Rupiah Rp17.500, Rp17.800 saat krisis 1998 itu berangkat dari angka Rp2.400. Rupiah sekarang berada pada level Rp16.600, itu berangkat dari Rp16.000 sekian

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini tidak dapat langsung disamakan dengan kondisi krisis ekonomi pada 1998.

Hal itu disampaikan Misbakhun dalam sesi "1 on 1 Legislative with Mukhamad Misbakhun" dalam Jogja Financial Festival 2026 yang digelar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jogja Expo Center Yogyakarta, Sabtu.

"Kita harus yakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa nilai rupiah atas dolar AS Rp17.800 itu memang sebuah fenomena. Angka yang sangat tinggi untuk saat ini, namun ingat rupiah saat ini mungkin pernah menyamai krisis 1998," kata Misbakhun.

Menurut dia, pelemahan rupiah pada 1998 terjadi dari titik awal dan struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan kondisi saat ini.

"Rupiah Rp17.500, Rp17.800 saat krisis 1998 itu berangkat dari angka Rp2.400. Rupiah sekarang berada pada level Rp16.600, itu berangkat dari Rp16.000 sekian. Situasi struktur ekonomi kita sudah berbeda," katanya.

Misbakhun mengatakan pada 1998 banyak sektor mengalami tekanan berat, antara lain karena pinjaman dalam denominasi valuta asing dan praktik lindung nilai yang tidak memadai.

Ia menilai kondisi saat ini berbeda karena tekanan terhadap rupiah tidak serta-merta membuat sektor perbankan maupun swasta mengalami kegagalan seperti pada masa krisis 1998.

"Sekarang rupiah Rp17.600, belum ada perbankan atau swasta yang mengalami kegagalan. Tantangan saat ini bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membangun pemahaman publik agar tidak mudah terpengaruh sentimen yang berkembang di media sosial," katanya.

Menurut dia, persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dapat terbentuk dari informasi yang tidak selalu menggambarkan keadaan secara utuh.

"Sentimen kita itu ditentukan sekarang oleh media sosial. Cara pandang kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di media sosial," katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto dan Rahid Putra Laksana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara terkait kabar yang menyebut namanya masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif.

Misbakhun mengaku belum mengetahui informasi mengenai masuknya nama dia ke dalam bursa pencalonan tersebut. Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa mandat utama yang diberikan partai kepadanya saat ini masih di parlemen.

“Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI [DPR],” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Ketika disinggung lebih jauh mengenai apakah sudah ada komunikasi dengan Panitia Seleksi (Pansel) OJK, Misbakhun kembali menekankan posisinya saat ini sebagai alat kelengkapan dewan yang ditugaskan oleh ketua umum partainya.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai kesiapannya jika kelak benar-benar mendapatkan penugasan untuk memimpin otoritas jasa keuangan, Misbakhun enggan memberikan spekulasi.

“Saya tidak berandai-andai,” tutupnya.

Adapun, isu mengenai sosok pengganti orang nomor satu di OJK ini mencuat seiring dengan dimulainya proses seleksi ketua definitif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memastikan bahwa proses pembentukan Pansel untuk memilih Ketua OJK telah resmi dimulai pada hari ini, Senin (2/2/2026).

Purbaya menargetkan penetapan Ketua OJK definitif dapat dilakukan dalam kurun waktu satu hingga dua pekan ke depan demi menjaga kepastian kepemimpinan di tubuh otoritas.

“Ini pra-perantara, kita mesti cepat. Seminggu dua minggu harus ada Ketua OJK yang baru yang definitif,” kata Purbaya usai Rakornas di Sentul.

Adapun, saat ini posisi Ketua DK OJK diisi oleh Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.), menyusul pengunduran diri Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara dari kursi pimpinan OJK.