wilayah Kerja Barong, Wilayah Kerja Delapan Muaro, Wilayah Kerja Tapah dan Wilayah Kerja Nawasena.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Listya Endang Artiani

Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia

SETIAP kali pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), perhatian masyarakat hampir selalu tertuju pada satu hal “Berapa tambahan biaya yang harus dibayar saat mengisi tangki kendaraan?”. Reaksi tersebut wajar karena dampaknya langsung dirasakan.

Namun dalam perspektif ekonomi, BBM bukan sekadar komoditas energi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, namun merupakan salah satu input strategis yang menopang hampir seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perekonomian. Karena itu, ketika harga BBM meningkat, dampaknya tidak berhenti di SPBU, tetapi merambat ke berbagai sektor dan pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

Dalam analisis ekonomi modern, keterkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan Input-Output yang dikembangkan oleh Wassily Leontief. Teori ini menunjukkan bahwa setiap sektor ekonomi saling terhubung melalui rantai pasok.

Kenaikan biaya pada satu sektor akan menimbulkan efek berantai pada sektor-sektor lainnya. Karena energi digunakan hampir di seluruh aktivitas ekonomi, maka perubahan harga BBM memiliki kemampuan untuk memengaruhi struktur biaya perekonomian secara luas.

Gelombang pertama dari kenaikan BBM muncul melalui meningkatnya biaya produksi di sektor riil. Kenaikan harga solar dan bensin menyebabkan ongkos transportasi barang menjadi lebih mahal. Biaya distribusi bahan baku meningkat, demikian pula biaya operasional berbagai kegiatan ekonomi. Dalam teori cost-push inflation, inflasi dapat muncul karena kenaikan biaya produksi yang kemudian diteruskan ke harga jual barang dan jasa.

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi. Pupuk, benih, alat produksi, hingga hasil panen harus didistribusikan melalui jaringan transportasi yang sebagian besar masih bergantung pada BBM. Ketika biaya transportasi meningkat, petani menghadapi kenaikan biaya usaha. Sayangnya tidak semua petani memiliki kemampuan untuk menaikkan harga jual hasil produksinya, akibatnya keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil.

Hal yang sama terjadi pada sektor industri pengolahan. Energi dan logistik merupakan komponen penting dalam struktur biaya produksi. Kenaikan harga BBM meningkatkan biaya marginal perusahaan sehingga dunia usaha dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menaikkan harga jual atau mengurangi margin keuntungan. Dalam situasi permintaan yang belum sepenuhnya kuat, pilihan tersebut tidak selalu mudah dilakukan.

Kelompok yang paling rentan menghadapi kondisi ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki skala ekonomi dan akses pembiayaan yang lebih luas, UMKM sering kali memiliki ruang penyesuaian yang terbatas. Kenaikan biaya operasional yang tidak diimbangi peningkatan penjualan berpotensi menurunkan keuntungan bahkan mengancam keberlangsungan usaha.

Gelombang kedua muncul melalui inflasi, ketika biaya produksi dan distribusi meningkat, harga barang dan jasa secara bertahap ikut menyesuaikan. Kenaikan BBM hampir selalu diikuti oleh meningkatnya biaya transportasi dan distribusi pangan. Beras, cabai, minyak goreng, telur, ikan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya menjadi lebih mahal untuk dipindahkan dari sentra produksi menuju konsumen.

Dalam konteks Indonesia, dampak ini menjadi sangat penting karena struktur logistik nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN. Akibatnya setiap kenaikan biaya energi memiliki efek yang lebih besar terhadap harga barang di tingkat konsumen.

Kenaikan harga-harga tersebut kemudian menurunkan daya beli masyarakat. Dalam teori real income effect, ketika harga barang meningkat sementara pendapatan tidak berubah, maka pendapatan riil masyarakat sesungguhnya mengalami penurunan. Secara nominal masyarakat memperoleh pendapatan yang sama, tetapi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit.

Dampak ini tidak dirasakan secara merata, kelompok rumah tangga berpendapatan rendah menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Hukum Engel menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi pengeluarannya yang digunakan untuk kebutuhan pokok, terutama pangan. Oleh karena itu, kenaikan harga kebutuhan dasar akibat kenaikan BBM akan memberikan beban yang jauh lebih berat bagi kelompok miskin dan rentan.

Namun dampak kenaikan BBM tidak hanya berhenti pada inflasi yang benar-benar terjadi. Gelombang ketiga muncul melalui ekspektasi inflasi. Dalam ekonomi modern, perilaku masyarakat sering kali dipengaruhi oleh apa yang mereka perkirakan akan terjadi di masa depan.

Ketika masyarakat meyakini bahwa kenaikan BBM akan diikuti oleh kenaikan harga berbagai barang, pelaku usaha mulai menyesuaikan harga lebih awal, pedagang meningkatkan margin untuk mengantisipasi biaya yang lebih tinggi, dan pekerja mulai menuntut kenaikan upah. Fenomena ini dikenal sebagai inflation expectation. Dalam banyak kasus, ekspektasi inflasi dapat memperbesar dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM itu sendiri.

Di sinilah pentingnya komunikasi kebijakan yang kredibel. Jika pemerintah mampu menjelaskan alasan kenaikan BBM sekaligus menunjukkan langkah mitigasi yang jelas, maka kepanikan pasar dapat diminimalkan dan ekspektasi inflasi dapat lebih terkendali.

Gelombang keempat terjadi melalui perlambatan konsumsi rumah tangga. Dalam struktur perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB). Dengan kata lain, konsumsi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut teori konsumsi Keynes, pengeluaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan. Ketika inflasi meningkat dan pendapatan riil menurun, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi, terutama untuk barang dan jasa yang bukan kebutuhan utama. Penurunan konsumsi tersebut kemudian mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian.

Dalam jangka pendek, dampaknya terlihat pada melambatnya aktivitas perdagangan dan menurunnya penjualan berbagai produk konsumsi. Dalam jangka yang lebih panjang, dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan investasi. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja baru juga berpotensi melambat.

Gelombang terakhir adalah meningkatnya risiko kemiskinan dan ketimpangan. Dari perspektif ekonomi kesejahteraan yang dikembangkan Arthur Pigou, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari efisiensinya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan BBM pada dasarnya memiliki konsekuensi distribusi. Kelompok berpendapatan rendah menanggung beban yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenaikan harga pangan dan transportasi dapat secara langsung mengurangi kualitas hidup mereka.

Dalam kondisi tertentu, rumah tangga yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat tekanan inflasi. Jika berlangsung dalam waktu yang lama tanpa intervensi kebijakan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi.

Meski demikian, pemerintah juga menghadapi dilema yang tidak sederhana. Subsidi energi yang terlalu besar dapat membebani APBN dan mengurangi ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Dalam perspektif fiscal sustainability, keberlanjutan fiskal menjadi syarat penting agar negara tetap memiliki kapasitas untuk menjalankan pembangunan dalam jangka panjang.

Karena itu, kenaikan BBM pada dasarnya merupakan trade-off kebijakan publik. Menahan harga BBM dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi berpotensi membebani keuangan negara. Sebaliknya, menaikkan harga BBM dapat memperkuat posisi fiskal pemerintah, tetapi menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara hati-hati.

Pada akhirnya, kenaikan BBM bukan sekadar kebijakan energi, melainkan kebijakan yang memengaruhi struktur biaya perekonomian secara keseluruhan. Dampaknya bergerak melalui rantai yang panjang, dari biaya transportasi menuju biaya produksi, dari biaya produksi menuju inflasi, dari inflasi menuju daya beli, dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, keberhasilan kebijakan BBM tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya beban subsidi atau membaiknya posisi fiskal negara. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pemerintah mampu memutus rantai dampak negatif yang muncul melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, penguatan UMKM, peningkatan efisiensi logistik nasional, serta pengembangan transportasi publik yang terjangkau.

Di tengah tekanan fiskal yang semakin besar, tantangan pemerintah bukan memilih antara efisiensi atau keadilan, melainkan memastikan keduanya dapat berjalan beriringan. Sebab pada akhirnya, tujuan utama kebijakan publik bukan sekadar menjaga keseimbangan anggaran, melainkan menjaga agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi pusat dari setiap keputusan ekonomi yang diambil negara.

BELITUNG - Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menggelar pengabdian masyarakat di Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan bertema peningkatan kesejahteraan dan ketahanan komunitas lanjut usia (Lansia) ini juga melibatkan BINUS University dan Universiti Kuala Lumpur (UniKL), Malaysia.

Program ini diikuti oleh 55 peserta lansia dari wilayah Kecamatan Sijuk serta melibatkan 5 mahasiswa internasional dari BINUS University. Keterlibatan mitra mahasiswa internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi akademik sekaligus memperkaya pengalaman lintas budaya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim di wilayah kepulauan, termasuk Kabupaten Belitung.

Oleh karena itu, program ini dirancang untuk mendukung pembangunan komunitas yang inklusif, sehat, bahagia, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi, antara lain mengenai wellbeing dan hidup sehat, peran lansia dalam mendukung keberlanjutan. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab agar para peserta dapat berbagi pengalaman serta memperoleh pemahaman praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, tim pengabdi berupaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan serta SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim.

Penguatan kapasitas lansia dinilai penting agar kelompok lansia tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan aktif dalam membangun komunitas yang sehat, bahagia, dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya komunitas lansia di Kabupaten Belitung, serta menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, mitra internasional, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan tangguh.

Ketua Pengabdian Masyarakat FIA UI, Muhammad Ramaditya menekankan pada lansia berperan sebagai penjaga nilai, norma, dan kohesi sosial dalam keluarga maupun komunitas.

"Mereka hadir sebagai sumber nasihat yang bijaksana, mediator konflik yang dipercaya, serta penghubung antar-generasi yang tak tergantikan dalam tatanan masyarakat Indonesia," ujar Ramaditya dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Konsep productive ageing menekankan bahwa lansia dapat terus berkontribusi secara ekonomi sesuai kapasitas dan kondisi kesehatannya. Banyak lansia Indonesia tetap aktif melalui usaha mikro, pertanian, perdagangan kecil, dan pekerjaan berbasis keahlian yang telah mereka tekuni bertahun-tahun.

Lansia memiliki penyimpan pengetahuan tradisional yang paling otentik dari bahasa daerah, seni pertunjukan, hingga sistem pengobatan dan pertanian yang telah teruji selama berabad-abad. Di tengah arus globalisasi, peran mereka dalam menjaga identitas budaya lokal menjadi semakin krusial.

JAKARTA - Pembangunan transportasi publik dinilai punya efek berantai yang positif karena membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat keringanan biaya perjalanan dan menghidupkan ekonomi di titik-titik perlintasan. Inisiatif di daerah-daerah pun harus didorong.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah, Jumat (12/6/2026)

Dalam hal efek keringanan biaya hidup, dia mencontohkan dengan warga Jakarta. Dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditetapkan di angka Rp5,7 juta, warga ibu kota rata-rata mengeluarkan 25% hingga 30% dari pendapatan mereka untuk kebutuhan transportasi.

Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sebagian besar warga yang bepergian untuk bekerja (komuter) di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi mengeluarkan ongkos perjalanan yang signifikan tiap harinya.

Berikut rinciannya:

- 8,2% komuter mengeluarkan biaya transportasi < Rp5.000 (atau < Rp150.000 per bulan)

- 14,7% komuter mengeluarkan biaya Rp5.000 - Rp 10.000 (atau Rp150 ribu - Rp300 ribu per bulan)

- 28,6% komuter mengeluarkan biaya minimal Rp25.000 (atau Rp750 ribu per bulan)

Piter melanjutkan penggunaan transportasi publik yang nyaman dan murah jelas bisa memangkas pengeluaran untuk biaya perjalanan ini.

Dalam hal penghidupan, dia menjelaskan transportasi publik akan memunculkan sumber perekonomian baru warga. Misalnya, keberadaan stasiun kereta Commuter Line (KRL) atau Mass Rapid Transit (MRT) menjadi sentra baru UMKM. "Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik," katanya.

Piter menggarisbawahi efek berantai itu bisa dinikmati di daerah-daerah, tak cuma di Jakarta. Syaratnya, para kepala daerah berkomitmen penuh pada pembangunan infrastruktur transportasi publik.

"Untuk membahagiakan, menyejahterakan masyarakat itu banyak cara. Salah satunya dengan menyediakan transportasi publik yang tidak hanya nyaman sehat, tapi terjangkau, murah, dan itu sekaligus mengurangi beban yang harus mereka hadapi," ujar Piter.

Dia memaklumi pembangunan transportasi publik ini tidak murah meski program tersebut akan memberikan benefit yang sesuai dalam jangka panjang. Bentuknya berupa terbangunnya ekonomi warga, kemunculan aktivitas perniagaan baru, serta pengembalian ke negara berupa pajak. "Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik walaupun investasinya pasti besar," katanya.

Untuk menalangi kebutuhan pendanaan yang besar di awal itu, Piter menyarankan penerapan kolaborasi swasta dan pemerintah atau Public Private Partnership yang lebih luas di daerah-daerah hingga penerbitan obligasi. Pilihan-pilihan ini bisa berjalan lancar jika didukung proposal yang baik, sosialisasi transparan, serta kebijakan pemerintah yang konsisten. "Karena investor pasti akan berpikirnya lebih kepada risiko," ucapnya.

Salah satu risiko ketidakpastian itu datang dari sektor hukum dan politik. Piter mengakui ada kecenderungan perubahan kebijakan atau peraturan dalam pergantian pimpinan, termasuk di daerah yang nyata berpengaruh pada investasi.

"Sehingga dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Bahwasannya ini enggak berubah nanti. Takutnya kan berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya. Nah, itu kacau jadinya," ujar Piter.

Jika pembangunan transportasi publik di Jakarta itu seperti KRL, MRT, Light Rapid Transit (LRT), hingga JakLingko bisa direalisasikan di berbagai daerah, Piter meyakini efek ekonominya akan menyebar pula ke pelosok Indonesia.

PAPUA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menyebut kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja. Kehadiran PSN Wanam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kehadiran negara untuk membangun Papua diwujudkan melalui berbagai PSN yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi. Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," katanya, Rabu (10/6/2026).

Apolo berpandangan, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada 2027.

Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

Lihat video: Kunker Perdana di Merauke, Presiden Prabowo Bertemu Petani dan Masyarakat



"Kami meminta agar sekitar 80% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan. Namun bagi Apolo, perbedaan sikap tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan.

“Yang terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak hanya menerima narasi dari satu sudut pandang. Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Apolo juga menegaskan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua. "Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," ucapnya.

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar mengajak seluruh umat menjaga kerukunan , persatuan, dan semangat kebangsaan. Hal ini disampaikan Gugun Dalam acara “Sanghadana Vesak Festival 2026” yang diselenggarakan Young Buddhist Association di Mal Taman Anggrek, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Dalam sambutannya, Gugun mendoakan Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kekuatan dalam memimpin bangsa, menjaga perdamaian, dan mempererat kerukunan antarumat beragama. Juga membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Ia juga berharap pemerintah selalu diberikan kemudahan dan perlindungan dalam menjalankan amanah untuk melayani masyarakat. “Melalui momentum Waisak ini, mari kita perkuat gotong royong, saling bekerja sama, menjaga kerukunan, dan bersama-sama mendukung pemerintah demi Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki cara pandang yang dekat dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah. Menurut Tokoh Muda NU sekaligus Pengurus Pondok Pesantren Annuriyyah Kaliwining Jember Ubaidillah Amin, berbagai pernyataan dan kebijakan Prabowo menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dasar rakyat.

Ubaidillah melihat Prabowo memahami bahwa ukuran kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari indikator ekonomi makro, tetapi juga dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Bagi masyarakat kecil, yang paling penting adalah bisa bekerja, makan dengan layak, menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan pokok, dan menjalani hidup dengan tenang. Saya melihat Presiden Prabowo memahami hal tersebut dengan baik,” kata Ubaidillah, Jumat (6/6/2026).

Dirinya pun mencontohkan pernyataan Prabowo yang pernah menyebut bahwa masyarakat bawah tidak terlalu gusar terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dia berpendapat bahwa pandangan tersebut menunjukkan pemahaman terhadap kondisi nyata masyarakat Indonesia.

“Mayoritas rakyat bertransaksi menggunakan rupiah. Mereka membeli beras, sayur, minyak goreng, bahan bakar, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan rupiah. Karena itu, yang paling mereka rasakan adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya.

Lihat juga: RUPIAH MAKIN LEMAH, ELITE HARUS BERBENAH

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa nilai tukar rupiah tetap menjadi faktor penting bagi perekonomian nasional. Pelemahan kurs dapat mempengaruhi harga barang impor dan biaya produksi sejumlah sektor.

Namun bagi masyarakat kecil, dampak yang paling terasa adalah perubahan harga kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, Prabowo berusaha melihat persoalan ekonomi tidak hanya dari perspektif pasar keuangan atau perdagangan internasional, tetapi juga dari kondisi yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput.

“Beliau ingin melihat ekonomi dari sudut pandang dapur rakyat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari apakah rakyat bisa hidup cukup dan tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut Ubaidillah mengatakan, Prabowo memahami bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menuntut kehidupan yang berlebihan. Mereka lebih menginginkan kehidupan yang layak dan stabil. “Banyak masyarakat tidak meminta menjadi kaya raya. Mereka hanya ingin memiliki pekerjaan yang baik, penghasilan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan untuk anak-anak, serta akses kesehatan yang memadai,” jelasnya.

Menurutnya, pola pikir tersebut tercermin dalam fokus Prabowo terhadap sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah. Selain itu, Prabowo juga secara konsisten menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh rakyat.

Indonesia, kata Ubaidillah, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila kekayaan alam dikelola secara efektif dan berkeadilan. “Presiden Prabowo sering menyampaikan bahwa kekayaan bangsa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Ubaidillah menambahkan bahwa masyarakat perlu memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan kritik dan pengawasan publik yang konstruktif.

“Kritik adalah bagian dari demokrasi dan tetap diperlukan. Namun di saat yang sama, pemerintah juga membutuhkan dukungan agar dapat bekerja secara optimal dalam mewujudkan program-program pembangunan,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa pola pikir Prabowo dalam melihat Indonesia berorientasi pada terciptanya kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat. Fokus utama yang ingin dicapai adalah memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata.

“Pada akhirnya, rakyat ingin hidup cukup, tenang, dan memiliki harapan masa depan yang lebih baik. Saya melihat itulah yang menjadi inti dari cara Presiden Prabowo memandang pembangunan Indonesia,” pungkasnya.

Yusuf Sugiyarto

Ketua Bidang Penelitian Kebijakan Strategis PB HMI

TERIAKAN "Turunkan Soeharto!" yang menggema pada 1998 lahir dari keyakinan bahwa demokrasi akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih adil. Generasi aktivis Reformasi memperjuangkan kebebasan politik karena mereka percaya bahwa rakyat harus memiliki ruang untuk menentukan masa depannya sendiri.

Dua puluh tujuh tahun kemudian, demokrasi itu masih berdiri. Pemilu berlangsung rutin, kekuasaan berganti secara damai, dan ruang kebebasan sipil jauh lebih terbuka dibanding masa lalu. Namun, bagi Generasi milenial dan Generasi Z memiliki hubungan yang berbeda dengan demokrasi. Mereka tidak mengalami represi politik Orde Baru, tetapi mereka menghadapi tantangan lain yang tidak kalah nyata: mahalnya biaya hidup, semakin sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak, dan menyempitnya jalur mobilitas sosial.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Februari 2025 jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai sekitar 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, sekitar 59,4 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal yang umumnya memiliki perlindungan kerja terbatas, dan tingkat kepastian pendapatan yang rentan.

Di banyak kota, kita menyaksikan fenomena yang semakin lazim: lulusan perguruan tinggi bekerja pada pekerjaan yang tidak sepenuhnya membutuhkan kompetensi yang mereka pelajari, sementara sebagian lainnya harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk memperoleh pekerjaan pertama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama demokrasi Indonesia tidak lagi hanya berkaitan dengan distribusi kekuasaan, tetapi juga distribusi kesempatan.

Demokrasi yang sehat semestinya mampu menciptakan ruang bagi setiap warga untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Karakter generasi muda saat ini juga berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah arus informasi yang nyaris tanpa batas. Akibatnya, mereka lebih mudah mengenali jarak antara narasi dan realitas. Mereka tidak terlalu terpesona oleh pencitraan politik yang megah, slogan yang bombastis, atau klaim keberhasilan yang tidak mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Generasi ini cenderung lebih menghargai keaslian, transparansi, dan hasil yang konkret. Mereka mungkin tidak selalu aktif dalam partai politik, tetapi mereka memiliki sensitivitas tinggi terhadap inkonsistensi kebijakan dan ketidaksesuaian antara janji dengan kenyataan.

Di sinilah demokrasi Indonesia menghadapi tantangan baru, bahwa Politik tidak bisa lagi semata-mata mengandalkan popularitas jangka pendek. Demokrasi perlu bertransformasi menjadi demokrasi yang produktif, yakni demokrasi yang mampu mengubah energi politik menjadi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Sayangnya, konsistensi pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Setiap pergantian kepemimpinan seringkali diikuti oleh perubahan prioritas, perubahan program, bahkan perubahan narasi pembangunan. Padahal begitu banyak sektor strategis membutuhkan horizon waktu yang jauh lebih panjang dibanding siklus elektoral lima tahunan. Dalam konteks tersebut, politik daerah memegang peran yang sangat penting.

Jika pemerintah pusat merumuskan arah besar pembangunan nasional, maka pemerintah daerah sesungguhnya merupakan aktor yang menerjemahkan visi tersebut ke dalam realitas seharihari masyarakat. Kualitas pendidikan yang dirasakan warga, kemudahan berusaha, penciptaan lapangan kerja lokal, pengembangan industri daerah, hingga efektivitas pelayanan publik pada akhirnya sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengoperasionalisasikan agenda pembangunan.

Namun, kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan agenda pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi, melainkan juga oleh kualitas demokrasi lokal itu sendiri. Setelah lebih dari dua dekade desentralisasi, Indonesia telah berhasil mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat. Akan tetapi, kedekatan tersebut belum selalu diikuti oleh kemampuan menghasilkan pembangunan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang.

Tidak sedikit daerah yang masih terjebak dalam siklus politik elektoral yang pendek, di mana energi pemerintahan lebih banyak terserap untuk menjaga dukungan politik dibanding membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Daron Acemoglu dan James Robinson melalui konsep The Narrow Corridor, kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara negara yang kuat dan masyarakat yang kuat. Negara yang terlalu dominan berisiko melahirkan otoritarianisme, sementara masyarakat yang kuat tanpa institusi negara yang efektif justru menghasilkan fragmentasi dan lemahnya kapasitas pembangunan.

Koridor sempit itulah yang memungkinkan kebebasan politik berjalan beriringan dengan efektivitas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, demokrasi lokal akan menghasilkan manfaat yang optimal apabila kompetisi politik tidak menggerus kemampuan negara untuk menjalankan agenda pembangunan secara konsisten. Maka penting Demokrasi lokal dioperasionalkan untuk menjaga kesinambungan tujuan pembangunan di tengah pergantian tersebut.

Kepala daerah boleh berganti, partai politik boleh berganti, tetapi komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan sumber daya manusia harus tetap berada pada jalur yang sama.

Demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang mampu mengubah kompetisi politik menjadi kolaborasi pembangunan jangka panjang. Pada akhirnya, demokrasi selalu berbicara tentang bagaimana tiap generasi berperan dalam mengisinya. jika generasi 1998 memperjuangkan demokrasi politik, maka tantangan generasi hari ini adalah memastikan demokrasi mampu mengubah bonus demografi menjadi kesejahteraan. Sebab Generasi Alpha kelak tidak akan menilai demokrasi dari seberapa sering pemilu diselenggarakan, melainkan dari seberapa besar peluang hidup yang berhasil diwariskan kepada mereka.

JAKARTA - Peringatan 28 tahun Reformasi 1998 kembali menjadi momentum evaluasi perjalanan demokrasi Indonesia. Di tengah berbagai capaian politik pascatumbangnya Orde Baru, tantangan ketimpangan sosial, oligarki ekonomi, serta lemahnya keadilan substantif dinilai masih menjadi persoalan besar bangsa.

Juru Bicara Komrad 98 Asep Nurdin menilai reformasi berhasil membuka ruang demokrasi dan kebebasan sipil, namun belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat luas.

“Reformasi berhasil meruntuhkan otoritarianisme dan membuka demokrasi. Namun, setelah 28 tahun kita juga harus jujur melihat bahwa kekuasaan ekonomi dan politik masih terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu. Demokrasi tumbuh, tetapi oligarki juga semakin menguat,” ujar Asep dikutip, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, tantangan Indonesia hari ini tidak lagi sekadar mempertahankan demokrasi prosedural, melainkan memastikan demokrasi mampu menghadirkan kesejahteraan, perlindungan hak rakyat, serta keadilan sosial secara nyata.

Berbagai visi pembangunan nasional yang menekankan penguatan kesejahteraan rakyat, hilirisasi industri, ketahanan pangan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan langkah penting bagi masa depan Indonesia. Namun, persoalannya terletak pada konsistensi pelaksanaan di tingkat birokrasi dan institusi negara.

“Visi pembangunan yang baik harus dijalankan secara profesional, bersih, dan berpihak kepada rakyat. Program kesejahteraan tidak boleh berhenti menjadi slogan politik atau sekadar angka pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Asep menegaskan evaluasi terhadap pejabat atau lembaga yang tidak mampu menjalankan amanah rakyat perlu dilakukan secara objektif dan terbuka. Sebaliknya, kementerian dan institusi yang berperan dalam perlindungan HAM, pelayanan publik, demokrasi, dan pengawasan sosial justru perlu diperkuat.

Di bidang ekonomi, Komrad 98 menilai pertumbuhan nasional belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan ekonomi, lemahnya perlindungan pekerja, konflik agraria, serta mahalnya biaya hidup masih menjadi persoalan utama masyarakat bawah.

“Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan pemilik modal besar. Buruh, petani, nelayan, pekerja informal, dan UMKM harus menjadi pusat kebijakan pembangunan nasional,” ucapnya.

Dia juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan yang dinilai masih rapuh meski kebebasan berserikat telah terbuka sejak reformasi. Sistem kerja kontrak berkepanjangan, outsourcing, gelombang PHK, hingga lemahnya perlindungan sosial disebut masih membayangi kehidupan kelas pekerja.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi apakah rakyat pekerja bisa hidup layak, memiliki rasa aman, dan memperoleh perlindungan negara,” ungkapnya.

Selain isu ekonomi, Komrad 98 menyoroti tantangan demokrasi digital yang memicu polarisasi sosial, penyebaran disinformasi, intoleransi, dan melemahnya solidaritas kebangsaan. Reformasi tidak boleh berubah menjadi arena permusuhan sosial yang merusak persatuan nasional.

“Perbedaan politik tidak boleh berubah menjadi kebencian antarsesama warga bangsa. Indonesia membutuhkan budaya dialog, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman,” ujarnya.

Dalam sektor hukum dan HAM, Komrad 98 menilai agenda reformasi belum sepenuhnya selesai. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih berjalan lambat, sementara praktik kriminalisasi aktivis, kekerasan aparat, dan pembatasan kebebasan sipil dinilai masih terjadi di sejumlah kasus.

“HAM bukan ancaman bagi negara. Justru penghormatan terhadap HAM adalah ukuran kedewasaan demokrasi dan fondasi negara yang berkeadaban,” kata Asep.

Komrad 98 juga menyoroti persoalan agraria dan lingkungan yang hingga kini masih menjadi sumber konflik sosial di berbagai daerah. Reforma agraria dinilai belum berjalan optimal, sementara eksploitasi sumber daya alam terus menimbulkan kerusakan ekologis dan konflik ruang hidup masyarakat.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, Asep menilai reformasi memang memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Namun, ketimpangan kualitas layanan antara kota dan daerah masih menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan negara.

Asep menegaskan reformasi 1998 bukan sekadar peristiwa sejarah tahunan, melainkan proses panjang untuk memastikan negara berdiri di atas keadilan sosial, demokrasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

“Reformasi belum selesai. Demokrasi harus terus dijaga agar benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya kepada kekuasaan dan modal. Indonesia tidak boleh kehilangan persatuan, akal sehat, dan keberpihakannya kepada rakyat kecil,” ujarnya.

Yapit Saptaputra

Ketua Bidang Migas Majelis Nasional KAHMI

Komite BPH Migas periode 2021-2025

TANGGAL 27 September 2022 merupakan kenangan manis masyarakat Kepulauan Buton maupun Indonesia pada umumnya ketika Presiden Joko Widodo meninjau pabrik aspal PT Wika Bitumen yang berada pada Kabupaten Buton. Ia ditemani Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan pejabat daerah setempat.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi mendorong Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara untuk bangkit sebagai wilayah industri penghasil aspal dengan memanfaatkan potensi besar aspal yang dimiliki. Penekanan Presiden Jokowi tidak hanya itu saja, beliau mengingatkan dengan deposit Aspal Buton sekitar 622juta ton maka Buton harus menjadi “industri aspal”, bukan sekadar tambang tanpa nilai tambah.

Nilai tambah yang akan didapatkan masyarakat bisa berupa Pajak, Retribusi Daerah maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya dan tentu saja ini akan berdampak pada kenaikan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Buton maupun Kabupaten/Kota lainnya di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara.

Namun kejutan terjadi saat groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II tanggal 29 April 2026 di Cilacap oleh Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani beserta pejabat yang lainnya. Di sana diumumkan Proyek #9 yakni “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton” yang dilaksanakan oleh BUMN Holding: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan yang sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi bahwa lokasi industri aspal Indonesia berlokasi di Kabupaten Buton.

Respons mengalir dari berbagai pihak, antara lain adalah Kesultanan Buton, salah satu Kesultanan yang masih ada di Indonesia dan masih eksis. Sultan Buton, La Ode Muhamad Kariu pun mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk protes atas kebijakan penempatan pusat industri hilirisasi Aspal Buton diluar lokasi sumbernya yakni Kabupaten Buton.

Kepulauan Buton merupakan surga bagi Indonesia. Kekayaan alam lautnya sudah beresonansi sampai dengan Negara-negara nun jauh dipasifik, Wakatobipun menjadi destinasi favorit bagi para diver yang ingin menikmati indahnya alam bawah laut. Aspal, sebagai salah satu kekayaan SDA yang sudah menjadi hapalan anak-anak sekolah dan bahkan banyak jalanan Amerika dan Eropa menjadi saksi ketahanan aspal Buton dibanding aspal minyak yang berasal dari residu pengeloaan minyak bumi pada kilang.

Hilirisasi aspal harus didukung, layaknya hilirisasi-hilirisasi SDA yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo. Namun pertanyaan utamanya sekarang adalah haruskah aspal Buton harus lari dari pengeloaannya dari asalnya sendiri di Kepulauan Buton?

Kenapa Harus di Buton?

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, merupakan satu dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi merupakan pilar utama dan ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.

RPJMN yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan juga memasukkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas utama dimana salah satu kebijakannya adalah melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis SDA. Dalam mengembangkan Industri berbasis SDA tentunya diperlukan strategi yang mempertimbangkan banyak hal.

Secara umum, aspal yang berasal dari pengolahan kilang lebih ekonomis daripada aspal Buton dilihat dari biaya material dan kemudahan pelaksanaannya dalam perbaikan jalan karena prosesnya lebih cepat. Namun aspal Buton memberikan value lebih, yakni adanya nilai strategis karena depositnya yang besar dan merupakan SDA yang dimiliki Indonesia agar bisa mengurangi ketergantungan impor aspal.

Hal lain yang menjadi pertimbangan yakni Kepulauan Buton secara geografis merupakan hub alur pelayaran yang menghubungkan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dari sudut pandang berbangsa maka ini juga merupakan kesempatan untuk merubah Kepulauan Buton dari kawasan remote market menjadi kawasan epicentrum market.

Tentunya ini adalah ultimate game dari hilirisasi aspal Indonesia. Hilirisasi aspal Buton akan dinikmati secara mayoritas bagi Kepulauan Buton sebagai pemilik cadangan aspal Indonesia. Hilirisasi Aspal Buton akan membuat Indonesia mempunyai sentra ekonomi baru di Kawasan Indonesia Timur.

Penutup

Pengelolaan industri aspal di Kepulauan Buton akan memangkas biaya logistik dan menekan emisi karbon dalam pengiriman bahan bakunya serta meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. Akan tercipta kluster produksi terpadu, dari ekstraksi hingga pemrosesan akhir. Kembali lagi, industri aspal yang terintegrasi pada sumbernya jauh lebih kompetitif dibanding memindahkan bahan baku ke pusat industri yang jauh dari lokasi produksi.

Hal ini sejalan dengan Backward Integration Strategy, teori yang ditulis oleh Thomas L. Wheelen & J. David Hunger et al melalui bukunya yang berjudul Strategic Management & Business Policy. Pada teori tersebut menyebutkan bahwa dengan mendekatkan industri dengan sumber bahan bakunya maka akan tercipta value yang tidak dimiliki lokasi lain, yakni adanya efisiensi rantai pasok secara optimal.

Oleh karena itu, merevisi keputusan presiden yang memusatkan industri aspal di Kabupaten Karawang menjadi langkah strategis yang mendesak, demi mewujudkan Kepulauan Buton sebagai epicentrum industri aspal Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya akan mendorong pemerataan ekonomi Kepulauan Buton namun akan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Termasuk akan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Ini juga menjadi signal bahwa keberlanjutan Pemerintahan berjalan baik untuk kemakmuran masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.