Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak kebijakan Gojek dan Grab yang menerapkan potongan aplikasi atau platform ojek online (Ojol) sebesar 8% hanya untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan penolakan tersebut didasarkan pada komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Lily menilai kebijakan yang hanya berlaku untuk layanan transportasi penumpang roda dua tidak sejalan dengan semangat yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, aturan yang kerap diterapkan secara sepihak oleh perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, InDrive, ShopeeFood, Lalamove, Deliveree, Borzo, Green SM, dan lainnya terjadi karena status pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo belum diakui sebagai pekerja.

Dia menilai kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan pekerja transportasi online yang hanya sekitar Rp100.000 per hari atau masih berada di bawah standar upah minimum, termasuk UMP Jakarta yang saat ini mencapai Rp5,7 juta per bulan.

“Demikian juga dengan kondisi kerja yang tidak layak, jam kerja panjang hingga 12-18 jam per hari yang sangat rawan kecelakaan kerja di jalan raya,” kata Lily.

Selain itu, menurut Lily, para pekerja transportasi online juga belum memperoleh berbagai hak ketenagakerjaan, seperti upah layak, jam kerja delapan jam per hari, cuti haid dan melahirkan, dukungan bagi penyandang disabilitas, jaminan sosial, hak membentuk serikat pekerja, serta hak untuk melakukan perundingan kerja bersama.

“Maka agar pekerja transportasi online mendapatkan pelindungan, SPAI mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu pemerintah juga telah menyetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114,” kata Lily.

SPAI juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, segera memasukkan aturan perlindungan bagi pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo ke dalam pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengumumkan akan mulai menerapkan potongan aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua atau GoRide mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.

“Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para Mitra Pengemudi ojek online,” kata Catherine dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Menurut Catherine, implementasi skema bagi hasil tersebut bukan langkah yang mudah karena akan menimbulkan tantangan bagi lini bisnis roda dua perseroan. Karena itu, perusahaan perlu melakukan berbagai penyesuaian dengan mempertimbangkan sejumlah aspek yang saling berkaitan, mulai dari peluang pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan tarif bagi pelanggan, hingga keberlanjutan ekosistem bisnis.

Dia juga memastikan Gojek akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan baik serta memberikan manfaat bagi mitra pengemudi dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

Di sisi lain, Grab Indonesia juga menyatakan akan mulai menerapkan skema bagi hasil sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua, yakni GrabBike, efektif per 1 Juli 2026.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Grab Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan bagi Mitra Pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi ojek online di Indonesia,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Neneng menegaskan implementasi kebijakan tersebut juga tidak mudah. Oleh sebab itu, Grab akan melakukan sejumlah penyesuaian dengan penuh pertimbangan agar layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem terjaga, dan peluang pendapatan mitra pengemudi tidak terganggu.

Lebih lanjut, Neneng mengatakan komitmen menjaga keseimbangan tersebut sejalan dengan perjalanan Grab selama lebih dari satu dekade sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari jutaan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, hal itu tercermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50% industri ride-hailing dan layanan pengantaran daring, dukungannya dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta pelaksanaan program Grab untuk Indonesia dengan nilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi.

Ke depan, Grab menyatakan akan terus memperkuat komitmennya di Indonesia dan berkontribusi dalam membangun layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia jasa online ride-hailingMaxim Indonesia meminta adanya tinjauan strategis terhadap wacana penurunan komisi aplikator hingga 8% menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Perusahaan menilai skema komisi maksimal 15% yang saat ini diterapkan telah menjaga keberlanjutan ekosistem layanan transportasi daring.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan perusahaan mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut.

“Guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap seimbang, kondusif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis, Senin (25/5/2026).

Kendati demikian, Dirhamsyah memastikan perusahaan menghormati dan menghargai inisiatif pemerintah dalam mendorong kesejahteraan mitra pengemudi. Maxim, kata dia, juga terus berkomitmen menjaga margin pendapatan mitra pengemudi, aksesibilitas tarif bagi pengguna, serta keberlanjutan industri.

Dia menambahkan Maxim Indonesia terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah untuk membahas lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, khususnya terkait regulasi yang mengatur batas komisi aplikasi sebesar 8%.

Menurut Dirhamsyah, perusahaan baru akan menentukan langkah yang akan diambil setelah memperoleh detail keseluruhan dari draf aturan tersebut. Pasalnya, setiap platform memiliki model bisnis, kapasitas operasional, dan kemampuan finansial yang berbeda.

Karena itu, lanjut dia, penerapan kebijakan yang bersifat seragam tanpa melalui proses kajian dan diskusi yang inklusif serta partisipatif dikhawatirkan dapat memicu ketidakseimbangan dalam ekosistem industri.

Dirhamsyah mengatakan Maxim Indonesia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang inklusif bagi pelaku industri transportasi daring dan para pemangku kepentingan lainnya guna menentukan arah kebijakan yang adil dan sehat bagi seluruh pihak.

“Kami siap untuk berpartisipasi aktif untuk bekerja sama secara konstruktif dengan berbagai pihak,” katanya.

Dirhamsyah juga menegaskan kesejahteraan mitra pengemudi menjadi salah satu elemen penting yang terus didukung oleh Maxim. Saat ini, perusahaan telah meluncurkan berbagai program kesejahteraan bagi mitra pengemudi, mulai dari program insentif, penyaluran bantuan sosial, komisi 0%, hingga keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk mitra pengemudi disabilitas.

Selain itu, Maxim juga menyediakan voucher BBM gratis bagi mitra pengemudi wanita terbaik, komisi rendah untuk mitra pengemudi prioritas, serta berbagai program dukungan lainnya.

Di samping itu, Maxim secara berkelanjutan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Perusahaan meyakini kebijakan yang sehat dan mengedepankan keseimbangan ekosistem transportasi daring dapat menciptakan keberlanjutan bagi seluruh pihak, termasuk mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, ke depannya Maxim akan terus berupaya menghadirkan program-program dukungan yang lebih luas dan relevan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi,” ungkapnya.