Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan aplikasi layanan transportasi online seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Grab Indonesia dan Maxim mulai memberlakukan potongan komisi untuk layanan ride hailing atau ojek online sebesar 8% secara serentak mulai hari ini, Senin 1 Juli 2026.

Maxim Indonesia telah mengumumkan pemberlakukan komisi aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) pada hari ini, Rabu (1/7/2026). Kebijakan tersebut diterapkan secara serentak di seluruh wilayah operasional Maxim di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara bertahap, melainkan langsung berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

“Penyesuaian komisi akan diterapkan secara otomatis melalui sistem pada setiap perjalanan yang telah berhasil diselesaikan,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan mitra pengemudi dapat melihat besaran komisi yang dikenakan melalui rincian pesanan di aplikasi setelah perjalanan selesai. Penerapan komisi tersebut juga tidak memerlukan tindakan maupun pengaturan tambahan dari mitra pengemudi.

Dirhamsyah menegaskan skema komisi 8% berlaku untuk seluruh layanan transportasi penumpang roda dua Maxim Bike di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dengan demikian, seluruh mitra pengemudi memperoleh skema komisi yang sama.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional, kesejahteraan dan perlindungan mitra pengemudi, serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

“Dengan tetap mempertahankan tarif yang kompetitif, permintaan terhadap layanan diharapkan tetap tinggi sehingga mitra pengemudi memiliki peluang yang optimal untuk memperoleh order,” kata Dirhamsyah.

Sebelumnya, Maxim menyatakan kebijakan komisi aplikasi sebesar 8% merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Senada, PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) juga sebelumnya telah mengumumkan terkait dengan penyesuaian potongan komisi 8% yang berlaku mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra menyampaikan kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa pada 1 Mei 2026, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine di Gedung Nusantara III DPR RI.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengenai pemberlakuan terhitung sejak 1 Juli 2026.

"Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya Grabbike dan implementasi ini akan efektif mulai tanggal 1 Juli 2026," ucap Neneng.

Langsung Berlaku Serentak

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojol menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR.

Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Guna mempercepat legalitas implementasi, Kementerian Perhubungan tidak perlu menerbitkan peraturan turunan baru dari hulu. Otoritas hanya perlu melakukan revisi pada poin batasan tarif dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP No. 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Aturan lama tersebut sebelumnya mengizinkan pihak aplikator memotong pendapatan mitra hingga maksimal 20 persen.

"Sehingga dengan adanya komisi 8% maka kami akan merevisi ketentuan yang komisi yang semula berbunyi maksimal 20 persen. Itu akan kita revisi menjadi maksimal 8%,” jelas Dudy.

Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia mulai memberlakukan komisi aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) pada hari ini, Rabu (1/7/2026). Kebijakan tersebut diterapkan secara serentak di seluruh wilayah operasional Maxim di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara bertahap, melainkan langsung berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

“Penyesuaian komisi akan diterapkan secara otomatis melalui sistem pada setiap perjalanan yang telah berhasil diselesaikan,” kata Dirhamsyah kepadaBisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan mitra pengemudi dapat melihat besaran komisi yang dikenakan melalui rincian pesanan di aplikasi setelah perjalanan selesai. Penerapan komisi tersebut juga tidak memerlukan tindakan maupun pengaturan tambahan dari mitra pengemudi.

Dirhamsyah menegaskan skema komisi 8% berlaku untuk seluruh layanan transportasi penumpang roda dua Maxim Bike di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dengan demikian, seluruh mitra pengemudi memperoleh skema komisi yang sama.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional, kesejahteraan dan perlindungan mitra pengemudi, serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

“Dengan tetap mempertahankan tarif yang kompetitif, permintaan terhadap layanan diharapkan tetap tinggi sehingga mitra pengemudi memiliki peluang yang optimal untuk memperoleh order,” kata Dirhamsyah.

Sebelumnya, Maxim menyatakan kebijakan komisi aplikasi sebesar 8% merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan penyesuaian komisi tersebut tetap memungkinkan perusahaan mempertahankan tarif perjalanan yang terjangkau sekaligus memberikan peluang bagi mitra pengemudi untuk memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan yang diselesaikan.

Dirhamsyah menegaskan tujuan perusahaan adalah menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak.

“Dan kami yakin kebijakan ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan maupun platform Maxim secara keseluruhan,” imbuh Dirhamsyah.

Dia menjelaskan selama bertahun-tahun Maxim menerapkan komisi aplikasi yang termasuk paling rendah di industri, yakni berkisar 8% hingga 15% bergantung pada wilayah operasional dan jenis kendaraan, dengan rata-rata komisi sekitar 12%. Menurutnya, besaran tersebut menjadikan Maxim sebagai salah satu platform dengan skema komisi paling kompetitif di pasar.

Dirhamsyah menegaskan komisi Maxim selama ini selalu menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.

“Dengan penerapan komisi tetap sebesar 8%, layanan Maxim diharapkan semakin menarik bagi para mitra pengemudi yang ingin memaksimalkan penghasilan dari setiap perjalanan, sekaligus tetap menghadirkan tarif yang terjangkau bagi jutaan pelanggan di seluruh Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan perusahaan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dengan menjaga keseimbangan kepentingan mitra pengemudi dan pelanggan. Adapun komisi aplikasi sebesar 8% tersebut berlaku khusus untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Seiring penerapan kebijakan tersebut, Maxim juga mempertahankan komitmennya memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi dan pengguna melalui program Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI). Program tersebut memberikan santunan kepada mitra maupun pengguna yang mengalami kecelakaan atau musibah lainnya saat menggunakan layanan Maxim.

Dirhamsyah mengatakan perusahaan akan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan manfaat bagi pelanggan maupun mitra pengemudi.

“Perusahaan juga berkomitmen untuk menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus mendukung terciptanya layanan transportasi online yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Dirhamsyah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyedia layanan transportasi daring Maxim Indonesia akan memberlakukan komisi aplikasi sebesar 8 persen mulai 1 Juli 2026 untuk seluruh mitra pengemudi layanan transportasi roda dua (Maxim Bike).

Kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Meski menerapkan komisi aplikasi sebesar 8 persen, perusahaan menyatakan tetap mempertahankan tarif perjalanan yang terjangkau bagi pelanggan sekaligus menjaga peluang penghasilan mitra pengemudi.

KOMPAS.com / YOHANA ARTHA ULY Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan, penerapan komisi aplikasi 8 persen dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

"Penerapan komisi aplikasi sebesar 8 persen merupakan bentuk penyesuaian terhadap regulasi pemerintah. Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat," ujar Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Menurut dia, penyesuaian komisi ojol 8 persen tersebut tidak mengubah komitmen perusahaan dalam menjaga tarif layanan tetap terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, Maxim juga berupaya memberikan peluang bagi mitra pengemudi untuk memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan yang diselesaikan.

"Kami tetap mempertahankan tarif yang terjangkau bagi pengguna serta memberikan peluang penghasilan yang stabil bagi mitra pengemudi. Tujuan kami adalah menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak, dan kami yakin kebijakan ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan maupun platform Maxim secara keseluruhan," lanjutnya.

SHUTTERSTOCK/CREATIVA IMAGES. Ilustrasi ojek online

Komisi rata-rata sebelumnya sekitar 12 persen

Maxim menyebut selama bertahun-tahun telah menerapkan komisi aplikasi yang berkisar antara 8 persen hingga 15 persen, bergantung pada wilayah operasional dan jenis kendaraan.

Secara rata-rata, komisi aplikasi yang diterapkan perusahaan saat ini berada di kisaran 12 persen.

Dengan besaran tersebut, Maxim mengklaim menjadi salah satu platform transportasi daring dengan skema komisi yang paling kompetitif di pasar.

Perusahaan juga menegaskan bahwa komisi aplikasinya selama ini termasuk yang terendah di Indonesia.

Dengan penerapan komisi tetap sebesar 8 persen mulai 1 Juli 2026, Maxim berharap layanannya semakin menarik bagi mitra pengemudi yang ingin memaksimalkan pendapatan dari setiap perjalanan, sekaligus tetap menghadirkan tarif yang terjangkau bagi jutaan pelanggan di berbagai daerah.

Perusahaan menyatakan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dengan menjaga keseimbangan kepentingan mitra pengemudi dan pelanggan.

Penerapan komisi aplikasi sebesar 8 persen tersebut berlaku khusus untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Tetap berikan perlindungan melalui YPSSI

Seiring dengan pemberlakuan komisi aplikasi 8 persen, Maxim menyatakan tetap mempertahankan komitmennya dalam memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi maupun pengguna melalui program Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI).

Program tersebut memberikan santunan bagi mitra pengemudi maupun pengguna yang mengalami kecelakaan atau musibah lainnya saat menggunakan layanan Maxim.

Maxim menyatakan akan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan manfaat bagi pelanggan dan mitra pengemudi.

Perusahaan juga menyatakan berkomitmen menjalankan operasional sesuai ketentuan yang berlaku serta mendukung terciptanya layanan transportasi daring yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai informasi, Maxim mulai beroperasi di Indonesia sejak 2018. Pada 2026, perusahaan memasuki tahun kedelapan operasionalnya di Indonesia dan kini telah tersedia di lebih dari 400 kota di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia akan memberlakukan komisi aplikasi atau potongan sebesar 8% mulai 1 Juli 2026 dari setiap biaya perjalanan bagi seluruh mitra pengemudi layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) atau ojek online (ojol).

Kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi aplikasi sebesar 8% dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Menurut Dirhamsyah, melalui penyesuaian komisi tersebut perusahaan tetap akan mempertahankan tarif perjalanan yang terjangkau sekaligus memberikan peluang bagi mitra pengemudi untuk memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan yang diselesaikan.

Dia menegaskan tujuan perusahaan adalah menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak.

“Dan kami yakin kebijakan ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan maupun platform Maxim secara keseluruhan,” imbuh Dirhamsyah.

Dirhamsyah menjelaskan selama bertahun-tahun Maxim menerapkan komisi aplikasi yang termasuk paling rendah di industri, yakni berkisar 8% hingga 15% bergantung pada wilayah operasional dan jenis kendaraan, dengan rata-rata komisi saat ini sekitar 12%. Menurutnya, besaran tersebut menjadikan Maxim sebagai salah satu platform dengan skema komisi paling kompetitif di pasar.

Dia menegaskan komisi Maxim selama ini selalu menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.

“Dengan penerapan komisi tetap sebesar 8%, layanan Maxim diharapkan semakin menarik bagi para mitra pengemudi yang ingin memaksimalkan penghasilan dari setiap perjalanan, sekaligus tetap menghadirkan tarif yang terjangkau bagi jutaan pelanggan di seluruh Indonesia,” katanya.

Dirhamsyah menambahkan perusahaan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dengan menjaga keseimbangan kepentingan mitra pengemudi dan pelanggan. Adapun penerapan komisi aplikasi sebesar 8% tersebut berlaku khusus untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Seiring dengan penerapan komisi aplikasi 8%, Maxim juga mempertahankan komitmennya memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi dan pengguna melalui program Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI).

YPSSI merupakan program perlindungan yang memberikan santunan kepada mitra maupun pengguna yang mengalami kecelakaan atau musibah lainnya saat menggunakan layanan Maxim.

Dirhamsyah mengatakan perusahaan akan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan manfaat bagi pelanggan maupun mitra pengemudi.

“Perusahaan juga berkomitmen untuk menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus mendukung terciptanya layanan transportasi online yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Dirhamsyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia jasa online ride-hailingMaxim Indonesia meminta adanya tinjauan strategis terhadap wacana penurunan komisi aplikator hingga 8% menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Perusahaan menilai skema komisi maksimal 15% yang saat ini diterapkan telah menjaga keberlanjutan ekosistem layanan transportasi daring.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan perusahaan mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut.

“Guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap seimbang, kondusif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis, Senin (25/5/2026).

Kendati demikian, Dirhamsyah memastikan perusahaan menghormati dan menghargai inisiatif pemerintah dalam mendorong kesejahteraan mitra pengemudi. Maxim, kata dia, juga terus berkomitmen menjaga margin pendapatan mitra pengemudi, aksesibilitas tarif bagi pengguna, serta keberlanjutan industri.

Dia menambahkan Maxim Indonesia terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah untuk membahas lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, khususnya terkait regulasi yang mengatur batas komisi aplikasi sebesar 8%.

Menurut Dirhamsyah, perusahaan baru akan menentukan langkah yang akan diambil setelah memperoleh detail keseluruhan dari draf aturan tersebut. Pasalnya, setiap platform memiliki model bisnis, kapasitas operasional, dan kemampuan finansial yang berbeda.

Karena itu, lanjut dia, penerapan kebijakan yang bersifat seragam tanpa melalui proses kajian dan diskusi yang inklusif serta partisipatif dikhawatirkan dapat memicu ketidakseimbangan dalam ekosistem industri.

Dirhamsyah mengatakan Maxim Indonesia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang inklusif bagi pelaku industri transportasi daring dan para pemangku kepentingan lainnya guna menentukan arah kebijakan yang adil dan sehat bagi seluruh pihak.

“Kami siap untuk berpartisipasi aktif untuk bekerja sama secara konstruktif dengan berbagai pihak,” katanya.

Dirhamsyah juga menegaskan kesejahteraan mitra pengemudi menjadi salah satu elemen penting yang terus didukung oleh Maxim. Saat ini, perusahaan telah meluncurkan berbagai program kesejahteraan bagi mitra pengemudi, mulai dari program insentif, penyaluran bantuan sosial, komisi 0%, hingga keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk mitra pengemudi disabilitas.

Selain itu, Maxim juga menyediakan voucher BBM gratis bagi mitra pengemudi wanita terbaik, komisi rendah untuk mitra pengemudi prioritas, serta berbagai program dukungan lainnya.

Di samping itu, Maxim secara berkelanjutan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Perusahaan meyakini kebijakan yang sehat dan mengedepankan keseimbangan ekosistem transportasi daring dapat menciptakan keberlanjutan bagi seluruh pihak, termasuk mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, ke depannya Maxim akan terus berupaya menghadirkan program-program dukungan yang lebih luas dan relevan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maxim Indonesia merespons kebijakan pemerintah yang mengatur batas potongan tarif driverojek online (ojol) kepada aplikator menjadi 8 persen dari sebelumnya 20 persen.

Kebijakan itu diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Development DirectorMaxim Indonesia, Dirhamsyah mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen maupun salinan resmi beleid tersebut.

Karena itu, Maxim masih perlu mempelajari secara mendalam isi regulasi sebelum memberikan proyeksi dampak kebijakan ke depan.

"Pihak Maxim perlu melakukan peninjauan mendalam serta mempelajari rincian regulasi tersebut secara saksama sebelum memberikan proyeksi atau pernyataan lebih lanjut mengenai dampaknya di masa depan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (6/5/2026).

Dirhamsyah menjelaskan, Maxim saat ini menerapkan tarif potongan ojol sebesar 15 persen, jauh di bawah batas yang ditetapkan pemerintah sebesar 20 persen.

Besaran potongan Maxim pun merupakan salah satu yang paling kompetitif dan terendah di pasar nasional.

"Terkait dinamika kebijakan saat ini, kami menilai bahwa struktur komisi maksimal 15 persen yang Maxim terapkan merupakan ekuilibrium optimal dan yang paling efisien di industri," kata dia.

Menurutnya, formulasi ini secara empiris telah melindungi margin pendapatan mitra pengemudi sekaligus menjaga aksesibilitas tarif bagi konsumen.

Dirhamsyah pun menilai kebijakan penurunan batas potongan komisi perlu dikaji secara komprehensif agar tidak mengganggu keberlanjutan ekosistem transportasi daring.

Ia menuturkan, industri transportasi online merupakan ekosistem yang kompleks karena harus menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat, tarif layanan, dan pendapatan mitra pengemudi.

Perusahaan khawatir intervensi yang terlalu restriktif justru dapat menggeser keseimbangan tersebut, yang pada akhirnya dapat membawa konsekuensi signifikan bagi keberlangsungan industri secara menyeluruh.

"Untuk itu, kami mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut, guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap kondusif, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Dirhamsyah menyebut setiap platform transportasi daring memiliki model bisnis, kapasitas operasional, dan kondisi finansial yang berbeda.

Karena itu, penerapan kebijakan yang seragam dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan di dalam industri jika tidak dibahas secara inklusif bersama seluruh pelaku usaha dalam ekosistem industri transportasi daring.

Perusahaan menyatakan terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah dan pihak terkait guna mencari formulasi kebijakan yang dinilai adil bagi seluruh pihak.

"Kami menganjurkan agar setiap kebijakan strategis diambil dengan penuh kehati-hatian melalui dialog yang inklusif bersama para pelaku pasar," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026), mengumumkan bahwa potongan tarif driver ojol diturunkan menjadi 8 persen.

Terbitnya Perpres 27/2026 yang mengatur ketentuan tersebut disebut sebagai salah satu kado bagi pekerja pada peringatan Hari Buruh Sedunia 2026.

"Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi," kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga meminta pengemudi ojol mendapatkan sejumlah jaring pengaman sosial, seperti jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan.

"Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan," tutur Prabowo.

Maxim perlu melakukan peninjauan mendalam serta mempelajari rincian regulasi tersebut secara saksama sebelum memberikan proyeksi atau pernyataan lebih lanjut mengenai dampaknya di masa depan

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Maxim Indonesia mengatakan siap untuk melakukan kajian mendalam terkait pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi 8 persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 pada Jumat (1/5).

“Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Maxim perlu melakukan peninjauan mendalam serta mempelajari rincian regulasi tersebut secara saksama sebelum memberikan proyeksi atau pernyataan lebih lanjut mengenai dampaknya di masa depan,” kata Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Dirhamsyah mengatakan besaran komisi yang diterapkan oleh perusahaan merupakan salah satu yang paling kompetitif dan terendah di pasar nasional.

“Terkait dinamika kebijakan saat ini, kami menilai bahwa struktur komisi maksimal 15 persen yang Maxim terapkan merupakan ekuilibrium optimal dan yang paling efisien di industri,” kata dia.

“Formulasi ini secara empiris telah melindungi margin pendapatan mitra pengemudi sekaligus menjaga aksesibilitas tarif bagi konsumen,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, Dirhamsyah mengatakan pihaknya juga berkomitmen dalam menjaga kesejahteraan mitra melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pemberian cakupan asuransi secara penuh bagi mitra pengemudi penyandang disabilitas sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Maxim juga bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera (YPSSI) yang berkomitmen dalam memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi melalui santunan.

“Untuk itu, kami mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut, guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap kondusif, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Dirhamsyah.

Ia pun mendorong dialog yang inklusif bersama para pelaku pasar, mengingat setiap platform memiliki model bisnis serta kapasitas operasional dan finansial yang berbeda.

“Maxim menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi lebih lanjut dan menegaskan kesiapan penuh untuk bekerja sama secara konstruktif dengan pihak-pihak terkait,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia merespons rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan potongan dari aplikator transportasi online dari 20% menjadi 8%. Janji tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Buruh pada 1 Mei lalu.

Perusahaan mengungkapkan manajemen belum menerima dokumen maupun salinan regulasi resmi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang memuat kebijakan penyesuaian potongan komisi sebesar 8% tersebut.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan pihaknya perlu melakukan peninjauan mendalam serta mempelajari rincian regulasi tersebut secara saksama sebelum memberikan proyeksi atau pernyataan lebih lanjut mengenai dampaknya di masa depan.

“Perlu ditekankan bahwa saat ini besaran komisi yang diterapkan oleh perusahaan merupakan salah satu yang paling kompetitif dan terendah di pasar nasional,” kata Dirhamsyah dalam keterangan pada Selasa (5/5/2026).

Terkait dinamika kebijakan saat ini, perusahaan menilai struktur komisi maksimal 15% yang Maxim terapkan merupakan ekuilibrium optimal dan paling efisien di industri.

“Formulasi ini secara empiris telah melindungi margin pendapatan mitra pengemudi sekaligus menjaga aksesibilitas tarif bagi konsumen,” kata Dirhamsyah.

Untuk itu, Maxim Indonesia mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap kondusif, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Dirhamsyah menyebut Maxim Indonesia telah berkomitmen dalam menjaga kesejahteraan mitra melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pemberian cakupan asuransi secara penuh bagi mitra pengemudi penyandang disabilitas sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Dia menambahkan Maxim Indonesia juga bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera (YPSSI) yang berkomitmen dalam memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi melalui santunan. Maxim memastikan memiliki komitmen penuh untuk selaras dengan visi pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dirhamsyah menjelaskan industri transportasi daring merupakan sebuah ekosistem kompleks, di mana struktur tarif dan komisi disusun sedemikian rupa untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan pendapatan mitra pengemudi. Intervensi yang bersifat restriktif di dalam pasar ini dikhawatirkan dapat menggeser keseimbangan tersebut ke salah satu sisi, yang pada akhirnya dapat membawa konsekuensi signifikan bagi keberlangsungan industri secara menyeluruh.

Oleh karena itu, lanjut Dirhamsyah, perusahaan menganjurkan agar setiap kebijakan strategis diambil dengan penuh kehati-hatian melalui dialog yang inklusif bersama para pelaku pasar.

Mengingat setiap platform memiliki model bisnis serta kapasitas operasional dan finansial yang berbeda, penerapan kebijakan yang bersifat seragam tanpa melalui proses tinjauan serta diskusi yang inklusif dan partisipatif dikhawatirkan dapat memicu ketidakseimbangan dalam ekosistem industri.

“Maxim Indonesia menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi lebih lanjut dan menegaskan kesiapan penuh untuk bekerja sama secara konstruktif dengan pihak-pihak terkait,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan ride hailing Maxim Indonesia memilih untuk tidak menaikkan tarif layanan di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Alih-alih membebankan kenaikan biaya kepada pengguna, perusahaan justru memperkuat berbagai program insentif bagi mitra pengemudi guna menjaga keseimbangan ekosistem.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan bahwa perusahaan mengedepankan efisiensi operasional dan dukungan langsung kepada pengemudi untuk meredam dampak kenaikan biaya bahan bakar.

“Struktur tarif Maxim saat ini tetap tidak berubah. Kami berupaya menjaga harga tetap terjangkau bagi penumpang sekaligus memastikan pendapatan pengemudi tidak tergerus,” ujar Dirhamsyah kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, Maxim mengoptimalkan berbagai fitur teknologi untuk menekan biaya operasional, salah satunya melalui sistem penugasan otomatis (auto-assignment) yang memungkinkan pengemudi mendapatkan pesanan terdekat sehingga meminimalkan perjalanan tanpa penumpang dan menghemat konsumsi BBM.

Selain itu, perusahaan juga menggulirkan sejumlah program insentif, termasuk bantuan voucer BBM gratis bagi mitra pengemudi perempuan yang telah diterapkan di Jakarta dan akan diperluas ke wilayah lain.

Di sisi lain, potongan komisi aplikasi yang relatif rendah serta program pengemudi prioritas turut memberikan keuntungan tambahan bagi mitra.

“Kami juga tidak menaikkan komisi aplikasi, bahkan memberikan berbagai insentif agar pengemudi tetap dapat mempertahankan penghasilannya di tengah kenaikan biaya,” jelasnya.

Menurut Dirhamsyah, strategi ini merupakan pendekatan seimbang antara menjaga keterjangkauan layanan bagi pengguna dan stabilitas pendapatan pengemudi.

Perusahaan bahkan rela menekan margin keuntungan demi menjaga kondisi yang tetap kondusif bagi seluruh pihak.

“Prioritas kami adalah menjaga keseimbangan antara tarif yang terjangkau dan keberlangsungan pendapatan mitra. Karena itu, kami lebih fokus pada penguatan program insentif dibandingkan melakukan penyesuaian tarif secara mendadak,” tegasnya.

WFH ASN dan dampaknya ke bisnis

Di sisi lain, Dirhamsyah juga menyoroti potensi dampak kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) terhadap sektor transportasi daring.

Menurutnya, pembatasan mobilitas dapat berdampak langsung pada penurunan jumlah pesanan dan penghasilan mitra pengemudi.

“Kami melihat kebijakan pembatasan mobilitas, termasuk WFH, bisa berdampak pada turunnya jumlah order. Hal ini tentu berpengaruh pada pendapatan pengemudi yang bergantung pada aktivitas transportasi harian,” ujarnya.

Meski demikian, Maxim menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan, termasuk mendorong integrasi dengan transportasi publik sebagai bagian dari upaya penghematan energi di tengah dinamika global.

“Maxim juga terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut terkait kebijakan yang berimbang dan dapat mendukung seluruh ekosistem, baik bagi masyarakat, mitra pengemudi, maupun sektor transportasi secara keseluruhan,” tegas dia.

Sebelumnya, harga BBM nonsubsidi naik cukup signifikan mulai Sabtu (18/4/2026). Kenaikan ini terutama terjadi pada sejumlah produk unggulan seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Mengacu harga BBM terbaru yang dirilis PT Pertamina Patra Niaga, lonjakan paling tajam terjadi pada harga BBM nonsubsidi terbaru jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

Keduanya mengalami kenaikan hingga Rp 9.400 per liter dibandingkan tarif sebelumnya pada awal April 2026.

Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga BBM Pertamina Dex kini menembus Rp 23.900 per liter, naik dari Rp 14.500.

Sementara Dexlite melonjak menjadi Rp 23.600 per liter dari sebelumnya Rp 14.200.

Tak hanya itu, Pertamax Turbo juga ikut terkerek naik.

Kini, harga jualnya mencapai Rp 19.400 per liter, atau bertambah Rp 5.600 dari posisi sebelumnya Rp 13.100 per liter.

Kondisi ini menandai tren harga BBM naik yang cukup terasa di kalangan pengguna BBM nonsubsidi.

Di sisi lain, sebagai upaya efisiensi energi dan anggaran negara, pemerintah juga memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN instansi pusat dan daerah setiap hari Jumat, mulai 1 April 2026. WFH ini diatur melalui SE MenPAN-RB dan SE Mendagri.

Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia menegaskan tidak mengedepankan monetisasi agresif dalam menjalankan bisnisnya, melainkan mengandalkan efisiensi operasional untuk saat hadir di kota-kota berkembang.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi, dan keberlanjutan, tanpa menjadikan monetisasi sebagai fokus utama inovasi.

“Maxim juga mendukung ekonomi digital dengan menciptakan peluang bagi mitra pengemudi untuk memperoleh penghasilan tambahan,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Maxim terus menyediakan layanan transportasi online yang dapat diakses oleh masyarakat luas, baik di kota besar maupun daerah kecil.

Selain itu, Maxim secara aktif mengembangkan layanan pengantaran, termasuk makanan, barang, dan dokumen. Langkah ini tidak hanya memperluas peluang pendapatan bagi pengemudi, tetapi juga menghadirkan solusi logistik yang praktis bagi pengguna serta pelaku usaha kecil.

Maxim juga berupaya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan saluran digital yang mudah diakses bagi pelaku usaha lokal untuk menjangkau pelanggan melalui layanan pengantaran, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan berkontribusi pada perekonomian daerah.

Di sisi layanan, Maxim terus meningkatkan kualitas aplikasi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Layanan yang ditawarkan dirancang memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem, baik melalui pendapatan langsung maupun kontribusi terhadap aktivitas ekonomi.

Dirhamsyah menegaskan inovasi tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan platform, melainkan sebagai alat untuk memperkuat ekosistem. Sejak hadir di Indonesia pada 2018, Maxim berfokus memastikan setiap fitur baru memberikan manfaat nyata bagi pengemudi maupun pengguna.

“Prioritas utama kami adalah keamanan dan keselamatan,” kata Dirhamsyah.

Untuk mendukung hal tersebut, perusahaan mengembangkan berbagai fitur seperti verifikasi pengemudi, tombol SOS, SIP Call, fitur berbagi perjalanan dengan keluarga atau orang terdekat, pemantauan perjalanan selama 24 jam, serta respons cepat terhadap laporan pengguna.

Dia menjelaskan fitur-fitur ini tidak menghasilkan pendapatan langsung bagi platform, tetapi memberikan nilai penting dengan menjadikan perjalanan lebih aman dan andal.

“Selain itu, kami mengembangkan metode pembayaran non-tunai untuk membuat transaksi lebih cepat, transparan, dan praktis,” kata Dirhamsyah.

Menurutnya, langkah ini mampu mengurangi hambatan bagi pengguna serta mempermudah pencairan pendapatan pengemudi, sehingga meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan tanpa menambah monetisasi bagi perusahaan.

Maxim juga menghadirkan fitur yang secara langsung membantu pengemudi meningkatkan pendapatan, seperti sistem distribusi order yang cerdas dan adil, akun prioritas bagi pengemudi dengan rekam jejak baik, serta peningkatan akurasi navigasi dan kejelasan informasi perjalanan.

Dirhamsyah menegaskan fitur-fitur tersebut tidak dirancang untuk meningkatkan komisi Maxim, melainkan untuk meningkatkan produktivitas pengemudi sebagai fondasi ekosistem yang berkelanjutan.

Dia juga menyoroti berbagai inisiatif non-komersial, seperti program loyalitas, bonus pengemudi, dukungan sosial bagi pengemudi kurang mampu, penyandang disabilitas dan panti asuhan, kegiatan lingkungan, serta aksi sosial seperti donor darah. Program-program ini tidak memberikan keuntungan langsung bagi platform, tetapi memperkuat kepercayaan dan hubungan jangka panjang dalam komunitas.

“Oleh karena itu, kami secara sadar memisahkan fitur yang menciptakan nilai dari mekanisme monetisasi,” katanya.

Dirhamsyah menyebut monetisasi dipandang sebagai cara untuk menjaga stabilitas operasional layanan, termasuk mendukung dua aplikasi, layanan dukungan teknis 24/7, perlindungan data, serta kemitraan asuransi, bukan sebagai tujuan utama inovasi.

“Tugas utama kami adalah menjadikan layanan ini aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua pihak pengguna, pengemudi, dan masyarakat secara keseluruhan,” ungkapnya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis, Maxim menerapkan sejumlah strategi, antara lain mempertahankan tarif yang kompetitif dan terjangkau bagi pengguna, menyediakan skema insentif serta program penghargaan bagi mitra pengemudi, memperluas jangkauan layanan hingga ke kota-kota berkembang, serta terus meningkatkan kualitas teknologi dan fitur aplikasi.

“Selain itu, Maxim juga berupaya menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat agar tetap adaptif terhadap dinamika pasar,” ungkapnya.

Di sisi lain, Maxim juga terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam isu keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan mitra pengemudi, seperti melalui kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Kepolisian, serta organisasi terkait lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia menilai wacana skema pembagian komisi ojek online (Ojol) 90:10 tidak sejalan dengan kebutuhan ekosistem transportasi daring yang sehat.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah mengatakan usulan tersebut berpotensi merusak keseimbangan ekosistem, mulai dari ketidakseimbangan tarif layanan, penurunan jumlah order, hingga hambatan operasional dan berbagai dampak negatif lainnya.

“Oleh karena itu, Maxim mendukung penerapan komisi yang fleksibel dengan batas maksimum di kisaran 15% hingga 20%,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Selasa (14/4/2025).

Menurutnya, komisi tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, baik bagi pengguna maupun mitra pengemudi. Selain itu, komisi juga berperan dalam memastikan operasional layanan berjalan stabil selama 24 jam, mencakup pemrosesan perjalanan, dukungan teknis, perlindungan data, serta dukungan bagi mitra pengemudi dan pengguna.

Dengan demikian, Dirhamsyah menekankan komisi bukan sekadar biaya akses, melainkan bagian dari sistem yang menjaga layanan tetap aman, andal, dan berkelanjutan.

“Sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh mitra pengemudi, pengguna, maupun perusahaan,” katanya.

Di sisi lain, asosiasi pengemudi ojek online (ojol) terus mendesak penguatan regulasi, khususnya terkait skema pembagian hasil 90:10, di tengah perdebatan mengenai kesejahteraan pengemudi dan arah inovasi platform digital.

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menegaskan keberlanjutan ekosistem transportasi online harus bertumpu pada keadilan bisnis dan kepatuhan regulasi. Menurutnya, skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator perlu diterapkan secara transparan dalam setiap transaksi.

“Skema bagi hasil 90:10 yaitu 90% untuk pengemudi ojol dan untuk platform aplikator 10%, skema bagi hasil ini juga harus transparan dicantumkan dalam aplikasi pada setiap order,” kata Igun kepada Bisnis pada Rabu (8/4/2026).

Selain itu, Garda menyoroti pentingnya fitur yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pengemudi, seperti pengaturan jam operasional, pilihan jarak layanan, hingga fleksibilitas pembatalan order tanpa sanksi.

Selama ini, menurut Igun, mekanisme yang ada justru kerap merugikan pengemudi karena berujung pada pembatasan order. Dia juga menekankan perlunya peran pemerintah sebagai pengatur pasar yang adil sekaligus integrator ekosistem, termasuk dalam menghadirkan dukungan investasi guna menjaga keseimbangan antara kepentingan platform dan pengemudi.

Sejalan dengan itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mendorong perubahan yang lebih fundamental, yakni penghapusan skema kemitraan dan pengakuan pengemudi sebagai pekerja formal.

“Perusahaan platform wajib patuh pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Lily saat dihubungi Bisnis pada Rabu (8/4/2026).

Menurut Lily, dengan status sebagai pekerja, pengemudi berhak atas upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan kerja lainnya. Dia menilai skema kemitraan saat ini tidak memberikan kepastian pendapatan dan justru membuka ruang praktik yang merugikan pengemudi.

“Pendapatan para pengemudi terjamin dengan diberikannya hak upah minimum dengan pembayaran upah minimum dari platform maka otomatis potongan platform dihapus atau tidak ada lagi (0%),” ujarnya.

SPAI juga menyoroti berbagai program insentif yang diterapkan platform selama ini belum mampu menggantikan kebutuhan dasar pengemudi akan kepastian penghasilan dan jam kerja yang jelas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan ride-hailing Maxim mencatatkan kehadiran layanannya di 400 kota di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan layanan transportasi on-demand semakin meningkat di pasar digital Tanah Air.

“Pencapaian tersebut menempatkan posisi Maxim sebagai salah satu perusahaan teknologi berbasis aplikasi mobile dengan perkembangan paling pesat di Indonesia dalam lima tahun terakhir,” kata Direktur Pengembangan Maxim Indonesia Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

KOMPAS.com / YOHANA ARTHA ULY Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Maxim sendiri merupakan platform digital yang turut meramaikan industri transportasi online di Indonesia yang hadir pertama kali di Jakarta pada tahun 2018.

Di awal kehadiran, Maxim menyediakan layanan sepeda motor (Bike), mobil (Car), dan pengantaran (Delivery).

Saat ini, layanan yang tersedia di aplikasi Maxim menawarkan lebih dari enam belas pilihan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna.

Perluasan jangkauan layanan Maxim dilakukan dengan menghadirkan operasional di berbagai wilayah, termasuk daerah dengan kebutuhan transportasi yang terus berkembang.

Kehadiran layanan ini memberikan tambahan pilihan mobilitas bagi masyarakat sekaligus membuka peluang aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

Pertumbuhan jumlah kota tersebut turut didukung melalui program “Business with Maxim”, yang memungkinkan pelaku usaha menghadirkan layanan di wilayah masing-masing.

Saat ini, lebih dari 250 mitra bisnis terlibat dalam pengembangan layanan di berbagai daerah. “Merupakan suatu kebanggaan bagi kami telah melampaui angka 400 kota,” ujar Dirhamsyah.

SHUTTERSTOCK/CREATIVA IMAGES. Ilustrasi ojek online

Dalam operasionalnya, aplikasi Maxim dilengkapi sejumlah fitur keselamatan, seperti “Share Ride”, dan sistem “SOS Button” untuk komunikasi antara pengemudi dan penumpang.

Selain itu, Maxim juga menyediakan program perlindungan YPSSI (Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia) serta bekerja sama dengan Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan terkait perlindungan bagi mitra dan pengguna.

“Kami percaya bahwa pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan dan perlindungan yang andal bagi mitra dan pengguna,” tambah Dirhamsyah.

Adapun kota ke-400 Maxim adalah Juwana, Jawa Tengah.

Penambahan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan mobilitas di berbagai daerah.