Pemerataan ini tujuan akhirnya kita harapkan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri

Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI Ahmad Zabadi menekankan sejumlah desa di Kalimantan Tengah (Kalteng) harus mampu menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan ekonomi.

"Tidak boleh lagi segala hal yang kegiatan ekonominya di desa, tapi dananya, sumber dayanya ditarik keluar desa. Sumber daya ekonominya harus terus berputar dan berkembang di desa," kata Zabadi di Palangka Raya, Rabu.

Hal itu dia sampaikan di sela rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kalimantan Tengah yang dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai kabupaten.

Zabadi menyampaikan apabila desa dapat menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan adanya pemerataan dari sisi ekonomi di seluruh wilayah.

"Pemerataan ini tujuan akhirnya kita harapkan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri," terangnya.

Dia memaparkan saat ini sumber daya dari negara diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan ekonomi baru di desa, yakni melalui Program Koperasi Desa Merah Putih.

"Setidak-tidaknya dimulai dengan adanya investasi negara bagi setiap desa dengan adanya pembangunan, gerai, pergudangan dan lainnya," ucapnya.

Melalui rancangan bisnis utama dari koperasi yang multiguna, baik unit usaha simpan pinjam, logistik dan distribusi, sembako serta lainnya diharap dapat memacu aktivitas perekonomian di desa.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Karena itu desa harus mulai membangun kemandirian ekonomi melalui inovasi dan pengelolaan potensi lokal yang dimiliki," katanya.

Gubernur menjelaskan setiap desa memiliki keunggulan berbeda, ada yang kuat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif maupun jasa.

Diharapkan potensi tersebut mampu dikelola dengan baik, agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menambah pendapatan asli desa.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ancaman penurunan pendapatan daerah memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak lebih awal.

Pemprov Kalsel memastikan akan menggelar evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan pos belanja daerah sebagai langkah antisipatif menjaga kesehatan fiskal, menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra menyatakan pihaknya tidak ingin terlena meskipun kondisi fiskal Kalsel saat ini masih berada di jalur aman dan belum ada tekanan mendesak pada komposisi belanja pegawai.

"Secara internal tidak ada permasalahan yang mendesak, tetapi kami tetap akan melakukan evaluasi terhadap program-program kegiatan dan belanja daerah, terutama untuk perencanaan tahun 2027," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Selanjutnya, Galuh menjelaskan proyeksi pendapatan daerah di berbagai wilayah Indonesia tengah menunjukkan tren yang patut diwaspadai.

Jika penerimaan daerah mengalami kontraksi, proporsi belanja pegawai terhadap total APBD berpotensi merangkak naik dan menabrak batas ambang yang ditetapkan regulasi.

Tak pelak, Pemprov Kalsel akan menggandeng Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memetakan ulang prioritas pembangunan.

Anggaran akan diarahkan pada program-program yang benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat, bukan sekadar mengisi daftar kegiatan rutin.

"Kami akan memfokuskan anggaran pada program-program yang menyentuh akar permasalahan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah," kata Galuh.

Di sisi belanja program, Pemprov Kalsel sekaligus akan mengkaji kebutuhan riil sumber daya aparatur dan efektivitas kinerja pegawai dalam menopang program pembangunan.

Menurut Galuh, efisiensi belanja dan optimalisasi kinerja dinilai tidak bisa dilepaskan satu sama lain.

"Nanti akan kami bahas lebih lanjut bersama tim anggaran mengenai fokus program tahun 2027. Pemerintah daerah harus berhitung secara cermat mengenai apa yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan setiap tahun," jelasnya.

Adapun, dia berharap hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPR RI dapat melahirkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada keberlangsungan pembangunan daerah.

"Harapannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di Kalimantan Selatan maupun secara nasional, dapat berjalan lebih baik sehingga berbagai permasalahan masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif," pungkasnya.

JAKARTA - GEM Co., Ltd. melalui unit usahanya di Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh area operasional perusahaan. Penguatan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus tanggung jawab perusahaan terhadap keluarga karyawan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi baru dan daur ulang sumber daya, GEM menempatkan keselamatan kerja sebagai prioritas utama dalam menjalankan aktivitas industri. Perusahaan memastikan seluruh distribusi dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja telah memenuhi standar industri serta regulasi yang berlaku.

Selain itu, GEM juga rutin melakukan audit keselamatan, inspeksi lapangan, dan evaluasi berkala terhadap implementasi prosedur K3 di lingkungan kerja. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan yang layak saat menjalankan aktivitas operasional perusahaan.

Menuntut BUMN Sektor Energi Wujudkan Zero Fatality



Tak hanya memperkuat fasilitas keselamatan kerja, GEM Indonesia juga terus membangun budaya sadar K3 melalui berbagai program pelatihan rutin, simulasi tanggap darurat, hingga edukasi penggunaan APD bagi pekerja maupun mitra kerja.

Perusahaan menilai penerapan K3 bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan bagian dari penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan keberlangsungan keluarga para pekerja.

Pentingnya Ahli K3 Umum untuk Wujudkan Zero Fatality



“Bagi kami, K3 adalah investasi kemanusiaan. Kami ingin memastikan setiap karyawan pulang dengan selamat untuk bertemu keluarga mereka. Ini adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” ujar CEO PT QMB New Energy Materials, Mr. Pan Hua di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Menurut Pan Hua, perusahaan akan terus memperkuat sistem manajemen keselamatan kerja seiring perkembangan industri dan peningkatan kapasitas operasional perusahaan. Ia juga menegaskan, bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari capaian produksi, tetapi juga kemampuan menjaga keselamatan seluruh pekerja di setiap lini operasional.

Sebagai perusahaan teknologi daur ulang dan material energi baru, GEM terus mengembangkan ekosistem industri berbasis teknologi ramah lingkungan dan praktik operasional berstandar internasional di Indonesia.

Melalui berbagai proyek strategis pengolahan material energi baru, perusahaan berharap dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekaligus mendukung terciptanya industri hijau yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke 6.956,80 pada Kamis (30/4/2026). Penurunan indeks terseret oleh koreksi sejumlah saham big caps, antara lain DSSA, BREN, hingga UNVR.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup melemah sebesar 2,03% atau 144,43 poin menuju 6.956,80. Indeks komposit hari ini dibuka pada level 7.103,25 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di 7.109.

Tercatat, hanya 133 saham menguat, 576 saham turun, dan 105 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp12.405 triliun.

Dari jajaran big caps, penurunan dicatatkan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) sebesar 6,10% ke Rp1.615 dan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mengalami koreksi sebesar 5,71% menjadi Rp4.460 per saham.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turut menjadi penekan indeks dengan koreksi sebesar 2,61% ke Rp2.990, sedangkan saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) terkontraksi sebesar 2,54% menjadi Rp1.535.

Sementara itu, saham top gainers hari ini dihuni oleh PT Sidomulyo Selaras Tbk. (SDMU) yang melonjak sebesar 28,57% ke Rp126, sementara PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) tumbuh 16,48% menjadi Rp212 per saham.

Di sisi lain, posisi saham paling boncos atau top losers ditempati PT Leyand International Tbk. (LAPD) yang turun 9,62% menjadi Rp94, dan PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (ESSA) melemah 8,90% ke Rp870 per saham.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan bahwa IHSG sempat melemah 2,46% ke 6.926,54 pada perdagangan sesi pertama.

Secara teknikal, IHSG telah menembus ke bawah level support psikologis 7000 serta MA5, yang diikuti dengan pelebaran negatif pada histogram MACD.

“Dengan kombinasi sinyal tersebut, kami memperkirakan IHSG akan bergerak melemah dan menguji 6.975 pada sesi kedua perdagangan hari ini,” ucapnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Usai menjalani rangkaian Ramadan dan perayaan Idul Fitri yang kerap diwarnai perubahan pola makan dan minum, masyarakat diimbau untuk kembali memperhatikan kondisi kesehatan, khususnya fungsi ginjal. Momentum setelah libur panjang dinilai menjadi waktu yang tepat untuk mengembalikan pola hidup sehat.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi, dr. Jonny, Sp.PD-KGH mengingatkan bahwa kebiasaan selama Ramadan dan Lebaran, seperti konsumsi makanan tinggi garam dan minuman manis, dapat berdampak pada kesehatan ginjal jika tidak segera dikendalikan.|

Menurutnya, ginjal memiliki peran penting dalam menyaring racun dan menjaga keseimbangan cairan tubuh, sehingga sangat bergantung pada kecukupan asupan cairan. Oleh karena itu, setelah periode puasa dan libur panjang, masyarakat perlu kembali memenuhi kebutuhan cairan harian dan mengatur pola makan secara seimbang.

“Air putih harus kembali menjadi pilihan utama. Sementara konsumsi makanan tinggi garam dan minuman manis perlu dibatasi agar tidak membebani kerja ginjal,” ujar dokter yang pernah menjadi Kepala Departemen Penyakit Dalam RSPAD Gatot Soebroto (2020-2022).

Ia menjelaskan bahwa kebiasaan konsumsi gula dan garam berlebih dapat memicu peningkatan tekanan darah dan gula darah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko menyebabkan hipertensi dan diabetes, yang merupakan penyebab utama penyakit ginjal kronis.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan periode 2020–2025, terjadi tren peningkatan signifikan pada jumlah peserta (jiwa), kasus pelayanan, serta biaya verifikasi layanan penyakit ginjal. Secara keseluruhan, jumlah peserta meningkat dari 290.017 pada tahun 2020 menjadi 582.771 pada tahun 2025, dengan total kasus naik dari 5,63 juta menjadi 9,21 juta. Sejalan dengan itu, biaya verifikasi juga meningkat dari Rp5,72 triliun menjadi Rp10,35 triliun. Secara kumulatif, total pelayanan selama periode tersebut mencapai 1,65 juta jiwa, 41,56 juta kasus, dengan pembiayaan sebesar Rp45,52 triliun.

Jika ditinjau berdasarkan jenis layanan, tindakan cuci darah/hemodialisis (HD) menjadi kontributor terbesar dalam pemanfaatan layanan dan pembiayaan. Jumlah peserta HD meningkat secara konsisten dari 123.748 jiwa pada tahun 2020 menjadi 211.753 jiwa pada tahun 2025, dengan total kasus yang juga meningkat dari 6,25 juta menjadi 9,05 juta kasus. Biaya verifikasi HD pun mengalami lonjakan signifikan dari Rp6,92 triliun menjadi Rp12,19 triliun, sehingga menjadi beban pembiayaan utama dalam penanganan penyakit ginjal.

Sementara itu, layanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) menunjukkan tren peningkatan yang lebih gradual. Jumlah peserta CAPD meningkat dari 2.694 jiwa pada tahun 2020 menjadi 3.247 jiwa pada tahun 2025, dengan jumlah kasus yang naik dari 26.808 menjadi 29.678. Biaya verifikasi CAPD juga meningkat dari Rp179 miliar menjadi Rp210 miliar. Meskipun porsinya masih relatif kecil dibandingkan dengan HD, CAPD menunjukkan potensi sebagai alternatif terapi yang terus berkembang.

Di sisi lain, layanan transplantasi ginjal masih relatif terbatas dengan jumlah tindakan yang stabil pada kisaran belasan kasus per tahun. Biaya verifikasi berada pada rentang Rp3,5 miliar hingga Rp6,3 miliar per tahun.

Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan layanan terapi pengganti ginjal terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan hemodialisis sebagai layanan yang paling banyak dimanfaatkan. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif untuk menekan laju progresivitas penyakit ginjal kronis agar tidak sampai pada tahap yang membutuhkan terapi lanjutan.

Lebih lanjut, dr. Jonny menekankan bahwa peningkatan kasus yang terjadi umumnya bukan berasal dari kasus baru, melainkan akibat perburukan kondisi pasien yang sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit ginjal. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan sejak dini.

“Peran promotif dan preventif sangat krusial dan paling efektif dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Pencegahan penyakit ginjal bisa dimulai sejak dini melalui edukasi gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin tekanan darah dan gula darah, serta deteksi awal gangguan fungsi ginjal dengan pemeriksaan sederhana seperti tes urine,” ujar dr. Jonny.

Ia menambahkan, dengan pemantauan yang konsisten dan intervensi sejak awal, fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat mencegah progresivitas penyakit ginjal kronis ke tahap lanjut. “Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas hidup pasien sekaligus mengurangi kebutuhan perawatan di rumah sakit,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah investor PT Leyand International Tbk (LAPD) mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir, seiring perubahan struktur pengendali serta rencana transformasi bisnis yang tengah disiapkan perseroan.

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (LBRE) per 28 Februari 2026 yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah pemegang saham LAPD tercatat mencapai 8.832 pihak. Angka tersebut meningkat sekitar 1.829 investor dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebanyak 7.003 pihak.

Peningkatan jumlah investor ini terjadi di tengah perubahan struktur kepemilikan saham perseroan. Saat ini sekitar 51 persen saham LAPD dikuasai oleh pengendali baru, yaitu JSI Sinergi Mas, sementara sekitar 49 persen sisanya dimiliki oleh publik atau free float.

Masuknya pengendali baru tersebut terjadi setelah JSI Sinergi Mas menuntaskan aksi pengambilalihan saham pada November 2025. Dalam transaksi tersebut, JSI Sinergi Mas membeli sekitar 2,08 miliar saham LAPD dari sejumlah pemegang saham lama, termasuk Layman Holdings Pte Ltd.

Sejalan dengan aksi korporasi tersebut, pengendali baru saat ini juga tengah melaksanakan Mandatory Tender Offer (MTO) atas saham LAPD.

Tender wajib tersebut berlangsung selama 30 hari, yakni sejak 28 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan harga penawaran sebesar Rp 51 per saham.

Melalui aksi tersebut, JSI Sinergi Mas menawarkan pembelian sebanyak-banyaknya 1,65 miliar saham atau sekitar 41,62 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai maksimum transaksi mencapai sekitar Rp 84,2 miliar.

Pengendali baru juga menegaskan telah menyiapkan dana yang memadai untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran dalam pelaksanaan tender wajib tersebut.

Di sisi lain, manajemen perseroan tengah menyiapkan langkah transformasi bisnis dengan merambah sektor energi dan pertambangan.

Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah rencana akuisisi perusahaan kontraktor pertambangan, PT Bersaudara Sinergi Sejahtera, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi perseroan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Jumlah pemegang saham PT Leyand International Tbk (LAPD) tercatat mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, seiring perubahan struktur pengendali serta rencana transformasi bisnis perseroan.

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (LBRE) per 28 Februari 2026 yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah investor LAPD meningkat menjadi 8.832 pihak, bertambah sekitar 1.829 pemegang saham dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang tercatat 7.003 pihak.

Saat ini struktur kepemilikan saham perseroan menunjukkan sekitar 51 persen saham dikuasai oleh pengendali baru, yakni JSI Sinergi Mas, sementara sekitar 49 persen lainnya dimiliki oleh publik atau free float.

Masuknya pengendali baru tersebut terjadi setelah JSI Sinergi Mas menuntaskan pengambilalihan saham pada November 2025 dengan membeli sekitar 2,08 miliar saham LAPD dari sejumlah pemegang saham lama, termasuk Layman Holdings Pte Ltd.

Sejalan dengan aksi korporasi tersebut, pengendali baru saat ini juga tengah melaksanakan Mandatory Tender Offer (MTO) atas saham LAPD. Tender wajib tersebut berlangsung selama 30 hari, yakni sejak 28 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan harga penawaran sebesar Rp51 per saham. Melalui tender offer tersebut, JSI Sinergi Mas menawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 1,65 miliar saham atau sekitar 41,62 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai maksimum transaksi mencapai sekitar Rp84,2 miliar.

Pengendali baru juga menegaskan telah menyiapkan dana yang memadai untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran dalam pelaksanaan tender wajib tersebut.

Di sisi lain, manajemen perseroan juga tengah menyiapkan langkah transformasi bisnis dengan merambah sektor energi dan pertambangan. Salah satunya melalui rencana akuisisi perusahaan kontraktor pertambangan PT Bersaudara Sinergi Sejahtera yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi perseroan.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA—Jumlah pemegang saham PT Leyand International Tbk. (LAPD) mengalami peningkatan signifikan seiring dengan aksi tender wajib yang dilakukan oleh PT JSI Sinergi Mas selaku pemegang saham pengendali (PSP).

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (LBRE) per 28 Februari 2026 yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah investor LAPD meningkat menjadi 8.832 pihak, bertambah sekitar 1.829 pemegang saham dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang tercatat 7.003 pihak.

Saat ini, struktur kepemilikan saham perseroan menunjukkan sekitar 51% saham dikuasai oleh pengendali baru, yakni JSI Sinergi Mas, sementara sekitar 49% lainnya dimiliki oleh publik atau free float.

Masuknya pengendali baru tersebut terjadi setelah JSI Sinergi Mas menuntaskan pengambilalihan saham pada November 2025 dengan membeli sekitar 2,08 miliar saham LAPD dari sejumlah pemegang saham lama, termasuk Layman Holdings Pte Ltd.

Sejalan dengan aksi korporasi tersebut, pengendali baru saat ini juga tengah melaksanakan Mandatory Tender Offer (MTO) atas saham LAPD. Tender wajib tersebut berlangsung selama 30 hari, yakni sejak 28 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan harga penawaran sebesar Rp51 per saham.

Melalui tender offer tersebut, JSI Sinergi Mas menawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 1,65 miliar saham atau sekitar 41,62% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai maksimum transaksi mencapai sekitar Rp84,2 miliar.

Pengendali baru juga menegaskan telah menyiapkan dana yang memadai untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran dalam pelaksanaan tender wajib tersebut.

Di sisi lain, manajemen perseroan juga tengah menyiapkan langkah transformasi bisnis dengan merambah sektor energi dan pertambangan. Salah satunya melalui rencana akuisisi perusahaan kontraktor pertambangan PT Bersaudara Sinergi Sejahtera yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi perseroan.

Jamal Abdul Sasir Bamadhai, Direktur Utama LAPD, dalam keterbukaan informasi menyebutkan perseroan bersama dengan Pengendali Baru PT JSI Sinergi Mas mulai melakukan beberapa langkah sinergi strategis guna meningkatkan kinerja operasional dan pengembangan usaha.

Hal itu meliputi transfer pengetahuan dan teknologi penguatan jaringan supply chain termasuk penjajakan akses terhadap pemasok dan mitra strategis, kemudian melakukan kolaborasi dalam kegiatan Riset dan Pengembangan (R&D) serta koordinasi strategis dalam perencanaan pengembangan usaha Perseroan.

“Sinergi tersebut sampai dengan saat ini masih dalam tahap pengembangan dan implementasi secara bertahap, dengan harapan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja ke depannya,” paparnya, Kamis (12/3/2026).

Perseroan saat ini sedang melakukan penjajakan terhadap beberapa peluang aksi korporasi strategis, termasuk potensi akan mengakuisisi beberapa perusahaan yang dinilai dapat memberikan nilai tambah serta mendukung peningkatan kinerja perseroan ke depannya.

IDXChannel - Pemegang saham pengendali baru PT Leyand International Tbk (LAPD), PT JSI Sinergi Mas menggelar Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/MTO) atas saham LAPD yang dimiliki masyarakat.

Proses MTO akan berlangsung selama 30 hari terhitung sejak 28 Februari 2026 Hingga 29 Maret 2026. Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp51 per saham, dengan nilai maksial transaksi Rp84,2 miliar. JSI menegaskan telah menyiapkan dana yang memadai untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran dalam MTO tersebut.

Sebagai informasi, kewajiban MTO tersebut muncul setelah JSI Sinergi Mas resmi menuntaskan pengambilalihan pengendalian perseroan pada 10 November 2025. Dalam aksi korporasi ini, JSI Sinergi Mas membeli sebanyak 2,08 miliar saham LAPD dari sejumlah pemegang saham lama, termasuk Layman Holdings Pte Ltd dan beberapa investor individu.

Selanjutnya, sebagai bagian dari penyesuaian porsi kepemilikan, pengendali baru melakukan aksi sell-down melalui pasar sekunder sebanyak 57,5 juta saham kepada publik. Dengan langkah itu, kepemilikan bersih JSI Sinergi Mas tercatat sebanyak 2,02 miliar saham atau setara 51 persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh LAPD.

Mengacu pada ketentuan POJK No. 9/2018, JSI Sinergi Mas wajib menggelar Penawaran Tender Wajib atas saham publik. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan pada 27 Februari 2026, JSI menyatakan akan menawarkan pembelian hingga maksimal 1,65 miliar saham atau sekitar 41,6 persen dari total saham beredar.

"JSI Sinergi Mas juga menegaskan tidak memiliki rencana untuk melikuidasi perseroan, mengubah kebijakan dividen, melakukan delisting dari Bursa Efek Indonesia, maupun mengubah status LAPD menjadi perusahaan tertutup," kata manajemen JSI Sinergi Mas, Senin (2/3/2026).

Apabila di kemudian hari terdapat rencana ke arah tersebut, pengendali baru menyatakan akan sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai catatan, penawaran tender wajib ini tidak berlaku atas saham-saham tertentu, antara lain saham yang telah menjadi bagian dari transaksi pengambilalihan sebelumnya serta saham milik pemegang saham yang secara tertulis menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam MTO.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA— Pemegang saham pengendali (PSP) baru PT Leyand International Tbk. (LAPD), PT JSI Sinergi Mas, akan melaksanakan penawaran tender wajib (mandatory tender offer/MTO) atas saham LAPD yang dimiliki masyarakat.

Tender wajib akan berlangsung selama 30 hari yaitu mulai 28 Februari hingga 29 Maret 2026. Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp51 per saham, dengan nilai maksimum transaksi mencapai Rp84,2 miliar.

“JSI juga menegaskan telah menyiapkan dana yang memadai untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran dalam MTO tersebut,” seperti dikutip dalam keterbukaan informasi yang disampaikan pada Jumat (27/2/2026).

Sebagai informasi, kewajiban tender tersebut muncul setelah JSI Sinergi Mas resmi menuntaskan pengambilalihan pengendalian perseroan pada 10 November 2025.

Dalam aksi korporasi ini, JSI Sinergi Mas membeli sebanyak 2,08 miliar saham Leyand International dari sejumlah pemegang saham lama, termasuk Layman Holdings Pte Ltd dan beberapa investor individu.

Selanjutnya, sebagai bagian dari penyesuaian porsi kepemilikan, pengendali baru melakukan aksi sell-down melalui pasar sekunder sebanyak 57,5 juta saham kepada publik. Dengan langkah itu, kepemilikan bersih JSI Sinergi Mas tercatat sebanyak 2,02 miliar saham atau setara 51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh LAPD.

Mengacu pada ketentuan POJK No. 9/2018, JSI Sinergi Mas wajib menggelar Penawaran Tender Wajib atas saham publik.

JSI menyatakan akan menawarkan pembelian hingga maksimal 1,65 miliar saham atau sekitar 41,62% dari total saham beredar.

Lebih lanjut, JSI Sinergi Mas juga menegaskan tidak memiliki rencana untuk melikuidasi perseroan, mengubah kebijakan dividen, melakukan delisting dari Bursa Efek Indonesia, maupun mengubah status LAPD menjadi perusahaan tertutup.

Apabila di kemudian hari terdapat rencana ke arah tersebut, pengendali baru menyatakan akan sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai catatan, penawaran tender wajib ini tidak berlaku atas saham-saham tertentu, antara lain saham yang telah menjadi bagian dari transaksi pengambilalihan sebelumnya serta saham milik pemegang saham yang secara tertulis menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam MTO.

IDXChannel—Apa bisnis saham LAPD? Saham PT Leyand International Tbk (LAPD) masuk dalam jajaran lima besar top gainer harian pada Kamis 12 Februari, dengan kenaikan mencapai 32 persenan.

Perusahaan ini tercatat di papan pengembangan Bursa Efek Indonesia sebagai emiten barang konsumen primer dengan kegiatan usaha utama di bidang consumer goods retailing. Leyand International awalnya adalah perusahaan kemasan plastik.

Melansir laman resmi perseroan (12/2/2026), LAPD didirikan pada 1990 dengan nama PT Lemahabang Perkasa. Lalu berganti nama menjadi PT Lapindo Packaging Tbk usai melantai di bursa pada 2001.

Perseroan kembali mengubah nama menjadi PT Lapindo International, sebelum akhirnya berganti nama untuk ketiga kalinya menjadi PT Leyand International Tbk. Pada awal pendiriannya, bisnis utama LAPD adalah industri kemasan plastik.

Perseroan juga pernah diversifikasi ke bidang pembangkit tenaga listrik, tetapi hanya bertahan hingga 2020. Lalu pada 2009, LAPD melakukan divestasi divisi kemasan plastik dan mengubah kegiatan usaha utama perusahaannya menjadi usaha investasi.

Pada 2023, perseroan mengakuisisi PT Rusindo Eka Raya dengan porsi kepemilikan 51 persen. Dari anak usaha Rusindo, usaha perseroan saat ini didominasi oleh bisnis distribusi barang konsumen (FMCG).

Rusindo Eka Raya mengelola distribusi produk-produk FMCG seperti minyak goreng, pasta gigi, makanan dan minuman ringan, pelumas otomotif, produk perawatan rumah tangga, dan sebagainya.

Rusindo memiliki fasilitas penyimpanan dan armada pengangkutan sendiri. Wilayah operasionalnya mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, Jakarta, dan Bogor. Saat ini, LAPD hanya memiliki satu anak usaha, yakni Rusindo Eka Raya.

Lalu siapa pemilik saham LAPD? Mengutip data Bursa Efek Indonesia, berikut ini adalah informasi kepemilikan saham di PT Leyand International Tbk.

Apa Bisnis Saham LAPD? Informasi Kepemilikan Sahamnya

Sesuai laporan bulanan registrasi pemegang efek yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia pada Februari, hingga akhir Januari 2026 pengendali saham LAPD adalah PT JSI Sinergi Mas dengan kepemilikan 2,02 miliar saham.

Jumlah itu setara dengan 51 persen dari total saham terdaftar. Pemegang saham mayoritas lainnya adalah masyarakat (publik) dengan kepemilikan sebanyak 1,94 miliar, setara 49 persen dari total saham terdaftar.

Sedangkan penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham LAPD, atau pemilik perusahaan, adalah Sayid Muhammad Riyadh dan Jamal Abdul Nasir Bamadha.

LAPD mencatatkan sahamnya secara perdana di bursa pada 2001 dengan melepas 60 juta saham di harga penawaran Rp200 per saham. Dari IPO ini perseroan mengantongi Rp12 miliar.

Saham LAPD diperdagangkan di kisaran Rp148 per saham, naik sebesar 34,55 persen. Dalam sepekan terakhir, saham ini telah mencatatkan pertumbuhan harga sebesar 76,19 persen.

Itulah informasi singkat tentang apa bisnis saham LAPD.

(Nadya Kurnia)

IDXChannel - PT JSI Sinergi Mas selaku pengendali baru PT Leyand International Tbk (LAPD) tengah menyiapkan Penawaran Tender Wajib atau Mandatory Tender Offer (MTO). Rencana ini sejalan dengan babak baru perseroan untuk memulai transformasi bisnisnya.

Sejalan dengan restrukturisasi kepemilikan saham, LAPD mengonfirmasi rencana MTO dalam waktu dekat. Perseroan saat ini tengah melakukan koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait aksi korporasi tersebut.

"Langkah ini merupakan kewajiban yang harus ditempuh sebagai konsekuensi logis dari masuknya pengendali baru, guna memberikan perlindungan dan hak yang sama kepada pemegang saham publik," kata Direktur Utama Leyand International, Jamal Abdul Nasir Bamadhaj melalui keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Kendati demikian, pemegang saham utama LAPD menyatakan belum memiliki rencana tambahan terkait perubahan kepemilikan di luar rencana aksi korporasi yang sedang berjalan tersebut.

Selain menyiapkan aksi korporasi berupa MTO, LAPD juga melakukan perubahan identitas visual perseroan (logo). Perubahan ini dinilai bukan sekadar penyegaran visual, melainkan simbol dari transformasi strategis yang tengah dijalani Perseroan.

Jamal menilai, identitas baru ini mencerminkan semangat perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Fokus masa depan LAPD akan diarahkan pada ekspansi ke sektor energi dan pertambangan

"Perubahan logo ini merupakan bagian dari transformasi strategis bisnis untuk mencerminkan semangat baru dalam melakukan ekspansi ke sektor energi dan pertambangan," ujarnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, harga saham LAPD terus tertekan. Pada periode 27 Januari hingga 4 Februari 2026, saham perseroan mencatat penurunan kumulatif sebesar 28,86 persen dari Rp 149 menjadi Rp 106 per saham. Terkait hal itu, Jamal menegaskan, perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang belum diungkapkan yang dapat mempengaruhi nilai efek secara mendadak.

"Perseroan telah mengungkapkan seluruh fakta material yang relevan sesuai dengan peraturan keterbukaan informasi yang berlaku. Tidak ditemukan adanya aktivitas mencurigakan dari pemegang saham tertentu yang melanggar ketentuan pelaporan kepemilikan saham," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)