YOGYAKARTA - Acara reuni alumni SMA Negeri 4 Yogyakarta (Patbhe) Harmoni Lintas Generasi dibuka dengan penuh khidmat namun tetap santai di Hotel Royal Brongto, Yogyakarta, Sabtu (13/6/2026). Kehadiran para tokoh penting Patbhe menegaskan betapa kuatnya jaringan kekeluargaan yang dimiliki oleh salah satu sekolah legendaris di Yogyakarta ini.

Pesan Hangat Dewan Pembina: Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Dewan Pembina Alumni. Dalam sambutannya, dia memberikan pesan kesan yang sangat hangat dan inspiratif. Dia mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur almamater dan terus berkontribusi bagi masyarakat.

Dedikasi Tanpa Batas: Ketua Alumni, Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH., MH, yang memimpin jalannya organisasi alumni dengan penuh dedikasi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini.



Foto dari kiri: Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (dewan pembina alumni), Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH., MH (Ketua Alumni), Tri Ismiyati M.Pd (Plt Kepala Sekolah), dan Fitriana Dwi Hartanti, SE (Ketua Komite).

Sinergi Pihak Sekolah: Plt Kepala Sekolah Tri Ismiyati, M.Pd., yang hadir didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat, Efvinggo Fasya, menyatakan rasa bangganya melihat kekompakan para alumni yang tidak pernah luntur.



Semangat Silaturahmi: Dukungan senada juga datang dari Ketua Komite, Fitriana Dwi Hartanti, SE, yang tampak bersemangat dalam menjalin kembali tali silaturahmi antara pihak sekolah, orang tua, dan alumni.

"Kekuatan Patbhe ada pada ikatannya yang lintas generasi. Malam ini membuktikan bahwa jarak dan waktu tidak mampu mengikis rasa persaudaraan kita," ujar Muhammad Firdaus dalam sambutannya.

Kemeriahan malam puncak reuni semakin terasa istimewa dengan kehadiran Wakil Walikota Yogyakarta Wawan Harmawan, S.E., M.M. Menariknya, orang nomor dua di Kota Yogyakarta ini hadir bukan sekadar sebagai pejabat publik, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar alumni Patbhe. Kehadirannya sontak menambah kebanggaan tersendiri bagi seluruh hadirin.

Bisnis.com, JAKARTA — Narabahasa bersama Penerbit Mizan resmi meluncurkan buku Recehan Bahasa #2 melalui acara bertajuk Pesta Receh yang digelar di PDS H.B. Jassin, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/6).

Kegiatan tersebut menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menikmati bahasa melalui diskusi, membaca senyap, hingga kuis interaktif bertema kebahasaan.

Acara ini menjadi ajang pertemuan antara pembaca, komunitas, dan pencinta bahasa untuk merayakan budaya literasi dalam suasana yang lebih hangat dan akrab. Selain peluncuran buku, peserta juga diajak mengikuti berbagai aktivitas yang dikemas secara santai dan menghibur.

BSesi diskusi menghadirkan penulis Recehan Bahasa #2, Ivan Lanin dan Harrits Rizqi, bersama editor Hafizh Pragitya serta editor dan peneliti sastra Innezdhe Ayang. Keempatnya membahas berbagai fenomena kebahasaan yang berkembang di tengah masyarakat saat ini.

Dalam diskusi tersebut, Ivan Lanin menilai kemunculan berbagai istilah baru merupakan bagian dari perkembangan bahasa yang selalu mengikuti perubahan zaman.

"Bahasa akan terus berkembang sesuai dengan generasinya. Istilah gaul akan terus lahir sebagai bagian dari identitas setiap generasi, sementara generasi sebelumnya yang akan menyesuaikan diri," ujar Ivan Lanin.

Sementara itu, Harrits Rizqi menjelaskan alasan di balik pemilihan tema buku yang mengangkat berbagai kata atau istilah yang kerap dianggap sepele dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, setiap kata menyimpan cara berpikir masyarakat pada masanya sehingga penting untuk didokumentasikan dan dirawat sebagai bagian dari budaya bahasa.

"Setiap kata membawa cara pandang penuturnya. Ketika sebuah kata hilang, ada jejak pemikiran yang ikut menghilang sehingga penting untuk tetap merawatnya," kata Harrits.

Editor buku, Hafizh Pragitya, mengungkapkan bahwa Recehan Bahasa #2 juga membahas berbagai fenomena kebahasaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan kerap menjadi bahan perdebatan.

Ia mencontohkan sejumlah istilah populer hingga perdebatan mengenai klasifikasi kata yang selama ini ramai dibicarakan, yang kemudian dijelaskan melalui pembahasan dalam buku tersebut.

Sementara itu, Innezdhe Ayang menilai pencatatan bahasa tidak hanya berfungsi mendokumentasikan kosakata, tetapi juga menjadi upaya menjaga sejarah dan perjalanan penggunaannya di tengah masyarakat.

"Kita menggunakan kata bukan hanya untuk menyebarkannya, tetapi juga untuk merawat sejarah serta jejak penggunaannya," ujar Innezdhe.

Melalui peluncuran Recehan Bahasa #2, Narabahasa berharap semakin banyak masyarakat yang melihat bahasa sebagai bagian dari warisan budaya sekaligus ruang untuk memahami pemikiran lintas generasi yang terus berkembang.

Yusuf Sugiyarto

Ketua Bidang Penelitian Kebijakan Strategis PB HMI

TERIAKAN "Turunkan Soeharto!" yang menggema pada 1998 lahir dari keyakinan bahwa demokrasi akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih adil. Generasi aktivis Reformasi memperjuangkan kebebasan politik karena mereka percaya bahwa rakyat harus memiliki ruang untuk menentukan masa depannya sendiri.

Dua puluh tujuh tahun kemudian, demokrasi itu masih berdiri. Pemilu berlangsung rutin, kekuasaan berganti secara damai, dan ruang kebebasan sipil jauh lebih terbuka dibanding masa lalu. Namun, bagi Generasi milenial dan Generasi Z memiliki hubungan yang berbeda dengan demokrasi. Mereka tidak mengalami represi politik Orde Baru, tetapi mereka menghadapi tantangan lain yang tidak kalah nyata: mahalnya biaya hidup, semakin sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak, dan menyempitnya jalur mobilitas sosial.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Februari 2025 jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai sekitar 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, sekitar 59,4 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal yang umumnya memiliki perlindungan kerja terbatas, dan tingkat kepastian pendapatan yang rentan.

Di banyak kota, kita menyaksikan fenomena yang semakin lazim: lulusan perguruan tinggi bekerja pada pekerjaan yang tidak sepenuhnya membutuhkan kompetensi yang mereka pelajari, sementara sebagian lainnya harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk memperoleh pekerjaan pertama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama demokrasi Indonesia tidak lagi hanya berkaitan dengan distribusi kekuasaan, tetapi juga distribusi kesempatan.

Demokrasi yang sehat semestinya mampu menciptakan ruang bagi setiap warga untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Karakter generasi muda saat ini juga berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah arus informasi yang nyaris tanpa batas. Akibatnya, mereka lebih mudah mengenali jarak antara narasi dan realitas. Mereka tidak terlalu terpesona oleh pencitraan politik yang megah, slogan yang bombastis, atau klaim keberhasilan yang tidak mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Generasi ini cenderung lebih menghargai keaslian, transparansi, dan hasil yang konkret. Mereka mungkin tidak selalu aktif dalam partai politik, tetapi mereka memiliki sensitivitas tinggi terhadap inkonsistensi kebijakan dan ketidaksesuaian antara janji dengan kenyataan.

Di sinilah demokrasi Indonesia menghadapi tantangan baru, bahwa Politik tidak bisa lagi semata-mata mengandalkan popularitas jangka pendek. Demokrasi perlu bertransformasi menjadi demokrasi yang produktif, yakni demokrasi yang mampu mengubah energi politik menjadi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Sayangnya, konsistensi pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Setiap pergantian kepemimpinan seringkali diikuti oleh perubahan prioritas, perubahan program, bahkan perubahan narasi pembangunan. Padahal begitu banyak sektor strategis membutuhkan horizon waktu yang jauh lebih panjang dibanding siklus elektoral lima tahunan. Dalam konteks tersebut, politik daerah memegang peran yang sangat penting.

Jika pemerintah pusat merumuskan arah besar pembangunan nasional, maka pemerintah daerah sesungguhnya merupakan aktor yang menerjemahkan visi tersebut ke dalam realitas seharihari masyarakat. Kualitas pendidikan yang dirasakan warga, kemudahan berusaha, penciptaan lapangan kerja lokal, pengembangan industri daerah, hingga efektivitas pelayanan publik pada akhirnya sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengoperasionalisasikan agenda pembangunan.

Namun, kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan agenda pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi, melainkan juga oleh kualitas demokrasi lokal itu sendiri. Setelah lebih dari dua dekade desentralisasi, Indonesia telah berhasil mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat. Akan tetapi, kedekatan tersebut belum selalu diikuti oleh kemampuan menghasilkan pembangunan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang.

Tidak sedikit daerah yang masih terjebak dalam siklus politik elektoral yang pendek, di mana energi pemerintahan lebih banyak terserap untuk menjaga dukungan politik dibanding membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Daron Acemoglu dan James Robinson melalui konsep The Narrow Corridor, kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara negara yang kuat dan masyarakat yang kuat. Negara yang terlalu dominan berisiko melahirkan otoritarianisme, sementara masyarakat yang kuat tanpa institusi negara yang efektif justru menghasilkan fragmentasi dan lemahnya kapasitas pembangunan.

Koridor sempit itulah yang memungkinkan kebebasan politik berjalan beriringan dengan efektivitas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, demokrasi lokal akan menghasilkan manfaat yang optimal apabila kompetisi politik tidak menggerus kemampuan negara untuk menjalankan agenda pembangunan secara konsisten. Maka penting Demokrasi lokal dioperasionalkan untuk menjaga kesinambungan tujuan pembangunan di tengah pergantian tersebut.

Kepala daerah boleh berganti, partai politik boleh berganti, tetapi komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan sumber daya manusia harus tetap berada pada jalur yang sama.

Demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang mampu mengubah kompetisi politik menjadi kolaborasi pembangunan jangka panjang. Pada akhirnya, demokrasi selalu berbicara tentang bagaimana tiap generasi berperan dalam mengisinya. jika generasi 1998 memperjuangkan demokrasi politik, maka tantangan generasi hari ini adalah memastikan demokrasi mampu mengubah bonus demografi menjadi kesejahteraan. Sebab Generasi Alpha kelak tidak akan menilai demokrasi dari seberapa sering pemilu diselenggarakan, melainkan dari seberapa besar peluang hidup yang berhasil diwariskan kepada mereka.

JAKARTA - Sudirman Said bersama delegasi lintas-generasi, sektor, dan profesi menemui pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Pertemuan ini sebagai ikhtiar mengorganisasi harapan gerakan perubahan yang berfondasikan ketuhanan atau moralitas.

Rombongan diterima langsung Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin, beserta jajarannya.

Sudirman Said menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk berdiskusi sekaligus mengasah nurani dengan para tokoh sandaran moral. “Kami datang menemui para tokoh moral dengan niat untuk terus mengasah nurani. Kami pun ingin mendengar pandangan dan nasihat yang tidak saja didasari keluasan ilmu, tapi juga napas spiritualitas yakni kebijaksanaan dan kedalaman suara ilahiah," ujar Sudirman dikutip Kamis (16/4/2026).

Menurut dia, solusi yang harus dicari dari persoalan kebangsaan dewasa ini adalah solusi “beyond politics”, yakni politik sebagai jalan kemanusiaan dan kebangsaan, bukan politic as usual apalagi jalan brutal berebut kekuasaan.

Aktivis lainnya Yanuar Nugroho menekankan peran otoritas moral sebagai penuntun nurani ketika batas antara benar dan menguntungkan kian kabur dalam ruang publik. "Krisis sosial tak terlepas dari krisis moral. Ketidakadilan struktural terjadi karena kegagalan dalam pilihan etis," ucapnya.

Pakar hukum Feri Amsari menyoroti kecenderungan penguasa yang menerabas konstitusi demi kepentingan kelompok. "Konstitusi bilang A, yang dilakukan presiden adalah Z. Walhasil, aturan disetel sesuai kepentingan, ubah undang-undang. Kalau berkonstitusi kita begini terus, maka negeri ini sedang dalam banyak ancaman ke depan," tegas Feri.

Dari sektor usaha, Anton Supit mengkritik maraknya inkompetensi dari para pengambil kebijakan. “Inkompetensi itu lebih bahaya daripada kejahatan,” kata Anton.

Sinyalemen tersebut diperkuat oleh riset dari Indonesian Business Council (IBC) yang mengungkapkan adanya empat aspek defisit dalam perekonomian Indonesia sekarang, yaitu: jobs deficit, investment deficit, fiscal deficit, hingga trust deficit. Penyebabnya adalah 3 C. “Ketiadaan certainty (rule of law) dan capability untuk menggerakkan dunia usaha, serta berkurangnya capital,” tambahnya.

Di bidang kesehatan sosial, Diah Satyani Saminarsih menuturkan kondisi masyarakat marjinal kian terhimpit oleh kebijakan yang dianggap over-simplifikatif. Sementara itu, Shofwan Al-Banna menyoroti kebijakan luar negeri yang impulsif dan egois. "Akarnya terletak pada keterlibatan kita yang amat tinggi tanpa diikuti institusionalisasi yang baik, tidak hanya personalisasi, tapi egoisasi," ujarnya.

Aktivis asal Yogyakarta Untoro Hariadi mengusulkan penguatan masyarakat sipil agar menjadi pilar atau “saka tatal” kokoh yang berdaya tawar tinggi dalam proses bernegara.

Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin sangat mengapresiasi keberanian masyarakat sipil yang tetap konsisten berbakti kepada bangsa kendati harus menghadapi banyak risiko. Bagi gereja, kehadiran Forum Lintas-Generasi ini anugerah Tuhan yang menambah kekuatan untuk terus berdiri sebagai komunitas pengharapan.

"Kehadiran Anda-anda ini seperti memberi kami multivitamin, yang meneguhkan dan menguatkan kami untuk menjadi komunitas pengharapan. Kami merasa diajak untuk memikirkan dan menyuarakan kebenaran lebih lantang lagi," ungkapnya.

Senada dengan Mgr Antonius, Kardinal Suharyo mengungkapkan kekagumannya terhadap perjuangan delegasi yang dilandasi oleh cinta Tanah Air dan juga iman yang mendalam kepada Tuhan.

Suharyo mengingatkan meski secara fisik Indonesia telah merdeka, tapi bangsa ini sedang menghadapi tantangan berat berupa "dosa struktural" yakni kekuatan jahat yang menyusup ke dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi.

Dia menekankan pentingnya posisi moral yang teguh tanpa kompromi politik atau ekonomi sebagaimana yang telah diteladankan Paus Leo. "Inspirasi kita adalah iman. Agamanya boleh berbeda-beda, tapi imannya satu. Kita berbicara ini adalah atas dasar moralitas murni untuk Tuhan dan juga Tanah Air," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pameran Indonesian Women Artists (IWA) kembali digelar di Galeri Nasional Indonesia pada 9 April hingga 30 Juni 2026. Pameran ini menampilkan 12 karya perupa perempuan lintas generasi di Tanah Air.

Tahun ini merupakan penyelenggaraan keempat IWA. Mengusung tajuk ON THE MAP—Art, Science, Technology & Culture, pameran ini dikuratori oleh Carla Bianpoen, Vidhyasuri Utami, dan Bagus Purwoadi.

IWA #4 menghadirkan karya Bibiana Lee, Citra Sasmita bersama Cinta Bumi Artisan, Dyantini Adeline, Endang Lestari, Ines Katamso, Irene Agrivina, KaNa Fuddy Prakoso, Ni Nyoman Sani, Nona Yoanishara, Rani Jambak, Tara Kasenda, dan Ve Dhanito.

Ketua Yayasan Cemara Enam, Inda C. Noerhadi, mengatakan sejak awal penyelenggaraannya, IWA digagas sebagai platform apresiasi sekaligus upaya untuk “melihat” praktik kesenimanan perempuan di Indonesia.

Gelar kali ini sekaligus menjadi penutup seri IWA sebelum rencana penyelenggaraan Biennale/Triennale Perempuan pada 2027, bertepatan dengan momentum lima abad Kota Jakarta.

“Bedanya IWA ke-4 dengan sebelumnya adalah mengkolaborasikan perupa muda dengan perupa senior. Karya-karya ini nantinya juga akan hadir dalam diskusi publik,” ujarnya saat press tour, Kamis (9/4/2026).

Perwakilan kurator, Carla Bianpoen, menjelaskan bahwa pameran ini mengeksplorasi praktik artistik yang berangkat dari keterhubungan mendalam dengan unsur-unsur bumi, baik dalam konteks budaya tradisional maupun kontemporer, serta relasinya dengan tubuh manusia.

Keterkaitan tersebut, lanjutnya, menjadi tawaran baru di mana karya para perupa tidak hanya menunjukkan kepekaan, tetapi juga menghadirkan pertanyaan kritis terhadap dunia yang kita huni saat ini, termasuk dalam konteks Indonesia.

“Boleh dikatakan jika dibandingkan dengan perempuan Eropa, karya-karya dalam pameran ini masih lebih kuat. Visi dan imajinasi seniman yang hadir juga sejalan dengan semangat zaman,” katanya.

Pameran IWA #4: On The Map dapat dinikmati pengunjung mulai 10 April hingga 30 Juni 2026 di Gedung A Galeri Nasional Indonesia. Pameran buka setiap Selasa–Kamis pukul 10.00–18.00 WIB dan Jumat–Minggu pukul 10.00–20.00 WIB.

Publik yang ingin mengapresiasi pameran ini dapat melakukan registrasi dan pembelian tiket secara langsung di Galeri Nasional Indonesia maupun secara daring melalui aplikasi Traveloka dan tiket.com.

Harga tiket kawasan Galnas saat ini Rp25.000 untuk pelajar (PAUD hingga mahasiswa), Rp50.000 untuk pengunjung dewasa, Rp150.000 untuk Warga Negara Asing (WNA), serta Rp50.000 untuk WNA pemegang KITAS.