JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel akan menjalani sidang vonis di kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebelumnya, Noel dituntut 5 tahun penjara.

"Sidang pembacaan putusan akan kita buka kembali pada Kamis, 4 Juni 2026," ujar Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana dalam sidang yang dikutip, Kamis (4/6/2026).

Dia mengingatkan Noel agar tetap menjaga kesehatan demi lancarnya sidang putusan. "Permohonan izin saudara untuk berobat sedang dalam proses administrasi oleh Kepaniteraan Tipikor," katanya.

Dalam perkara ini, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.

JAKARTA - Direktur Utama Terra Drone Indonesia Michael Wisnu Wardhana divonis 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus kebakaran yang menewaskan 22 karyawan. Majelis hakim berharap hukuman tersebut menjadi pembelajaran bagi Michael untuk menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara sungguh-sungguh.

"Mengenai pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, Majelis berharap pidana yang dijatuhkan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk menjalankan usahanya ke depan serta menegakkan standar K3 secara sungguh-sungguh," ujar Hakim Anggota Sunoto saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Majelis juga menilai Michael masih dibutuhkan untuk memimpin perusahaan setelah menjalani pidananya. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa perusahaan masih mempekerjakan ratusan karyawan dan terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

"Kehadiran terdakwa untuk memimpin perusahaan yang masih mempekerjakan ratusan karyawan tetap dibutuhkan setelah dia menjalani pidana," kata Sunoto.

Hakim menyebut tidak terdapat catatan kelalaian sistemis selama lima tahun operasional perusahaan sebelum peristiwa kebakaran terjadi.

Meski demikian, majelis menegaskan kelalaian penerapan K3 yang menyebabkan kematian massal tetap harus dihukum demi memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan efek penangkalan bagi pelaku usaha lainnya.

"Terakhir, dari aspek nilai hukum dan keadilan masyarakat, masyarakat membutuhkan sinyal yang tegas bahwa pengabaian K3 yang mengakibatkan korban jiwa secara massal tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman yang setimpal. Hal ini penting guna melindungi jutaan pekerja Indonesia yang keselamatannya bergantung pada iktikad baik para pengusaha," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia Michael Wisnu Wardhana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Majelis hakim menilai Michael lalai menerapkan aspek K3 di kantor Terra Drone Kemayoran selama dua tahun. Kelalaian itu terlihat dari tidak tersedianya detektor api, detektor asap, jalur evakuasi, tangga darurat, simulasi kebakaran, hingga alat pemadam api ringan (Apar).

Majelis menyebut pembiaran terhadap aspek keselamatan tersebut memiliki hubungan kausal dengan tewasnya 22 karyawan dalam peristiwa kebakaran karena korban masih dalam keadaan hidup saat kebakaran terjadi.

JAKARTA - GEM Co., Ltd. melalui unit usahanya di Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh area operasional perusahaan. Penguatan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus tanggung jawab perusahaan terhadap keluarga karyawan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi baru dan daur ulang sumber daya, GEM menempatkan keselamatan kerja sebagai prioritas utama dalam menjalankan aktivitas industri. Perusahaan memastikan seluruh distribusi dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja telah memenuhi standar industri serta regulasi yang berlaku.

Selain itu, GEM juga rutin melakukan audit keselamatan, inspeksi lapangan, dan evaluasi berkala terhadap implementasi prosedur K3 di lingkungan kerja. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan yang layak saat menjalankan aktivitas operasional perusahaan.

Menuntut BUMN Sektor Energi Wujudkan Zero Fatality



Tak hanya memperkuat fasilitas keselamatan kerja, GEM Indonesia juga terus membangun budaya sadar K3 melalui berbagai program pelatihan rutin, simulasi tanggap darurat, hingga edukasi penggunaan APD bagi pekerja maupun mitra kerja.

Perusahaan menilai penerapan K3 bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan bagian dari penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan keberlangsungan keluarga para pekerja.

Pentingnya Ahli K3 Umum untuk Wujudkan Zero Fatality



“Bagi kami, K3 adalah investasi kemanusiaan. Kami ingin memastikan setiap karyawan pulang dengan selamat untuk bertemu keluarga mereka. Ini adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” ujar CEO PT QMB New Energy Materials, Mr. Pan Hua di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Menurut Pan Hua, perusahaan akan terus memperkuat sistem manajemen keselamatan kerja seiring perkembangan industri dan peningkatan kapasitas operasional perusahaan. Ia juga menegaskan, bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari capaian produksi, tetapi juga kemampuan menjaga keselamatan seluruh pekerja di setiap lini operasional.

Sebagai perusahaan teknologi daur ulang dan material energi baru, GEM terus mengembangkan ekosistem industri berbasis teknologi ramah lingkungan dan praktik operasional berstandar internasional di Indonesia.

Melalui berbagai proyek strategis pengolahan material energi baru, perusahaan berharap dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekaligus mendukung terciptanya industri hijau yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di Indonesia.

INDRAMAYU - Peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2026 diwarnai kabar duka dari Kabupaten Indramayu. Pekerja bernama Riyanto (27), karyawan sebuah perusahaan peternakan ayam meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja di Desa Temiyangsari, Kecamatan Kroya, Indramayu.

Peristiwa terjadi saat korban tengah mengangkut pakan ternak (pur) di atas kendaraan operasional dalam jam kerja. Dalam proses tersebut, korban terjatuh dan mengalami benturan keras di bagian kepala hingga menyebabkan perdarahan otak.

Korban sempat mendapatkan perawatan intensif di RSUD Arjawinangun, Cirebon, dan menjalani operasi kraniotomi serta evakuasi hematoma sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Dugaan pelanggaran standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mencuat dalam insiden ini. Berdasarkan keterangan keluarga yang diwakili Agus Susanto, korban tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja.

Selain itu, pekerja disebut belum mendapatkan pelatihan K3 sebagaimana diwajibkan dalam regulasi ketenagakerjaan. Dari sisi tanggung jawab, pihak keluarga menyebut perusahaan baru memberikan santunan awal sebesar Rp5 juta.

Sementara itu, hak-hak normatif lainnya, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan masih dalam proses pengurusan dan belum terealisasi.

Menanggapi ini, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar Hilal Himawan mengaku prihatin sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan pekerja, terlebih dalam momentum May Day. “Peristiwa ini menjadi pengingat serius pada momentum Hari Buruh bahwa perlindungan terhadap pekerja belum sepenuhnya optimal. Keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab mendasar yang harus dipenuhi setiap perusahaan,” ujar Hilal, Jumat (1/5/2026).

Dia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penerapan K3, termasuk kewajiban pelatihan dan penggunaan alat pelindung diri bagi pekerja. “Jika ditemukan kelalaian, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan proporsional agar ada efek jera,” katanya.

Hilal juga menegaskan pentingnya peran negara dalam memastikan perlindungan tenaga kerja berjalan optimal. “Negara harus hadir memastikan hak-hak pekerja terpenuhi baik dari sisi perlindungan kerja maupun jaminan sosial, sehingga kejadian serupa tidak terus berulang,” ucapnya.

Pihak perusahaan melalui manajemen mengakui adanya kekurangan dalam penerapan standar K3 dan menyatakan siap melakukan evaluasi serta perbaikan. Mereka juga menyampaikan bahwa proses pengurusan BPJS Ketenagakerjaan tengah berjalan dan santunan akan diberikan sesuai ketentuan berlaku.

Keluarga korban berharap adanya keadilan serta tanggung jawab penuh dari perusahaan atas kejadian ini. Peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh dunia usaha agar tidak mengabaikan standar keselamatan kerja demi mencegah jatuhnya korban jiwa di kemudian hari.

JAKARTA - PT Tracon Industri mencatatkan pencapaian lebih dari 23 juta jam kerja aman (safe manhours) tanpa kecelakaan kerja yang menyebabkan kehilangan waktu kerja (zero lost time injury/ LTI), serta nihil pencemaran lingkungan (zero environment case). Capaian ini menegaskan komitmen Tracon Industri terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (health, safety, and environment/ HSE).

Capaian ini merupakan akumulasi kinerja HSE sejak tahun 2010 hingga 31 Maret 2026 dengan total 23.045.511 jam kerja aman, yang melibatkan lebih dari 109.580 tenaga kerja di berbagai proyek perusahaan. Hingga saat ini, terdapat sekitar 30 proyek aktif (ongoing) dengan tingkat risiko beragam, mulai dari low risk, medium risk, hingga high risk, yang telah dijalankan sesuai dengan standar keselamatan. Perlindungan Pekerja di Area Berisiko Tinggi Perlu Diperhatikan

Direktur Utama PT Tracon Industri, Muhammad Badri Halim menegaskan pencapaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan hasil dari budaya keselamatan yang telah menjadi DNA perusahaan. “Ini adalah nyawa para pekerja yang pulang untuk menemui keluarga mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa keselamatan kerja adalah fondasi, bukan penghalang produktivitas. Kedepan kami akan terus meningkatkan standar HSE yang ketat di seluruh lini operasi sebagai bagian dari kinerja bisnis yang berkelanjutan,” katanya dalam siaran tertulis, Jumat (24/4/2026).

Pencapaian jam kerja aman mencerminkan konsistensi PT Tracon Industri dalam mengimplementasikan sistem manajemen HSE yang terintegrasi di seluruh lini operasional, baik di kantor pusat maupun di lapangan. Berbagai program peningkatan kesadaran budaya HSE terus dilakukan, mulai dari pelatihan, sosialisasi, hingga kampanye HSE yang berkelanjutan.

Perusahaan telah menyelenggarakan program-program pengembangan kompetensi keselamatan kerja, seperti kegiatan Induction, pelatihan emergency response team, basic life support, job safety analysis (JSA), serta berbagai Sertifikasi K3 sesuai risiko pekerjaan yang mengacu pada standar nasional dan internasional. Selain itu, kampanye HSE dilakukan melalui HSE Golden Rules, HSE Handbook, Safety Moment, publikasi berkala seperti HSE News dan HSE Poster, rambu serta spanduk HSE yang ditempatkan sesuai kebutuhan area pekerjaan.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan standar HSE yang berlaku, PT Tracon Industri telah mendapatkan berbagai sertifikasi. Di antaranya Sertifikasi SMK3 (PP 50/2012), ISO 45001:2018 untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Lingkungan.

Setiap pencapaian satu juta jam kerja aman merupakan hasil kontribusi keterlibatan aktif dari setiap karyawan PT Tracon Industri. Melalui HSE Reward perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan atas implementasi aspek HSE yang telah dilakukan dalam setiap pekerjaan dan untuk meningkatkan motivasi agar terus memperkuat budaya keselamatan di lingkungan kerja. Tracon Industri Bangun Jalur Pipa Baru PGE di Area Kamojang Jabar

Badri menambahkan capaian lebih dari 23 juta jam kerja aman tanpa kecelakaan kerja adalah buah dari disiplin kolektif setiap insan perusahaan, dari tangan mekanik yang penuh pelumas, hingga ruang rapat strategis direksi. “Slogan ‘Safety Start With Me!’ bukan sekedar tempelan dinding, tapi tindakan nyata yang selalu mencerminkan komitmen penuh, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan dapat terus meningkatkan jam kerja aman ini pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.

Dengan capaian ini, PT Tracon Industri menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang tidak hanya unggul dalam kinerja operasional, tetapi juga dalam penerapan standar HSE yang berkelanjutan, sekaligus terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

JAKARTA - Mantan Kasubdit Akreditasi Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Agustin Wahyu Ernawati mengaku kerap menyetor sejumlah uang "non-teknis" pada eks Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker Hery Sutanto untuk menambah biaya perjalanan dinas luar negeri. Hal itu diungkapkan Agustin saat menjadi saksi di sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 Kemnaker, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Mulanya, JPU mengonfirmasi pernyataan Agustin dalam BAP. "Ada juga di BAP 17 ini, sering untuk kebutuhan pimpinan ke luar negeri. Seperti untuk menambah biaya perjalanan dinas luar negeri yang biasanya saya berikan dengan nominal Rp10 juta sampai Rp15 juta," tanya JPU ke Agustin.

Merespons itu, Agustin mengamini pernyataan tersebut. "Sering sih, eh tapi saya tidak ini ya, mungkin saya lupa," ucapnya.

Lantas, JPU janggal dengan permintaan uang tersebut. Apalagi, kata JPU, biaya perjalanan dinas luar negeri telah dibiayai oleh negara.

"Harusnya begitu ya. Ini untuk tambahan begitu?" tanya JPU.

"Ya," timpal Agustina.

"Untuk oleh-oleh begitu?" tanya JPU lagi.

"Sepertinya seperti itu," jawab Agustin.

Lantas, JPU bertanya pada Agustin terkait Hery kerap memberi buah tangan usai perjalanan dinas luar negeri. "Pernah Pak (dikasih oleh-oleh). Cokelat Pak," ucap Agustin.

"Cokelat. Dari mana dia? Dia perjalanan ke mana gitu?" tanya JPU.

"Pas kebetulan eh tugas… saya lupa Pak," timpalnya.

JAKARTA - Mantan Subkor II Bidang Penyusunan Standar Mutu Lembaga K3 Fitriana Bani Gunaharti mengakui pernah mengumpulkan uang dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) untuk membiayai kebutuhan operasional kantor. Bahkan, uang itu juga diperuntukan sebagai gaji pegawai honorer.

Hal itu diungkapkan Fitriana saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemnaker di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia mengaku, dana tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran resmi dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Karena memang dari anggaran DIPA-nya tidak mencukupi untuk pembelian blangko, Pak," ujar Fitriana.

Ia menjelaskan, uang yang terkumpul dialokasikan untuk membeli blangko sertifikat auditor, Alat Tulis Kantor (ATK) seperti tinta printer, serta membayar gaji satu orang tenaga honorer.

Saat didesak mengenai siapa yang memberikan perintah untuk menggunakan dana dari PJK3 tersebut, Fitriana menyebut nama pimpinannya. "Pimpinan, Pak. Bu Ida, Pak," katanya.

Meski demikian, Fitriana menambahkan, perintah tersebut tidak disampaikan secara lisan dan langsung, melainkan sebuah kebijakan yang diambil karena dana dari PJK3 tersebut merupakan satu-satunya uang yang bisa "diolah" untuk menutupi kebutuhan operasional yang mendesak.

Fitriana mengaku mulai mengetahui praktik ini sejak bergabung dengan unit tersebut pada 2012. Ia juga membeberkan bahwa untuk pengadaan blangko sertifikat, uang yang terkumpul dari PJK3 diserahkan kepada pihak lain bernama Alfian.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dijadwalkan menjalani sidang dakwaan terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker . Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Senin, 19 Januari 2026 sidang pertama," demikian dikutip dari lama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Disebutkan, sidang akan digelar di Ruang Soebekti 2 pukul 10.00 WIB. Kasus yang menyeret Noel ini terdaftar dengan nomor perkara 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst.

Selain Noel, terdapat 10 tersangka lain, yakni Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Majelis hakim yang akan memimpin sidang mereka yaitu Nur Sari Baktiana selaku ketua, dengan anggota Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Noel diduga menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp3 miliar sekitar Desember 2024. Uang itu diduga berasal dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

"Saudara IEG (menerima) sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI berkolaborasi dengan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) serta Kementerian Perindustrian RI dalam mengadakan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bagi industri galangan kapal .

Kegiatan bertema “Awareness Safety Leadership pada Industri Galangan Kapal” tersebut berlangsung di Kantor Pusat BKI, Jakarta, sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan keselamatan kerja di sektor maritim . Industri galangan kapal merupakan salah satu sektor dengan risiko kerja yang tinggi, baik dari aspek keselamatan operasional maupun kesehatan pekerja.

Penerapan SMK3 secara konsisten diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja, fatality, dan penyakit akibat kerja, sekaligus memastikan pemenuhan regulasi keselamatan yang berlaku. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan diajak memperkuat kepemimpinan dalam keselamatan serta meningkatkan pemahaman mengenai praktik K3 yang efektif.

Kegiatan dibuka dengan sesi penguatan keselamatan bagi para pimpinan perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan materi teknis yang ditujukan bagi manajer serta penanggung jawab K3 di lingkungan galangan kapal. Forum ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan perwakilan lembaga terkait, antara lain Arief Budi Permana selaku Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Budi Prakoso selaku VP Operasi Digital TIC BKI, Mahardi Tunggul Wicaksono, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian RI, serta Bambang Haryo Soekartono yang merupakan Ketua Dewan Penasihat DPP IPERINDO sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI.

Selain itu, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga melalui dua sesi talk show. Pada Talk Show pertama bertema “Penerapan Sistem Manajemen K3 Galangan Kapal di Industri Maritim Indonesia”, Tjahjono Roesdianto bertindak sebagai moderator.



Ia juga merupakan Anggota Dewan Penasihat IPERINDO. Sesi ini menghadirkan: Dr. Ir. Rudiyanto, Pakar Kemaritiman dan Direktur Utama BKI periode 2013–2018 dan 2018–2023; Anita Puji Utami, Ketua Umum DPP IPERINDO; Dr. dr. Sudi Astono, M.S., Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 Kementerian Ketenagakerjaan; Dr. Ir. Sugiarto, M.S., Direktur Operasi PT Kualifikasi Migas Indonesia sekaligus Anggota Tim Independen Pengendalian Keselamatan Indonesia (TIPKM) Kementerian ESDM.

Sementara itu, pada Talk Show kedua, Dr. Ir. Sugiarto, M.S. kembali hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan materi mengenai Safety Leadership. Dalam penutupan sesi diskusi, Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, menekankan pentingnya peran kepemimpinan dalam membangun budaya keselamatan.

Ia menyampaikan, “Peningkatan keselamatan harus dimulai dari kepemimpinan. Workshop ini menjadi momentum bagi para pemimpin untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan industri galangan kapal yang lebih aman.”

Arief juga menekankan, bahwa peningkatan kompetensi keselamatan merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi seluruh pekerja galangan kapal.

“BKI siap mendukung setiap upaya peningkatan keselamatan di lingkungan galangan kapal, termasuk melalui edukasi dan penguatan awareness agar risiko dapat diminimalkan," sambungnya.

Melalui kegiatan ini, para pelaku industri galangan kapal mendapatkan ruang belajar dan bertukar pengalaman mengenai penerapan SMK3 yang sesuai kebutuhan lapangan. Penguatan kapasitas pimpinan dan manajer diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengawasan, pengendalian risiko, serta lingkungan kerja yang lebih aman bagi pekerja.

Program ini juga memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung industri maritim nasional yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan keselamatan.

Sebagai tindak lanjut, Bimbingan Teknis Penerapan SMK3 bagi manajer dan staf K3 di industri galangan kapal akan dilaksanakan secara daring pada 26-27 November 2025. Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan praktik keselamatan di galangan kapal dapat diterapkan secara lebih konsisten dan menyeluruh.

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan. LPKR percaya bahwa tenaga kerja yang sehat dan terlindungi merupakan fondasi utama keberlanjutan bisnis.

Sebagai bentuk keseriusan tersebut, perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sepenuhnya selaras dengan praktik terbaik dan pedoman nasional, mencakup 100% karyawan maupun pekerja non-karyawan. ”Setiap unit bisnis diwajibkan membangun sistem K3 sesuai ketentuan hukum, sekaligus menyediakan layanan K3 yang komprehensif untuk seluruh tenaga kerja tanpa terkecuali,” kata CEO Grup Lippo Indonesia John Riady dalam siaran tertulis, Selasa (25/11/2025). Kaltim Catat Lebih 7.000 Kasus Kecelakaan Kerja, Seminar K3 Jadi Langkah Pencegahan

Untuk memastikan penerapan yang optimal, tiap unit bisnis menunjuk petugas atau membentuk komite K3 khusus. Mereka bertugas mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan penilaian risiko, memastikan pemeriksaan keselamatan dilakukan secara berkala, hingga menyusun laporan insiden. Apabila terjadi insiden kerja , proses pelaporan dan investigasi wajib langsung diteruskan ke kantor pusat agar tindakan korektif dapat diambil secepat mungkin.

Pada 2024, LPKR semakin memantapkan langkahnya melalui peningkatan kualitas pelatihan K3. Sepanjang tahun lalu, seluruh karyawan berpartisipasi dalam 3.494 jam pelatihan.

Pelatihan mencakup integrasi aspek K3 dalam proses orientasi, pelatihan teknis sesuai lingkup kerja, hingga penyelenggaraan simulasi evakuasi darurat secara rutin di berbagai lokasi operasional. Upaya ini memastikan setiap karyawan memiliki kesiapan menghadapi risiko maupun keadaan darurat di lingkungan kerja.

LPKR juga memperkuat kesiapsiagaan internal dengan membentuk Tim Tanggap Darurat di area perkantoran. Tim ini bertugas mengantisipasi potensi risiko sekaligus memastikan partisipasi aktif seluruh karyawan dalam proses konsultasi, komunikasi, dan pelaporan terkait keselamatan. Dengan sistem investigasi insiden yang rapi dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, perusahaan menegaskan bahwa keselamatan tenaga kerja selalu menjadi prioritas utama.

Di tingkat grup, LPKR membentuk Komite K3 yang beranggotakan perwakilan dari seluruh unit bisnis. Komite ini berfungsi sebagai pusat koordinasi yang mengharmonikan arah kebijakan, penyebaran informasi, dan standardisasi praktik K3 di seluruh organisasi. Berada di bawah Komite ESG, struktur ini dipimpin oleh Koordinator Floor Warden dan diperkuat oleh para ahli K3 serta tim ESG dari tiap unit bisnis. Bangun Budaya Kerja Progresif, Lippo Karawaci Komitmen Pengembangan Karyawan

John Riady menjelaskan, menyampaikan bahwa komite ini memastikan praktik K3 dijalankan secara terpadu di sektor real estat, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan layanan kesehatan. Dengan struktur yang terintegrasi dan tim K3 khusus di setiap bagian perusahaan, perusahaan memastikan bahwa manajemen keselamatan terlaksana secara konsisten dan menyeluruh.

JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek, Brantas Abipraya secara resmi menggelar kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikasi K3 . Hal ini ditujukan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek garapan BUMN konstruksi yakni Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A Lokasi 1 Paket 1.

Dengan menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) GATENSI, juga Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan LSP GATAKSINDO, program sertifikasi SKK dan K3 ini melibatkan 47 tenaga kerja dari berbagai posisi dengan jenjang 3 hingga 9 untuk memastikan setiap personel proyek memiliki kompetensi sesuai standar nasional sekaligus memahami prosedur keselamatan kerja yang berlaku.

“Penyelenggaraan sertifikasi SKK dan K3 ini merupakan komitmen kami untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja memiliki keahlian dan kesadaran K3 yang memadai," ujar Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana.

Merayakan 45 Tahun lewat Beragam Inovasi, Brantas Abipraya Merajut Masa Depan

Ditambahkan Dian Sovana, dengan adanya sertifikasi ini Brantas Abipraya ingin memberikan jaminan bahwa proyek berjalan dengan aman, berkualitas, dan sesuai regulasi. Sebagai informasi, dengan mengantongi Sertifikasi SKK dapat menilai kemampuan teknis pekerja berdasarkan standar kompetensi nasional, sementara sertifikasi K3 berfokus pada pemahaman pekerja terkait penerapan prosedur keselamatan, mengidentifikasi bahaya, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), dan respons terhadap keadaan darurat.

Sertifikasi ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) unggulan perusahaan, yakni Abipraya Pintar yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke-5, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan mengintegrasikan peningkatan kompetensi dan fokus K3 dalam satu program Abipraya Pintar, BUMN konstruksi ini memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan dibangun oleh tenaga terampil yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Salah satu peserta sertifikasi, Faisal menjelaskan bahwa manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan pembekalan dan sertifikasi membuatnya menjadi lebih percaya diri dalam melakukan pekerjaan di lapangan, khususnya untuk mengidentifikasi potensi-potensi kecelakaan kerja dan memitigasi risiko-risiko yang kemungkinan terjadi di lingkungan proyek.

Program pelatihan yang mengadopsi Creating Shared Value (CSV) selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan mendorong perusahaan memberikan kontribusi pada peningkatan SDM nasional. Dengan langkah ini, Brantas Abipraya tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun fondasi SDM yang kuat, kompeten, dan terlindungi.

Sebagai informasi, sebelumnya Brantas Abipraya juga telah menggelar program pelatihan dan sertifikasi di SKK dan K3 di Site Peralatan dan Precast Pabrik Subang (23/10). Total peserta yang mengikuti program pelatihan dan sertifikasi ini adalah sebanyak 49 peserta dengan rincian SKK sebanyak 34 peserta dan Sertifikasi K3 sebanyak 15 peserta.

Melalui strategi ini, Brantas Abipraya tidak hanya berperan sebagai pelaksana proyek strategis nasional, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan SDM yang unggul, berdaya saing di sektor konstruksi, serta sekaligus memastikan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh pekerjanya.

Makin Moncer, BUMN Konstruksi Brantas Abipraya Kantongi Sertifikasi BIM

Komitmen Brantas Abipraya dalam mendukung SDM konstruksi unggul ini pun telah mengantongi penghargaan, yaitu diraihnya Mandaya Award 2025 - Anugerah Pemberdayaan Masyarakat, yang diselenggarakan oleh Mandaya Hospital Group sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan dan institusi yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan dan edukasi kesehatan. Penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Brantas Abipraya dalam menjalankan program TJSL yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Penghargaan ini diraih atas komitmen nyata kami dalam menjalankan program TJSL yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar wilayah operasional Brantas Abipraya. Ini merupakan wujud keseriusan kami, dedikasi tanpa henti untuk pemberdayaan Masyarakat lewat program Abipraya Pintar," tutup Dian.

JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) kembali menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) . Tahun ini, BKI menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum 2025 secara daring, bekerja sama dengan Eduvokasi Solusi Negeri, DPC IPERINDO Kalimantan Timur, serta mendapat dukungan dari PT Garuda Systrain Interindo.

Executive Director Eduvokasi, Tasya Juwita mengatakan, melalui program ini, BKI terus berkomitmen mencetak lebih banyak tenaga kerja terlatih dan bersertifikat di bidang K3.

"BKI berkomitmen mencetak tenaga kerja terampil di sektor kemaritiman, agar dapat turut memastikan industri maritim Indonesia semakin tangguh dan berdaya saing tinggi," katanya.



Kegiatan yang dibuka secara resmi pada 24 September 2025 ini dihadiri oleh Arief Bijaksana Prawira Negara, Kepala Unit TJSL BKI, yang menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri nasional.

Turut hadir pula Tasya Juwita, Executive Director Eduvokasi, serta H. Muhammad Budiansyah, S.T., Sekretaris Jenderal DPC IPERINDO Kalimantan Timur. Setelah sesi pembukaan, peserta mendapatkan arahan terkait jadwal dan tata tertib pelatihan yang berlangsung hingga 7 Oktober 2025, dipandu oleh tim dari PT Garuda Systrain Interindo.

Melalui program ini, BKI terus berkomitmen mencetak lebih banyak tenaga kerja terlatih dan bersertifikat di bidang K3, khususnya di sektor kemaritiman, agar dapat turut memastikan industri maritim Indonesia semakin tangguh dan berdaya saing tinggi.