Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara terkait kabar yang menyebut namanya masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif.

Misbakhun mengaku belum mengetahui informasi mengenai masuknya nama dia ke dalam bursa pencalonan tersebut. Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa mandat utama yang diberikan partai kepadanya saat ini masih di parlemen.

“Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI [DPR],” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Ketika disinggung lebih jauh mengenai apakah sudah ada komunikasi dengan Panitia Seleksi (Pansel) OJK, Misbakhun kembali menekankan posisinya saat ini sebagai alat kelengkapan dewan yang ditugaskan oleh ketua umum partainya.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai kesiapannya jika kelak benar-benar mendapatkan penugasan untuk memimpin otoritas jasa keuangan, Misbakhun enggan memberikan spekulasi.

“Saya tidak berandai-andai,” tutupnya.

Adapun, isu mengenai sosok pengganti orang nomor satu di OJK ini mencuat seiring dengan dimulainya proses seleksi ketua definitif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memastikan bahwa proses pembentukan Pansel untuk memilih Ketua OJK telah resmi dimulai pada hari ini, Senin (2/2/2026).

Purbaya menargetkan penetapan Ketua OJK definitif dapat dilakukan dalam kurun waktu satu hingga dua pekan ke depan demi menjaga kepastian kepemimpinan di tubuh otoritas.

“Ini pra-perantara, kita mesti cepat. Seminggu dua minggu harus ada Ketua OJK yang baru yang definitif,” kata Purbaya usai Rakornas di Sentul.

Adapun, saat ini posisi Ketua DK OJK diisi oleh Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.), menyusul pengunduran diri Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara dari kursi pimpinan OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) pengganti pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri.

Selain itu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Keputusan jabatan pejabat pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026," tulis pengumuman yang disampaikan OJK, Sabtu (31/1/2026).

Penunjukan Friderica yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026).

OJK menyampaikan bahwa penunjukan anggota dewan komisioner pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan," tuturnya.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Latar Belakang Pengunduran Diri Pucuk Pimpinan OJK-BEI

Pengunduran diri sejumlah petinggi di OJK terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Namun demikian per Jumat (30/1/2026), IHSG mengalami rebound.

Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan sementara tersebut, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta membekukan perpindahan emiten antar-segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Kebijakan ini dinilai pasar sebagai sinyal negatif terhadap prospek aliran dana asing ke pasar saham domestik, khususnya ke saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung indeks.

MSCI menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan index turnover dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperbaiki transparansi, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Sentimen negatif kian menguat setelah MSCI menegaskan bahwa apabila perbaikan transparansi yang diperlukan tidak tercapai hingga Mei 2026, lembaga indeks global tersebut akan menilai ulang status aksesibilitas pasar Indonesia.

Evaluasi tersebut berpotensi berujung pada penurunan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Indexes, bahkan membuka peluang reklasifikasi Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier.

Sebelumnya, MSCI juga mencatat adanya kekhawatiran investor global terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga wajar di pasar.

Merespons kondisi tersebut, MSCI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia dan berinteraksi dengan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum menentukan langkah lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) pengganti pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri.

Selain itu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Keputusan jabatan pejabat pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026," tulis pengumuman yang disampaikan OJK, Sabtu (31/1/2026).

Penunjukan Friderica yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026).

OJK menyampaikan bahwa penunjukan anggota dewan komisioner pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan," tuturnya.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Latar Belakang Pengunduran Diri Pucuk Pimpinan OJK-BEI

Pengunduran diri sejumlah petinggi di OJK terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Namun demikian per Jumat (30/1/2026), IHSG mengalami rebound.

Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan sementara tersebut, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta membekukan perpindahan emiten antar-segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Kebijakan ini dinilai pasar sebagai sinyal negatif terhadap prospek aliran dana asing ke pasar saham domestik, khususnya ke saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung indeks.

MSCI menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan index turnover dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperbaiki transparansi, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Sentimen negatif kian menguat setelah MSCI menegaskan bahwa apabila perbaikan transparansi yang diperlukan tidak tercapai hingga Mei 2026, lembaga indeks global tersebut akan menilai ulang status aksesibilitas pasar Indonesia.

Evaluasi tersebut berpotensi berujung pada penurunan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Indexes, bahkan membuka peluang reklasifikasi Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier.

Sebelumnya, MSCI juga mencatat adanya kekhawatiran investor global terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga wajar di pasar.

Merespons kondisi tersebut, MSCI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia dan berinteraksi dengan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum menentukan langkah lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) pengganti pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri.

Selain itu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Keputusan jabatan pejabat pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026," tulis pengumuman yang disampaikan OJK, Sabtu (31/1/2026).

Penunjukan Friderica yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026).

OJK menyampaikan bahwa penunjukan anggota dewan komisioner pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan," tuturnya.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Latar Belakang Pengunduran Diri Pucuk Pimpinan OJK-BEI

Pengunduran diri sejumlah petinggi di OJK terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Namun demikian per Jumat (30/1/2026), IHSG mengalami rebound.

Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan sementara tersebut, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta membekukan perpindahan emiten antar-segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Kebijakan ini dinilai pasar sebagai sinyal negatif terhadap prospek aliran dana asing ke pasar saham domestik, khususnya ke saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung indeks.

MSCI menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan index turnover dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperbaiki transparansi, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Sentimen negatif kian menguat setelah MSCI menegaskan bahwa apabila perbaikan transparansi yang diperlukan tidak tercapai hingga Mei 2026, lembaga indeks global tersebut akan menilai ulang status aksesibilitas pasar Indonesia.

Evaluasi tersebut berpotensi berujung pada penurunan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Indexes, bahkan membuka peluang reklasifikasi Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier.

Sebelumnya, MSCI juga mencatat adanya kekhawatiran investor global terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga wajar di pasar.

Merespons kondisi tersebut, MSCI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia dan berinteraksi dengan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum menentukan langkah lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar kompak mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026) di tengah tekanan hebat yang melanda pasar saham Indonesia.

Sentimen negatif menguat setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sementara rebalancing indeks saham Indonesia, sekaligus memberi peringatan agar otoritas pasar segera membenahi transparansi data. Jika tidak dipenuhi, Indonesia berisiko turun kelas dari emerging market ke frontier market.

Di tengah kondisi tersebut, pelaku pasar menaruh harapan besar pada sosok pengganti pimpinan BEI dan OJK ke depan. Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai figur pengganti harus mampu membawa kebijakan yang jelas dan berpihak pada pasar.

"Saya menaruh harapan pemimpin yang baru, mulai dari Dirut BEI dan para petinggi OJK, agar supaya bisa menerapkan kebijakan pro market. Karena kita akan nantikan terkait dengan komitmen OJK untuk menaikkan batas free float 15% pada Februari 2026. Ini yang kita tunggu-tunggu," ujar Nafan saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Selain itu, Nafan juga menekankan pentingnya percepatan demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung pada kuartal I/2026. Menurutnya, langkah tersebut krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas bursa di mata investor global.

"Dengan demikian, saya rasa nanti akan bisa membuat MSCI tidak menerapkan interim freeze terhadap indeks saham Indonesia. Supaya kita bisa tetap jadi bagian dari kategori MSCI emerging market, bukan frontier marker. Ini jadi benar-benar harapan para investor, pelaku pasar," tandasnya.

Sementara itu, pengamat pasar modal Reydi Octa menilai pengunduran diri petinggi BEI dan OJK justru dapat menjadi langkah yang tepat di tengah guncangan pasar yang berujung pada trading halt selama dua hari berturut-turut pasca-pengumuman MSCI.

"Ini menjadi pukulan telak market, kepercayaan investor global juga mulai mempertanyakan transparansi saham di IHSG. Sepertinya kita perlu wajah baru yang lebih sehat, dan mungkin ini keputusan lebih baik dari sisi regulasi dan penyelenggara supaya lebih kredibel ke depan. Kita perlu orang-orang baru untuk bisa memimpin penyelenggaraan pasar modal lebih kredibel," ujar Reydi.

Reydi menilai dinamika pengunduran diri tersebut akan mulai direspons pasar pada perdagangan Senin (2/2/2026). Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami tekanan jual dalam jangka pendek seiring sikap wait and see investor.

"Di awal market pasti ada sedikit tekanan jual tapi itu saya rasa hanya akan dalam jangka pendek. Iya, [market akan pecaya lagi], mereka pasti menunggu kepastian, wait and see terhadap siapa penerus-penerusnya. Harus ada calon yang lebih baik," pungkasnya.

Seperti diketahui, pada Jumat (30/1/2026) jajaran pimpinan Self Regulatory Organization (SRO) menyatakan mundur secara beruntun. Pengunduran diri diawali oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman pada pagi hari sekitar pukul 08.30 WIB, disusul Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan dua pejabat pengawasan pasar modal lainnya, yakni Inarno Djajadi serta Aditya Jayaantara pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB.

Mahendra menyatakan pengunduran dirinya bersama dua pejabat OJK lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).