JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) merampas aset milik eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) dan 10 terpidana kasus korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan . Barang-barang yang dirampas tersebut akan dilelang pada Desember 2026.

Perampasan aset ini merupakan langkah eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang-barang yang dirampas terdiri dari uang tunai, tanah dan bangunan, kendaraan, perhiasan dan emas hingga barang-barang mewah itu telah disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur.

Rencananya, aset-aset itu akan dilelang untuk kemudian hasilnya dikembalikan ke kas negara. "Terhadap semua barang rampasan baik dari perkara Taspen maupun perkara Kemenaker semuanya akan kita lelang di satu kesempatan dalam rangkaian kegiatan Hakordia di tanggal 9 Desember 2026," ujar Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikno, Rabu (24/6/2026).

Kelompok aset yang berasal dari kendaraan mencapai 25 unit, terdiri atas 19 mobil dan enam sepeda motor. Sejumlah kendaraan yang menjadi perhatian antara lain BMW 330i, Nissan GTR, Hyundai Palisade, Honda CR-V, hingga beberapa motor Ducati seperti XDiavel, Hypermotard, Multistrada, dan Streetfighter.



Dari deretan mobil yang dipamerkan KPK, ada mobil BAIC BJ40 yang merupakan barang sitaan dari tangan Immanuel Ebenezer. Barang ini akan dilelang untuk menutupi uang pengganti yang dibebankan terhadap Noel.

Sementara, kendaraan roda dua Ducati Scrambler berwarna biru cokelat Noel juga dirampas negara untuk dilelang. Terlihat juga ada Nissan GTR berwarna biru milik Irvian Bobby Mahendra yang turut dirampas dan akan dilelang.

"Jadi motor itu ada enam, kemudian mobil itu ada 19 jadi totalnya ada 25 unit (barang rampasan kasus K3)," ujar Mungki.

Selain kendaraan, KPK juga merampas aset properti berupa tiga bidang tanah dan bangunan. Aset tersebut meliputi rumah di kawasan Graha Raya Tangerang serta dua bidang tanah dan bangunan yang berada di wilayah Bekasi.



Aset lain yang turut masuk daftar rampasan yakni perhiasan, batu mulia, dan logam mulia. Kategori ini mencakup 10 cincin, enam gelang, satu kalung, satu set perhiasan, serta 13 keping emas batangan dengan total berat mencapai 758 gram.

KPK juga menyita berbagai barang mewah berupa tas, dompet, jam tangan, ikat pinggang, dan aksesori premium lainnya. Sejumlah merek yang tercantum di antaranya Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Dior, Balenciaga, Michael Kors, hingga Prada.

Mungki menjamin kualitas barang-barang rampasan ini akan terjaga hingga waktu lelang mendatang. KPK akan menjaga kesesuaian barang saat waktu disita.

"Kita pastikan seperti itu. Jadi KPK itu menjaga nilai ya, bukan menambah nilai. Misalnya, ada motor salah satu katakan disita dalam keadaan mati. Kita ngga boleh menghidupkan itu. Karena itu menambah nilai namanya. Itu akan menjadi materi pemeriksaan BPK, nggak boleh," jelas dia.

Menurut Mungki, pihaknya hanya menjaga nilai. "Jadi kalau masuk sini hidup, kita harus jaga hidup terus. Kondisinya harus prima sesuai dengan pada saat dilakukan penyitaan, seperti itu," tandasnya.

JAKARTA - Di balik aktivitas operasional sektor energi, ada ribuan tenaga kerja yang setiap hari menjalankan tugas di lingkungan kerja dengan risiko tinggi. Karena itu, peningkatan kompetensi dan budaya keselamatan kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga keberlangsungan operasi sekaligus melindungi setiap insan yang terlibat di dalamnya.

Semangat tersebut menjadi landasan PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) dalam memperkuat kolaborasi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.

Nota kesepahaman mencakup sinergi program ketenagakerjaan dan pendayagunaan sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, PKS difokuskan pada kolaborasi penyelenggaraan pelatihan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) Andy Arvianto dan Sekretaris Jenderal Kemnaker RI Cris Kuntadi. Sementara itu, PKS ditandatangani oleh SVP Pertamina Corporate University Robby Rafid, SVP HSSE PT Pertamina (Persero) I Ketut Laba, serta Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker RI Darmawansyah.

Penandatanganan turut disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, serta jajaran manajemen Pertamina dan Kemnaker.

Melalui sinergi pemerintah dan dunia usaha, Pertamina dan Kemnaker mendorong lahirnya tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berbudaya keselamatan.

Menaker RI Yassierli mengapresiasi sinergi dan dukungan yang diberikan Pertamina kepada Kemnaker. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan langkah strategis yang dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia, dan Kemnaker siap mengawal implementasinya.

“Dengan kolaborasi inilah, kita yakin bahwa tantangan apa pun kita bisa hadapi bersama,” pungkasnya.

Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, mengatakan bahwa kolaborasi Pertamina dan Kemnaker merupakan langkah strategis dan fundamental, terlebih di tengah dinamika global serta tuntutan transisi energi. Menurutnya, keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset atau penguasaan teknologi, tetapi juga kualitas SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global.

"Investasi terbaik yang dapat dilakukan adalah investasi manusia. Pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, serta pembentukan budaya HSSE yang unggul merupakan fondasi penting keberlanjutan perusahaan sekaligus kontribusi nyata mendukung ketahanan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Iriawan menambahkan, kerja sama ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina untuk terus memberdayakan potensi masyarakat sekitar wilayah operasi melalui pendekatan creating shared value dan ekonomi sirkular.

“Semoga kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, menciptakan budaya keselamatan yang semakin kuat, serta menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia dan kemajuan bangsa,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza. Baginya, SDM merupakan jembatan yang menghubungkan strategi perusahaan dengan pencapaian kinerja yang ditargetkan. Selaras dengan itu, Pertamina juga berkomitmen tinggi untuk menjaga aspek kesehatan dan keselamatan para pekerjanya.

“Kita semua, di seluruh lini Pertamina Group, adalah satu keluarga. Ada keluarga yang menunggu di rumah, sehingga keselamatan setiap pekerja harus menjadi prioritas. Karena itu, arahan dari Komisaris Utama sangat jelas, yaitu memastikan setiap pekerja Pertamina selamat berangkat, selamat menjalankan pekerjaannya, dan selamat kembali pulang ke rumah,” tegasnya.

Oki juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik.

“Mudah-mudahan melalui sinergi ini kita dapat membangun SDM yang solid dari hulu hingga hilir. Karena keberhasilan operasi Pertamina Group berawal dari insan-insan yang menjalankannya setiap hari secara aman, produktif, dan berkinerja tinggi,” jelas Oki.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan . Seluruh putusan hakim diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) alias tidak ada banding.

"KPK menyatakan menerima sepenuhnya putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dengan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, dkk," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Minggu (14/6/2026).

KPK menilai bahwa pertimbangan majelis hakim dalam amar putusan seluruhnya sesuai dengan analisis yuridis dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Putusan itu pun dihormati oleh KPK.

"Kami menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini secara independen, objektif, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan," lanjut Budi.

KPK menyebut putusan ini menandakan bahwa penanganan perkara yang dilakukan KPK sejak tahap penyidikan telah berjalan sesuai koridor hukum. Apalagi, tambah Budi, seluruh terdakwa juga tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding.

"Dengan demikian, putusan ini menjadi cerminan bahwa proses peradilan telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak sekaligus menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkeadilan," tutup Budi.

Sebelumnya, pada 4 Juni 2026 Noel divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasiKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker. Selain itu, Noel juga dikenakan pidana denda Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Di dalam persidangan pembacaan amar putusan, Noel juga telah menyatakan menerima putusan itu."Hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, jadi pejabat yang membuat banyak publik kecewa," kata Noel.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana terkait kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ke pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penelusuran dilakukan dengan meminta keterangan dari pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hal itu digali dari keterangan saksi Yovan Oktavianus Taruna selaku Direktur PT Kenanga Kharisma Adimulia di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 12 Juni 2026.

"Penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan Penerbitan Sertifikat K3," katanya, Sabtu (13/6/2026).

Budi menyebut, sedianya KPK juga menjadwalkan saksi lain, yakni Diana Rahmawati selaku karyawan swasta. Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir dalam pemeriksaan tersebut. "Penyidik akan jadwalkan ulang untuk pemeriksaannya," ujarnya.

Diketahui, KPK kembali menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.

Lihat video: Noel Bantah Tudingan Sultan Kemnaker di Sidang Kasus Pemerasan K3



Nama tersangka baru di antaranya, Sesdirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Chairul Fadhly Harahap; Kabiro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga; dan eks Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang. "KPK kembali menetapkan tiga tersangka baru. Saudara CFH, HR, dan SMS," ucap Budi, Kamis, 11 Desember 2025.

Budi menambahkan, ketiga orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup. Di antaranya berupa bukti adanya aliran dana pemerasan kepada mereka. Budi menambahkan, tiga tersangka baru tersebut telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. "Juga telah dilakukan cegah keluar negeri," ujarnya.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada dua pengusaha PT Ketenagakerjaan Ekonomi Mandiri (KEM) Temurila dan Miki Mahfud dalam kasus suap pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Majelis menyatakan keduanya bersalah dalam kasus tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Temurila dan terdakwa II Miki Mahfud oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1,5 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan, Kamis (4/6/2026).

Majelis hakim juga menghukum Temurila dan Miki membayar denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan. Miki merupakan suami dari auditor ahli pratama di KPK.

Menanggapi putusan tersebut, perwakilan kuasa hukum Terdakwa Temurila yakni, Anton Hariyadi mengatakan, PT KEM selaku Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) dan Para Pemohon Sertifikasi sama sekali bukan pelaku gratifikasi, melainkan korban dari praktik pemerasan dalam jabatan yang dilakukan oleh oknum pejabat Kemnaker.

“Kliennya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap para Pemohon sertifikasi atau tindakan pemudahan usaha yang menyalahi aturan. Seluruh dinamika operasional dan biaya yang timbul di lapangan memiliki dasar hukum dan urgensi teknis yang jelas,” katanya, Kamis (4/6/2026).

Lihat video: EKS WAMENAKER NOEL EBENEZER DIVONIS 4,5 TAHUN PENJARA |



Anton menyebut ada tiga poin esensial terkait fakta yang sebenarnya terjadi. Pertama, komponen biaya di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersifat legal dan akuntabel. “Biaya-biaya yang dikeluarkan di luar PNBP merupakan komponen riil yang wajib dibayarkan untuk menunjang kelancaran pelatihan K3,” katanya.

Menurut Anton, biaya tersebut dialokasikan langsung untuk pemenuhan fasilitas peserta, seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi peserta selama pelatihan berlangsung. Komponen ini murni biaya operasional penyelenggaraan, bukan pungutan liar.

Kedua, honor narasumber dan uang nonteknis memiliki dasar surat tugas resmi. Menurut Anton, pemberian honorarium kepada narasumber dari kementerian didasarkan pada surat tugas resmi yang ditujukan kepada Terdakwa atau PT KEM selaku penyelenggara.

“Di dalam surat tugas tersebut secara eksplisit dinyatakan biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh penyelenggara. Oleh karena itu, pemenuhan hak narasumber ini sah secara administratif dan tidak dapat dikategorikan sebagai gratifikasi,” katanya.

Ketiga, terkait istilah uang non-teknis. Anton menjelaskan, terdapat dua fakta hukum krusial. Praktik penyerahan uang ini adalah sistem yang sudah lama terjadi di lingkungan (Kemnaker) tersebut, jauh sebelum 2021 sebagaimana yang dituduhkan dalam dakwaan.

”Uang tersebut dikeluarkan bukan untuk mempermudah urusan bisnis PT KEM Indonesia, melainkan sebagai "uang tebusan" yang dipaksakan oleh oknum pejabat Kemnaker agar sertifikat kelulusan para peserta dapat diterbitkan. Tanpa adanya uang tebusan ini, sertifikat ditahan. Secara hukum, tindakan menekan ini memenuhi unsur pemerasan dalam jabatan, bukan gratifikasi sukarela,” ujarnya.

Anton menambahkan, berdasarkan fakta persidangan dan keterangan resmi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), praktik pemberian dana non-teknis dan honor ini merupakan kebijakan sistemik yang dilakukan oleh seluruh PJK3 di Indonesia, yang berjumlah sekitar 437 perusahaan.

“Kami mempertanyakan asas keadilan dan kesamaan di mata hukum (equality before the law), mengingat hanya PT KEM Indonesia satu-satunya PJK3 yang dijadikan Terdakwa dan diproses hukum, sementara 437 PJK3 lainnya yang melakukan praktik yang sama persis tidak tersentuh hukum. Hal ini menunjukkan adanya indikasi tebang pilih yang nyata dalam penanganan perkara ini,” tegasnya.

"Kami meminta semua pihak untuk melihat kasus ini secara objektif berdasarkan fakta materiil di persidangan. PJK3 dan PT KEM Indonesia adalah korban dari sistem yang menyandera hak-hak para pencari sertifikasi. Kami menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada penegak hukum dengan harapan keadilan ditegakkan bagi kami yang menjadi korban pemerasan," ujarnya.

JAKARTA - Dua pengusaha dari PT KEM Temurila dan Miki Mahfud divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan keduanya bersalah dalam kasus tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Temurila dan terdakwa II Miki Mahfud oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1,5 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan, Kamis (4/6/2026).

Majelis hakim juga menghukum Temurila dan Miki membayar denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan. Miki merupakan suami dari auditor ahli pratama di KPK.

Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, yakni tuntutan hukuman pidana penjara masing-masing 3 tahun dan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan.

Adapun pertimbangan memberatkan vonis ialah perbuatan Temurila dan Miki telah menciderai tatanan birokrasi menjadi birokrasi pelayanan publik yang transaksional, tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan korupsi.

Kemudian, Temurila dan Miki mengakui telah mengetahui adanya tradisi pemberian uang sejak bekerja di perusahaan sebelumnya, namun secara sadar bersepakat untuk meneruskan tradisi tersebut demi kelancaran operasional PT Kem.

"Sedangkan hal meringankan di antaranya kedua terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan, serta mampu menjaga wibawa pengadilan. Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga," ujar hakim.

Hakim menyatakan Temurila dan Miki terbukti memberikan uang nonteknis ke pegawai Kemnaker untuk mengurus sertifikat K3 senilai Rp 4,7 miliar. Hakim menyatakan Temurila dan Miki bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Di mana hasil tindak pidana yang diserahkan kepada pejabat Kemnaker berupa uang nonteknis sejumlah Rp4.786.460.000 dan telah beralih kepada pejabat Kemnaker dan berdasarkan pengakuan para terdakwa tidak pernah ditampung kembali dalam rekening terdakwa maupun rekening PT KEM," ujar hakim.

Sebelumnya, Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain itu, Noel juga dikenakan pidana tambahan sejumlah Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Noel juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp3,4 miliar. Apabila tidak dapat membayar uang pengganti dalam 1 bulan setelah putusan, harta benda Noel dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila Noel tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer (Noel) dijatuhi hukuma 4,5 tahun penjara di kasus pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikasi K3. Selain itu, Noel juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp3,4 miliar.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah Rp3.435.000.000,” ujar Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat bacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Nur Sari mengatakan, uang sebesar Rp3 miliar serta 1 unit mobil yang dikembalikan ke KPK diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa.

“Apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selebihnya tersebut maka selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” ujar Nur Sari.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun,” pungkasnya.

Lihat video: JPU Resmi Bacakan Lembar Tuntutan Immanuel Ebenezer di Ruang Sidang!



Divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat bacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, Noel juga dikenakan pidana tambaha sejumlah Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

“Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar,” kata Nur Sari.

“Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari,” tambahnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menyatakan menerima vonis 4,5 tahun dan uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar di kasus pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi K3. Noel mengaku, perbuatannya telah salah. Baginya, hukuman ini merupakan konsekuensi sebagai pejabat yang lalai dan membuat publik kecewa.

“Hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah jadi pejabat yang membuat banyak publik kecewa,” ungkap Noel usai jalani sidang putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Kendati demikian, Noel menyampaikan permohonan maaf pada rakyat Indonesia, kaum buruh hingga Presiden Prabowo Subianto. “Saya mohon maaf sekali karena mengecewakan mereka,” ucap Noel.

Noel pun menyatakan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. “Alasan saya menerima vonis ini karena harus saya terima dan tidak bisa tidak jangan juga menjadi pejabat untuk mengelak tidak bisa tidak dan menghindari tanggung jawab itu,” ucap Noel.

“Jadi ini bentuk tanggung jawab saya, dan saya rasa hakim sudah melakukan pertimbangan hukum luar biasa. Begitu juga JPU juga telah luar biasa melakukan kerja-kerja dan tuntutan-tuntutan yang luar biasa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Immanuel Ebenezer (Noel) divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain itu, Noel juga dikenakan pidana tambahan sejumlah Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Noel juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp3,4 miliar. Apabila tidak dapat membayar uang pengganti dalam 1 bulan setelah putusan, harta benda Noel dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila Noel tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan periode 2024–2025. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta Noel dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Selain itu, jaksa juga menuntut Noel membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp4,43 miliar subsider dua tahun penjara.

Sebelumnya, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, menyatakan siap dihukum mati bila dirinya terbukti melakukan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Noel berharap majelis hakim memvonis bebas.

"Ya bebas. Komitmen saya dari awal kan kalau saya terbukti memeras pengusaha, hukum mati. Kalau tidak terbukti ya harapannya hukum seringan-ringannya lah,” ujar Noel sebelum menjalani sidang vonis di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Kendati demikian, Noel menyadari, majelis hakim tak mungkin menjatuhkan hukuman bebas padanya. “Tapi ya yang namanya ekspektasi harapan kan mau yang terbaik lah. Apalagi saya sudah mengaku salah,” tuturnya.

Di sisi lain, Noel mengklaim telah memperlancar penanganan perkara dan tak menyalahkan pihak lain. Ia menyatakan akan bertanggung jawab atas perkara ini. “Saya bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab, saya gitu sebagai pejabat publik,” tutur Noel.

Dalam perkara ini, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Lihat video: BONGKAR PLEIDOI! Noel Ebenezer Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Dana Non-Teknis!



Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) mengaku asam lambungnya naik menjelang divonis dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kamis (4/6/2026). Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta.

"Yang jelas gerd naik asam lambung saya,” ungkap Noel saat ditemui di Ruang Hatta Ali, PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Noel mengaku, berdebar menungg vonis hakim. Apalagi, ia mengaku tak terbiasa bersidang. Namun, ia berharap putusan hakim dapat mewujudkan keadilan.

“Kita percayakan saja kepada hakim, karena kan apa kita sangat yakin bahwa hakim akan memberi sebuah keputusan yang seadil-adilnya,” ucapnya.

Noel pun mengucapkan terima kasih kepada jaksa dan penasihat hukum serta rakyat Indonesia yang selama ini apa mendukungnya.

“Lantas yang pasti perjuangan ini belum selesai. Bahwa praktik kejahatan para pengusaha yang memeras terkait ijazah dan lain-lain, saya tetap berjuang di garis mereka," ucapnya.

Noel pun siap dihukum mati bila dirinya terbukti melalukan pemerasan. “Komitmen saya dari awal kan kalau saya terbukti memeras pengusaha, hukum mati. Kalau tidak terbukti ya harapannya hukum seringan-ringannya lah,” kata Noel.

"Ya bebas kan harapannya bebas ya, tapi kan enggak mungkin lah ya. Tidak mungkin. Tapi ya yang namanya ekspektasi harapan kan mau yang terbaik lah. Apalagi saya sudah mengaku salah,” pungkasnya.

Dalam perkara ini, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.

JAKARTA - Persidangan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel memasuki babak akhir. Majelis hakim perkara tersebut telah menyatakan sidang putusan perkara tersebut akan digelar pada awal Juni.

"Sidang untuk pembacaan putusan akan kita buka kembali pada Kamis, tanggal 4 Juni 2026," kata Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana, Senin (25/5/2026).

Ia pun mengingatkan Noel agar tetap menjaga kondisi kesehatan demi lancarnya sidang putusan tersebut. "Permohonan izin saudara untuk berobat sedang dalam proses administrasi oleh Kepaniteraan Tipikor," ujarnya.

Diketahui, dalam perkara ini Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.