Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur menyoroti formula baru perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menegaskan bahwa formula yang tertuang dalam beleid tersebut akan semakin melanggengkan ketimpangan atau disparitas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang terjadi selama bertahun-tahun di Provinsi Jawa Timur.

"Terkait perhitungan UMP dengan formula itu, pertama itu jauh dari KHL. Kalau nantinya UMK ditetapkan masih tetap banyak kabupaten/kota yang besaran upah minimumnya sangat rendah dan jauh dari UMP. Maka disparitas upah yang selalu jadi alasan pemerintah itu tidak terjawab [terselesaikan]," ungkap Jazuli kepada Bisnis, Kamis (18/12/2025).

Seperti diketahui, mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3/1/771/013/2025, tertulis bahwa Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan UMK tertinggi, yakni sebesar Rp 5.032.635.

Namun, pekerja di Kabupaten Situbondo menerima besaran UMP terendah, yakni hanya senilai Rp 2.335.209. Nilai upah minimum Kota Surabaya dan Kabupaten Situbondo tersebut tampak terpaut jauh, dan selisihnya terhitung lebih dari 50%.

Jazuli juga mengungkap bahwa realitas disparitas upah minimum tersebut juga terjadi pada daerah-daerah yang secara geografis terapit secara langsung. Di antaranya Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan serta Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerjo.

Sebagai informasi, UMK Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar Rp 4.925.398. Sementara, UMK Kota Mojokerto terhitung senilai Rp 3.031.000. Bila dibandingkan, nominal UMK dua wilayah tersebut terpaut lebih dari Rp 1 juta.

Selanjutnya, upah minimum di Kabupaten Pasuruan tercatat Rp 4.936.417 per pekerja per bulan. Sedangkan, upah di Kota Pasuruan terhitung sebanyak Rp 3.358.557.

"Kalau satu daerah itu hanya dibatasi jalan, selisihnya [UMK] sampai Rp 2 juta, itu tidak realistis. Disparitasnya jauh. Itulah fakta di lapangan yang harus jadi evaluasi," tegasnya.

Oleh sebab itu, Jazuli menyatakan bahwa kalangan buruh di Jawa Timur dengan tegas menolak formula perhitungan UMP yang telah diterbitkan pemerintah pusat itu.

Menurutnya, pemerintah dapat lebih peka untuk mendengar aspirasi dan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh, yang disebutnya berkontribusi banyak untuk menggerakkan roda perekonomian daerah hingga nasional.

"Marilah dievaluasi, disparitas upah ini makin tinggi bukan hanya soal presentase, tapi juga nominal. Kesenjangan ekonomi antar daerah sangat tinggi, daerah yang miskin makin miskin. Pertumbuhan ekonomi juga harus dinikmati buruh, jangan sampai hanya dinikmati warga menengah ke atas," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengeklaim bahwa formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang telah diumumkan dapat menggembirakan kalangan buruh dan pekerja.

Yassierli berujar bahwa hal ini tak terlepas dari perluasan komponen indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP, dari 0,1–0,3 pada ketentuan sebelumnya menjadi 0,5–0,9.

“Saya juga sangat yakin beberapa laporan yang kami dengar, informasi yang kami dengar ini juga sangat menggembirakan bagi para serikat pekerja dan para serikat buruh, alfa sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi sorotan para pekerja jelang pembahasan kenaikan upah minimum tahun 2026. Para buruh mulai menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah karena menyangkut kesejahteraan hidup.

Sebagai informasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Pengupahan, pemerintah akan mengumumkan kenaikan upah minum provinsi (UMP) pada 21 November 2025 nanti. Diikuti pengumuman kenaikan upah minimum di kabupaten/ kota. Namun, jadwal itu bisa saja bergeser, tergantung proses pembahasan oleh Dewan Pengupahan. Serta, jika tanggal yang ditetapkan bertepatan pada hari Minggu/ libur.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, pihaknya menolak kenaikan upah minimum tahun 2026 nanti ditetapkan satu angka sama rata untuk semua wilayah di Indonesia. Dan, mendesak diterapkannya sistem upah minimum sektoral nasional.

Seperti diketahui, kenaikan upah minimum tahun 2025 ini sebelumnya ditetapkan satu angka oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada tanggal 29 November 2024 lalu, Prabowo mengumumkan penetapan kenaikan UMP tahun 2025 rata-rata sebesar 6,5%. Yang kemudian diterapkan oleh masing-masing provinsi.

"KSPN memandang positif dan mengapresiasi langkah ini sebagai wujud komitmen empati Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan pekerja/buruh di tengah tekanan ekonomi yang belum baik-baik saja. Namun, KSPN menilai bahwa kebijakan ini seperti nampak adil dipermukaan, tapi sesungguhnya berakibat semakin memperlebar ketimpangan upah minimum antar daerah di Indonesia," kata Ristadi dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (18/10).

Perhitungan Upah Minimum Karawang Vs Yogyakarta

Ia pun membandingkan besaran upah minimum di berbagai wilayah di Indonesia.

Di Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok dan Kota Tangerang, kata dia, sudah di atas Rp5 juta per bulan. Sedangkan di Jawa Barat wilayah timur dan selatan seperti Majalengka, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Garut, Ciamis dan Pangandaran masih berkisar Rp 2 juta per bulan.

Juga, Jawa Tengah di luar wilayah Semarang Raya, besaran upah minimumnya tak jauh beda, masih sekitar Rp2 juta. Pun demikian di Yogyakarta.

"Tahun berikutnya jika prosentase kenaikan upah minimum dipukul rata maka besaran upah minimum Karawang akan semakin jauh lebih tinggi dari upah minimum Yogyakarta," kata Ristadi.

"Simulasinya, misalkan upah minimum naik 10% maka upah di Karawang akan naik sebesar 10% x Rp5,5 juta = Rp550.000-an. Sementara Yogyakarta, dengan kenaikan 10% x Rp2,1 juta = Rp210.000-an. Sehingga, upah minimum Karawang menjadi Rp6,5 juta, sementara di Yogyakarta Rp2,22 juta," cetusnya.

Akibat ketimpangan upah minimum antardaerah yang semakin tinggi itu, ujar Ristadi, menjadi tidak adil pekerja/buruh yang mempunyai kompetensi/jenis pekerjaan dan jam kerja yang sama, tapi bekerja didaerah kabupaten/kota yang berbeda.

"Kalau alasanya karena tingkat kebutuhan hidup layak berbeda, mari kita cek bersama, benarkah kebutuhan hidup layak di Bogor dua setengah kali lipat daripada di Yogyakarta?" ucapnya.

"Harga BBM, harga minyak goreng, harga beras kan tidak jauh beda bahkan cenderung sama. Harga sewa kontrakan selisihnya juga paling ratusan ribu tidak sampai jutaan. Atau misal argumentasinya karena kultur usaha di Yogyakarta adalah UMKM dan agribisnis. Mari kita lihat apakah di Bogor tidak ada pertanian? Tidak ada UMKM? Jawabnya, pasti ada," tambahnya.

Sadar atau tidak sadar, ujar Ristadi, secara sistematis kebijakan upah itu telah "merendahkan" secara sosial ekonomi, baik untuk daerah yang upah minimumnya rendah, juga untuk pekerja/buruhnya yang bekerja di daerah tersebut.

"Pekerja/buruh dengan upah yang rendah tentu daya belinya juga rendah. Ini tidak akan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh itu sendiri dan tidak bisa berkontribusi besar mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Akibatnya daerah tersebut akan tertinggal secara ekonomi," katanya.

"Dari sudut persaingan bisnis pun tidak sehat. Pengusaha yang sama-sama memproduksi motor dengan merek dan spec sama, dijual harga sama, tapi pengusaha yang berproduksi motor di Karawang harus mengeluarkan cost labour-nya dua setengah kali lipat daripada yang di Yogyakarta," sambungnya.

Karena itu, kata Ristadi, KSPN tidak setuju dengan sistem kenaikan upah minimum dengan besaran persentase yang sama rata atau dipukul rata untuk se-Indonesia.

"KSPN meminta pemerintah pusat baik itu Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koordinator Ekonomi ataupun Bapak Presiden RI untuk tidak memutuskan persentase kenaikan upah minimum satu angka yang berlaku untuk seluruh Indonesia," katanya.

"KSPN mengusulkan aturan upah minimum diubah menjadi formulasi upah minimum sektoral nasional (UMSN). Yaitu upah minimum yang pendekatannya berdasarkan jenis dan skala usaha yang berlaku sama secara nasional," tambahnya.

Namun, imbuhnya, sebelum upah minimum sektoral nasional diberlakukan, ada masa transisi yang harus diciptakan. Yaitu, kondisi perbedaan upah minimum antar daerah yang relatif kecil.

"Syukur-syukur bisa sama. Caranya adalah dengan menaikkan upah minimum yang masih rendah lebih signifikan daripada upah minimum yang sudah tinggi," ujarnya.

"Setelah upah minimum sektoral nasional berlaku, maka upah minimum propinsi/sektoral propinsi, upah minimum kabupaten kota/sektoral kabupaten/kota dihapus," tambah Ristadi.

Selain itu, ucap Ristadi, sebagai apresiasi atas jenis pekerjaan, skill pekerja, masa kerja, tingkat pendidikan, dan jabatan, maka struktur skala upah tetap wajib diberlakukan di tiap perusahaan.

"Pertimbangan lainnya adalah Pemerintah juga menetapkan base upah yang sama berdasarkan golongan yang berlaku di seluruh Indonesia. Atau contoh lainnya setahu kami base upah karyawan BPJS Kesehatan juga sama seluruh Indonesia," pungkas Ristadi.